Connect with us

Pohukam

Pesan Kepala Suku Mamberamo Tengah untuk Lukas Enembe: Siapa yang Gali Lubang, Dia Masuk Sendiri

Published

on

KEEROM, Jurnaljakarta.com – Kepala Suku Mamberamo Tengah di Keerom, Pius Wanimbo menyatakan dukungannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membersihkan perilaku koruptif oknum-oknum pejabat daerah di Papua. Ia menilai, jika KPK secara konsisten memeriksa dan menindak semua oknum pejabat yang terindikasi korupsi, maka Otonomi Khusus (Otus) jilid dua akan memberikan hasil sebagaimana diharapkan bersama.

Hal itu dikatakan Pius Wanimbo di Keerom, Sabtu (17/12/2022). Pius menyebut, Otsus jilid satu sudah selesai, namun hasilnya tidak semua masyarakat merasakannya. Salah satu sebabnya adalah kurangnya pengawasan.

“Otsus kemarin jilid satu itu, memang tidak sampai, tidak menyentuh ke masyarakat, yang lebih khusus itu masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil. Menurut saya Otsus jilid satu gagal itu karena pemerintah daerah tidak pernah turun ke lapangan, langsung ke masyarakat terkait. Jadi tidak ada koordinasi,’’ ujar Pius.

Ketika Otsus jilid dua sedang diwacanakan, lanjut Pius, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang menolaknya karena mereka menilai Otsus telah gagal, untuk apa dilanjutkan. Tetapi Pius Wanimbo dan 13 Kepala Suku dari Pegunungan Tengah yang berdomisili di Keerom, yang tergabung dalam wadah Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT), sepakat mendukung Otsus tetap dilanjutkan karena masyarakat Papua masih membutuhkan Otsus untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia.

“Pemerintah pusat sudah berikan dana (Otsus), berarti tolong pemerintah daerah kelola dengan baik, tolong diperhatikan pengangguran atau lapangan kerja yang banyak supaya tingkat pengangguran menurun,” tegas Pius.

Dalam pelaksanaan Otsus jilid dua, lanjut Pius, aspek pengawasan perlu dibenahi. Gubernur, Bupati, dan OPD-OPD terkait diminta lebih rajin turun ke lapangan untuk memastikan kendala apa yang dihadapi. Pius menyarakankan, dalam pengawasan, Pemerintah juga melibatkan komponen masyarakat seperti tokoh gereja dan tokoh adat.

“Kalau di (Otsus) jilid dua, harapan saya kalau boleh melibatkan tokoh gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat dan semua tokoh yang ada harus dilibatkan. Jadi pemerintah, adat, agama, tiga ini harus dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan dana Otsus jilid dua,” harap Pius.

Terkait penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK, Pius meminta Gubernur sebagai bagian dari Pemerintah, agar mematuhi pemerintah yang lebih tinggi, karena pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum.

“Kita semua tahu bahwa ini negara hukum. Jadi, setiap orang yang berbuat salah pasti dihukum. Jadi siapa yang gali lobang, dia masuk sendiri. Jadi, hukum ini kan berlaku untuk kami semua, seluruh rakyat Indonesia, berarti wajib (dipatuhi). Saya pun kalau seandainya saya tahu punya kesalahan, saya tunggu panggilan dari aparat keamanan datang harus jemput saya, atau saya antarkan diri, karena kita patuh, kita taat,” ujar Pius

Pius melanjutkan, dalam iman Kristiani, Pemerintah adalah wakil Allah. Apa yang dikehendaki oleh Pemerintah, sepanjang itu untuk kebaikan bersama, kita wajib mematuhinya.

“Pemerintah ini kan wakil Allah, berarti kita harus taat kepada pemerintah. Kami ini manusia ciptaan Tuhan, kita berbuat salah, kita lari sampai sembunyi sejauh manapun pasti Tuhan akan ungkapkan semua keburukan yang kita mengorbankan orang lain, apalagi seorang pejabat,” tegas Pius Wanimbo.(Red)

Pohukam

Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berjalan Aman, Massa Aksi Tegaskan Tuntutannya

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Ratusan massa aksi menggelar aksi di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10).

Aksi yang di organisir oleh sejumlah kelompok mahasiswa ini berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.

Sejak siang, massa mulai bergerak dari berbagai titik membawa spanduk maupun poster untuk mengiringi orasi yang menyerukan tuntutan mereka.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Organisasi seperti BEM UI, Ormawa Unpam, GMNI dalam orasinya, mereka menyoroti beberapa masalah seperti program MBG dan tuntutan untuk Mencabut komando teritorial TNI serta Mewujudkan sistem ekonomi progresif yang prorakyat dan mewujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Salah satu koordinator BEM UI, juga meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diisi orang-orang yang ahli di bidang gizi dan pangan.

“Terjaganya kondusifitas keamanan selama momentum peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak terlepas dari upaya maksimal aparat kepolisian dalam memitigasi potensi kerawanan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mereduksi dan meredam potensi kerawanan tanpa membatasi kebebasan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unras yang tertib dan aman,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Pohukam

SEMPRO, LMND dan Elemen Mahasiswa Banten Gelar Diskusi Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran

Published

on

By

Serang, Jurnaljakarta.com  – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa menginisiasi kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran: Antara Janji Politik dan Realitas Sosial”, Senin (20/10).

Kegiatan ini diselenggarakan di Kotak Coffe Serang dan menghadirkan kolaborasi bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO).

Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang kritis bagi mahasiswa dalam menilai sejauh mana arah kebijakan pemerintahan baru berjalan sesuai dengan janji kampanye dan kebutuhan rakyat.

Dalam kegiatan tersebut, para pembicara dari berbagai latar belakang organisasi mahasiswa membedah sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga isu demokrasi dan hak asasi manusia.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Presiden Mahasiswa Universitas Bina Bangsa, M Abdurrahman dalam sambutannya, menegaskan bahwa, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Pemerintahan yang baru ini tidak boleh berjalan tanpa kritik. Mahasiswa harus menjadi corong aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan negara berpihak pada keadilan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari LMND menyoroti pentingnya evaluasi terhadap arah ekonomi politik nasional yang dinilai masih jauh dari cita-cita kemandirian bangsa.

“Pemerintah harus menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan oligarki. Evaluasi ini bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk tanggung jawab intelektual mahasiswa terhadap bangsa,” ujar salah satu kader LMND.

Dari pihak SEMPRO, turut disampaikan pandangan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik.

“Kami mendorong agar mahasiswa tetap menjaga nalar kritis dan tidak tunduk pada narasi pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil,” tegas perwakilan SEMPRO.

Melalui diskusi ini, BEM Universitas Bina Bangsa bersama LMND dan SEMPRO sepakat bahwa evaluasi kinerja pemerintahan harus terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, agar arah pembangunan nasional tidak menyimpang dari amanat konstitusi. (Red).

Continue Reading

Pohukam

Eks Napiter Sumsel, Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan

Published

on

By

Palembang, Jurnaljakarta.com  – Eks Para Napiter Sumsel yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia melaksanakab Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan, Minggu pagi (19 Oktober 2025).

Kegiatan tersebut juga diikuti Tim Idensos Densus 88 SGW Sumsel yang dipimpin Kanit Idensos Iptu Marsan Saputra, SH dan anggota Kamneg Polda Sumsel.

Melalui keterangannya, Minggu (19/10), Ketua Umum Yayasan Pelita Bersatu Indonesia, Abdurrahman Taib, menyatakan bahwa, kegiatan ziarah ke taman makam pahlawan oleh Eks Napiter Sumsel adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa kepada negara serta mendo’akan mereka semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Alloh SWT.

Selain ziarah ke taman makam Pahlawan pahlawan, Eks napiter yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan Islami terapi bekam dan ruqyah secara gratis, juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Kegiatan ini adalah komitmen pengurus yayasan Pelita Bersatu Indonesia berbuat yang terbaik untuk negara dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesra dan Humas, Arno mengungkapkan, Yayasan Pelita Bersatu Indonesia adalah wadah yang dikelola oleh mantan narapidana terorisme yang berdomisili di wilayah Sumsel. “Yayasan Pelita bersatu Indonesia berupaya menjadi yayasan yang terdepan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan juga berperan aktif dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan turut serta dalam penyuluhan wawasan kebangsaan, gerakan anti radikal, intoleran dan deradikalisasi,” tandasnya.

Sementara itu, Panit Idensos SGW Sumsel, Densus 88 Anti Teror Polri, IPTU Marsan Saputra, S.H mengatakan bahwa, kegiatan ziarah dan tabur bunga ke taman makam pahlawan ini juga menjadi pengingat bahwa dalam perjuangan, kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan yang tidak tergantikan.

Menurutnya, para pahlawan datang dari berbagai suku, agama dan golongan, namun mereka bersatu demi satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi penerus, kita harus menjaga persatuan, tidak mudah terpecah oleh perbedaan dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, tandasnya.

“Kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan dalam bentuk kegiatan kegiatan lain untuk semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air bangsa dan negara,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Populer