Pohukam
Aris Kreutha Sebut Pengawasan Jadi Kunci Keberhasilan Otsus Jilid II
JAYAPURA,jurnaljakarta.com – Tokoh pemuda adat Tabi, Aris Kreutha, S.Sos, mengatakan sejauh ini pembangunan di wilayah Provinsi Papua belum berjalan efektif meski sudah dikucurkan banyak dana. Salah satu sebabnya adalah tingginya kasus korupsi. Karena itu, aktivis senior Papua yang biasa disapa Akre ini meminta Pemerintah agar sistem pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara di Papua harus lebih ditingkatkan.
Akre menaruh harapan penuh pada Badan Pengarah Papua di bawah pimpinan Wakil Presiden RI untuk menata ulang sistem pengawasan dimaksud, khususnya terhadap pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid II.
“Selama ini, sistem pengawasan juga lemah. Mudah-mudahan dengan lembaga yang dibentuk, yang diketuai oleh Wakil Presiden (Badan Pengarah Papua) ini, mungkin bisa (lakukan) pengawasan lebih melekat. Kalau seandainya dana (Otsus) ratusan triliun yang sejak pertama awal turun, kalau digunakan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, pasti rakyat sudah maju,” ungkap Akre di Jayapura, Rabu (21/12/2022).
Lemahnya pengawasan, lanjut alumni Universitas Cenderawasih ini, memberi peluang kepada oknum-oknum pengelola anggaran pembangunan di tanah Papua leluasa melakukan penyimpangan untuk memperkaya diri. Akre meyakini, jika pengawasan sudah dibenahi secara sungguh-sungguh, niscaya dana Otsus Jilid II akan lebih berdaya guna untuk mempercepat kesejahteraan rakyat.
“Jadi pengawasan itu hal yang paling penting, saya sepakat dengan lembaga yang dibentuk oleh Jakarta dalam hal ini Wakil Presiden ini sebagai ketua, mudah-mudahan pengawasan itu terus, sampai turun di tingkat kabupaten/kota. Jadi, Badan ini harus ketat kepada kepala-kepala daerah, dana Otsus peruntukkannya untuk apa, baru itu dipublikasi supaya rakyat tahu, transparan.” harap Akre.
Menurut Akre, penetapan tersangka kepada Gubernur Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta beberapa oknum pejabat di beberapa kabupaten yang pernah berurusan dengan lembaga antirasuah itu adalah indikasi maraknya kasus korupsi di Bumi Cenderawasih ini.
“Kami dari aktivis mungkin minta bagaimana supaya ada kerja sama dari Pak Lukas Enembe (Gubernur Papua) sendiri untuk mempertanggungjawabkan itu secara gentle di depan KPK. Itu harapan kami semua. Bagaimanapun juga, korupsi ini harus diberantas apalagi di Papua. Ini uang triliunan rupiah diturunkan dari Jakarta datang di Papua, penggunaannya yang tidak bertanggung jawab, rakyat yang menderita,” ujar Akre.
Akre menyebut, akibat korupsi pula, pembangunan manusia Papua sepanjang Otsus Papua bergulir, boleh dibilang gagal.
“Itu sebenarnya bukan kesalahan Jakarta, tapi yang lebih saya lihat dari satu sisi bahwa ini kesalahan kita orang asli Papua yang disebut ahli politik Papua. Menggunakan jabatan yang dititipkan oleh Tuhan dan rakyat, tidak pakai hati. Ada hak-hak rakyat dikebiri, dikadalin, rakyat dibuat bingung. Terakhir, lempar tanggung jawab itu ke Jakarta, ini kan kurang profesional. Ini fakta empiris di Papua sejak 20-an tahun otonomi khusus,” ungkap Akre.(Red)
Pohukam
Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berjalan Aman, Massa Aksi Tegaskan Tuntutannya
JURNALJAKARTA.COM – Ratusan massa aksi menggelar aksi di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10).
Aksi yang di organisir oleh sejumlah kelompok mahasiswa ini berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.
Sejak siang, massa mulai bergerak dari berbagai titik membawa spanduk maupun poster untuk mengiringi orasi yang menyerukan tuntutan mereka.
Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Organisasi seperti BEM UI, Ormawa Unpam, GMNI dalam orasinya, mereka menyoroti beberapa masalah seperti program MBG dan tuntutan untuk Mencabut komando teritorial TNI serta Mewujudkan sistem ekonomi progresif yang prorakyat dan mewujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Salah satu koordinator BEM UI, juga meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diisi orang-orang yang ahli di bidang gizi dan pangan.
“Terjaganya kondusifitas keamanan selama momentum peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak terlepas dari upaya maksimal aparat kepolisian dalam memitigasi potensi kerawanan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mereduksi dan meredam potensi kerawanan tanpa membatasi kebebasan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unras yang tertib dan aman,” pungkasnya. (Red).
Pohukam
SEMPRO, LMND dan Elemen Mahasiswa Banten Gelar Diskusi Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran
Serang, Jurnaljakarta.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa menginisiasi kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran: Antara Janji Politik dan Realitas Sosial”, Senin (20/10).
Kegiatan ini diselenggarakan di Kotak Coffe Serang dan menghadirkan kolaborasi bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO).
Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang kritis bagi mahasiswa dalam menilai sejauh mana arah kebijakan pemerintahan baru berjalan sesuai dengan janji kampanye dan kebutuhan rakyat.
Dalam kegiatan tersebut, para pembicara dari berbagai latar belakang organisasi mahasiswa membedah sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga isu demokrasi dan hak asasi manusia.
Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Presiden Mahasiswa Universitas Bina Bangsa, M Abdurrahman dalam sambutannya, menegaskan bahwa, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Pemerintahan yang baru ini tidak boleh berjalan tanpa kritik. Mahasiswa harus menjadi corong aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan negara berpihak pada keadilan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari LMND menyoroti pentingnya evaluasi terhadap arah ekonomi politik nasional yang dinilai masih jauh dari cita-cita kemandirian bangsa.
“Pemerintah harus menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan oligarki. Evaluasi ini bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk tanggung jawab intelektual mahasiswa terhadap bangsa,” ujar salah satu kader LMND.
Dari pihak SEMPRO, turut disampaikan pandangan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik.
“Kami mendorong agar mahasiswa tetap menjaga nalar kritis dan tidak tunduk pada narasi pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil,” tegas perwakilan SEMPRO.
Melalui diskusi ini, BEM Universitas Bina Bangsa bersama LMND dan SEMPRO sepakat bahwa evaluasi kinerja pemerintahan harus terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, agar arah pembangunan nasional tidak menyimpang dari amanat konstitusi. (Red).
Pohukam
Eks Napiter Sumsel, Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan
Palembang, Jurnaljakarta.com – Eks Para Napiter Sumsel yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia melaksanakab Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan, Minggu pagi (19 Oktober 2025).
Kegiatan tersebut juga diikuti Tim Idensos Densus 88 SGW Sumsel yang dipimpin Kanit Idensos Iptu Marsan Saputra, SH dan anggota Kamneg Polda Sumsel.
Melalui keterangannya, Minggu (19/10), Ketua Umum Yayasan Pelita Bersatu Indonesia, Abdurrahman Taib, menyatakan bahwa, kegiatan ziarah ke taman makam pahlawan oleh Eks Napiter Sumsel adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa kepada negara serta mendo’akan mereka semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Alloh SWT.

Selain ziarah ke taman makam Pahlawan pahlawan, Eks napiter yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan Islami terapi bekam dan ruqyah secara gratis, juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.
“Kegiatan ini adalah komitmen pengurus yayasan Pelita Bersatu Indonesia berbuat yang terbaik untuk negara dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Kesra dan Humas, Arno mengungkapkan, Yayasan Pelita Bersatu Indonesia adalah wadah yang dikelola oleh mantan narapidana terorisme yang berdomisili di wilayah Sumsel. “Yayasan Pelita bersatu Indonesia berupaya menjadi yayasan yang terdepan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan juga berperan aktif dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan turut serta dalam penyuluhan wawasan kebangsaan, gerakan anti radikal, intoleran dan deradikalisasi,” tandasnya.
Sementara itu, Panit Idensos SGW Sumsel, Densus 88 Anti Teror Polri, IPTU Marsan Saputra, S.H mengatakan bahwa, kegiatan ziarah dan tabur bunga ke taman makam pahlawan ini juga menjadi pengingat bahwa dalam perjuangan, kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan yang tidak tergantikan.
Menurutnya, para pahlawan datang dari berbagai suku, agama dan golongan, namun mereka bersatu demi satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi penerus, kita harus menjaga persatuan, tidak mudah terpecah oleh perbedaan dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, tandasnya.
“Kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan dalam bentuk kegiatan kegiatan lain untuk semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air bangsa dan negara,” pungkasnya. (Red).
