JURNALJAKARTA.COM  – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Intelijen Negara (BIN) secara resmi menegaskan komitmen kerja sama strategis mereka untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif, aman, dan akuntabel. Penegasan ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Penguatan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis, yang bertujuan memitigasi berbagai tantangan implementasi di lapangan.

Program MBG merupakan inisiatif strategis yang menempati posisi sentral dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, sejalan dengan arah RPJMN 2025–2029 dan mendukung pencapaian empat poin penting Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, kompleksitas program—mulai dari tata kelola, distribusi, kasus keracunan makanan, hingga potensi pelanggaran hukum—menuntut adanya pengawasan dan intelijen yang terpadu.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola (Sistakol) BGN, Tigor Pangaribuan, menekankan bahwa kerja sama ini adalah jaminan Pemerintah terhadap integritas program.

“MBG adalah program multi-sektor yang membutuhkan dukungan keamanan dan intelijen. Dengan kerja sama ini, BGN kini berpasangan dengan BIN untuk membentuk barisan pertahanan yang solid,” ujar Deputi BGN yang akrab disapa Bang Tigor.

BGN memiliki peran utama dalam realisasi MBG sebagai salah satu Program Utama milik Pemerintah. Namun peran tersebut perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen, termasuk dari BIN sebagai pengawal kebijakan pemerintah.

“BGN sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk menyelesaikan berbagai masalah MBG. Namun berbagai masalah masih tetap muncul, sehingga BGN membutuhkan peran BIN sebagai garda terdepan mengawal kelancaran Program MBG,” terangnya.

Sebagai langkah konkret, BGN dan BIN sepakat membentuk kerja sama berbentuk Integrasi Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, untuk mengoptimalkan koordinasi intelijen dan pengawasan. Sinergi ini mencerminkan wajah baru kolaborasi intelijen di era pembangunan, menjamin program MBG terlaksana secara aman dan berkelanjutan.

Ahmad Zabadi, S.H, M.M, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI. (Foto Ist).

JURNALJAKARTA.COM  – Bangkitnya kekuatan ekonomi nasional dimulai dari Desa. Di sanalah sumber pangan, energi dan produktivitas tumbuh dan berakar.

Melalui Gerakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sebuah inisiatif kolektif kini hadir untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat dari bawah, dengan semangat gotong-royong sebagai fondasi utamanya, agar tak ada Desa yang tertinggal dan tak ada rakyat yang tersisih.

Gerakan ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk membangun ekonomi kerakyatan yang kokoh dan berkelanjutan. Dunia usaha membuka akses ke pasar yang lebih luas, lembaga keuangan menghadirkan dukungan permodalan, sementara masyarakat menjadi aktor utama yang menggerakkan produktivitas di tingkat lokal.

Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berperan sebagai simpul kolaborasi, menghubungkan petani, nelayan dan pelaku usaha kecil dengan pasar modern dan dunia industri. Koperasi bukan hanya sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga ruang sosial dan tempat tumbuhnya solidaritas.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Ahmad Zabadi, S.H, M.M, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM RI, menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai motor penggerak kemandirian Desa. “Melalui koperasi, masyarakat saling menguatkan. Ini adalah gerakan sosial yang membangun ekonomi lokal secara berkelanjutan. Gotong-royong adalah kekuatan utama menuju Desa yang mandiri dan produktif,” ujarnya.

Dikatakan, Transformasi digital menjadi pilar penting dalam penguatan koperasi Desa. Sistem SIM-COPDES kini mempermudah koperasi dalammengakses pasar dan pembiayaan secara lebih transparan, efisien dan inklusif.

Dukungan dari Himbara dan BUMN juga membuka jalur pembiayaan baru, menjadikan teknologi bukan sebagai ancaman, melainkan peluang besar bagi kemajuan Desa dan pelaku UMKM.

Menurutnya, tak hanya soal kelembagaan, penguatan kualitas SDM juga menjadi perhatian utama. Pelatihan di bidang perkoperasian, kewirausahaan, manajemen, hingga teknologi terus digalakkan demi membangun kapasitas pengurus dan anggota koperasi secara berkelanjutan. “Koperasi harus menjadi ruang belajar bersama. Tempat masyarakat Desa mengasah keterampilan, mengembangkan potensi lokal, hingga menciptakan lapangan kerja. Dari sinilah lahir nilai tambah dan ketahanan ekonomi keluarga,” tambah Zabadi.

Dalam kurun satu tahun terakhir, Gerakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih telah menjadi simbol arah baru pembangunan ekonomi rakyat: perpaduan antara semangat gotong-royong dan tata kelola modern untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

Zabadi menutup dengan ajakan, Gerakan ini hanya akan berhasil jika semua pihak bergerak bersama dalam semangat kolaborasi. “Dengan gotong-royong dan kepedulian kolektif, kita wujudkan Desa yang berdaya, rakyat yang sejahtera dan bangsa Indonesia yang semakin kuat,” pungkasnya. (Red).

JURNALJAKARTA.COM — Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai era baru pembangunan nasional yang berorientasi pada kemandirian. Capaian nyata terlihat dari tiga sektor strategis: energi, pangan, dan sumber daya manusia (SDM). Ketiganya menjadi fondasi utama menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Di sektor energi, pemerintah menunjukkan langkah signifikan menuju swasembada. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa lifting minyak nasional meningkat dari 580.000 barrel menjadi 605.000 barrel per hari dalam tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Tak hanya itu, bauran energi baru terbarukan juga melonjak dari 11 persen menjadi 15,5 persen. Capaian ini menandai kemajuan konkret dalam agenda transisi energi nasional.

Bahlil menegaskan bahwa upaya mencapai swasembada energi membutuhkan kesabaran dan kerja keras karena sifat sektor ini berbeda dengan pangan. Ia menjelaskan bahwa produksi energi memerlukan modal besar, teknologi, dan waktu eksplorasi yang panjang, minimal tiga tahun. “Kalau pangan cukup dengan lahan dan pupuk, tiga bulan sudah panen. Tapi energi perlu waktu, teknologi, dan tentu doa agar sumber daya alam kita terbuka,” ujarnya.

Upaya swasembada energi juga menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional di tengah tantangan global. Peningkatan produksi migas dan ekspansi energi terbarukan menunjukkan bahwa Indonesia mulai berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya.

Sementara itu, di bidang pangan, pemerintah berhasil mempercepat target swasembada yang semula diproyeksikan empat tahun menjadi hanya satu tahun. Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Lilik Sutiarso, menyebut capaian ini sebagai bukti sinergi lintas lembaga dan kebijakan yang berpihak pada petani. “Tren produktivitas meningkat, stok beras mencapai lebih dari 4 juta ton, dan kebijakan distribusi yang efisien menjadi kunci keberhasilan,” katanya.

Kementerian Pertanian juga mencatat capaian penting berupa deflasi beras sebesar 0,13 persen pada September 2025 — pertama kali dalam lima tahun terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai hasil ini sebagai bukti ketahanan pangan nasional semakin kuat. “Pangan kita aman, bahkan berlebih. Produksi nasional mampu memenuhi kebutuhan, sehingga impor tidak lagi diperlukan,” tegasnya.

Capaian tersebut tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pertanian berada pada level tinggi, terutama karena produksi meningkat dan distribusi berjalan lancar.

Selain fokus pada energi dan pangan, pemerintahan Prabowo-Gibran juga memperkuat sektor SDM melalui dua program unggulan: Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program CKG telah menjangkau puluhan juta warga dalam waktu kurang dari setahun, memberikan akses pemeriksaan kesehatan preventif tanpa biaya. Sedangkan program MBG berhasil menggabungkan misi sosial dan ekonomi dengan melibatkan ribuan UMKM penyedia bahan pangan lokal, menciptakan lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Kedua program tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan Prabowo-Gibran dalam satu tahun pertama pemerintahannya memperlihatkan arah pembangunan yang integratif — di mana kedaulatan energi dan pangan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM.

Dengan capaian-capaian tersebut, Indonesia kini melangkah mantap menuju kemandirian nasional yang berkelanjutan. Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi fondasi kuat menuju visi besar Indonesia Emas 2045 — sebuah negara yang berdaulat, mandiri, dan makmur di segala bidang. ( Red)