SUMUT, JURNALJAKARTA.COM – Asosiasi Inventor Indonesia (AII) kembali menyelenggarakan acara Grant Riset Sawit (GRS) bertempat di Hotel Wing Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (30 /6/2025).

Acara yang dikemas dalam kegiatan diseminasi dengan fokus melalui diseminasi teknologi hasil GRS yang aplikatif ini merupakan rangkaian dari kegiatan Promosi Sawit Baik (PSB) yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Dalam sambutan pembukaannya Prof Didiek Hadjar Goenadi sebagai Ketua Umum AII menjelaskan bahwa, acara yang diselenggarakan untuk petani/UMKM kelapa sawit ini dilatarbelakangi oleh adanya keluhan bahwa hasil riset kelapa sawit yang dibiayai oleh BPDP (GRS) masih kurang dapat dimanfaatkan khususnya oleh petani/UMKM. Meskipun kegiatan sosialisasi sudah dilakukan oleh BPDP namun tampaknya masih diharapkan penyampaian teknologi yang bermanfaat bagi petani disampaikan secara langsung,” ujarnya.

Didiek menjelaskan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di tiga propinsi, yaitu Riau, Sumatera Utara, dan Kalimanta Selatan, Dimana untuk di Riau telah dilaksanakan akhir April 2025 di Kampar. Diharapkan melalui kegiatan ini teknologi-teknologi yang aplikatif untuk petani/UMKM khususnya dalam rangka meningkatkan produktivitas dapat dimanfaatkan oleh petani/UMKM,” harapnya.

Dalam kegiatan di Deli Serdang kali ini disajikan tiga invensi yang erat kaitannya untuk meningkatkan produktivitas dan/atau peningkatan pendapatan petani kelapa sawit, yaitu: (a) alat pendeteksi kematangan buah (TBS) hasil invensi Dr M. Makky dan tim dari Universitas Andalas, (b) budidaya jamur tiram dengan media tandan kosong kelapa sawit (TKKS) oleh Firda Dimawarnita, ST, MT dari Pusat Penelitan Kelapa Sawit (PPKS) Unit Bogor, dan (c) peningkatan ketahanan kelapa sawit terhadap cekaman kekeringan melalui aplikasi pupuk BioSilAc oleh Donny N Kalbuadi SY MSi dari Lembaga yang sama.

Pihak BPDP yang diwakili oleh Direktur Penyaluran Dana Hilir M. Alfansyah, SH, MH menyampaikan bahwa BPDP melaksanakan tugas sesuai mandatnya yang salah satunya adalah membiayai kegiatan riset dari berbagai Lembaga riset (perguruan tinggi dan Lembaga penelitian) di tanah air, untuk menghasilkan kebiajakan dan/atau teknologi yang dapat mendorong terwujudnya industri kelapa sawit nasional yang tangguh di pasar global.

Khusus Kerjasama dengan AII kali ini diharapkan teknologi yang aplikatif bagi petani/UMKM kelapa sawit dapat segera dimanfaatkan oleh penggunanya.

Sementara Alfansyah menjelaskan bahwa dana riset untuk menghasilkan teknologi tersebut berasal dari kontribusi para pelaku industri kelapa sawit nasional termasuk petani sehingga hasilnya diarahkan untuk dapat dimanfaatkan langsung oleh petani untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu dijelaskan pula bahwa BPDP selain mendanai riset kelapa sawit juga meningkatkan kapasitas SDM kelapa sawit dengan menyediakan beasiswa bagi anak-anak petani kelapa sawit yang melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mendalami perkelapasawitan (Program Diploma dan Sarjana) yang mekanismenya dilaksanakan melalui Dinas Perkebunan setempat dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan.

Menurutnya, bukan hanya kebun kelapa sawit tua saja yang perlu diremajakan, tetapi juga petaninya.
Selain itu, BPDP juga menyediakan dana untuk replanting, sarana dan prasarana kebun seperti jalan dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan penyampaian teknologi hasil riset GRS kepada petani/UMKM, AII diharapkan mampu menjembatani, mengomersialisasi, dan/atau mengenalkan lebih dekat setiap produk teknologi yang telah dibaiayi oleh BPDP melalui program risetnya.
Penyajian materi oleh ketiga inventor teknologi hasil riset GRS yang dipimpin oleh Dr Mohammad Yunus dari AII memperoleh perhatian para peserta sosialiasi. Alat deteksi kematangan buah yang dapat meningkatkan mutu hasil panen petani dan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan petani tanpa khawatir menerima potongan harga dari pabrik kelapa sawit (PKS) akibat TBS yang dipanen di bawah standar mutu siap olah.

Aplikasi dalam perangkat android yang berisi berbagai informasi standar budidaya kelapa sawit menawarkan kemudahan kepada petani untuk berkonsultasi dalam kegiatan pengelolaan kebun yang efisien sehingga dapat mencapai produktivitas yang maksimal.

Untuk menangani Ganoderma yang masih terus mengancam kebun kelapa sawit, khususnya milik petani, teknologi kuratif pengendaliannya dengan fungisida nabati telah dibuktikan cukup efektif sehingga dapat diaplikasikan oleh petani untuk melindungi tanaman dari serangan penyakit ini atau menyembuhkan untuk tanaman yang sudah terlanjur terserang.

Dalam sambutan penutupannya, Dr M Yunus sebagai Ketua Panitia Pelaksana kegiatan dari AII menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tiga propinsi. Diharapkan dengan sosialisasi yang intensif dan masif maka teknologi-teknologi yang dihasilkan dari GRS dapat segera dimanfaatkan oleh para petani/UMKM kelapa sawit. (***)

Tangerang, Jurnaljakarta.com – PETRONAS Indonesia kembali hadir sebagai Gold Sponsor pada acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-49.

Acara bergengsi ini berlangsung pada 20 – 22 Mei 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang, dengan tema Delivering Growth with Energy Resilience in a Lower Carbon Environment.

IPA Convex tahun ini juga diikuti oleh ratusan exhibitor, termasuk perusahaan energi, lembaga pemerintah, perusahaan jasa, hingga asosiasi profesi, yang memperkuat relevansi acara sebagai platform utama industri energi di Indonesia.

Melalui partisipasi aktif di IPA Convex, PETRONAS Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan energi nasional.

Acara ini juga menjadi ajang penting untuk memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan masa depan energi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari rangkaian acara, sejumlah pimpinan PETRONAS turut hadir untuk berbagi gagasan dalam berbagai forum diskusi. M. Jukris Abdul Wahab, Executive Vice President and Chief Executive Officer of Upstream PETRONAS, tampil dalam sesi Plenary untuk membahas isu-isu strategis terkait investasi di industri hulu migas Indonesia.

PETRONAS Indonesia Adakan Sesi Media Engagement Pada Hari Pertama IPA Convex. Pada hari pertama pelaksanaan IPA Convex 2025, PETRONAS Indonesia menggelar sesi media engagement yang dihadiri oleh sejumlah jurnalis nasional. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan dengan media sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai perkembangan bisnis PETRONAS Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur.

Saat ini, PETRONAS beroperasi di lebih dari 100 negara melalui bisnis hulu dan hilir migasnya yang terintegrasi, termasuk di Indonesia.

Mohd Redhani Abdul Rahman, Vice President llof International Assets Upstream PETRONAS, memberikan paparan mengenai komitmen strategis perusahaan di Indonesia. “Indonesia tetap menjadi fokus penting dalam portofolio PETRONAS, dan kami berkomitmen untuk terus mengembangkan investasi kami. Sebagai negara dengan jumlah Kontrak Bagi Hasil terbanyak dalam aset internasional kami, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memajukan ketahanan dan keberlanjutan energi,” ungkapnya.

Pada sesi media engagement ini, PETRONAS Indonesia menyoroti proyek-proyek strategis yang sedang berjalan, termasuk pengembangan lapangan Bukit Tua Fase-4 dan Bukit Panjang di Wilayah Kerja Ketapang, serta pengembangan lapangan Hidayah di Wilayah Kerja North Madura II yang diharapkan akan berproduksi pada tahun 2027 dan menjadi nilai tambah bagi kontribusi PETRONAS Indonesia di Jawa Timur. Pemaparan ini disampaikan oleh Wimbuh Nawa Nugroho, VP of Production Operations PETRONAS Indonesia, yang menyatakan, “Kami saat ini tengah mempersiapkan pengembangan lapangan Hidayah di Wilayah Kerja North Madura II, dengan target produksi pertama pada tahun 2027 dan puncak produksi diproyeksikan mencapai sekitar 18.000 barel minyak per hari (BOPD).”

PETRONAS Indonesia juga menunjukkan komitmennya terhadap dampak sosial yang berkelanjutan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di Gresik dan Madura, Jawa Timur, yang berfokus pada pendidikan, pengembangan sosial, dan pelestarian lingkungan.

Windhy Biotrie Juwita, VP of SCM and Business Support PETRONAS Indonesia, juga turut menambahkan, “Dari pemberian beasiswa dan pembangunan Rumah Pintar di Sampang hingga konservasi mangrove dan pemberdayaan UMKM di Gresik, setiap inisiatif kami dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong keberlanjutan serta pertumbuhan ekonomi lokal.”

Melalui sesi media engagement ini, PETRONAS Indonesia menegaskan posisinya sebagai mitra strategis dalam mendukung ketahanan energi dan pengembangan ekonomi lokal di Jawa Timur. Dengan berbagai proyek hulu migas yang progresif serta inisiatif pemberdayaan masyarakat, PETRONAS Indonesia terus menunjukkan dedikasinya untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro memberikan apresiasi atas kiprah Petronas di industri hulu migas Indonesia.

Dia mengatakan bahwa Petronas adalah salah satu KKKS yang agresif melakukan investasi di Indonesia baik melalui akuisisi maupun participating interest, salah satunya adalah masuknya Petronas di blok Masela sehingga proyek Abadi Masela kembali bergerak sejak setahun yang lalu setelah sekian lama terhenti akibat hengkangnya salah satu partner INPEX di blok tersebut.

Hudi menambahkan bahwa Petronas memiliki produksi minyak dan gas yang signifikan di Jawa Timur, produksi tersebut akan semakin meningkat jika proyek Hidayah sudah on stream di tahun 2027.

“Kami berharap proyek Hidayah bisa on stream lebih cepat, serta penemuan-penemuan lainnya dapat segera berproduksi untuk mendukung tercapai program swasembada energi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden”, imbuhnya

Saat ini, PETRONAS adalah operator untuk Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Ketapang, North Madura II, dan North Ketapang yang terletak di lepas pantai Jawa Timur, serta Wilayah Kerja Bobara, yang terletak di lepas pantai Papua Barat, dan menjadi mitra untuk lima Kontrak Bagi Hasil lainnya yang terletak di darat dan lepas pantai Sumatra, Laut Natuna, Jawa Timur, serta Indonesia Timur.(***)

JURNALJAKARTA.COM  — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan penerapan tarif impor dan bea masuk ke banyak negara. Indonesia termasuk satu dari 60 negara yang mendapatkan perlakuan tarif timbal balik spesifik sebesar 32 persen. Sementara tarif impor dasar dimulai dari 10 persen terhadap semua produk yang masuk ke AS dari semua negara.

Meski memberatkan, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) menilai kebijakan penerapan tarif impor secara sepihak tersebut dapat membuka peluang baru bagi industri Indonesia. ASPAKI optimis Indonesia bisa mengambil keuntungan dari kebijakan tarif Amerika Serikat ini karena beberapa pertimbangan.

Pertama, posisi Indonesia masih lebih baik dibanding negara eksportir Asia lainnya, seperti Vietnam dan China. Vietnam dikenakan tarif timbal balik sebesar 46 persen, sementara China sebesar 54 persen (34 persen tarif baru dan 20 persen tarif lama).

”Selama ini Indonesia banyak sekali kehilangan peluang investasi asing karena lebih memilih Vietnam dibandingkan Indonesia. Kebijakan tarif baru ini bisa membuat Indonesia lebih menarik bagi investor asing, terutama yang ingin menghindari tarif impor tinggi ke AS dari negara asal mereka,” ujar Sekretaris Jenderal ASPAKI, Erwin Hermanto.

ASPAKI berharap pemerintah dapat terus fokus mendorong pengembangan industri hulu, meningkatkan efisiensi pekerja, dan mendorong iklim usaha yang kondusif supaya industri Indonesia bisa lebih kompetitif lagi dalam bersaing mengambil kesempatan baru ini.

Kedua, kebijakan tarif impor AS ini berpotensi menciptakan inflasi dan memperlambat tumbuh kembangnya ekonomi domestik AS. Hal itu akan mengurangi minat terhadap AS sebagai tujuan investasi dan menciptakan instabilitas nilai tukar mata uang dolar. ”Ini tentu saja akan membuka peluang untuk aliansi ekonomi baru dan perjanjian perdagangan baru di mana Indonesia bisa mempunyai peran dan keuntungan yang lebih baik,” tegasnya.

ASPAKI berharap pemerintah dapat menyikapi kebijakan Bea Masuk Impor (BMI) AS secara objektif dengan solusi perdagangan yang saling menguntungkan dan tetap fokus dalam koridor kebijakan tarif. Mengingat dasar dari kebijakan BMI yang diambil oleh Amerika Serikat adalah ketidakseimbangan neraca perdagangan.

Karena itu, pemerintah diharapkan dapat segera mencari titik temu perdagangan dengan AS atau merespons dengan kebijakan tarif yang terukur tanpa mengorbankan kemandirian dan kedaulatan industri dalam negeri. ”Indonesia dengan 280 juta penduduk serta potensi ekonominya yang sangat besar, kami berharap pemerintah dapat melindungi pasar domestik sehingga bisa menjadi aset masa depan bangsa,” harap Erwin.

Dia mengatakan, Indonesia mengalami pahitnya kesulitan alat kesehatan selama masa pandemi Covid-19. Sejak pandemi Covid-19 dan terbitnya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022, industri alat kesehatan berkembang empat kali lipat dan belanja barang impor di e-katalog turun dari 92 persen menjadi 52 persen.

”Semua pencapaian ini adalah bukti nyata dari efektivitas program P3DN dan komitmen pemerintah dalam penyerapan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. Oleh karena itu, ASPAKI meminta agar kebijakan P3DN yang memprioritaskan produk ber-TKDN tetap dipertahankan bahkan tidak dilonggarkan dalam menghadapi kebijakan BMI AS,” harapnya.

Erwin menambahkan, kebijakan TKDN sudah terbukti sangat efektif dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk alat kesehatan impor dan menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dalam perekonomian. Komitmen pemerintah dalam menerapkan kebijakan TKDN memberikan jaminan kepastian investasi sehingga menarik banyak investasi baru baik dari dalam maupun luar negeri untuk membangun industri di Indonesia yang menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Oleh karena itu, ASPAKI berharap pemerintah dapat menyikapi kebijakan BMI AS dengan kebijakan tarif yang bisa membantu menyeimbangkan neraca perdagangan tanpa harus mengorbankan kebijakan Non Tariff Measure (NTM) atau Non Tariff Barrier (NTB), seperti kebijakan TKDN, SNI, sertifikasi halal, dan lain-lain sehingga mempermudah masuknya produk-produk impor dari negara lain tanpa batas.

”Pemerintah harus tegas dan berpihak kepada industri dalam negeri. Kebijakan TKDN harus dipertahankan sebagai landasan untuk membangun industri dalam negeri yang mandiri, berdaulat dan berkelanjutan, terutama alat kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar bangsa kita,” pungkasnya.