JURNALJAKARTA.COM — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai era baru pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian. Capaian nyata terlihat dari tiga sektor strategis: energi, pangan, dan sumber daya manusia (SDM). Ketiganya menjadi fondasi utama menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah signifikan menuju swasembada. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa lifting minyak nasional meningkat dari 580.000 barrel menjadi 605.000 barrel per hari dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Tak hanya itu, bauran energi baru terbarukan juga melonjak dari 11 persen menjadi 15,5 persen. Capaian ini menandai kemajuan konkret dalam agenda transisi energi nasional.

Bahlil menegaskan bahwa upaya mencapai swasembada energi membutuhkan kesabaran dan kerja keras karena sifat sektor ini berbeda dengan pangan. Ia menjelaskan bahwa produksi energi memerlukan modal besar, teknologi, dan waktu eksplorasi yang panjang, minimal tiga tahun. “Kalau pangan cukup dengan lahan dan pupuk, tiga bulan sudah panen. Tapi energi perlu waktu, teknologi, dan tentu doa agar sumber daya alam kita terbuka,” ujarnya.

Upaya swasembada energi juga menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tantangan global. Peningkatan produksi migas dan ekspansi energi terbarukan menunjukkan bahwa Indonesia mulai berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya.

Sementara itu, di bidang pangan, pemerintah berhasil mempercepat target swasembada yang semula diproyeksikan empat tahun menjadi hanya satu tahun. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Lilik Sutiarso, menyebut capaian ini sebagai bukti sinergi lintas lembaga dan kebijakan yang berpihak pada petani. “Tren produktivitas meningkat, stok beras mencapai lebih dari 4 juta ton, dan kebijakan distribusi yang efisien menjadi kunci keberhasilan,” katanya.

Kementerian Pertanian juga mencatat capaian penting berupa deflasi beras sebesar 0,13 persen pada September 2025 — pertama kali dalam lima tahun terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai hasil ini sebagai bukti ketahanan pangan nasional semakin kuat. “Pangan kita aman, bahkan berlebih. Produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan, sehingga impor tidak lagi diperlukan,” tegasnya.

Capaian tersebut tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pertanian berada pada level tinggi, terutama karena produksi meningkat dan distribusi berjalan lancar.

Selain fokus pada energi dan pangan, pemerintahan Prabowo-Gibran juga memperkuat sektor SDM melalui dua program unggulan: Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program CKG telah menjangkau puluhan juta warga dalam waktu kurang dari setahun, memberikan akses pemeriksaan kesehatan preventif tanpa biaya. Sedangkan program MBG berhasil menggabungkan misi sosial dan ekonomi dengan melibatkan ribuan UMKM penyedia bahan pangan lokal, menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Kedua program tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan Prabowo-Gibran dalam satu tahun pertama pemerintahannya memperlihatkan arah pembangunan yang integratif — di mana kedaulatan energi dan pangan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM.

Dengan capaian-capaian tersebut, Indonesia kini melangkah mantap menuju kemandirian nasional yang berkelanjutan. Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi fondasi kuat menuju visi besar Indonesia Emas 2045 — sebuah negara yang berdaulat, mandiri, dan makmur di segala bidang. ( Red)

Tenggara Strategics melakukan diseminasi penelitian mengenai transaksi digital pada sebuah diskusi publik yang dihadiri oleh peneliti Tenggara Strategics Galby R. Samhudi sebagai, CEO QM Financial Ligwina Hananto, Direktur Eksekutif Tenggara Strategics Riyadi Suparno, Managing Director Vosfoyer Creative Consultant William Sudhana, dan Dosen Universitas Prasetiya Mulya Arfan Wiraguna (Foto oleh Tenggara Strategics)

JURNALJAKARTA.COM , – Sebagai bagian dari rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Tenggara Strategics berinisiatif membuat sebuah kajian kebijakan yang turut berkontribusi pada revisi PP PSTE. Kajian tersebut dipublikasikan pada sebuah diskusi publik yang bertema ‘’Transaksi Digital: Anti Ribet, Anti Worry’’ yang dilaksanakan pada 25 September 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah praktisi keuangan, antara lain CEO QM Financial Ligwina Hananto dan pendiri sekaligus Managing Director Vosfoyer Creative Consultant William Sudhana.

Revisi PP No. 71/2019 merupakan peraturan teknis turunan dari UU No. 1/2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang pada revisi terbarunya mengatur tanda tangan elektronik yang tersertifikasi (TTET) yang pada Pasal 17 Ayat 2a yang secara eksplisit memberikan dasar hukum Sertifikat Elektronik pada Transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi.

Pada bagian penjelasan, Transaksi Elektronik yang memiliki risiko tinggi didefinisikan sebagai “transaksi keuangan yang tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik.” Implementasi penggunaan TTET dinilai kurang mengakomodasi prinsip netralitas teknologi (technology neutrality) yang memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memilih dan mengembangkan mekanisme pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Rencana penerapan TTET tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah tantangan, seperti potensi bertambahnya beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat maupun pelaku usaha, terutama mereka yang kerap melakukan transaksi digital dalam kegiatan sehari-hari.

Acara ini menghadirkan beberapa penanggap atas riset Tenggara Strategics yang mewakili masyarakat, yakni salah satunya adalah Ligwina Hananto. Sebagai praktisi literasi keuangan, ia banyak bercerita mengenai membangun awareness masyarakat terkait risiko produk keuangan.

Ligwina Hananto memberikan pandangan mengenai digitalisasi sebagai “doping” inklusi keuangan, salah satunya bagaimana saat ini UMKM dapat memanfaatkan QRIS untuk memudahkan pembayaran dari konsumen.

Menanggapi dinamika turunan UU ITE terkait TTET, ia berseloroh, “Aku berpikir masa iya mamang-mamang gorengan langgananku di Cihapit harus pakai sertifikat tanda tangan elektronik?’’

Selanjutnya William Sudhana selaku founder dan managing director vosFoyer banyak memberikan paparan terkait bagaimana mudahnya melakukan pembayaran digital pada saat ini.

Ia berpendapat bahwa kemudahan tersebut jangan sampai terhalang oleh suatu kebijakan yang dapat membuat masyarakat jadi sulit untuk melakukan pembayaran digital.

William pun melontarkan komentar senada dengan Ligwina, ’Operational cost bisnis dan inovasi akan terpapar, terutama transaksi kecil. Itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi digital kita.’’ Selain itu, ada juga Ogissa Piertina Susilo, Manajer Deputi Direktur Pelaksanaan Edukasi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang turut memberikan tanggapan bahwa literasi digital menjadi sangat penting di tengah beragam modus scam dan phishing yang memanfaatkan keadaan psikologis calon korban.

Untuk saat ini, pada dasarnya Indonesia telah memiliki paket kebijakan pengamanan transaksi digital yang relatif lengkap dan tumbuh secara organik melalui inovasi industri.

Mekanisme keamanan berlapis telah menjadi praktik umum di sektor jasa keuangan. Beberapa diantaranya mencakup penerapan One Time Password (OTP), Personal Identification Number (PIN), biometrik, hingga verifikasi identitas melalui Know Your Customer (KYC) telah menjadi standar dalam sektor jasa keuangan digital.

Salah satu contoh keberhasilan penerapan pengamanan organik tersebut dapat dilihat dari hadirnya Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi lembaga keuangan dalam memantau serta menekan potensi penipuan. Wadah tersebut mampu membentuk mekanisme anti penipuan (anti-fraud) yang efektif tanpa harus terikat regulasi yang berlebihan, cenderung prosedural, atau teknologi-spesifik.

Dalam konteks pengamanan transaksi digital, literasi digital menjadi aspek yang sangat krusial. Teknologi keamanan berlapis yang sudah tersedia seperti PIN, OTP, biometrik, dan KYC, tidak akan efektif sepenuhnya apabila pengguna tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang cara melindungi data pribadinya. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu terus diingatkan untuk tidak pernah membagikan data sensitif seperti PIN, OTP, maupun informasi identitas lainnya kepada pihak manapun.

Di dalam forum ini, turut disampaikan beberapa rekomendasi seperti perlunya memperjelas definisi “transaksi elektronik berisiko tinggi” melalui peraturan teknis turunan dari UU ITE. Pada saat yang sama, ruang inovasi bagi industri juga perlu tetap dijaga, termasuk mendorong kolaborasi antar pelaku sebagaimana ditunjukkan oleh keberhasilan IASC.

Selain itu, pelindungan data pribadi pengguna juga harus ditempatkan sebagai fondasi utama dalam membangun ekosistem digital yang berorientasi pada kepentingan konsumen.

Sementara itu, pengaturan teknis mengenai transaksi berisiko tinggi sebaiknya ditetapkan oleh otoritas yang memiliki mandat dan kompetensi langsung dalam mengawasi industri pembayaran dan keuangan digital, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Revisi peraturan teknis turunan UU ITE dapat menjadi sebuah momentum untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital tanpa mengabaikan kenyamanan pengguna. Kebijakan yang progresif perlu dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan risiko yang ada, dengan tetap mengutamakan aspek keamanan dan perlindungan konsumen. Kerja sama lintas sektor menjadi hal sangat penting dalam merumuskan manajemen risiko yang efektif. (***)

Jurnaljakarta.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diposisikan sebagai tonggak penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah menegaskan, inisiatif ini hadir untuk memastikan anak-anak bangsa mendapatkan asupan gizi seimbang, makanan halal, dan layanan yang aman. MBG bukan sekadar bantuan konsumsi, melainkan investasi jangka panjang dalam mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian yang menimbulkan keramaian publik. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan kasus tersebut bukan alasan untuk menghentikan program, melainkan dijadikan dasar evaluasi menyeluruh.

“Target kita adalah nol kejadian. Karena itu, tata kelola dapur dan distribusi akan terus kami perbaiki,” ujarnya dalam konferensi pers.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menambahkan pihaknya membentuk tim investigasi beranggotakan ahli kimia untuk menelusuri penyebab keracunan. Hotline khusus juga disiapkan agar masyarakat bisa melapor cepat jika terjadi kasus serupa.

“Kami tidak main-main. Tim investigasi akan bekerja langsung di lapangan,” tegas Nanik.

Selain itu, BGN menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar rutin mengikuti pelatihan penjamah makanan. Pemeriksaan kesehatan bagi pekerja dapur juga diwajibkan guna mencegah penularan penyakit. Pemerintah berencana mendirikan kantor layanan SPPG di hampir setiap kabupaten pada 2026 untuk memperpendek rantai pengawasan.

Dukungan juga datang dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menilai MBG sebagai program strategis mendukung tumbuh kembang generasi muda. Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan, pengawasan keamanan pangan akan terus diperkuat bersama BGN.

“Teman-teman dari Balai POM, Unit Pelaksanaan Teknis kami, sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi untuk mencari tahu proses apa yang terjadi, kenapa terjadi”, ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan pemerintah tidak pernah berencana menghentikan MBG. Menurutnya, setiap kasus harus menjadi bahan evaluasi agar sistem pelaksanaan semakin baik.

“Tidak ada rencana penyetopan. Justru kita pastikan pelaksanaannya lebih ketat agar tidak terulang,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa program MBG bukan ancaman bagi kesehatan, melainkan solusi nyata meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Evaluasi menyeluruh, pengawasan berlapis, serta keterlibatan masyarakat dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.(Sutarno)