Pohukam
Seratus Hari Pertama Dalam Masa Jabatan Seorang Politisi Merupakan Hal Penting Pada Waktu Awal Setelah Mereka Dilantik atau Terpilih.
Jurnaljakarta.com — Sebagaimana akan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru di 2024, Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), sebagai Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan anggota Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM), memberikan rekomendasi kepada semua Calon Presiden dan Wakil Presiden terkait isu HAM yang telah dibahas dalam debat pertama pada 12 Desember 2023, untuk ditindaklanjuti pada 100 hari pertama pemerintahan presiden terpilih nanti.
Komitmen FIHRRST adalah ikut serta dalam menghormati dan mendorong implementasi HAM di Indonesia.
Pada tanggal 12 Desember 2023 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat Calon dan wakil presiden yang pertama dan mengusung tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.
Isu HAM yang diangkat pada debat Calon Presiden yang lalu merupakan isu HAM di Papua dan pelanggaran HAM yang Berat masa lalu.
Pada 19 Desember 2023, FIHRRST merespon dengan menyoroti enam isu terkait HAM, yang mencakup Pelanggaran HAM di Papua, Pelanggaran HAM yang Berat masa lalu, Isu Lingkungan, Bisnis dan HAM, Perlindungan Kelompok Rentan, dan Kebebasan Berpendapat.
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh Makarim Wibisono, sebagai salah satu pendiri FIHRRST, dan peneliti muda, para spesialis HAM dari FIHRRST, yaitu Ratih Ananda Putri (26), M Rayhan Kurnia Rahman (22), Fairuz El Mechwar (22), dan Auranetya Adya Kayana (23)
Konferensi pers dibuka oleh Ali Rahmadi selaku Direktur Operasi FIHRRST, kemudian dilanjutkan oleh Makarim Wibisono yang menyampaikan isu HAM di Papua.
Makarim Wibisono, sebagai salah satu pendiri FIHRRST. (mr)
Makarim menyampaikan bahwa FIHRRST merekomendasikan agar Calon Presiden dan Wakil Presiden memperhatikan isu HAM di Papua secara holistik dimana mengacu pada instrumen HAM nasional dan internasional Selain itu.
Makarim menyampaikan bahwa laporan aduan dari Komnas HAM Indonesia perlu ditindaklanjuti, terutama Laporan Tahunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang mendata isu-isu HAM
Makarim melanjutkan dengan isu kedua tentang Pelanggaran HAM yang Berat masa lalu Makarim menyampaikan bahwa terdapat 12 kasus pelanggaran HAM yang Berat masa lalu yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia yang didukung dengan pembentukan PPHAM sesuai Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023
Dalam hal ini, FIHRRST memberikan rekomendasi bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat masa lalu sebaiknya sesuai dengan instrumen HAM nasional dan internasional yang berlaku FIHRRST merekomendasikan untuk memperpanjang masa kerja Tim Pemantau PPHAM yang memantau pelaksanaan penyelesaian non-yudinial pelanggaran HAM yang Berat masa lalu serta penindaklanjutan rekomendasi yang telah diusulkan oleh Komnas HAM terkait isu HAM berdasarkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 9 tahun 2022 Tentang Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat.
Selain dua hal diatas, FIHRRST juga menyuarakan empat isu yang meliputi Ilanis dan HAM, Lingkungan, Penjaminan Hak Kelompok Rentan, dan Kebebasan Berpendapat.
Isu pertama merupakan Bisnis dan HAM dimana berakar dari operasi bisnis dapat memiliki dampak terhadap HAM.
Dalam hal ini, Ratih Ananda Putri menyuarakan bahwa rekomendasi FIHRRST berupa memperkaat Perpes No 60 Tahun 2023 atau regulasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) Ratih merekomendasikan kepada Capres dan Cawapres untuk memastikan sektor bisnis untuk melaksanakan uji tuntas HAM dalam operasi perusahaan dan rantai pasoknya, serta menyediakan akses pemulihan pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan.
spesialis HAM dari FIHRRST, yaitu Ratih Ananda Putri. (mr)
“Penyelenggaraan Uji Tuntas HAM perusahaan dan rantai pasok, serta akses pemulihan terhadap korban dampak HAM oleh perusahaan, dibutuhkan sebagai penjaminan hak-hak pekerja dan pencegahan dampak akibat aktivitas perusahaan” ujar Ratih.
Ratih juga menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya selalu memastikan sektor bisnis berkontribusi pada bimis yang bertanggungjawab dengan nielindungi hak para pekerja, masyarakat sekitar, masyarakat adat serta lingkungan hidup.
M.Rayhan Kurnia Rahman. (mr)
Isu selanjutnya adalah isu Lingkungan. M.Rayhan Kurnia Rahman menyuarakan pendapat FIHRRST bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam memastikan implementasi undang-undang terkait perlindungan linglangan hidup, isu polusi, pencemaran sungai, perubahan iklim, kebakaran hutan, banjir, deforestasi, dan persoalan lingkungan lainnya.
Rayhan berpendapat bahwa dalam pemerintahan yang mendatang, sebaiknya ada rencana konkrit yang diimplementasikan pada 100 hari pertarna untuk melestarikan dan melindungi lingkungan hidup.
Kemudian, Rayhan mengatakan “pemerintah sebaiknya memastikan adanya perlakuan yang adil dan mengutamakan pendekatan partisipatif dalam pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup,
serta memastikan hak-hak masyarakat adat tidak terabaikan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup”.
Fairuz. El Mechwar. (mr)
Pada isu ketiga mengenai kelompok rentan, Fairuz El Mechwar berpendapat bahwa kelompok ruatan termasuk orang dengan penyandang disabilitas, agama minoritas, etnis minoritas, perempuas, anak-anak lansia, dan kelompok lainnya, masih mengalami diskriminasi dan kekerasan.
Respon yang diberikan terhadap isa ini merupakan mencegah diskriminasi dengan merujuk pada imtrumen nasional dan internasional Pemberantasan kekerasan terhadap perempuan,
memprioritaskan masyarakat adar dan pemenuhan hak disabilitas menjadi rekomendasi FIHRIRST untuk dilakukan pada 100 hari pertama kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Isu yang terakhir mengenai kebebasan pendapat disampaikan oleh Auranetya Adya Kayana.
“Konstitusi Indonesia dan juga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai UU HAM menjunjung tinggi hak atas kebebasan berpendapat.
Namun, kebebasan berpendapat dianggap terancam di Indonesia dengan adanya regulasi baru tentang pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ujaran kebencian,” ujar Auranetya
Hal ini merujuk kepada dua rekomendasi yaitu Capres dan Cawapres untuk menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi serta memenuhi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sesuai dengan SNP Komnas HAM No. 5 tahun 2021 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. (Red)
FOTO BERSAMA-Ketua Umum Fathan Subchi, Sekjen Edi Sayudi, Kabid Humas M. Ridhwan & Ketua PGSI, Noor Salim, foto bersama usai acara. (Foto Humas).
Jurnaljakarta.com – Ketua Umum PDBN (Paguyuban Demak Bintoro Nusantara), H. Fathan Subkhi, S.Ag, M.AP menerima ucapan selamat dan sukses dari berbagai kalangan, mulai Kepala Daerah, Politisi, Pejabat Instansi Pemerintah Pusat, Akademisi, Praktisi Pendidikan, hingga Pengusaha dan para ulama dari sejumlah daerah.
Hal itu nampak pada karangan bunga yang berjajar di Resto Bandar Djakarta kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara dalam gelaran Halal Bihalal keluarga besar PDBN 2024 yang dihibur langsung Penyanyi terkenal dari Demak, Acha Kumala, Minggu (28/4/2024).
“Terimakasih saya sampaikan kepada semua pihak, yang telah menyampaikan ucapan dan do’a, serta dukungan materi berupa sponsor door prize bagi ratusan peserta halal bihalal PDBN, terlebih door prize utama, berupa Umroh Gratis dari Haqiqi Tour,” ucap Fathan dalam sambutannya.
Lanjutnya, atas nama pribadi dan Pengurus PDBN, saya mohon maaf lahir dan batin. “Mari jadikan grup PDBN sebagai ajang silaturahmi bagi putra/ putri kelahiran Demak. Bahwa terkadang ada silang pendapat adalah wajar, selama untuk kebaikan tanpa menimbulkan perpecahan,” tambah Fathan yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB.
Senada, disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina PDBN, Mayjen TNI (Purn) Hartomo. Dia berpesan bahwa, pemilu telah usai, maka saat ini sudah tidak ada lagi 01, 02, 03.
“Pelaksanaan PEMILU Legislatif dan Pilpres sudah selesai, keputusan sudah final dan inkrah di MK, maka saat ini tidak ada lagi 01, 02 atau 03, yang ada adalah 0-0 alias kosong kosong. Diantara kita tidak ada kesalahan karena sudah saling memaafkan, pesan mantan Kabais TNI.
Disela acara, Fathan Subchi yang didampingi Sekjen PDBN, Edi Sayudi & Ketua Bidang Komunikasi, M. Ridhwan, juga menerima plakat apresiasi dari Noor Salim, Ketua DPD PGSI Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
“Mewakili dunia pendidikan di Kabupaten Demak dan 27.500 guru anggota PGSI, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada pak Fathhan, atas pelaksanaan giat kemanusiaan berupa mudik gratis bulan lalu sebanyak 5 bus, semoga PDBN bisa terus berkolaborasi dengan PGSI dalam berbagai kebaikan lainnya,” ucap Salim usai menyerahkan apresiasi.
Selain Ketum PDBN, PGSI juga memberikan apresiasi kepada Pemimpin Redaksi media online koranprogresif.co.id, Moch Ridhwan, atas supportnya kepada PGSI.
“Terimakasih tak terhingga, kami sampaikan kepada om Ridhwan, selaku Pimpinan redaksi beberapa media online koranprogresif.co.id yang juga Pengurus PWI DKI Jakarta dan SMSI Pusat, yang selama empat tahun secara terus menerus memberikan support bagi perjuangan 27.500 ustadz/guru PGSI Kabupaten Demak, melalui pemberitaan media online melalui jaringannya, hingga perjuangan kami didengar oleh para pejabat terkait,” pungkas Salim.
Sementara itu, Bupati Demak Esti, Sekda Akhmad Sugiarto & Ketua DPRD Fahrudin Bisri Slamet, melalui pesan whatshap menyampaikan mohon maaf tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. “Salam kangge rencang-rencang njeh, maaf belum saget bergabung,” ucap Bupati, Sabtu (27/4).
Hadir dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pembina, Mayjen TNI (Purn) Hartomo, Ketua Umum PDBN, H.M Fathan Subchi, S.Ag, M.AP, Sekjen PDBN, Edy Sayudi, ST, para Dewan Pembina & Penasehat, Pengurus DPP, Jabodetabek dan Daerah, Ketum FORBIS Jateng, Ketua PGSI Demak, para tamu undangan sampai 300 orang.
Eny Supomo, selaku Ketua Panitia HBH PDBN 2024 mengucapkan Alhamdulillahi Robbil ‘Alamiin, acara HBH PDBN 2024 di Bandar Djakarta Ancol, Jakarta telah berjalan lancar, baik & Insya Allah berkah.
“Kami atas nama panitia HBH, menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak & Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara tersebut. Dan juga terima kasih tak terhingga kepada para donatur yang luar biasa, yang memberikan dana untuk kelancaran acara HBH PDBN 2024,” tandasnya. (Red).
Jurnaljakarta com –— Dua Jabatan Komandan di jajaran Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) yaitu Komandan Satuan Survei (Dansatsurvei) dan Komandan Satuan Pembinaan dan Latihan (Dansatbinlat) diserahterimakan.
Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto secara langsung memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Dansatsurvei Pushidrosal serta Dansatbinlat Pushidrosal yang dihadiri oleh Wadanpushidrosal Laksamana Muda TNI Rony Saleh, Pejabat Utama, para Kadis dan Kasatker Pushidrosal bertempat di lapangan apel mako Pushidrosal, Jakarta Utara, Selasa (19/3/2024).
Sertijab Dansatsurvei Pushidrosal dari Kolonel Laut (P) B. Dwiadji Gultom, kepada Kolonel Laut (P) Hendi Suhendi serta Dansatbinlat Pushidrosal dari Kolonel Laut (P) Siswo Widodo kepada Kolonel Laut (P) Edward Halomoan Sibuea.
Sertijab tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Danpushidrosal Nomor Sprin/279/III/2024 Tanggal 14 Maret 2024 dengan didasari Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep 407/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Proses sertijab dilaksanakan secara sederhana dan khidmat yang diawali dengan laporan perwira tertua, penyematan tanda jabatan oleh Danpushidrosal, penandatanganan pakta integritas dan berita acara penyerahan jabatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Danpushidrosal diikuti pejabat utama Pushidrosal.
Danpushidrosal dalam sambutannya mengatakan, di tengah perkembangan dinamika organisasi tubuh TNI khususnya TNI Angkatan Laut, kita semua senantiasa dituntut untuk semakin professional dalam menghadapi tantanagn tugas ke depan.
Dalam rangka mewujudkan profesionalisme, dibutuhkan penyegaran melalui ide-ide yang konseptual dan selanjutnya diaktualisasikan melalui kerja nyata untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik.
Lebih lanjut, Satsurvei Pushidrosal merupakan unjung tombak penyelenggaraan survei hidro-oseanografi baik untuk kepentingan TNI, maupun kepentingan nasional. Keberhasilan tugas ini tentu tidak terlepas dari upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh segenap unsur organisasi di jajaran Satsurvei sebagai kesatuan sistem dengan melaksanakan kerja keras, kerja cerdas dan kerja Ikhlas guna mendukung tercapainya tugas pokok yang telah ditetapkan.
Tidak kalah penting, Satbinlat memiliki peran yang sangat besar dalam memelihara dan meningkatkan profesionalisme prajurit Pushidrosal sesuai dengan korps masing-masing guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Pushidrosal. Melalui pengembangan ide dan kreatifitas dalam bentuk program-program Latihan yang terus menerus dan berkelanjutan untuk selanjutnya akan mampu memberikan dukungan dalam pencapaian visi misi Pushidrosal.
Renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma Diharapkan Bermanfaat bagi Masyarakat
Jurnaljakarta.com — “Renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat”, demikian dikatakan Pj. Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI saat meresmikan Ground breaking renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma bersama Panglima Koops Udara I, Marsda TNI Mohammad Nurdin, bertempat di komplek Angkasa Halim Perdanakusuma, Rabu (6/3/2024).
Renovasi kolam renang militer Halim Perdanakusuma ini ditujukan untuk menyiapkan prasarana yang memadai sebagai upaya pembinaan personel militer TNI Angkatan Udara sehingga dapat membentuk prajurit yang prima dan siap menerima tugas dan perintah yang diberikan dengan baik dan professional.
Pj. Gubernur DKI Jakarta dalam sambutan yang dibacakan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI bapak Afan Adriansyah Idris mengatakan, menghadapi perubahan status DKI Jakarta menjadi kota Global, dibutuhkan dukungan seluruh stake holder, tidak hanya dari pemerintah, perlu ditopang dari masyarakat, akademisi, dan dari lingkungan TNI Angkatan Udara.
Kondisi prima tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan layanan yang terbaik. Menyadari hal itu,penyiapan prasarana olahraga adalah penting, salah satunya yaitu adanya kolam renang, lanjutnya.
Berlangsung tertib dan penuh kehangatan, dalam peresmian Ground breaking renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma juga dilaksanakan penekanan tombol sirine oleh Pangkoops Udara I dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI didampingi Kadiskonsau dan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma serta Direktur PT Samadista Karya dan Direktur PT Kencana Indah Sejahtera.
Pada kesempatan itu dilaksanakanpula peletakan batu pertama renovasi Kolam Renang Militer oleh Panglima Koops Udara I dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI, dilanjutkan foto bersama dan peninjauan masterplan renovasi dan Kawasan kolam renang militer.
Ground breaking renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma direncanakan akan memerlukan waktu selama 8 bulan mulai dari tahapan perencanaan kemudian masuk ketahap pelaksanaan dan terakhir adalah serah terima.
UU DKJ Resmi Diteken Jokowi, Heru Budi: Semoga Bisa Dilaksanakan dengan Baik
Halal Bihalal PDBN 2024, Fathan Subchi Banjir Ucapan Selamat dari Berbagai Kalangan
Didukung Rahmat Effendi, Mochtar Mohamad Maju Pilkada Kota Bekasi
Sukses Layani Jutaan Pemudik, Satgas RAFI Pertamina Resmi Ditutup
Puncak Peringatan HUT Ke-78 TNI AU, Panglima TNI Apresiasi Profesionalitas, Dedikasi, Militansi Prajurit TNI AU
Kasau Berikan Arahan Kepada Para Penerbang dan Navigator Lanud Adisutjipto dan AAU
Pembekalan Ibu Winayadhati Kanyasena kepada Prasis Semaba PK Wara A-52
Pimpin Apel Perdana Pasca Lebaran, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Berikan Penghargaan dan Gelar Halal Bi Halal
Didukung Rahmat Effendi, Mochtar Mohamad Maju Pilkada Kota Bekasi
Halal Bihalal PDBN 2024, Fathan Subchi Banjir Ucapan Selamat dari Berbagai Kalangan