Connect with us

Pohukam

Cegah Korupsi Dana Otsus Jilid II, Tokoh Masyarakat Papua Minta Pemprov Lakukan Pemutakhiran Data Dukcapil OAP

Published

on

ABEPURA, Jurnaljakarta.com – Ketua Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Philoktov (IKKBP) DPP Provinsi Papua Benyamin Tiris, SE mengatakan, Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II baru mulai bergulir, karena itu dirinya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera melakukan pemutakhiran data penduduk, khususnya data Orang Asli Papua (OAP) selaku penerima manfaat dana Otsus Papua. Dengan data penduduk dan catatan sipil (Dukcapil) OAP yang valid, penyalahgunaan dana Otsus dapat dicegah.

Data itu, sebut Benyamin, juga bermanfaat untuk meminimalisir penyimpangan dana-dana pembangunan lainnya yang selama ini dikucurkan Pemerintah hingga ke kampung-kampung di seluruh pelosok tanah Papua.

‘’Sehingga tidak ada konflik di lapangan, karena selama ini saya sedikit banyak sudah melihat langsung pola dari kepala-kepala kampung, sekretaris (kampung) dan lain-lain, mereka ini sudah dibuat sejahtera tetapi rakyat ini tidak dibuat sejahtera,’’ kata Benyamin di Abepura, Senin (19/12/2022).

Benyamin menyebut, dana Otsus yang dikucurkan Pemerintah ke Papua selama ini memang hanya dikhususkan bagi OAP guna mengejar ketertinggalan dan mempercepat pencapaian kesejahteraan. Pendistribusian dana Otsus kepada para penerima manfaat (OAP) mestinya dilakukan berbasis data yang valid dan akurat.

“Permintaan kami itu hanya satu, kalau bisa ke depan, Pemerintah Pusat meminta kepada pencatatan sipil provinsi (Papua) maupun kabupaten/kota untuk memberikan data yang lebih akurat kepada Pemerintah Pusat agar dana Otsus ini dibagikan (untuk kepentingan) pendidikan, kesehatan, sesuai hasil pendataan, itu saja harapan kami,’’ pinta Benyamin.

Pria kelahiran Sarmi ini menilai, keluhan masyarakat bahwa Otsus Jilid I gagal, penyebabnya bisa saja soal data dimaksud. Sehingga para pengelola uang rakyat itu seolah bekerja tanpa arah, tanpa sasaran yang jelas.

“Padahal Otsus pertama itu, dengan dana ratusan triliun sudah dikasih oleh Pemerintah Pusat beserta wewenang khusus kepada pemerintah daerah untuk menata perekonomian daripada masyarakat Papua. Tapi kenyataannya, masyarakat Papua ini sampai sudah masuk Otsus Jilid II ini masih tetap susah,’’ ungkap Benyamin.

Benyamin menyarankan, Pemprov Papua maupun Pemkab dapat melibatkan komponen-komponen masyarakat seperti tokoh adat dan tokoh gereja, serta tokoh pemuda untuk melakukan pemutakhiran data OAP dimaksud, maupun dalam pengawasan pengelolaan dana Otsus nanti. Bahkan Benyamin bersedia jika pemerintah juga melibatkan lembaga yang dipimpinnya (IKKBP) untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pemutakhiran data OAP maupun dalam program-program kerja lainnya.

‘’Semoga ke depan Pemerintah Pusat bisa melibatkan kami juga dari IKKBP untuk mengawal dan mengontrol perjalanan dari Otsus Jilid II,” harap Benyamin.

Benyamin kembali menegaskan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus bekerja intensif mengumpulkan bukti-bukti dan saksi terkait dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

Benyamin mengaku, pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan harapan semoga cepat mendapatkan titik terang. Dirinya merasa gembira karena perkembangan terkini, KPK juga sedang mendalami dugaan korupsi Lukas dalam pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua.

‘’Jadi, silahkan saja KPK punya wewenang khusus untuk melanjutkan pemeriksaan yang lebih dalam lagi dan mengungkapkan itu ke publik supaya masyarakat Papua bisa lebih tahu lagi kebusukan dan kejelekan daripada Pemerintah Daerah, dari atas sampai dengan di kampung-kampung,” tegas Benyamin.(Red)

Pohukam

Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berjalan Aman, Massa Aksi Tegaskan Tuntutannya

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Ratusan massa aksi menggelar aksi di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10).

Aksi yang di organisir oleh sejumlah kelompok mahasiswa ini berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.

Sejak siang, massa mulai bergerak dari berbagai titik membawa spanduk maupun poster untuk mengiringi orasi yang menyerukan tuntutan mereka.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Organisasi seperti BEM UI, Ormawa Unpam, GMNI dalam orasinya, mereka menyoroti beberapa masalah seperti program MBG dan tuntutan untuk Mencabut komando teritorial TNI serta Mewujudkan sistem ekonomi progresif yang prorakyat dan mewujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Salah satu koordinator BEM UI, juga meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diisi orang-orang yang ahli di bidang gizi dan pangan.

“Terjaganya kondusifitas keamanan selama momentum peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak terlepas dari upaya maksimal aparat kepolisian dalam memitigasi potensi kerawanan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mereduksi dan meredam potensi kerawanan tanpa membatasi kebebasan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unras yang tertib dan aman,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Pohukam

SEMPRO, LMND dan Elemen Mahasiswa Banten Gelar Diskusi Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran

Published

on

By

Serang, Jurnaljakarta.com  – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa menginisiasi kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran: Antara Janji Politik dan Realitas Sosial”, Senin (20/10).

Kegiatan ini diselenggarakan di Kotak Coffe Serang dan menghadirkan kolaborasi bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO).

Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang kritis bagi mahasiswa dalam menilai sejauh mana arah kebijakan pemerintahan baru berjalan sesuai dengan janji kampanye dan kebutuhan rakyat.

Dalam kegiatan tersebut, para pembicara dari berbagai latar belakang organisasi mahasiswa membedah sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga isu demokrasi dan hak asasi manusia.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Presiden Mahasiswa Universitas Bina Bangsa, M Abdurrahman dalam sambutannya, menegaskan bahwa, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Pemerintahan yang baru ini tidak boleh berjalan tanpa kritik. Mahasiswa harus menjadi corong aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan negara berpihak pada keadilan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari LMND menyoroti pentingnya evaluasi terhadap arah ekonomi politik nasional yang dinilai masih jauh dari cita-cita kemandirian bangsa.

“Pemerintah harus menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan oligarki. Evaluasi ini bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk tanggung jawab intelektual mahasiswa terhadap bangsa,” ujar salah satu kader LMND.

Dari pihak SEMPRO, turut disampaikan pandangan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik.

“Kami mendorong agar mahasiswa tetap menjaga nalar kritis dan tidak tunduk pada narasi pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil,” tegas perwakilan SEMPRO.

Melalui diskusi ini, BEM Universitas Bina Bangsa bersama LMND dan SEMPRO sepakat bahwa evaluasi kinerja pemerintahan harus terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, agar arah pembangunan nasional tidak menyimpang dari amanat konstitusi. (Red).

Continue Reading

Pohukam

Eks Napiter Sumsel, Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan

Published

on

By

Palembang, Jurnaljakarta.com  – Eks Para Napiter Sumsel yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia melaksanakab Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan, Minggu pagi (19 Oktober 2025).

Kegiatan tersebut juga diikuti Tim Idensos Densus 88 SGW Sumsel yang dipimpin Kanit Idensos Iptu Marsan Saputra, SH dan anggota Kamneg Polda Sumsel.

Melalui keterangannya, Minggu (19/10), Ketua Umum Yayasan Pelita Bersatu Indonesia, Abdurrahman Taib, menyatakan bahwa, kegiatan ziarah ke taman makam pahlawan oleh Eks Napiter Sumsel adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa kepada negara serta mendo’akan mereka semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Alloh SWT.

Selain ziarah ke taman makam Pahlawan pahlawan, Eks napiter yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan Islami terapi bekam dan ruqyah secara gratis, juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Kegiatan ini adalah komitmen pengurus yayasan Pelita Bersatu Indonesia berbuat yang terbaik untuk negara dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesra dan Humas, Arno mengungkapkan, Yayasan Pelita Bersatu Indonesia adalah wadah yang dikelola oleh mantan narapidana terorisme yang berdomisili di wilayah Sumsel. “Yayasan Pelita bersatu Indonesia berupaya menjadi yayasan yang terdepan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan juga berperan aktif dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan turut serta dalam penyuluhan wawasan kebangsaan, gerakan anti radikal, intoleran dan deradikalisasi,” tandasnya.

Sementara itu, Panit Idensos SGW Sumsel, Densus 88 Anti Teror Polri, IPTU Marsan Saputra, S.H mengatakan bahwa, kegiatan ziarah dan tabur bunga ke taman makam pahlawan ini juga menjadi pengingat bahwa dalam perjuangan, kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan yang tidak tergantikan.

Menurutnya, para pahlawan datang dari berbagai suku, agama dan golongan, namun mereka bersatu demi satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi penerus, kita harus menjaga persatuan, tidak mudah terpecah oleh perbedaan dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, tandasnya.

“Kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan dalam bentuk kegiatan kegiatan lain untuk semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air bangsa dan negara,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Populer