Nasional
Penolakan Ahok Masuk BUMN Harus Didengar Pemerintah
Jurnaljakarta.com – Penolakan atas rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai petinggi di BUMN energi masih terus bergulir. Penolakan bahkan tidak hanya dilakukan kalangan serikat pekerja tapi juga pengamat dan orang-orang berpengaruh di Indonesia.
Hal ini seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies (IRESS), Marwan Batubara, pada sebuah diskusi yang digelardi Jakarta, Kamis (21/11). “Adanya penolakan dari berbagai kalangan ini harus benar-benar didengar oleh pemerintah khususnya Menteri BUMN, Erick Tohir, yang memiliki wewenang menunjuk atau memberhentikan direksi di perusahaan BUMN. Munculnya penolakan itu tak lepas dari track record Ahok yang diduga sebagai koruptor,” tukasnya.
Seharusnya, kata dia, ada kepastian hukum terhadap Ahok yang dirilis agar semuanya jelas. Rencana penunjukan Ahok ini juga dianggapnya tidak memenuhi asas keadilan.
“Faktanya, dalam berbagai kasus dugaan korupsi, seperti RS Sumber Waras, Rekalamasi Teluk Jakarta, Tanah BMW, Tanah Cengkareng Barat, dan Dana CSR, sejumlah alat bukti telah tersedia untuk memeroses Ahok secara hukum. Namun oleh Lembaga penegak hukum, terutama KPK, Ahok terus mendapat perlindungan, sehingga bebas dari jerat hukum,” papar Marwan.
Dia menyebutkan, khusus untuk kasus RS Sumber Waras, alat bukti yang tersedia sudah lebih dari cukup. Namun KPK sendiri seolah-olah melindungi Ahok dengan mengatakan Ahok tidak punya niat jahat. Karena itu KPK menyatakan Ahok tidak melanggar hukum dan merugikan negara.
Tidak hanya itu, kata dia, dalam pasal 16 UU BUMN No.19/2003 mensyaratkan pengangkatan direksi BUMN antara lain berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan korporasi. “Pengangkatan anggota Direksi juga harus dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Namun dalam rencana pengangkatan Ahok sebagai petinggi BUMN, ketentuan dalam pasal ini dilanggar oleh pemerintah,” tukasnya.
“Soal keahlian, Ahok tidak punya latar belakang kemampuan bidang migas, listrik dan energi yang sangat dibutuhkan untuk mengelola BUMN sekelas Pertamina atau PLN. Kejujuran Ahok jelas sangat diragukan, kalau tidak ingin dikatakan koruptif, terutama dalam pengelolaan dana-dana off-budget yang merugikan keuangan negara dan Pemda DKI,” tutup Marwan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute (KJI), Ahmad Redi, menambahkan bahwa rencana penempatan Ahok di BUMN sektor energi menyalahi ketentuan yang berlaku dalam sistem negara Indonesia. “Meski dalam konteks konstitusi, Ahok memiliki hak untuk menjadi direktur utama atau komisaris di BUMN, namun karena adanya berbagai kasus yang masih “gelap”, maka hak Ahok tersebut dibatasi dengan sendirinya,” ujarnya.
Dia juga membenarkan bahwa dari sisi kompetensi, Ahok sama sekali tidak punya pengalaman faktual sebagai ahli di sektor energi. Oleh sebab itu rencana penunjukan Ahok sebagai pentinggi BUMN sektor energi patut dipertanyakan. “Jika penempatan dirinya sebagai petinggi BUMN hanya faktor coba-coba, maka hal itu sangat membahayakan bagi perusahaan sekelas Pertamina atau PLN ” ujarnya.
“Pengalaman pak Ahok untuk memimpin organisasi yang besar itu tidak punya, jadi Dirut itu nggak boleh coba-coba, nggak bisa dari orang kaleng-kalengan sebab Pertamina atau PLN itu BUMN besar,” tambah Ahmad Redi.
Selain itu Ahok saat ini merupakan salah satu anggota partai politik aktif. Meski dalam pasal 16 UU BUMN No.19/2003 larangan menjadi petinggi BUMN adalah pengurus partai, namun status keanggotaan Ahok dalam partai dinilai bukan sebagai anggota biasa. Dia adalah anggota luar biasa yang seharusnya juga masuk dalam kriteria yang dilarang untuk memimpin sebuah BUMN.
“Ahok memang bukan pengurus politik di PDIP tapi dalam penjelasan secara filosofis di dalam UU itu muncul karena kalau pegurus partai jadi petinggi BUMN akan ada potensi konflik kepentingan, masalahnya Ahok ini bukan anggota politik biasa tapi anggota partai yang punya afiliasi kuat dalam politik,” pungkasnya.
DEMAK, JURNALJAKARTA.COM – Dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran barang kena cukai Ilegal, terutama rokok Ilegal dan Miras di Demak, jajaran Satpol PP bersama TNI-Polri dan Satgas Bea Cukai Semarang, rutin melakukan Razia
Bertempat di Kantor Satpol PP Gedung Grahadika Bina Praja Pemkab Demak Rabu (29/10), dilakukan Pemusnahan 1.038.128 batang rokok Ilegal jenis SKM, 396 batang rokok Ilegal jenis SKT, 2.868 liter MMEA Gol C minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan minuman beralkohol sebanyak 2.113 botol Hasil penegakan perda Kabupaten Demak yang dipimpin langsung Bupati Demak, dr. Hj. Esti’anah, SE, Plt. Kasatpol PP Demak, Agus Sukiyono, S.IP, MM dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang, Mochamad Shuhandak.
Melalui keterangannya, Plt. Kasatpol PP Demak, Agus Sukiyono, S.IP, MM, mengungkapkan bahwa, tujuan dalam Pemusnahan tersebut untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok Ilegal dan Miras. Juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang legal dan aman.
“Dalam kegiatan tersebut sesuai Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2015 (Miras) dan Barang Kena Cukai Ilegal (MMEA) Hasil Penindakan KPPBC TMP A Semarang Tahun 2025,” ujarnya.
Agus menambahkan, Pemerintah Kabupaten Demak khususnya Satpol PP berkomitmen dalam rangka Sinergi Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025, untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok Ilegal dan Miras. Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam peredaran barang ilegal dan melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran.
“Pemusnahan rokok Ilegal dan miras ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang legal dan aman,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Demak, dr. Hj. Esti’anah, mengapresiasi kegiatan tim Satgas, terutama Satpol Demak yang telah bekerja keras dan kolaborasi dengan Bea Cukai, Kodim 0716/Demak, Polres Demak dan tim Satgas pemberantasan Bea Cukai Ilegal, sehingg bisa menekan peredaran rokok Ilegal di Demak. “Dimana hasil sitaannya selalu meningkat, termasuk pemberantasan pekat yang terus di gencarkan, sehingga kedepan Demak semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera,” tandasnya.
Hadir dalam acara tersebut, Bupati Demak, Plt. Kasatpol PP, Kepala KPPBC TMP A Semarang, Plt. Kepala Satpol PP Prov. Jateng dan Forkopimda Demak, Kepala Satpol PP Kab. Kendal, Kepala Satpol PP Kab Semarang, Kepala Satpol PP Kab. Grobogan, Kepala Satpol PP Kota Semarang dan Kepala Satpol PP Kota Salatiga. (Red).
JURNALJAKARTA.COM – Dalam upaya memperkuat budaya literasi di seluruh lapisan masyarakat, Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan Festival Literasi Perpusnas 2025. Mengusung tema “Literasi Untuk Inspirasi Indonesia”, Festival Literasi Perpusnas 2025 menjadi ajang apresiasi, edukasi, dan inspirasi dari seluruh pegiat literasi di Indonesia
Festival Literasi ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata dukungan terhadap agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Di tengah arus transformasi digital dan derasnya arus informasi, literasi menjadi kunci utama untuk membangun manusia Indonesia yang kritis, kreatif, dan berkarakter.
Budaya baca dan kecakapan literasi perlu terus diupayakan bagi masyarakat sebagai faktor fundamental dan esensial dalam ikhtiar membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.
Kepala Perpustakaan Nasional RI, E. Aminudin Aziz, secara khusus mengatakan publikasi media sangat membantu gema literasi menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tanpa pemberitaan persoalan literasi yang masih tantangan tidak akan menjadi perhatian.
“Kita ingin menyatukan program yang dibuat perpustakaan bisa dirasakan masyarakat,” terang Amin dihadapan awak media.
Amin menambahkan Perpusnas hingga kini sudah banyak menggulirkan bantuan program penguatan budaya baca seperti lewat bantuan bahan bacaan bermutu yang disampaikan ke desa, taman baca masyarakat, rumah ibadah dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Dan buku bacaan merupakan dasar untuk gerakan minat baca.
“Keterlibatan masyarakat kini jauh lebih besar. Dan media membantu gerak aktif masyarakat berliterasi. Meskipun Amin mengakui pembangunan literasi belum memuaskan tapi ini bukan akhir.
Ragam penampilan edukatif, inspiratif, interaktif dan menghibur dihadirkan memeriahkan keseruan Festival Literasi Perpusnas 2024, mulai dari penampilan drama musikal, pertunjukkan teater, monolog literasi, musikalisasi puisi hingga dialog literasi. Uniknya, pemeran drama musikal dan teater merupakan peserta lomba yang mewakili daerahnya masing-masing.
Melalui Festival Literasi, masyarakat diajak untuk melihat bahwa literasi bukan hanya kemampuan teknis membaca dan menulis, melainkan kemampuan memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi untuk meningkatkan kualitas hidup.
Festival Literasi Perpusnas 2025 menegaskan peran literasi sebagai jembatan antara pengetahuan dan pembangunan sosial. Perpusnas mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif membaca, menulis, dan berkarya demi meningkatkan kualitas hidup serta memperkokoh jati diri bangsa.
Berikut nama-nama penerima apresiasi dan penghargaan NJDP Perpusnas 2025 :
1. Lomba Bertutur Tingkat SD/MI
• Juara 1 : Deayu Useiko, Kota Madiun, Jawa Timur
• Juara 2 : Zareen Afiqa Aliya, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan
• Juara 3 : Alexandra Dian Ayuvian Lestari, Kota Magelang, Jawa Tengah
2. Lomba Resensi Nasional Tingkat SMP/MTs
• Juara 1 : Melati Kencana Putri, SMPN 1 Karangkobar, Jawa Tengah
• Juara 2 : Elbastyan Nugraha Putra Indradi, SMPN 2 Mataram, Nusa Tenggara Barat
• Juara 3 : Nur Azzikra, Nur Azzikra, Sulawesi Tenggara
3. Lomba Resensi Nasional Tingkat SMA/SMK/MA
• Juara 1 : Graenza Andaratama Putra, SMKN 1 Pacitan, Jawa Timur
• Juara 2 : Naifa Lalitya Sarasati, SMAN 1 Purwokerto, Jawa Tengah
• Juara 3 : Sima Aila Ramadhani, SMAN 1 Sumedang, Jawa Barat
4. Lomba Video Konten Literasi
• Juara 1 : Aurellia Putri Fadilah, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah
• Juara 2 : Agustina Onaola, Maluku, Provinsi Maluku
• Juara 3 : Muhammad Ashabul Kahfi, Kab. Mempawah, Kalimantan Barat
5. Apresiasi Tantangan Sepekan 1 Buku (SMP/Mts/Sederajat)
• Juara 1 : Muhammad Fawwaz Ulurrosyad, MTsN 1 Lamongan, Jawa Timur
• Juara 2 : Joanchita Velia Sinaga, SMP Regina Pacis Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat
• Juara 3 : Keira Adeezarf Russ, SMP Taruna Bakti, Kota Bandung, Jawa Barat
6. Apresiasi Tantangan Sepekan 1 Buku (SMA/SMK/MA/Sederajat)
• Juara 1 : Elvira Raisya Julfi, SMAN 3 Samarinda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
• Juara 2 : Muh. Algore Bayuaji, SMAT Krida Nusantara, Kota Bandung, Jawa Barat
• Juara 3 : Rani Nuur ‘Ainii, SMA PGRI 03, Kota Bandung, Jawa Barat
7. Tantangan Nasional Membaca Nyaring
• Juara 1 : Indah Budi Utari, DKI Jakarta
• Juara 2 : Angelia Stephanie, Banten
• Juara 3 : Waluyo Agus Widodo, Kalimantan Selatan
8. Penyelenggara Perpustakaan Umum Terbaik
Subkategori Perpustakaan Desa
Terbaik Wilayah 1 :
Cermin Pintar, Kepulauan Riau
Terbaik Wilayah 2 :
Rumah Baca Desa Salam, Jawa Tengah
Terbaik Wilayah 3 :
Perpustakaan Fitrah Berkah Insani, Kalimantan Barat
Terbaik Wilayah 4 :
Teras Baca Ummi, Maluku
9. Penyelenggara Perpustakaan Umum Terbaik
Subkategori Perpustakaan Masyarakat
Terbaik Wilayah 1 :
TBM Ar Rasyid, Aceh
Terbaik Wilayah 2 :
Komunitas Gada Membaca, Jawa Barat
Terbaik Wilayah 3 :
Teras Baca Pulau Towea, Sulawesi Tenggara
Terbaik Wilayah 4 :
TBM Kasih, Papua
10. Penerima Anugerah Nugra Jasa Dharma Pustaloka
Kategori Pegiat Literasi : Maman Suherman (Jawa Barat)
Kategori Komunitas Literasi : Lakoat.Kujawas (NTT)
Kategori Pelestari Naskah Kuno
Subkategori Pemilik Naskah Kuno Perseorangan Lulut Edi Santoso, M.Pd
Kategori Pelestari Naskah Kuno
Subkategori Pemilik Naskah Kuno Kelompok/Lembaga Museum Samparaja Bima
Kategori Pelestari Naskah Kuno
Subkategori Pegiat Naskah Kuno Perorangan Prof. Pramono,S.S, M.Si, Ph.D
Kategori Pelestari Naskah Kuno
Subkategori Pegiat Naskah Kuno Kelompok/Lembaga Komunitas Jangkah Nusantara
Kategori Pelestari Naskah Kuno
Subkategori Media Pemerhati Naskah Kuno Tatkala.co (***)
JURNALJAKARTA.COM – Ratusan massa aksi menggelar aksi di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10).
Aksi yang di organisir oleh sejumlah kelompok mahasiswa ini berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.
Sejak siang, massa mulai bergerak dari berbagai titik membawa spanduk maupun poster untuk mengiringi orasi yang menyerukan tuntutan mereka.
Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Organisasi seperti BEM UI, Ormawa Unpam, GMNI dalam orasinya, mereka menyoroti beberapa masalah seperti program MBG dan tuntutan untuk Mencabut komando teritorial TNI serta Mewujudkan sistem ekonomi progresif yang prorakyat dan mewujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.
Salah satu koordinator BEM UI, juga meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diisi orang-orang yang ahli di bidang gizi dan pangan.
“Terjaganya kondusifitas keamanan selama momentum peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak terlepas dari upaya maksimal aparat kepolisian dalam memitigasi potensi kerawanan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mereduksi dan meredam potensi kerawanan tanpa membatasi kebebasan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unras yang tertib dan aman,” pungkasnya. (Red).
Bupati Esti’anah, Apresiasi Satgas Satpol PP Musnahkan Ribuan Rokok Ilegal dan Miras
Festival Literasi Perpusnas 2025. “Literasi Untuk Inspirasi Indonesia
Swasembada Pangan, Komitmen Pemerintah Menuju Kemandirian Pangan Nasional
Gus Toto: Santri Harus Jadi Pengawal Peradaban Dunia di Era Transformasi Pesantren
Amankan Program Prioritas: BGN Perkuat Sinergi Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berjalan Aman, Massa Aksi Tegaskan Tuntutannya
Gerakan Koperasi Merah Putih: Menguatkan Ekonomi Rakyat dari Akar Rumput
SEMPRO, LMND dan Elemen Mahasiswa Banten Gelar Diskusi Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran
Swasembada Pangan, Komitmen Pemerintah Menuju Kemandirian Pangan Nasional
Festival Literasi Perpusnas 2025. “Literasi Untuk Inspirasi Indonesia
