Connect with us

Pohukam

Ketua Umum Laskar Pemuda Merah Putih Dukung KPK Dalami Penggunaan Dana PON Papua

Published

on

JAYAPURA, Jurnaljakarta.com – Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua sudah satu tahun berlalu. Namun penggunaan dana PON disinyalir masih menyisakan masalah. Karena itu, Ketua Umum Laskar Pemuda Merah Putih Provinsi Papua, Rudi Samori menyambut baik langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik penggunaan dana PON tersebut.

“Bukan saya saja pribadi, tetapi seantero masyarakat Papua pada umumnya mereka sudah tahu bahwa dana yang digelontorkan untuk kegiatan PON di tanah Papua itu, sampai harinya telah selesai PON, masih banyak hal-hal yang belum diselesaikan,” ungkap Rudi di Jayapura, Selasa (20/12/2022).

Sebagaimana diberitakan tribunnews.com, selain memeriksa dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua, penegak hukum juga tengah mendalami dugaan korupsi dana operasional pimpinan dan pengelolaan dana PON yang dilakukan oleh Gubernur Lukas Enembe.

Rudi menyebutkan, urusan pembiayaan PON yang menurutnya masih dikeluhkan masyarakat dan sempat muncul di media massa antara lain hak-hak relawan yang bertugas memperlancar kegiatan di berbagai arena PON ada yang belum terima, ada yang terima tapi kurang.

“Bahkan beberapa penginapan, hotel, juga sampai belakangan ini kami mendengar bahwa ada yang belum diselesaikan. Jadi, yang perlu kami pertanyakan, dana itu sebenarnya dikemanakan,” tanya Rudi.

Di wilayah Kabupaten Jayapura, Rudi pernah menyaksikan, usai PON ada kelompok warga pemilik hak ulayat yang melakukan pemalangan di venue olahraga hoki di Doyo Baru, Sentani.

“Itu sempat terjadi pemalangan di jalan oleh beberapa kepala suku dan Ondoafi masalah hak ulayat. Entah sudah diselesaikan atau belum, saya kurang tahu, karena saya tahu pemalangan di jalan itu sampai hari ini masih terjadi,” ungkap Rudi.

Untuk diketahui, total APBN yang sudah dihabiskan untuk mendukung pelaksanaan PON XX Papua adalah sebesar Rp 10,43 triliun untuk keperluan pembangunan infrastruktur baru, terutama sarana dan prasarana olahraga sejumlah cabang olahraga, dan juga untuk biaya pelaksanaan PON itu sendiri. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah berujar, dana APBN sebesar Rp10,43 triliun itu, penyalurannya dilakukan lewat berbagai skema, baik belanja langsung kementerian lembaga maupun transfer ke APBD Provinsi Papua. Pencairannya sudah dilakukan semenjak tahun 2018 hingga 2021

“Sebenarnya kalau sudah betul-betul diselesaikan atau belum, tolong Pemprov Papua buka ke publik, transparan ke masyarakat, biar masyarakat Papua ini tahu bahwa PON telah sukses di Provinsi Papua, lain-lainnya juga harus sukses termasuk pertanggung jawabanan penggunaan anggarannya,” pinta Rudi.

Dengan perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas Enembe itu, Rudi menilai Lukas sudah semakin terpojok. Puluhan saksi yang dipanggil KPK tentu sudah mengungkap banyak indikasi-indikasi penyimpangan Lukas yang selama ini belum diketahui publik. Barang bukti juga sudah semakin banyak dikumpulkan lembaga antirasuah itu. Maka, Rudi meminta Lukas, lebih baik kooperatif supaya kelak hukumannya bisa diringankan, daripada terus bertahan dan berkelit yang ujung-ujungnya hanya sekedar untuk mengulur waktu. (***)

Pohukam

Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berjalan Aman, Massa Aksi Tegaskan Tuntutannya

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Ratusan massa aksi menggelar aksi di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10).

Aksi yang di organisir oleh sejumlah kelompok mahasiswa ini berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.

Sejak siang, massa mulai bergerak dari berbagai titik membawa spanduk maupun poster untuk mengiringi orasi yang menyerukan tuntutan mereka.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Organisasi seperti BEM UI, Ormawa Unpam, GMNI dalam orasinya, mereka menyoroti beberapa masalah seperti program MBG dan tuntutan untuk Mencabut komando teritorial TNI serta Mewujudkan sistem ekonomi progresif yang prorakyat dan mewujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Salah satu koordinator BEM UI, juga meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diisi orang-orang yang ahli di bidang gizi dan pangan.

“Terjaganya kondusifitas keamanan selama momentum peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak terlepas dari upaya maksimal aparat kepolisian dalam memitigasi potensi kerawanan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mereduksi dan meredam potensi kerawanan tanpa membatasi kebebasan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unras yang tertib dan aman,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Pohukam

SEMPRO, LMND dan Elemen Mahasiswa Banten Gelar Diskusi Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran

Published

on

By

Serang, Jurnaljakarta.com  – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa menginisiasi kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran: Antara Janji Politik dan Realitas Sosial”, Senin (20/10).

Kegiatan ini diselenggarakan di Kotak Coffe Serang dan menghadirkan kolaborasi bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO).

Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang kritis bagi mahasiswa dalam menilai sejauh mana arah kebijakan pemerintahan baru berjalan sesuai dengan janji kampanye dan kebutuhan rakyat.

Dalam kegiatan tersebut, para pembicara dari berbagai latar belakang organisasi mahasiswa membedah sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga isu demokrasi dan hak asasi manusia.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Presiden Mahasiswa Universitas Bina Bangsa, M Abdurrahman dalam sambutannya, menegaskan bahwa, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Pemerintahan yang baru ini tidak boleh berjalan tanpa kritik. Mahasiswa harus menjadi corong aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan negara berpihak pada keadilan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari LMND menyoroti pentingnya evaluasi terhadap arah ekonomi politik nasional yang dinilai masih jauh dari cita-cita kemandirian bangsa.

“Pemerintah harus menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan oligarki. Evaluasi ini bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk tanggung jawab intelektual mahasiswa terhadap bangsa,” ujar salah satu kader LMND.

Dari pihak SEMPRO, turut disampaikan pandangan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik.

“Kami mendorong agar mahasiswa tetap menjaga nalar kritis dan tidak tunduk pada narasi pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil,” tegas perwakilan SEMPRO.

Melalui diskusi ini, BEM Universitas Bina Bangsa bersama LMND dan SEMPRO sepakat bahwa evaluasi kinerja pemerintahan harus terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, agar arah pembangunan nasional tidak menyimpang dari amanat konstitusi. (Red).

Continue Reading

Pohukam

Eks Napiter Sumsel, Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan

Published

on

By

Palembang, Jurnaljakarta.com  – Eks Para Napiter Sumsel yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia melaksanakab Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan, Minggu pagi (19 Oktober 2025).

Kegiatan tersebut juga diikuti Tim Idensos Densus 88 SGW Sumsel yang dipimpin Kanit Idensos Iptu Marsan Saputra, SH dan anggota Kamneg Polda Sumsel.

Melalui keterangannya, Minggu (19/10), Ketua Umum Yayasan Pelita Bersatu Indonesia, Abdurrahman Taib, menyatakan bahwa, kegiatan ziarah ke taman makam pahlawan oleh Eks Napiter Sumsel adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa kepada negara serta mendo’akan mereka semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Alloh SWT.

Selain ziarah ke taman makam Pahlawan pahlawan, Eks napiter yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan Islami terapi bekam dan ruqyah secara gratis, juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Kegiatan ini adalah komitmen pengurus yayasan Pelita Bersatu Indonesia berbuat yang terbaik untuk negara dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesra dan Humas, Arno mengungkapkan, Yayasan Pelita Bersatu Indonesia adalah wadah yang dikelola oleh mantan narapidana terorisme yang berdomisili di wilayah Sumsel. “Yayasan Pelita bersatu Indonesia berupaya menjadi yayasan yang terdepan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan juga berperan aktif dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan turut serta dalam penyuluhan wawasan kebangsaan, gerakan anti radikal, intoleran dan deradikalisasi,” tandasnya.

Sementara itu, Panit Idensos SGW Sumsel, Densus 88 Anti Teror Polri, IPTU Marsan Saputra, S.H mengatakan bahwa, kegiatan ziarah dan tabur bunga ke taman makam pahlawan ini juga menjadi pengingat bahwa dalam perjuangan, kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan yang tidak tergantikan.

Menurutnya, para pahlawan datang dari berbagai suku, agama dan golongan, namun mereka bersatu demi satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi penerus, kita harus menjaga persatuan, tidak mudah terpecah oleh perbedaan dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, tandasnya.

“Kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan dalam bentuk kegiatan kegiatan lain untuk semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air bangsa dan negara,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Populer