Connect with us

Nasional

SP PLN Tolak Kebijakan Pemerintah Soal Revisi Tarif Ekspor Impor Listrik PLTS Atap

Published

on

Jurnaljakarta com – Kebijakan Pemerintah soal revisi tarif ekspor impor listrik PLTS Atap dimana terdapat perubahan ketentuan soal tarif ekspor-impor listrik dari produsen listrik PLTS Atap kepada PLN, dari yang semula tarifnya 65 persen, menjadi 100 persen, akan sangat merugikan PLN jika aturan tersebut betul-betul diterapkan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua SP PLN Abrar Ali dalam diskusi virtual sekaligus peringatan hari lahirnya SP PLN ke 22, di Jakarta Rabu (15/9/2021).

“Hal ini dianggap akan merugikan PLN dan berpotensi membahayakan keuangan negara, karena kondisi saat ini PLN mengalami over supply listrik yang begitu besar,” tambahnya.

Tak hanya itu lanjut Abrar, PLN juga dianggap rugi karena produsen PLTS Atap tidak memikirkan infrastruktur transmisi listrik, karena semuanya sudah disiapkan oleh PLN.

“PLN ini sudah berat, utangnya saja sudah Rp496 triliun, jadi kalau bisa jangan dibebani lagi dengan transaksi-transaksi yang lain, yang nanti juga akan membebani PLN dan keuangan negara kita,” tegas Abrar

Abrar, berharap revisi Permen ESDM 49/2018 tidak terjadi, karena nanti pada ujungnya transaksi-transaksi yang terjadi itu PLN yang harus memikul bebannya, bahkan negara yang harus menanggung melalui subsidi.

“Kita berharap ditengah masa pandemi ini jangan menambah lagi beban-beban kepada PLN,” pinta Abrar
.
Senada, Sekjen Serikat Pekerja (SP) Pembangkitan Jawa Bali, Dewanto Wicaksono menambahkan, dengan adanya Permen ESDM yang baru (Permen ESDM 26/2021), nantinya 100 persen PLN harus membeli listrik yang diproduksi produsen PLTS Atap dengan harga yang sama seperti kWh listrik yang dijual kepada pelanggan PLN.
“Nah, PLN membeli sesuai dengan harga jual, padahal PLN harus menyalurkan melalui transmisinya PLN, dan itu tidak dihargai. Artinya, ketika 1:1 itu ada biaya yang kemudian harus ditanggung oleh PLN, jadi PLN beli dan dijual dengan harga yang sama, ini apakah tidak merugikan?,” ujar Dewanto.

Sebelumnya, dengan skema 0,65 : 1 saja PLN sudah tidak cukup memiliki keuntungan, terlebih jika skemanya diubah 1 : 1, dipastikan PLN mengalami kerugian.
“Ini tentu saja akan sangat membebani PLN kedepannya. Sebaiknya memang tidak ada aturan yang demikian, apalagi aturan itu diberlakukan di daerah yang surplus listrik.

Kalau untuk di daerah yang listriknya kurang atau masih menggunakan BBM oke, tapi kalau di lokasi yang listriknya surplus, ini sangat merugikan PLN.

Kita harus melihatnya jangan secara parsial tapi dengan helicopter yang lebih tinggi, sehingga ini terlihat lebih jelas,” pungkasnya.(Red)

Nasional

Ketua PW Pengusaha dan Profesional Nahdliyin DKI Jakarta: Digitaliasi Ijazah dengan Teknologi Blockchain

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Ketua PW Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) DKI Jakarta, Lutfi Hakim Wahid, MM mengungkapkan, Kasus pemalsuan ijazah sering terjadi dan merugikan institusi pendidikan maupun dunia kerja. Sindikat ijazah palsu ini pun terkuak saat ada salah satu rektor yang menyadari bahwa tanda tangannya dipalsukan. Atas desakan dari rektor tersebut, penyelidikan dilakukan oleh Ditjen Dikti dan ditemukan berbagai format, logo dan tanda tangan yang dipalsukan.

Menurutnya, dengan Teknologi Blockchain, Insya Allah setiap ijazah yang diterbitkan akan tercatat dalam sistem yang tidak dapat dipalsukan. Lulusan dapat menunjukkan ijazah digital berbasis blockchain yang bisa diverifikasi oleh institusi global tanpa kendala perbedaan sistem administrasi. Bisa langsung memverifikasi keaslian ijazah secara real-time. ‘Data mahasiswa dan alumni terlindungi dari risiko manipulasi maupun akses illegal. Proses verifikasi ijazah bisa dilakukan dalam hitungan detik secara digital, sehingga menghemat waktu dan biaya. Memiliki tingkat keamanan tinggi karena menggunakan sistem kriptografi,” tandas Gus Luthfi melalui keterangannya kepada wartawan, Minggu (28/9).

Gus Luthfi menambahkan, Keunggulan IDNCODE yang menggunakan Blockchain adalah Semua proses dapat dilacak, data disimpan secara permanen, pemindaianya online maupun offline tanpa ada jaringan internet, tidak perlu legalisir dan tetap autentik dan Tracing data Geo & Sosio dalam dashboard, pungkas Gus Lutfi usai audiensi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran RI, H Abdul Kadir Karding di Rakernas P2N, Rabu (24 November 2024) lalu di Jakarta. (Red).

Continue Reading

Nasional

Gus Lutfi: Gunakan Security Printing dan Hologram, Jika Ijazah Anda Aman dari Kepalsuan

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  –  Kasus pemalsuan ijazah sering terjadi dan merugikan institusi pendidikan maupun dunia kerja. Kesadaran untuk melakukan verifikasi ijazah tidak hanya penting bagi perusahaan atau lembaga pendidikan. Individu juga perlu memastikan bahwa dokumen yang mereka miliki sudah tercatat resmi.

Hal tersebut diungkapkan Ketua PW Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU) DKI Jakarta, Lutfi Hakim Wahid, MM melalui keterangannya kepada wartawan, Sabtu (27/9).

“Dengan adanya security printing Insya Allah bisa mencegah pemalsuan, perusakan dan penipuan pada dokumen dan produk bernilai tinggi, dengan menggunakan fitur-fitur khusus yang sulit ditiru, seperti tinta khusus, hologram, atau elemen tersembunyi, security printing menjamin keaslian dokumen dan memberikan perlindungan data sensitif serta kekayaan intelektual,” tandas Gus Luthfi.

Gus Luthfi menjelaskan, dengan menggunakan teknologi cetak terkini dan fitur keamanan, setiap ijazah dan transkrip yang diproduksi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, melindungi dari upaya pemalsuan dan penyalahgunaan, imbuh Gus Lutfi saat menghadiri Seminar Nasional Pendidikan dan Training of Trainer PP HISMINU di Gd Balai Guru dan Tenaga Kependidikan DKI Jakarta, 26 September 2025. (Red).

Continue Reading

Nasional

Ribuan Petani Padati DPR melakukan aksi unjuk rasa damai, Tuntut Keadilan Agraria

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Ribuan petani dari berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, Rabu (24/9).

Aksi yang diorganisir oleh sejumlah kelompok tani dan organisasi agraria ini berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.

Sejak pagi, massa mulai bergerak dari berbagai titik, membawa hasil bumi seperti singkong, sayur dan buah sebagai simbol perjuangan. Mereka juga membawa spanduk, poster, serta kentongan untuk mengiringi orasi yang menyerukan reforma agraria sejati.

Organisasi seperti Komite Pembaruan Agraria (KPA) dan Serikat Petani Indonesia (SPI) menjadi motor penggerak aksi.

Dalam orasinya, mereka menyoroti 24 masalah struktural agraria di Indonesia, mulai dari ketimpangan penguasaan tanah, dominasi korporasi, hingga lemahnya perlindungan terhadap petani. Massa juga menyampaikan 9 tuntutan utama, antara lain:
– Realisasi reforma agraria sejati,
– Revisi regulasi yang dinilai merugikan, serta
– Pembentukan Dewan Nasional Reforma Agraria.

Aksi Hari Tani Nasional tahun ini menegaskan bahwa, perjuangan petani bukan sekadar ritual tahunan, melainkan gerakan jangka panjang untuk mendorong keadilan agraria, demokrasi yang inklusif, serta kedaulatan pangan nasional.

Sementara Polda Metro Jaya menurunkan ribuan personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi. Penutupan sementara Jalan Gatot Subroto menuju Kompleks Parlemen sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di kawasan Patung Kuda hingga Slipi. Namun, rekayasa lalu lintas berjalan lancar tanpa insiden berarti.

Menjelang sore, massa mulai membubarkan diri secara tertib. Sejumlah bus menjemput peserta aksi yang berasal dari luar Jakarta.

Atribut unjuk rasa dirapikan, sementara arus lalu lintas di sekitar DPR kembali normal dan dapat dilalui kendaraan dari arah Semanggi maupun Slipi. (Red).

Continue Reading

Populer