Ekonomi
Jasa Investigasi, Peluang Baru Profesi Akuntan Publik

Jurnaljakarta com – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) kembali menggelar Pendidikan Sertifikasi Jasa Investigasi Batch ke-4 yang diikuti oleh 55 peserta, bertempat di Hotel Santika Hayam Wuruk Jakarta. Pada 5-9 September 2022 lalu.
Acara yang dihelat secara daring itu dimulai dengan workshop and test yang terdiri dari pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli. Kemudian, peserta mengikuti kegiatan Role Play yang ditutup dengan proses inaugurasi yang dilaksanakan secara luring pada 3–4 Oktober 2022.
“Komite Jasa Investigasi (KJI) telah berhasil melahirkan program unggulan Pendidikan Sertifikasi Jasa Investigasi dan telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat pengguna jasa, bahwa profesi akuntan publik memang tepat dan layak memberikan Jasa Investigasi. Pendidikan ini juga dapat membuka kesempatan baru bagi profesi akuntan publik, terutama bagi pemegang gelar Certified Professional Investigator (CPI),” ungkap Ketua Umum IAPI Hendang Tanusdjaja.
Demi memperlebar kesempatan tersebut, IAPI pun telah merampungkan peraturan terkait Sertifikasi Profesional Investigator.
Ketua KJI IAPI Jamaludin Iskak menuturkan bahwa untuk membuka kesempatan lebih luas bagi peserta Pendidikan Sertifikasi Jasa Investigasi, IAPI telah memperbarui Peraturan Dewan Pengurus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sertifikasi Profesional Investigator.
Beleid tersebut menetapkan tiga kategori sertifikat. Pertama, Sertifikat CPI (Certified Professional Investigator). Sertifikat ini diberikan kepada peserta akuntan publik yang berpraktik kurang dari 3 tahun dan lulus ujian CPI serta bagi pemegang sertifikat Certified Forensic Auditor (CFrA) yang berpengalaman sebagai akuntan publik minimal 3 tahun.
Kedua, Surat Tanda Lulus CPI. Sertifikasi ini diberikan kepada peserta akuntan publik yang berpraktik kurang dari 3 tahun dan lulus ujian CPI yang terakhir dan Recognition of Prior Learning (RPL) bagi pemegang sertifikat CFrA yang berpengalaman sebagai akuntan publik kurang dari 3 tahun.
Ketiga, Sertifikat ACPI (Associate Certified Professional Investigator). Ini merupakan sertifikasi bagi CPA Non-AP dan lulus ujian CPI, CPA Non-AP yang memiliki sertifikat CFrA dan tanpa ujian CPI, serta Auditor yang telah menduduki jabatan sebagai audit manajer selama 5 tahun, mendapatkan surat rekomendasi dari partner dan lulus ujian CPI.
Dengan adanya peraturan terbaru itu, peserta akuntan publik yang telah berpraktik sebagai akuntan publik tidak perlu lagi menunggu selama 5 tahun untuk mendapatkan sertifikat CPI. Cukup hanya berpraktik 3 tahun, mereka sudah bisa mendapatkan sertifikat CPI.
Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi Direktorat Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya Zullikar Tanjung menyatakan, investigasi merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki akuntan publik. “Seorang akuntan publik harus memiliki keahlian dalam melakukan investigasi sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, kebutuhan pengguna jasa akuntan publik selain pada jasa asurans yang terkait jasa audit ataupun reviu atas informasi keuangan historis, juga terhadap kebutuhan jasa investigasi,” ujar Zullikar.
Standar Jasa Investigasi (SJI), lanjut Zullikar, dapat dijadikan standar minimum bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik, termasuk pihak terasosiasi dalam melaksanakan perikatan jasa investigasi yang terdiri dari pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan melihat adanya peluang besar peranan profesi akuntan publik. Salah satunya berkaitan dengan Pasal 98 KUHAP mengenai penggabungan kerugian perdata dalam satu perkara pidana. Walaupun jarang dilakukan, Novel menilai hal tersebut sangat diperlukan dalam banyak kasus dengan orientasi membantu kepentingan korban.
“Diperlukan ahli yang bisa menghitung dengan sistematis dan bisa dipercaya terkait dengan kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan yang terjadi. Saya pikir itu bisa menjadi peluang juga sehingga peran dari akuntan publik itu bisa didorong ke arah sana,” ujar Novel.
Saat ini, IAPI telah menerbitkan SJI sebagai standar minimum bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik, termasuk pihak terasosiasi yang melaksanakan perikatan-perikatan jasa investigasi. Dalam waktu dekat, IAPI juga akan menerbitkan Draf Eksposur Pedoman SJI yang disusun oleh tim yang terdiri dari pakar hukum dan akuntan publik sebagai turunan SJI dan buku pedoman bagi para pemegang CPI. (Red)
Ekonomi
Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Evaluasi untuk Tingkatkan Kualitas Program MBG

Jurnaljakarta.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diposisikan sebagai tonggak penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menegaskan, inisiatif ini hadir untuk memastikan anak-anak bangsa mendapatkan asupan gizi seimbang, makanan halal, dan layanan yang aman. MBG bukan sekadar bantuan konsumsi, melainkan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang menimbulkan keramaian publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan kasus tersebut bukan alasan untuk menghentikan program, melainkan dijadikan dasar evaluasi menyeluruh.
“Target kita adalah nol kejadian. Karena itu, tata kelola dapur dan distribusi akan terus kami perbaiki,” ujarnya dalam konferensi pers.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menambahkan pihaknya membentuk tim investigasi beranggotakan ahli kimia untuk menelusuri penyebab keracunan. Hotline khusus juga disiapkan agar masyarakat bisa melapor cepat jika terjadi kasus serupa.
“Kami tidak main-main. Tim investigasi akan bekerja langsung di lapangan,” tegas Nanik.
Selain itu, BGN menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar rutin mengikuti pelatihan penjamah makanan. Pemeriksaan kesehatan bagi pekerja dapur juga diwajibkan guna mencegah penularan penyakit. Pemerintah berencana mendirikan kantor layanan SPPG di hampir setiap kabupaten pada 2026 untuk memperpendek rantai pengawasan.
Dukungan juga datang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menilai MBG sebagai program strategis mendukung tumbuh kembang generasi muda. Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan, pengawasan keamanan pangan akan terus diperkuat bersama BGN.
“Teman-teman dari Balai POM, Unit Pelaksanaan Teknis kami, sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi untuk mencari tahu proses apa yang terjadi, kenapa terjadi”, ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pemerintah tidak pernah berencana menghentikan MBG. Menurutnya, setiap kasus harus menjadi bahan evaluasi agar sistem pelaksanaan semakin baik.
“Tidak ada rencana penyetopan. Justru kita pastikan pelaksanaannya lebih ketat agar tidak terulang,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa program MBG bukan ancaman bagi kesehatan, melainkan solusi nyata meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Evaluasi menyeluruh, pengawasan berlapis, serta keterlibatan masyarakat dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.(Sutarno)
Ekonomi
Hadir di Muhammadiyah Jogja Expo 2025, BPDP Tunjukkan Komitmen Dukung Pengembangan UMKM Ummat

Jurnaljakarta.com – Guna mendukung peran strategis UMKM dalam perekonomian ummat, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir pada perhelatan Muhammadiyah Jogja Expo (MJE) #4 yang diselenggarakan di Jogja Expo Center pada tanggal 12-14 September 2025.
Agenda dua tahunan yang diselenggarakan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Yogyakarta tersebut menghadirkan ratusan UMKM sebagai exhibitor yang berasal dari Yogyakarta dan berbagai daerah di pulau Jawa serta dikunjungi oleh ribuan pengunjung dari berbagai daerah.
Selama pameran, sejumlah kegiatan dilakukan antara lain tablig akbar, persembahan musik keroncong, talkshow UMKM, talkshow pendidikan, business matching, workshop ekonomi dan bisnis dan sejumlah kegiatan olah rasa dan pentas seni.
BPDP yang merupakan BLU dibawah Kementerian Keuangan tersebut hadir dengan membangun booth display produk serta memamerkan sejumlah produk UMKM turunan kelapa sawit yang telah berkembang dan menjadi binaan BPDP.
Produk yang dipamerkan antara lain batik sawit karya Smart Batik Indonesia, Batik Sawit Jayanti, aneka produk sabun, aneka produk minyak wangi, produk UMKM berbasis lidi sawit serta serta produk-produk UMKM berbasis sawit lainnya.
Kehadiran BPDP pada event dengan UMKM sebagai tema sentralnya tersebut turut menegaskan pentingnya penguatan sektor UMKM yang menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja Indonesia dan berkontribusi terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) nasional sebesar 60,5 persen.
Kepala Divisi Kerja Sama, Kemasyarakatan, dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah mengatakan kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang memiliki ratusan produk turunan yang sehari- hari digunakan oleh sebagian besar umat manusia.
Produk-produk turunan kelapa sawit tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik dalam skala besar dan industri maupun UMKM sehingga melahirkan usahawan-usahawan baru dan menyerap tenaga kerja serta mendukung Pembangunan perekonomian nasional.
“Sektor UMKM berbasis kelapa sawit di Indonesia saat ini pun terus berkembang guna mendukung pembangunan perekonomian bangsa dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yakni memperkuat ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM,” katanya.
Helmi tidak lupa menyampaikan jika salah satu produk UMKM binaan BPDP adalah parfum yang diproduksi oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh. Tidak hanya parfum, PWPM Aceh juga sudah bisa mengembangkan bodi lation, sabun mandi dan produk kerajinan berbasis sawit lainnya.
Alumi Institut Pertanian Bogor (IPB) itu menambahkan produk UMKM turunan kelapa sawit, baik di hulu maupun hilir, di Indonesia saat ini terus berkembang dan memiliki nilai ekonomi tinggi serta fleksibilitas yang baik sebagai bahan baku utama maupun campuran. “Masih besar produk UMKM sawit yang dapat dikembangkan oleh masyarakat Indonesia, baik UMKM kerajinan, pangan, tanaman, pupuk. logistik, transportasi, kosmetika hingga industri kreatif,” tegasnya.
Kegiatan promosi dan edukasi kelapa sawit dengan beragam produk UMKM turunan kelapa sawit oleh BPDP pada Muhammadiyah Jogja Expo 2025 sangat penting. Pada ajang ini, BPDP menunjukkan peluang dan kesempatan besar dalam mengembangkan produk UMKM berbasis kelapa sawit di Indonesia dan dapat dilakukan oleh UMKM pada daerah penghasil sawit maupun pada daerah non penghasil sawit seperti di pulau Jawa atau Yogyakarta khususnya. (***)
Ekonomi
Tanam Jagung Bersama Warga, Menteri Desa Tunjukkan Komitmen Bangun Papua

NABIRE, JURNALJAKARTA.COM – Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menginisiasi program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) berkelanjutan. Program ini pun berpotensi tinggi menciptakan berbagai peluang bisnis di bidang pertanian jika bekerja sama dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengatakan program TEKAD yang bekerja sama dengan Kopdes Merah Putih akan menciptakan peluang bisnis tinggi dalam bidang penyediaan pupuk, pengumpulan hasil panen, serta pemasaran produk pertanian seperti padi, jagung, dan umbi-umbian.
“Kami di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal punya program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau yang disebut TEKAD. Baru saja kami menanam jagung, itu artinya jagung adalah salah satu andalan daerah ini,” jelas mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat memberi arahan dalam kunjungan kerjanya ke Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Senin (11/8/2025).
Menteri kelahiran Kabupaten Bengkulu Selatan ini juga menerangkan bahwa Pertanian di Papua tengah memasuki babak baru dengan hadirnya sinergi antara TEKAD dan Kopdes Merah Putih. Kerja sama ini bukan hanya soal menanam, tetapi membangun jalur distribusi yang adil dan menguntungkan petani.
“Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, saya harap Kopdes bisa jadi penampung atau pengepul hasil pertanian Program TEKAD di sini,” imbuhnya.
Transaksi ekonomi Kopdes terhadap hasil produksi pertanian, dapat menjadi wadah petani untuk menjual hasil panen mereka secara kolektif. Dengan menyerap hasil produksi pertanian warga lokal, Kopdes Merah Putih akan berperan aktif memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa, daerah, maupun di level nasional.
“Jadi Bapak Ibu tinggal rajin-rajin lah menanam, kemudian memproduksi sebanyak-banyaknya, nanti pemerintah melalui Kopdes ini akan membeli dengan harga yang bagus. Bisa juga Kopdes Merah Putih ini jadi tempat Bapak Ibu memasarkannya,” papar mantan Anggota DPR RI itu.
Mendes Yandri juga mengimbau para petani agar tidak ragu menanam sayuran sendiri di rumah atau di lahan komunal, sebab hal itu dapat menjadi solusi kepastian ketersediaan bahan pada program makan bergizi gratis, terutama sayuran hijau yang kaya akan vitamin dan mineral. Terlebih, keterlibatan petani, pelaku BUM Des dan UMKM dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat dengan seluas-luasnya.
“Maka tolong tanamlah padi, ubi-ubian, sayur-sayuran. Karena itu nanti dibutuhkan untuk makan bergizi gratis. InsyaAllah Bapak Ibu akan mendapat untung yang banyak,” terangnya.
Bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, Mendes Yandri tiba di Desa Bumi Raya dan langsung melakukan penanaman jagung, yang didampingi Dirjen PEID Kemendes PDT, Tabrani.