Connect with us

Pohukam

IPW: Oligarki Merupakan Prodak Dari Rezim ‘Sampah’

Published

on

Bogor, Jurnaljakarta.com – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyampaikan, bahwa oligarki tersebut merupakan prodak dari rezim “Sampah” dari demokrasi yang terbentuk hingga sampai saat ini. Menurutnya, demokrasi yang diperjuangkan pada tahun 1998 oleh aktivis mahasiswa dan masyarakat kemudian diwujudkan dalam proses pemilu langsung dalam memilih anggota DPR RI, dan kepala daerah setempat yang notabane nya telah dibajak oleh kekuatan-kekuatan elite.

“Hasilnya adalah sampah demokrasi, ya oligarki ini. Karena oligarki ini merupakan penguasa dari segelintir orang yang mana mereka juga membutuhkan penompang yang kuat yaitu sumber daya atau risosis ekonomi,” ujar Sugeng yang akrap disapa dalam penyampaiannya dalam Bogor Discussion Club (BDC) bertempat di Ball Room M-One Hotel Sentul, pada Senin (19/12/22).

Ia menuturkan, mengenai penompang bagi para pelaku oligarki itu pastinya sudah mengamati terlebih dulu, semisalnya sumber daya atau risosis ekonomi terlebih dulu dalam menompang hal tersebut.

“Katakan lah oleh sembilan (9) naga, mereka sudah mengamati bahwa proses demokrasi nanti akan bisa dikendalikan, dengan permodalan yang sangat besar. Sementara rakyat kita tidak terdidik, bahkan rakyat kita juga itu punya jiwa korupsi yang bisa dibilang koruptif,” tegasnya pria yang juga merupakan Sekretaris Jenderal DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi).

Menurut Sugeng, mengapa sikap koruptif di kalangan rakyat sendiri terjadi, akibat mereka yang sejak lama dalam memilih pemimpin akan melihat siapa yang akan memberi sejumlah uang disaat pesta demokrasi digelar.

“Dalam artinya, bahwa sikap koruptif itu ada lantaran tidak terdidiknya masyarakat atau rakyat tentang pemahaman sistem politik kalau yang dibangun itu adalah produksi rezim sampah,” ucapnya.

Ia mencontohkan, semisalnya ada masyarakat yang mengadu kepada pemerintah terkait mengenai pelayanan di rumah sakit umum daerah (RSUD) milik pemerintah daerah setempat, dimana apabila rakyat itu menggunakan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Jadi kalau pakai BPJS itu pelayanannya telat, diperlambat. Hal itu karena apa, karena pegawai pemerintah itu mendapat upah atau gaji yang tidak memadai, kemudian dia lebih memilih layanan umum karena setiap pekerja rumah sakit pastinya menanyakan kepada setiap pasien yang baru datang itu mau pakai BPJS atau pasien umum, dan pastinya dia (pekerja RSUD, red) memprioritaskan layanan umum. Dan ini terjadi karena apa, karena sistem politik yang dibangun sebagai kultur terjadi sistem yang koruptif,” urainya.

“Mengapa terjadi, karena ada komponen-kompomen dalam pelayanan BPJS itu yang dibiayai oleh pengusaha,” tambanya sembari menjabarkan.

Lebih lanjut Sugeng memaparkan, apabila rakyat yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat terdidik dalam sisi pemikirannya maju dan tidak egois.

“Kemudian tenggang rasa dengan kepentingan umum, itu lah yang dianggap rakyat terdidik bagi pandangan saya,” imbuhnya.

Sementara itu, tokoh pemuda dari Bogor Barat, Dawak Faturahman mengungkapkan apabila membahas soal oligarki, baginya sejak dahulu sudah ada namanya oligarki tersebut.

“Setahu saya oligarki itu adalah sebuah kekuasaan yang dibatasi,” terang Dawa dalam pemaparannya di Bogor Discussion Club.

Kalau berbicara oligarki di Kabupaten Bogor, lanjutnya, dia menanyakan bagaimana Bumi Tegar Beriman kedepan di tahun 2023 dan seterusnya.

“Saya hanya ingin menyampaikan, kedepan tentunya yang namanya oligarki ataupun namanya itu bila itu perkumpulan, perhimpunan atau ormas sekalipun yang tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat bagi saya itu sah-sah saja. Dengan catatan, asal jangan oligarki itu sampai mencederai demokrasi di negeri ini,” jelasnya.

“Semua berkumpul dan berserikat asal tujuannya untuk mencerdaskan dan untuk hajat hidup orang banyak saya pribadi silahkan saja, mari bersama-sama kita sinergikan dalam memajukan suatu daerah dimana kita tempati saat ini,” tambahnya sembari membeberkan.

Ia juga berharap, dengan adanya acara diskusi yang diwadahi oleh Bogor Discussion Club ini pihaknya hanya berkeinginan kedepannya ada diskusi tentang bagaimana sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bogor ini.

“Tentang seberapa banyak sumber manusia di kabupaten Bogor telah dimanfaatkan dengan baik yang tujuannya demi menyejahterakan orang banyak,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Bogor Discussion Club (BDC) yang di motori oleh Tokoh Pemuda Bogor, Mohammad Burhani dan pimpinan umum media Pelita Baru, HRM. Danang Donoroso serta Pimpinan Umum BogorUpdate.com, Effendi Tobing, mengadakan refleksi akhir tahun 2022 bertemakan “Oligarki di Mata Pemerintah dan Rakyat Demi Perbaikan Untuk Bogor Bangkit”, bertempat di Ball Room M-One Hotel, Cimandala, Sukaraja, Kabupaten Bogor.

Dalam diskusi publik refleksi akhir tahun 2022 ini, yang menjadi host adalah Nurcholis Fardillah alias Fadil.

Sebagai pembuka, Burhani yang merupakan mantan ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor periode 2015-2018 itu menjelaskan, berjalannya acara diskusi publik akhir tahun ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak seperti para tokoh media dan rekan media dari Harian Pelita Baru, Rakyat Bogor dan tim Event Organizer (EO) redaksional BogorUpdate.com.

Tujuannya sendiri untuk menilik pemahaman Oligarki (struktur kekuasaan/pemangku kebijakan, red), dan agar Bogor Discusion Club dapat menjadi wadah demi menyerap aspirasi masyarakat Bogor khususnya melalui forum diskusi seperti yang tengah dilakukannya pada hari ini.

Sementara untuk diketahui, hadir narasumber dalam diskusi publik refleksi akhir tahun tersebut, diantaranya, CEO SBC Muhammad Burhani, Pimpinan Umum Pelita Baru HRM. Danang Donoroso, Pengamat kebijakan publik Yusfitriadi, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, pimpinan Umum BogorUpdate.com Effendi Tobing, Tokoh Pemuda Bogor Barat Dawak Faturrahman, Ketua Presidium Bogor Timur Alhafiz Rana, Aktivis/Mahasiswa Hendi, Ketua HIPMI Kabupaten Bogor Achmad Hidayat, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Irfan Darajat, Ketua Umum HPPMI Aldi Supriyadi, Ketua Umum BBR Dudi R. Mahdi serta Marcellinus, Ketua Aliansi Ormas Bersatu (AOB) Bahri Warhangan, serta Ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo..(Red)

Pohukam

Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berjalan Aman, Massa Aksi Tegaskan Tuntutannya

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Ratusan massa aksi menggelar aksi di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10).

Aksi yang di organisir oleh sejumlah kelompok mahasiswa ini berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.

Sejak siang, massa mulai bergerak dari berbagai titik membawa spanduk maupun poster untuk mengiringi orasi yang menyerukan tuntutan mereka.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Organisasi seperti BEM UI, Ormawa Unpam, GMNI dalam orasinya, mereka menyoroti beberapa masalah seperti program MBG dan tuntutan untuk Mencabut komando teritorial TNI serta Mewujudkan sistem ekonomi progresif yang prorakyat dan mewujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Salah satu koordinator BEM UI, juga meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diisi orang-orang yang ahli di bidang gizi dan pangan.

“Terjaganya kondusifitas keamanan selama momentum peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak terlepas dari upaya maksimal aparat kepolisian dalam memitigasi potensi kerawanan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mereduksi dan meredam potensi kerawanan tanpa membatasi kebebasan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unras yang tertib dan aman,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Pohukam

SEMPRO, LMND dan Elemen Mahasiswa Banten Gelar Diskusi Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran

Published

on

By

Serang, Jurnaljakarta.com  – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa menginisiasi kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran: Antara Janji Politik dan Realitas Sosial”, Senin (20/10).

Kegiatan ini diselenggarakan di Kotak Coffe Serang dan menghadirkan kolaborasi bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO).

Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang kritis bagi mahasiswa dalam menilai sejauh mana arah kebijakan pemerintahan baru berjalan sesuai dengan janji kampanye dan kebutuhan rakyat.

Dalam kegiatan tersebut, para pembicara dari berbagai latar belakang organisasi mahasiswa membedah sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga isu demokrasi dan hak asasi manusia.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Presiden Mahasiswa Universitas Bina Bangsa, M Abdurrahman dalam sambutannya, menegaskan bahwa, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Pemerintahan yang baru ini tidak boleh berjalan tanpa kritik. Mahasiswa harus menjadi corong aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan negara berpihak pada keadilan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari LMND menyoroti pentingnya evaluasi terhadap arah ekonomi politik nasional yang dinilai masih jauh dari cita-cita kemandirian bangsa.

“Pemerintah harus menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan oligarki. Evaluasi ini bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk tanggung jawab intelektual mahasiswa terhadap bangsa,” ujar salah satu kader LMND.

Dari pihak SEMPRO, turut disampaikan pandangan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik.

“Kami mendorong agar mahasiswa tetap menjaga nalar kritis dan tidak tunduk pada narasi pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil,” tegas perwakilan SEMPRO.

Melalui diskusi ini, BEM Universitas Bina Bangsa bersama LMND dan SEMPRO sepakat bahwa evaluasi kinerja pemerintahan harus terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, agar arah pembangunan nasional tidak menyimpang dari amanat konstitusi. (Red).

Continue Reading

Pohukam

Eks Napiter Sumsel, Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan

Published

on

By

Palembang, Jurnaljakarta.com  – Eks Para Napiter Sumsel yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia melaksanakab Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan, Minggu pagi (19 Oktober 2025).

Kegiatan tersebut juga diikuti Tim Idensos Densus 88 SGW Sumsel yang dipimpin Kanit Idensos Iptu Marsan Saputra, SH dan anggota Kamneg Polda Sumsel.

Melalui keterangannya, Minggu (19/10), Ketua Umum Yayasan Pelita Bersatu Indonesia, Abdurrahman Taib, menyatakan bahwa, kegiatan ziarah ke taman makam pahlawan oleh Eks Napiter Sumsel adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa kepada negara serta mendo’akan mereka semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Alloh SWT.

Selain ziarah ke taman makam Pahlawan pahlawan, Eks napiter yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan Islami terapi bekam dan ruqyah secara gratis, juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Kegiatan ini adalah komitmen pengurus yayasan Pelita Bersatu Indonesia berbuat yang terbaik untuk negara dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesra dan Humas, Arno mengungkapkan, Yayasan Pelita Bersatu Indonesia adalah wadah yang dikelola oleh mantan narapidana terorisme yang berdomisili di wilayah Sumsel. “Yayasan Pelita bersatu Indonesia berupaya menjadi yayasan yang terdepan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan juga berperan aktif dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan turut serta dalam penyuluhan wawasan kebangsaan, gerakan anti radikal, intoleran dan deradikalisasi,” tandasnya.

Sementara itu, Panit Idensos SGW Sumsel, Densus 88 Anti Teror Polri, IPTU Marsan Saputra, S.H mengatakan bahwa, kegiatan ziarah dan tabur bunga ke taman makam pahlawan ini juga menjadi pengingat bahwa dalam perjuangan, kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan yang tidak tergantikan.

Menurutnya, para pahlawan datang dari berbagai suku, agama dan golongan, namun mereka bersatu demi satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi penerus, kita harus menjaga persatuan, tidak mudah terpecah oleh perbedaan dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, tandasnya.

“Kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan dalam bentuk kegiatan kegiatan lain untuk semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air bangsa dan negara,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Populer