Pohukam
Ketua Paguyuban Nusantara Papua Minta Otsus Jilid Dua Sosialisasinya Agar Lebih Masif
JAYAPURA, Jurnaljakarta.com- Ketua Paguyuban Nusantara Papua Kabupaten Jayapura, Manasse Taime, SH meminta pihak-pihak yang secara langsung berurusan dengan pengelolaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua lebih memasifkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di kampung-kampung.
Pasalnya, sebut alumni Universitas Cenderawasih ini, masyarakat awam di kampung-kampung jika ditanya soal Otsus, secara spontan mereka menjawab ‘Otsus gagal’. Menurutnya, sosialisasi sangat penting untuk membangun pemahaman masyarakat, lebih-lebih masyarakat Papua di akar rumput yang menjadi penerima manfaat dari kebijakan Otsus itu sendiri.
Pemuda Papua yang juga menjadi Ketua Forum Peduli Kemanusiaan Kab. Jayapura ini mengatakan, lemahnya sosialisasi menyebabkan masyarakat hanya melihat Otsus sebagai uang atau bantuan yang secara nyata mereka terima. Ia berharap, sosialisasi ke depan mesti lebih fokus dalam rangka memasyarakat-kecilkan kebijakan Otsus sebagai sebuah instrumen untuk mengakselerasi pembangunan guna mempercepat pencapaian kemajuan di tanah Papua.
“Harapan saya, Otsus jilid dua yang baru bergulir ini lebih menyentuh ke kaum-kaum tak bersuara di kampung-kampung yang selama ini cuma dengar saja (tentang) dana Otsus. Tapi apa itu Otsus, mereka tidak tahu bentuknya bagaimana, sehingga perlu ada sosialisasi yang masif,” kata Manasse Taime di Jayapura, Selasa (14/12/2022).
Jika ditanya lebih jauh tentang dana Otsus pun, lanjut Manasse, masyarakat tidak bisa membedakan dari pos anggaran manakah bantuan yang pernah mereka terima.
‘’Masyarakat juga tidak tahu BLT (Bantuan Langsung Tunai) itu apa, BST (Bantuan Sosial Tunai) itu apa, karena memang mereka tidak paham pos anggaran ini darimana, begitu. Masyarakat jadi bingung, kami ini terima dana Otsus atau bukan,” kata Manasse.
Lembaga yang diharapkan menjadi _leading sector_ kegiatan sosialisasi kebijakan Otsus menurut Manasse adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan lebih-lebih Majelis Rakyat Papua (MRP) yang adalah perwakilan lembaga kultur yang dibentuk sesuai amanat undang-undang Otsus Papua. Namun Manasse agaknya pesimistis kedua lembaga itu mampu menjalankan peran itu secara optimal mengingat selama Otsus jilid satu berlangsung, DPRP dan MRP terkesan kurang bertaji.
“Ke depan, MRP agar diisi tokoh-tokoh punya kapasitas dan kapabilitas, punya potensi yang memadai untuk menjalankan (amanat) undang-undang Otsus. Karena lemahnya MRP dan DPRP menjalankan fungsinya, akhirnya kita sendiri pemuda yang bergerak, buat aksi, demo, demo, baru mereka bergerak. Bergerak juga tidak benar, tidak sesuai aturan yang ada, mengecewakan,” sebut Manasse.
Manasse berharap, pada era Ostsus jilid dua, kedua lembaga itu dapat lebih produktif membuat Perda dan Perdasus guna memproteksi hak-hak masyarakat Papua, termasuk mengoptimalkan fungsi pengawasannya terhadap pengelolaan dan penggunaan dana Otsus.
Lemahnya pengawasan tersebut, sebut Manasse, telah menyebabkan terjadinya penyelewengan dana Otsus Papua yang terkesan dilakukan secara berjemaah selama bergulirnya Otsus jilid satu. Karena itu, Manasse setuju, Gubernur Papua Lukas Enembe dan oknum-oknum pejabat daerah yang terindikasi melakukan korupsi diperiksa secara intensif oleh lembaga antirasuah Indonesia (KPK).
“Sementara ini Pak Gubernur lagi sakit, korupsi ini berjamaah harus diperiksa yang lain-lain dulu, orang-orang yang ada di lingkaran itu, periksa dulu semua, panggil dan periksa dulu. Biar Bapak Lukas nanti belakangan, sehat dulu baru diperiksa,” pinta Manasse. (Ref).
Pohukam
Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berjalan Aman, Massa Aksi Tegaskan Tuntutannya
JURNALJAKARTA.COM – Ratusan massa aksi menggelar aksi di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10).
Aksi yang di organisir oleh sejumlah kelompok mahasiswa ini berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.
Sejak siang, massa mulai bergerak dari berbagai titik membawa spanduk maupun poster untuk mengiringi orasi yang menyerukan tuntutan mereka.
Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Organisasi seperti BEM UI, Ormawa Unpam, GMNI dalam orasinya, mereka menyoroti beberapa masalah seperti program MBG dan tuntutan untuk Mencabut komando teritorial TNI serta Mewujudkan sistem ekonomi progresif yang prorakyat dan mewujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Salah satu koordinator BEM UI, juga meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diisi orang-orang yang ahli di bidang gizi dan pangan.
“Terjaganya kondusifitas keamanan selama momentum peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak terlepas dari upaya maksimal aparat kepolisian dalam memitigasi potensi kerawanan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mereduksi dan meredam potensi kerawanan tanpa membatasi kebebasan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unras yang tertib dan aman,” pungkasnya. (Red).
Pohukam
SEMPRO, LMND dan Elemen Mahasiswa Banten Gelar Diskusi Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran
Serang, Jurnaljakarta.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa menginisiasi kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran: Antara Janji Politik dan Realitas Sosial”, Senin (20/10).
Kegiatan ini diselenggarakan di Kotak Coffe Serang dan menghadirkan kolaborasi bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO).
Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang kritis bagi mahasiswa dalam menilai sejauh mana arah kebijakan pemerintahan baru berjalan sesuai dengan janji kampanye dan kebutuhan rakyat.
Dalam kegiatan tersebut, para pembicara dari berbagai latar belakang organisasi mahasiswa membedah sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga isu demokrasi dan hak asasi manusia.
Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Presiden Mahasiswa Universitas Bina Bangsa, M Abdurrahman dalam sambutannya, menegaskan bahwa, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Pemerintahan yang baru ini tidak boleh berjalan tanpa kritik. Mahasiswa harus menjadi corong aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan negara berpihak pada keadilan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari LMND menyoroti pentingnya evaluasi terhadap arah ekonomi politik nasional yang dinilai masih jauh dari cita-cita kemandirian bangsa.
“Pemerintah harus menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan oligarki. Evaluasi ini bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk tanggung jawab intelektual mahasiswa terhadap bangsa,” ujar salah satu kader LMND.
Dari pihak SEMPRO, turut disampaikan pandangan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik.
“Kami mendorong agar mahasiswa tetap menjaga nalar kritis dan tidak tunduk pada narasi pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil,” tegas perwakilan SEMPRO.
Melalui diskusi ini, BEM Universitas Bina Bangsa bersama LMND dan SEMPRO sepakat bahwa evaluasi kinerja pemerintahan harus terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, agar arah pembangunan nasional tidak menyimpang dari amanat konstitusi. (Red).
Pohukam
Eks Napiter Sumsel, Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan
Palembang, Jurnaljakarta.com – Eks Para Napiter Sumsel yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia melaksanakab Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan, Minggu pagi (19 Oktober 2025).
Kegiatan tersebut juga diikuti Tim Idensos Densus 88 SGW Sumsel yang dipimpin Kanit Idensos Iptu Marsan Saputra, SH dan anggota Kamneg Polda Sumsel.
Melalui keterangannya, Minggu (19/10), Ketua Umum Yayasan Pelita Bersatu Indonesia, Abdurrahman Taib, menyatakan bahwa, kegiatan ziarah ke taman makam pahlawan oleh Eks Napiter Sumsel adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa kepada negara serta mendo’akan mereka semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Alloh SWT.

Selain ziarah ke taman makam Pahlawan pahlawan, Eks napiter yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan Islami terapi bekam dan ruqyah secara gratis, juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.
“Kegiatan ini adalah komitmen pengurus yayasan Pelita Bersatu Indonesia berbuat yang terbaik untuk negara dan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Kesra dan Humas, Arno mengungkapkan, Yayasan Pelita Bersatu Indonesia adalah wadah yang dikelola oleh mantan narapidana terorisme yang berdomisili di wilayah Sumsel. “Yayasan Pelita bersatu Indonesia berupaya menjadi yayasan yang terdepan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan juga berperan aktif dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan turut serta dalam penyuluhan wawasan kebangsaan, gerakan anti radikal, intoleran dan deradikalisasi,” tandasnya.
Sementara itu, Panit Idensos SGW Sumsel, Densus 88 Anti Teror Polri, IPTU Marsan Saputra, S.H mengatakan bahwa, kegiatan ziarah dan tabur bunga ke taman makam pahlawan ini juga menjadi pengingat bahwa dalam perjuangan, kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan yang tidak tergantikan.
Menurutnya, para pahlawan datang dari berbagai suku, agama dan golongan, namun mereka bersatu demi satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi penerus, kita harus menjaga persatuan, tidak mudah terpecah oleh perbedaan dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, tandasnya.
“Kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan dalam bentuk kegiatan kegiatan lain untuk semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air bangsa dan negara,” pungkasnya. (Red).
