JURNALJAKARTA.COM – Pangan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Ketersediaan pangan yang cukup, beragam dan bergizi seimbang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan.

Dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sektor pangan menempati posisi strategis sebagai program prioritas nasional. Sejumlah langkah konkret pun telah dilakukan untuk memperkuat fondasi swasembada pangan, mulai dari peningkatan produksi hingga modernisasi sistem pertanian.

Melalui keterangannya, Kamis (23/10), Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyampaikan bahwa, pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ketahanan pangan melalui dukungan anggaran dan kebijakan yang berpihak kepada petani. “Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pangan, memperbaiki kualitas pupuk bersubsidi dan memastikan ketersediaannya bagi petani. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan penyediaan air pertanian juga terus dibangun,” ujar Herman.

Menurutnya, faktor penentu swasembada pangan tidak hanya terletak pada ketersediaan lahan dan pupuk, tetapi juga pada pengelolaan sistem pangan yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir. “Ketersediaan air, benih unggul, pupuk berkualitas, serta sistem pertanian yang efisien menjadi kunci peningkatan produktivitas,” tambahnya.

Modernisasi dan Intensifikasi Pertanian

Pemerintah saat ini tengah gencar melakukan intensifikasi dan modernisasi pertanian, termasuk penyediaan alat-alat pertanian modern bagi petani serta peningkatan kapasitas para penyuluh pertanian.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus membangun jaringan irigasi sekunder dan sistem tata air mikro, serta memperkuat fungsi bendungan sebagai penyedia air bagi lahan pertanian. “Pembangunan pertanian dilakukan secara besar-besaran, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pembukaan lahan baru dan optimalisasi lahan tidur menjadi bagian penting dalam upaya mencapai target swasembada pangan,” jelas Herman.

Diversifikasi dan Keberagaman Pangan Lokal

Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga mendorong diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Indonesia memiliki potensi besar melalui
sumber pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung dan sagu, yang telah lama menjadi
makanan pokok di berbagai daerah. “Keberagaman konsumsi pangan di Indonesia adalah kekuatan. Masyarakat Papua mengonsumsi sagu, warga Madura dan Sulawesi banyak mengonsumsi jagung, sedangkan di Jawa Barat sebagian masyarakat masih mengandalkan singkong. Inilah bukti bahwa swasembada dapat disesuaikan dengan karakter konsumsi lokal,” kata Herman.

Diversifikasi pangan diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi hasil pertanian.

Menuju Surplus Pangan Nasional

Herman optimistis bahwa, melalui program prioritas pangan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tidak hanya mampu mencapai swasembada, tetapi juga menuju surplus pangan yang dapat menjadi sumber ekspor bagi negara lain. “Kami memberikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dalam menjadikan pangan sebagai prioritas utama. Negara besar selalu menempatkan pangan sebagai pilar utama pembangunan nasional,” tegasnya.

Herman menambahkan, ketersediaan benih unggul menjadi faktor penting dalam meningkatkan produksi pertanian. Pemerintah diharapkan terus memastikan ketersediaannya secara merata agar petani dapat meningkatkan hasil panen dan kesejahteraan mereka. “Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam memperkuat program pangan nasional, termasuk pembentukan kawasan pangan baru sebagai bagian dari upaya mencapai kemandirian dan swasembada pangan,” tutup Herman Khaeron yang juga Sekjen DPP Partai Demokrat. (Red).

Ahmad Zabadi, S.H, M.M, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI. (Foto Ist).

JURNALJAKARTA.COM  – Bangkitnya kekuatan ekonomi nasional dimulai dari Desa. Di sanalah sumber pangan, energi dan produktivitas tumbuh dan berakar.

Melalui Gerakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sebuah inisiatif kolektif kini hadir untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat dari bawah, dengan semangat gotong-royong sebagai fondasi utamanya, agar tak ada Desa yang tertinggal dan tak ada rakyat yang tersisih.

Gerakan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk membangun ekonomi kerakyatan yang kokoh dan berkelanjutan. Dunia usaha membuka akses ke pasar yang lebih luas, lembaga keuangan menghadirkan dukungan permodalan, sementara masyarakat menjadi aktor utama yang menggerakkan produktivitas di tingkat lokal.

Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berperan sebagai simpul kolaborasi, menghubungkan petani, nelayan dan pelaku usaha kecil dengan pasar modern dan dunia industri. Koperasi bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga ruang sosial dan tempat tumbuhnya solidaritas.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Ahmad Zabadi, S.H, M.M, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI, menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai motor penggerak kemandirian Desa. “Melalui koperasi, masyarakat saling menguatkan. Ini adalah gerakan sosial yang membangun ekonomi lokal secara berkelanjutan. Gotong-royong adalah kekuatan utama menuju Desa yang mandiri dan produktif,” ujarnya.

Dikatakan, Transformasi digital menjadi pilar penting dalam penguatan koperasi Desa. Sistem SIM-COPDES kini mempermudah koperasi dalammengakses pasar dan pembiayaan secara lebih transparan, efisien dan inklusif.

Dukungan dari Himbara dan BUMN juga membuka jalur pembiayaan baru, menjadikan teknologi bukan sebagai ancaman, melainkan peluang besar bagi kemajuan Desa dan pelaku UMKM.

Menurutnya, tak hanya soal kelembagaan, penguatan kualitas SDM juga menjadi perhatian utama. Pelatihan di bidang perkoperasian, kewirausahaan, manajemen, hingga teknologi terus digalakkan demi membangun kapasitas pengurus dan anggota koperasi secara berkelanjutan. “Koperasi harus menjadi ruang belajar bersama. Tempat masyarakat Desa mengasah keterampilan, mengembangkan potensi lokal, hingga menciptakan lapangan kerja. Dari sinilah lahir nilai tambah dan ketahanan ekonomi keluarga,” tambah Zabadi.

Dalam kurun satu tahun terakhir, Gerakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah menjadi simbol arah baru pembangunan ekonomi rakyat: perpaduan antara semangat gotong-royong dan tata kelola modern untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

Zabadi menutup dengan ajakan, Gerakan ini hanya akan berhasil jika semua pihak bergerak bersama dalam semangat kolaborasi. “Dengan gotong-royong dan kepedulian kolektif, kita wujudkan Desa yang berdaya, rakyat yang sejahtera dan bangsa Indonesia yang semakin kuat,” pungkasnya. (Red).

JURNALJAKARTA.COM — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai era baru pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian. Capaian nyata terlihat dari tiga sektor strategis: energi, pangan, dan sumber daya manusia (SDM). Ketiganya menjadi fondasi utama menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah signifikan menuju swasembada. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa lifting minyak nasional meningkat dari 580.000 barrel menjadi 605.000 barrel per hari dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Tak hanya itu, bauran energi baru terbarukan juga melonjak dari 11 persen menjadi 15,5 persen. Capaian ini menandai kemajuan konkret dalam agenda transisi energi nasional.

Bahlil menegaskan bahwa upaya mencapai swasembada energi membutuhkan kesabaran dan kerja keras karena sifat sektor ini berbeda dengan pangan. Ia menjelaskan bahwa produksi energi memerlukan modal besar, teknologi, dan waktu eksplorasi yang panjang, minimal tiga tahun. “Kalau pangan cukup dengan lahan dan pupuk, tiga bulan sudah panen. Tapi energi perlu waktu, teknologi, dan tentu doa agar sumber daya alam kita terbuka,” ujarnya.

Upaya swasembada energi juga menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tantangan global. Peningkatan produksi migas dan ekspansi energi terbarukan menunjukkan bahwa Indonesia mulai berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya.

Sementara itu, di bidang pangan, pemerintah berhasil mempercepat target swasembada yang semula diproyeksikan empat tahun menjadi hanya satu tahun. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Lilik Sutiarso, menyebut capaian ini sebagai bukti sinergi lintas lembaga dan kebijakan yang berpihak pada petani. “Tren produktivitas meningkat, stok beras mencapai lebih dari 4 juta ton, dan kebijakan distribusi yang efisien menjadi kunci keberhasilan,” katanya.

Kementerian Pertanian juga mencatat capaian penting berupa deflasi beras sebesar 0,13 persen pada September 2025 — pertama kali dalam lima tahun terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai hasil ini sebagai bukti ketahanan pangan nasional semakin kuat. “Pangan kita aman, bahkan berlebih. Produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan, sehingga impor tidak lagi diperlukan,” tegasnya.

Capaian tersebut tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pertanian berada pada level tinggi, terutama karena produksi meningkat dan distribusi berjalan lancar.

Selain fokus pada energi dan pangan, pemerintahan Prabowo-Gibran juga memperkuat sektor SDM melalui dua program unggulan: Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program CKG telah menjangkau puluhan juta warga dalam waktu kurang dari setahun, memberikan akses pemeriksaan kesehatan preventif tanpa biaya. Sedangkan program MBG berhasil menggabungkan misi sosial dan ekonomi dengan melibatkan ribuan UMKM penyedia bahan pangan lokal, menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Kedua program tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan Prabowo-Gibran dalam satu tahun pertama pemerintahannya memperlihatkan arah pembangunan yang integratif — di mana kedaulatan energi dan pangan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM.

Dengan capaian-capaian tersebut, Indonesia kini melangkah mantap menuju kemandirian nasional yang berkelanjutan. Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi fondasi kuat menuju visi besar Indonesia Emas 2045 — sebuah negara yang berdaulat, mandiri, dan makmur di segala bidang. ( Red)