JURNALJAKARTA.COM – Pangan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Ketersediaan pangan yang cukup, beragam dan bergizi seimbang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan.

Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pangan menempati posisi strategis sebagai program prioritas nasional. Sejumlah langkah konkret pun telah dilakukan untuk memperkuat fondasi swasembada pangan, mulai dari peningkatan produksi hingga modernisasi sistem pertanian.

Melalui keterangannya, Kamis (23/10), Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan bahwa, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ketahanan pangan melalui dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak kepada petani. “Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pangan, memperbaiki kualitas pupuk bersubsidi dan memastikan ketersediaannya bagi petani. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan penyediaan air pertanian juga terus dibangun,” ujar Herman.

Menurutnya, faktor penentu swasembada pangan tidak hanya terletak pada ketersediaan lahan dan pupuk, tetapi juga pada pengelolaan sistem pangan yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir. “Ketersediaan air, benih unggul, pupuk berkualitas, serta sistem pertanian yang efisien menjadi kunci peningkatan produktivitas,” tambahnya.

Modernisasi dan Intensifikasi Pertanian

Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan intensifikasi dan modernisasi pertanian, termasuk penyediaan alat-alat pertanian modern bagi petani serta peningkatan kapasitas para penyuluh pertanian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus membangun jaringan irigasi sekunder dan sistem tata air mikro, serta memperkuat fungsi bendungan sebagai penyedia air bagi lahan pertanian. “Pembangunan pertanian dilakukan secara besar-besaran, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pembukaan lahan baru dan optimalisasi lahan tidur menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target swasembada pangan,” jelas Herman.

Diversifikasi dan Keberagaman Pangan Lokal

Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Indonesia memiliki potensi besar melalui
sumber pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung dan sagu, yang telah lama menjadi
makanan pokok di berbagai daerah. “Keberagaman konsumsi pangan di Indonesia adalah kekuatan. Masyarakat Papua mengonsumsi sagu, warga Madura dan Sulawesi banyak mengonsumsi jagung, sedangkan di Jawa Barat sebagian masyarakat masih mengandalkan singkong. Inilah bukti bahwa swasembada dapat disesuaikan dengan karakter konsumsi lokal,” kata Herman.

Diversifikasi pangan diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi hasil pertanian.

Menuju Surplus Pangan Nasional

Herman optimistis bahwa, melalui program prioritas pangan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak hanya mampu mencapai swasembada, tetapi juga menuju surplus pangan yang dapat menjadi sumber ekspor bagi negara lain. “Kami memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dalam menjadikan pangan sebagai prioritas utama. Negara besar selalu menempatkan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional,” tegasnya.

Herman menambahkan, ketersediaan benih unggul menjadi faktor penting dalam meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah diharapkan terus memastikan ketersediaannya secara merata agar petani dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan mereka. “Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat program pangan nasional, termasuk pembentukan kawasan pangan baru sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian dan swasembada pangan,” tutup Herman Khaeron yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat. (Red).

JURNALJAKARTA.COM  – Badan Gizi Nasional (BGN) dan secara resmi menegaskan komitmen kerja sama strategis mereka untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif, aman, dan akuntabel. Penegasan ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Penguatan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, yang bertujuan memitigasi berbagai tantangan implementasi di lapangan.

Program MBG merupakan inisiatif strategis yang menempati posisi sentral dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 dan mendukung pencapaian empat poin penting Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, kompleksitas program—mulai dari tata kelola, distribusi, kasus keracunan makanan, hingga potensi pelanggaran hukum—menuntut adanya pengawasan dan intelijen yang terpadu.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola (Sistakol) BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan bahwa kerja sama ini adalah jaminan Pemerintah terhadap integritas program.

“MBG adalah program multi-sektor yang membutuhkan dukungan keamanan dan intelijen. Dengan kerja sama ini, BGN kini berpasangan dengan BIN untuk membentuk barisan pertahanan yang solid,” ujar Deputi BGN yang akrab disapa Bang Tigor.

BGN memiliki peran utama dalam realisasi MBG sebagai salah satu Program Utama milik Pemerintah. Namun peran tersebut perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen, termasuk dari BIN sebagai pengawal kebijakan pemerintah.

“BGN sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk menyelesaikan berbagai masalah MBG. Namun berbagai masalah masih tetap muncul, sehingga BGN membutuhkan peran BIN sebagai garda terdepan mengawal kelancaran Program MBG,” terangnya.

Sebagai langkah konkret, BGN dan BIN sepakat membentuk kerja sama berbentuk Integrasi Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, untuk mengoptimalkan koordinasi intelijen dan pengawasan. Sinergi ini mencerminkan wajah baru kolaborasi intelijen di era pembangunan, menjamin program MBG terlaksana secara aman dan berkelanjutan.

Ahmad Zabadi, S.H, M.M, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI. (Foto Ist).

JURNALJAKARTA.COM  – Bangkitnya kekuatan ekonomi nasional dimulai dari Desa. Di sanalah sumber pangan, energi dan produktivitas tumbuh dan berakar.

Melalui Gerakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sebuah inisiatif kolektif kini hadir untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat dari bawah, dengan semangat gotong-royong sebagai fondasi utamanya, agar tak ada Desa yang tertinggal dan tak ada rakyat yang tersisih.

Gerakan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk membangun ekonomi kerakyatan yang kokoh dan berkelanjutan. Dunia usaha membuka akses ke pasar yang lebih luas, lembaga keuangan menghadirkan dukungan permodalan, sementara masyarakat menjadi aktor utama yang menggerakkan produktivitas di tingkat lokal.

Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berperan sebagai simpul kolaborasi, menghubungkan petani, nelayan dan pelaku usaha kecil dengan pasar modern dan dunia industri. Koperasi bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga ruang sosial dan tempat tumbuhnya solidaritas.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Ahmad Zabadi, S.H, M.M, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI, menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai motor penggerak kemandirian Desa. “Melalui koperasi, masyarakat saling menguatkan. Ini adalah gerakan sosial yang membangun ekonomi lokal secara berkelanjutan. Gotong-royong adalah kekuatan utama menuju Desa yang mandiri dan produktif,” ujarnya.

Dikatakan, Transformasi digital menjadi pilar penting dalam penguatan koperasi Desa. Sistem SIM-COPDES kini mempermudah koperasi dalammengakses pasar dan pembiayaan secara lebih transparan, efisien dan inklusif.

Dukungan dari Himbara dan BUMN juga membuka jalur pembiayaan baru, menjadikan teknologi bukan sebagai ancaman, melainkan peluang besar bagi kemajuan Desa dan pelaku UMKM.

Menurutnya, tak hanya soal kelembagaan, penguatan kualitas SDM juga menjadi perhatian utama. Pelatihan di bidang perkoperasian, kewirausahaan, manajemen, hingga teknologi terus digalakkan demi membangun kapasitas pengurus dan anggota koperasi secara berkelanjutan. “Koperasi harus menjadi ruang belajar bersama. Tempat masyarakat Desa mengasah keterampilan, mengembangkan potensi lokal, hingga menciptakan lapangan kerja. Dari sinilah lahir nilai tambah dan ketahanan ekonomi keluarga,” tambah Zabadi.

Dalam kurun satu tahun terakhir, Gerakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah menjadi simbol arah baru pembangunan ekonomi rakyat: perpaduan antara semangat gotong-royong dan tata kelola modern untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

Zabadi menutup dengan ajakan, Gerakan ini hanya akan berhasil jika semua pihak bergerak bersama dalam semangat kolaborasi. “Dengan gotong-royong dan kepedulian kolektif, kita wujudkan Desa yang berdaya, rakyat yang sejahtera dan bangsa Indonesia yang semakin kuat,” pungkasnya. (Red).