Connect with us

Pendidikan

Paguyuban Korban Antasari 45 Cium Aroma Kecurangan Dibalik Tuntutan Pailit

Published

on

Jakarta, 27 Agustus 2020 — Para kreditur calon penghuni Apartemen Antasari 45 saat ini dihinggapi rasa resah dan bingung. Bagaimana tidak, unit apartemen yang sejatinya mereka terima pada 2017 lalu hingga saat ini masih belum terlaksana. Kendati sudah memenuhi kewajiban menyetor uang muka sebesar 30%, para kreditur harus menerima kenyataan bahwa hingga saat ini bangunan fisik yang terlaksana baru berupa lahan parker (basement).

Sekedar catatan, sejak dipasarkan pada 2014 lalu, hingga saat ini sebanyak 591 miliar rupiah uang pembeli yang telah disetorkan kepada pihak pengembang.

Ditengah proses menunggu selama 6 tahun (2014 dipasarkan), bukan unit apartemen yang didapat, lagi-lagi para pembeli harus menerima kenyataan pahit atas adanya laporan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terhadap PT. Prospek Duta Sukses (PDS) selaku pihak pengembang atau developer dengan jumlah piutang senilai 2 miliar rupiah dari pelapor atas nama Eko Aji Saputra.

Sontak saja pihak pembeli yang tergabung dalam ‘Paguyuban Korban Antasari 45’ mempertanyakan hal tersebut. Pasalnya Februari 2020 kemarin, pihak PDS menyebut bahwa pihaknya telah mendapatkan suntikan dana dari perusahaan asing sebesar 25 juta USD sebagai hutang untuk kelanjutan proyek pembangunan fisik apartemen yang mereka kelola.

Para pembeli menganggap pelaporan tersebut sangat tidak masuk akal dan penuh kejanggalan, apalagi para pembeli tidak ada yang mengetahui atau mengenal sosok Eko Aji selaku pihak pemohon PKPU PT.PDS kendati pelapor mengatasnamakan diri juga sebagai pihak kreditur, apalagi pelapor juga belum sekalipun ikut menghadiri proses persidangan.

Dalam jumpa pers yang digelar siang tadi (Kamis 27/8) di Metro Café Jakarta Pusat, Srihanto Nugroho (Perwakilan Kreditur Apartemen Antasari 45) menyampaikan, “Yang terjadi sampai saat ini, apartemen tersebut hanya berbentuk basement belum ada towernya. Pada 13 Juli 2020 lalu tiba-tiba kami mengetahui ada permohonan PKPU dari salah seorang kreditor dengan piutang sebesar 2 miliar dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juli 2020, sehingga apartemen ini masuk dalam proses PKPU.”

“Jadi sampai saat ini kami bertanya-tanya uang sebesar 591 miliar rupiah yang sudah kami setorkan ditambah utang 25 juta USD pinjaman dari pihak kreditur separatis itu kemana saja, kenapa pembangunan tidak berlanjut dan malah ada proses PKPU yang tagihannya hanya 2 miliar, kenapa tidak dibayar,?” ungkap Srihanto.

Srihanto menambahkan, pihaknya berharap selama proses PKPU ada transparansi pihak pengurus dan PDS yang seharusnya bisa memberikan data-data kepada para kreditur, seperti laporan keuangan berikut dana pinjaman dari perusahaan asing seperti yang disebutkan sebelumnya. “Data tersebut tidak kami ketahui sama sekali sampai saat ini.,” tambah Srihanto.

Senada dengan Srihanto dan Cahyono, Oktavia Cokrodiharjo salah seorang kreditur yang telah melunasi kewajiban 4 unit apartemen senilai 8,9 miliar sejak 2014 silam menambahkan bahwa dirinya merasa sejumlah kejanggalan dalam hak pemenuhan kewajiban pihak PDS, dirinya telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan.

“Saya melihat banyak keanehan, hingga saat ini tidak ada iktikad baik yang ditunjukkan oleh PDS. Mediasi yang dilakukan pun selalu menemui jalan buntu. Termasuk pengembalian uang konsumen (refund) yang dijanjikan Direktur PDS saat itu, Wahyu Hartanto kepada saya beberapa waktu lalu,” ujarnya.

“Rabu (25/8) kemarin laporan sudah saya serahkan ke pihak Polda Metro Jaya yang disitu disampaikan bahwa pihak developer Apartemen Antasari 45 ini sudah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, karena apa yang disampaikan pihak mereka ke kami para konsumen tidak sesuai seperti yang dijanjikan sejak awal.”

Cokro menyebut sebelumnya pihak PDS terkait keterlambatan serah terima unit pada 2017 lalu disebabkan karena adanya program pemerintah terkait infrastruktur di sekitar wilayah pembangunan apartemen sehingga kegiatan membangun terhenti sementara. Saat itu Cokro mengatakan bahwa dirinya merasa belum ada kejanggalan.

“Kita tidak merasa ada kejanggalan saat itu karena memang ada program pembangunan infrastruktur pemerintah yang mana kita bersabar dan mendukung hal tersebut,” pungkasnya.

Tahun 2018 kita diberitahukan lagi bahwa akan ada investor yang masuk dan pembangunan akan kembali dilanjutkan pada 2019. Dari situ kita semua kaget, loh kok kenapa harus menunggu investor lagi untuk mulai membangun.

Lagi-lagi kita bersabar dan menunggu, namun sampai 2020 masih tidak juga belum ada progress pembangunan dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk melakukan refund yang disetujui oleh pihak PDS dengan bukti formulir pengembalian 100% tanpa ada potongan apapun. Di situ ada keterangan yang menuliskan bahwa pihak developer akan mengembalikan secara utuh karena alasan wanprestasi pihak mereka. Namun seminggu berselang saya menerima undangan PKPU, ini kan seperti guyonan menurut saya.”

“Tiga tahun kami bersabar untuk menagih hak kami, sampai kemudian saya memutuskan untuk merefund uang saya yang mana itupun mereka setujui. Kok tiba-tiba dapat kabar PKPU PDS, jadi saya pribadi merasa ini ada dugaan penggelapan oleh pihak PDS,” sambung Cokro.

Dalam kesempatan yang sama, mewakili pihak kontraktor utama (PT.TATA) Karna Brata Lesmana menyampaikan bahwa pihaknya juga merasa dirugikan. Pasalnya dari nilai kontrak sebesar 200 miliar untuk pembangunan basement hingga saat ini baru terbayarkan senilai 130 miliar atau belum terbayarkan sebesar 70 miliar rupiah.

Kontraktor Utama (PT.TATA) Karna Brata Lesmana

“Dari nilai proyek sebesar 200 miliar kami baru dibayarkan sebesar 130 miliar atau masih jadi masih ada tagihan kami senilai 70 miliar. Sama seperti teman-teman kreditur, saya pun kaget dengan adanya laporan PKPU terhadap pihak PDS.

Saya tidak menuduh, namun logikanya uang konsumen itu yang terbayar sudah hampir 600 miliar. Kami sebagai kontraktor utama baru dibayar 130 miliar. Artinya masih ada sisa dana sebesar 460 miliar lebih. Pertanyaanya, uang tersebut dilarikan kemana?. Harusnya digunakan untuk membangun.

“Kami tidak menuduh, dari kejanggalan-kejanggalan tersebut saya menduga bahwa pihak PDS ini ada dibalik proses PKPU ini sendiri. Mereka memanfaatkan celah hukum untuk kepas dari tanggung jawab.Mudah-mudahan seluruh aparat hukum selama proses ini bisa menjalankan fungsi hukum dengan baik, karena saya yakin di negara ini pemerintah mendukung kepentingan rakyat dan hukum bisa ditegakan,” tutup Karna.

Pendidikan

Gus Toto: Santri Harus Jadi Pengawal Peradaban Dunia di Era Transformasi Pesantren

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM – Menyambut Hari Santri Nasional tahun 2025 yang mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia”, Penasehat Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) DKI Jakarta, Muhammad Thohar (Gus Toto), menyerukan pentingnya peran santri dalam mewujudkan transformasi pendidikan pesantren menuju tata kelola yang modern, adaptif dan berdaya saing global.

Menurutnya, semangat Hari Santri tidak boleh berhenti pada romantisme sejarah, tetapi harus menjadi momentum kebangkitan baru bagi pesantren untuk tampil sebagai pusat peradaban ilmu dan teknologi yang berpijak pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan.

“Santri hari ini harus mampu berdiri sejajar di panggung dunia. Dengan semangat ‘Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia’, pesantren wajib memperkuat tata kelola pendidikannya agar mampu melahirkan generasi yang beriman, berilmu, dan berdaya saing global,” ujar Gus Toto melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia menegaskan bahwa, modernisasi pesantren tidak berarti meninggalkan tradisi keilmuan klasik yang telah diwariskan para ulama, melainkan mengintegrasikan tradisi tersebut dengan sistem manajemen pendidikan modern.

“Transformasi tata kelola pesantren berarti mengatur ulang sistem pendidikan, administrasi, hingga ekonomi pesantren agar lebih transparan, akuntabel dan mandiri, tanpa menghilangkan ruh keikhlasan dan nilai tawadhu’ santri,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Toto menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pesantren dan masyarakat dalam mendorong penguatan kapasitas santri di bidang digital literacy, ekonomi kreatif, serta kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai Islam Nusantara.

“Pesantren adalah kekuatan moral dan intelektual bangsa. Jika tata kelolanya dikuatkan dan dikelola profesional, maka pesantren bukan hanya benteng akhlak, tapi juga pusat inovasi sosial dan ekonomi umat,” imbuhnya.

Dalam konteks Hari Santri Nasional 2025, Gus Toto mengajak seluruh santri untuk terus meneladani perjuangan ulama dan para pendiri bangsa.

Ia mengingatkan bahwa, kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan spiritual dan intelektual yang berakar dari dunia pesantren.

“Santri harus terus mengawal kemerdekaan Indonesia dengan cara baru — bukan hanya lewat doa dan dzikir, tapi juga melalui karya, inovasi, dan kepemimpinan yang membawa manfaat bagi umat dan dunia,” tutupnya.

Dengan semangat Hari Santri 2025, JKSN DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendukung agenda transformasi tata kelola pendidikan pesantren, agar pesantren semakin berperan aktif dalam menciptakan peradaban dunia yang damai, berkeadilan dan berakhlakul karimah. (Red).

Continue Reading

Pendidikan

Gus Lutfi dan Lisa Lidia, Resmikan Sekretariat HISMINU Jakarta

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM – Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU) DKI Jakarta, Lutfi Hakim Wahid, MM meresmikan sekretariat HISMINU DKI Jakarta di Gd Samboja Lt 2 Jatinegara, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).

Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan do’a bersama yang dipimpin langsung oleh Gus Lutfi.

Melalui keterangannya, Rabu (15/10), Gus Luthfi berpesan, agar para pengurus HISMINU Jakarta selalu sungguh-sungguh dalam berkhidmah.

“Sekretariat ini hendaknya dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kemaslahatan umat dan dapat menambah semangat musyawarah para guru untuk meningkatkan mutu pendidikan,” pesannya.

Sementara itu, Sekretaris HISMINU DKI Jakarta, Dr Lisa Lidia mengatakan, kegiatan ini sangat spesial dan terhormat karena bisa dihadiri Ketua PC HISMINU se-DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, kami benar-benar merasakan karunia besar dari Allah SWT. Semua ini bisa terwujud berkat do’a, dukungan dan partisipasi sahabat semua,” ujarnya. (Red).

Continue Reading

Pendidikan

Sekolah Rakyat, Hadirkan Harapan Baru Bagi Anak Bangsa

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Pemerintah Indonesia melalui inisiatif Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Sekolah Rakyat, sebuah langkah monumental dalam upaya pemerataan pendidikan di seluruh penjuru Tanah Air. Program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, wilayah terpencil dan kelompok marginal yang selama ini masih menghadapi banyak kendala dalam mengakses pendidikan layak.

Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi sebagai pusat pembinaan karakter, pembentukan kecakapan hidup dan penguatan semangat kebangsaan. Dengan mengusung konsep berasrama, didukung oleh fasilitas lengkap serta tenaga pengajar profesional dan berdedikasi tinggi, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi titik balik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dari kalangan yang selama ini kurang terjangkau oleh sistem pendidikan formal konvensional.

Hal ini disampaikan oleh Dodi Mawardi, Direktur Sekolah Alam Cikeas melalui keterangannya, dalam sesi testimoni bertema “Sekolah Rakyat Hadirkan Harapan Baru Bagi Anak Bangsa”, Rabu (17/9).

Dodi Mawardi, Direktur Sekolah Alam Cikeas. (Foto Ist).

Menurutnya, program ini merupakan inovasi yang sangat relevan dan penting untuk menjawab persoalan klasik pendidikan di Indonesi, yakni kesenjangan akses dan kualitas antarwilayah serta antar kelompok masyarakat. “Mendirikan sekolah berkualitas itu bukanlah hal mudah. Sekolah Rakyat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang setara bagi semua anak bangsa. Dengan guru-guru yang berkualitas, sarana yang memadai dan pendekatan pendidikan yang humanis, Sekolah Rakyat memberi harapan nyata bagi anak-anak yang selama ini terpinggirkan,” ujar Dodi.

Lebih lanjut, Dodi menekankan bahwa, konsep Sekolah Rakyat bukanlah sesuatu yang dirancang secara tergesa atau asal-asalan. Ia mengapresiasi pendekatan yang diambil pemerintah dalam merancang model pendidikan ini, yakni dengan mengadopsi dan mengadaptasi model dari berbagai sekolah unggulan yang sudah lebih dulu terbukti berhasil.

“Konsep Sekolah Rakyat ini mengacu pada berbagai sekolah unggulan yang telah ada dan sukses, seperti SMA Taruna Nusantara di Magelang, Sekolah Krida Nusantara di Bandung, Sekolah Pradita Dirgantara, serta Sekolah DEL di Sumatera Utara. Fasilitasnya tidak jauh berbeda. Bahkan, beberapa sekolah rakyat dirancang untuk memiliki asrama, laboratorium, fasilitas olahraga, serta ruang-ruang belajar yang mendukung proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan,” jelasnya.

Menurut Dodi, pendekatan berasrama tidak hanya memberikan efisiensi dan fokus belajar yang lebih baik bagi siswa, tetapi juga menjadi solusi bagi anak-anak yang tinggal jauh dari pusat-pusat pendidikan atau berasal dari daerah terpencil yang sulit dijangkau. Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan program ini serta keterlibatan berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga pendidikan swasta, untuk memastikan Sekolah Rakyat terus berkembang dan mampu menghasilkan generasi unggul masa depan.

“Ini bukan hanya program pemerintah, tapi gerakan bersama. Pemerintah mungkin menjadi penggeraknya, tetapi keberhasilan Sekolah Rakyat akan sangat ditentukan oleh sinergi semua pihak, terutama di daerah-daerah. Yang terpenting, anak-anak
yang selama ini terabaikan kini punya peluang yang sama untuk belajar, tumbuh dan berprestasi,” tambahnya.

Di tengah tantangan pendidikan nasional yang masih diwarnai disparitas kualitas antarwilayah, rendahnya angka partisipasi sekolah di kelompok miskin, serta keterbatasan tenaga pendidik di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bentuk intervensi nyata yang sangat dibutuhkan.

Dodi menutup testimoninya dengan harapan, agar program ini benar-benar diwujudkan dengan konsisten, penuh integritas dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Sekolah Rakyat adalah langkah positif yang perlu didukung semua pihak. Saya berharap implementasinya tidak hanya berhenti di atas kertas atau seremoni peresmian semata. Ini harus menjadi gerakan yang terus berlanjut, tumbuh dan menjadi tumpuan masa depan pendidikan kita. Semoga pelaksanaannya sesuai dengan rencana awal dan membawa manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” pungkasnya.

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program prioritas dalam upaya membangun fondasi Indonesia Emas 2045, di mana pendidikan menjadi kunci utama dalam mencetak generasi unggul yang berdaya saing global, berkarakter dan tetap berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Populer