Connect with us

Pohukam

Tokoh Muda Papua ini Curigai Lukas Enembe Minta Ijin Berobat ke Singapura untuk Mengulur Waktu

Published

on

JAYAPURA, Jurnaljakarta.com  – Tokoh muda Papua, Jhon Mokay, yang adalah Sekretaris Barisan Rakyat Peduli Nusantara (Barapen) Papua, mencurigai permintaan tim kuasa hukum Lukas Enembe agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengijinkan kliennya itu kembali berobat ke Singapura. Permintaan ijin itu dinilai Jhon sebagai bagian dari upaya Lukas Enembe mengulur waktu penuntasan dugaan kasus korupsi yang selama ini menjeratnya.

“Jadi ini kan, dia (Lukas Enembe) bilang mau berobat, ini kan cara-cara lama untuk mengulur waktu. Jadi, saya rasa KPK harus bertindak cepat dalam menanggapi hal ini. Jangan sampai dia mengulur waktu nanti bertabrakan dengan pesta pemilihan (pesta demokrasi 2024), Pilkada, pemilihan umum,” kata Jhon di Jayapura, Jumat (16/12/2022).

Kekhawatiran Jhon apabila kasus orang nomor satu Papua ini tidak segera dituntaskan, 5 hingga 6 bulan ke depan, Papua akan sangat disibukan dengan urusan Pemilu. Apalagi di Provinsi Papua sudah ada 3 provinsi baru hasil pemekaran. Akan terbuka kemungkinan adanya intervensi partai-partai politik yang bisa saja memanfaatkan kasus Lukas Enembe untuk kepentingan pemilihan gubernur, bupati, dan pemilihan anggota legislatif untuk DPR RI, DPD, dan pemilihan wakil rakyat di daerah.

“Takutnya nanti ada intervensi dari partai-partai politik pendukungnya untuk gunakan kesempatan itu, untuk bernegosiasi, mungkin begitu,” sebut mantan siswa Akademi Militer (Akmil) Magelang tahun 2009 ini khawatir.

Karena itu, Jhon mendesak lembaga antirasuah terus memasifkan pengumpulan bukti-bukti dan memeriksa orang-orang di seputar kekuasaan Gubernur Papua yang selama ini mengetahui aktivitas Lukas melakukan pengelolaan dana pembangunan di Provinsi Papua.

Pemuda kelahiran Kampung Yahim, Sentani, ini berharap, KPK tidak memberi ijin kepada Lukas untuk berobat ke Singapura, karena banyak rumah sakit di dalam negeri yang diyakininya mampu menangani penyakit Lukas. Bahkan di Papua sendiri, sudah ada rumah sakit yang fasilitasnya bagus.

“Kalau untuk ijin berobat Pak Gubernur ke Singapura, saya rasa tidak perlu lah. Banyak rumah sakit juga di Jayapura sini. Ada Rumah Sakit DOK II, Rumah Sakit Provita juga ada, RS Abepura yang punya fasilitas sama standarnya dengan di Jawa sana, di Singapura sana. Apalagi Direktur RS DOK II juga menjadi dokter pribadinya Lukas,” tandas Jhon.

Jhon juga punya kekhawatiran lain terkait permintaan Lukas berobat ke Singapura. Jhon menyebut, kendati Pemerintah Indonesia dan DPR RI sedang membahas serius ratifikasi perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura, namun prosesnya masih membutuhkan waktu untuk dapat berlaku efektif. Jhon khawatir, Lukas memanfaatkannya untuk kabur dari kasus korupsi yang tengah menjeratnya.

“Jangan-jangan ada kongkalikong itu, ada niat yang lain. Takutnya, dengan alasan sakit, dia (Lukas) bisa lari keluar negeri. Contoh (tahun) kemarin dengan alasan dia (Lukas) bilang sakit, dia lari lewat jalan tikus (perjalanan ilegal) ke negara tetangga (Papua Nugini) sampai akhirnya dideportasi kembali ke sini (Papua),” ungkap Jhon.

Dikutip dari cnnindonesia.com, pada 2 April 2021, Lukas Enembe dideportasi dari Papua Nugini melalui PLBN Skouw. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Novianto Sulastono mengatakan Papua Nugini telah mendeportasi Lukas bersama dua orang pendampingnya, karena memasuki wilayah Papua Nugini secara ilegal dan tanpa dokumen. Dua pendamping Lukas yang ikut dideportasi adalah Hendrik Abidondifu, dan Ely Wenda.(Red)

Pohukam

Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berjalan Aman, Massa Aksi Tegaskan Tuntutannya

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Ratusan massa aksi menggelar aksi di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10).

Aksi yang di organisir oleh sejumlah kelompok mahasiswa ini berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.

Sejak siang, massa mulai bergerak dari berbagai titik membawa spanduk maupun poster untuk mengiringi orasi yang menyerukan tuntutan mereka.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Organisasi seperti BEM UI, Ormawa Unpam, GMNI dalam orasinya, mereka menyoroti beberapa masalah seperti program MBG dan tuntutan untuk Mencabut komando teritorial TNI serta Mewujudkan sistem ekonomi progresif yang prorakyat dan mewujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Salah satu koordinator BEM UI, juga meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diisi orang-orang yang ahli di bidang gizi dan pangan.

“Terjaganya kondusifitas keamanan selama momentum peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak terlepas dari upaya maksimal aparat kepolisian dalam memitigasi potensi kerawanan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mereduksi dan meredam potensi kerawanan tanpa membatasi kebebasan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unras yang tertib dan aman,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Pohukam

SEMPRO, LMND dan Elemen Mahasiswa Banten Gelar Diskusi Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran

Published

on

By

Serang, Jurnaljakarta.com  – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa menginisiasi kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran: Antara Janji Politik dan Realitas Sosial”, Senin (20/10).

Kegiatan ini diselenggarakan di Kotak Coffe Serang dan menghadirkan kolaborasi bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO).

Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang kritis bagi mahasiswa dalam menilai sejauh mana arah kebijakan pemerintahan baru berjalan sesuai dengan janji kampanye dan kebutuhan rakyat.

Dalam kegiatan tersebut, para pembicara dari berbagai latar belakang organisasi mahasiswa membedah sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga isu demokrasi dan hak asasi manusia.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Presiden Mahasiswa Universitas Bina Bangsa, M Abdurrahman dalam sambutannya, menegaskan bahwa, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Pemerintahan yang baru ini tidak boleh berjalan tanpa kritik. Mahasiswa harus menjadi corong aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan negara berpihak pada keadilan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari LMND menyoroti pentingnya evaluasi terhadap arah ekonomi politik nasional yang dinilai masih jauh dari cita-cita kemandirian bangsa.

“Pemerintah harus menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan oligarki. Evaluasi ini bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk tanggung jawab intelektual mahasiswa terhadap bangsa,” ujar salah satu kader LMND.

Dari pihak SEMPRO, turut disampaikan pandangan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik.

“Kami mendorong agar mahasiswa tetap menjaga nalar kritis dan tidak tunduk pada narasi pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil,” tegas perwakilan SEMPRO.

Melalui diskusi ini, BEM Universitas Bina Bangsa bersama LMND dan SEMPRO sepakat bahwa evaluasi kinerja pemerintahan harus terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, agar arah pembangunan nasional tidak menyimpang dari amanat konstitusi. (Red).

Continue Reading

Pohukam

Eks Napiter Sumsel, Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan

Published

on

By

Palembang, Jurnaljakarta.com  – Eks Para Napiter Sumsel yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia melaksanakab Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan, Minggu pagi (19 Oktober 2025).

Kegiatan tersebut juga diikuti Tim Idensos Densus 88 SGW Sumsel yang dipimpin Kanit Idensos Iptu Marsan Saputra, SH dan anggota Kamneg Polda Sumsel.

Melalui keterangannya, Minggu (19/10), Ketua Umum Yayasan Pelita Bersatu Indonesia, Abdurrahman Taib, menyatakan bahwa, kegiatan ziarah ke taman makam pahlawan oleh Eks Napiter Sumsel adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa kepada negara serta mendo’akan mereka semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Alloh SWT.

Selain ziarah ke taman makam Pahlawan pahlawan, Eks napiter yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan Islami terapi bekam dan ruqyah secara gratis, juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Kegiatan ini adalah komitmen pengurus yayasan Pelita Bersatu Indonesia berbuat yang terbaik untuk negara dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesra dan Humas, Arno mengungkapkan, Yayasan Pelita Bersatu Indonesia adalah wadah yang dikelola oleh mantan narapidana terorisme yang berdomisili di wilayah Sumsel. “Yayasan Pelita bersatu Indonesia berupaya menjadi yayasan yang terdepan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan juga berperan aktif dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan turut serta dalam penyuluhan wawasan kebangsaan, gerakan anti radikal, intoleran dan deradikalisasi,” tandasnya.

Sementara itu, Panit Idensos SGW Sumsel, Densus 88 Anti Teror Polri, IPTU Marsan Saputra, S.H mengatakan bahwa, kegiatan ziarah dan tabur bunga ke taman makam pahlawan ini juga menjadi pengingat bahwa dalam perjuangan, kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan yang tidak tergantikan.

Menurutnya, para pahlawan datang dari berbagai suku, agama dan golongan, namun mereka bersatu demi satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi penerus, kita harus menjaga persatuan, tidak mudah terpecah oleh perbedaan dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, tandasnya.

“Kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan dalam bentuk kegiatan kegiatan lain untuk semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air bangsa dan negara,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Populer