Connect with us

Pohukam

Panglima TNI Tutup Rapim TNI 2020

Published

on

JurnalJakarta.com — Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi  Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., dan Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman, menutup secara resmi Rapat Pimpinan (Rapim) TNI tahun 2020, bertempat yang dilaksanakan di  GOR A. Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu malam (29/1/2020).

Pelaksanaan Rapat Pimpinan TNI tahun 2020 membahas tentang pelaksanaan capaian progam kerja di tahun 2019 dan menetapkan prioritas program kerja di tahun 2020. Panglima TNI menyampaikan penetapan 11 Program Prioritas TNI yang dirancang untuk dapat menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas TNI ke depan.

11 program prioritas tersebut antara lain revitalisasi dan percepatan program-program Minimum Essential Force (MEF); penyempurnaan Dokrin TNI dan Angkatan; penyempurnaan organisasi TNI; pengembangan sistem pengelolaan SDM TNI; pembangunan TNI AD menjadi kekuatan terpusat, kewilayahan dan pendukung; pembangunan TNI AL melalui penyusunan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT); pembangunan TNI AU untuk mencapai air supremacy atau air superiority; pembentukan Pasukan Khusus Tri Matra; pengembangan Sistem Operasi Tri Matra yang berbasis teknologi berkemampuan Network Centric Warfare; penguatan diplomasi militer dan peningkatkan kontribusi dalam rangka memenangkan kepentingan nasional; serta sistem pengadaan Alutsista berbasis Effect-Based and Interperability.

Pencapaian MEF (Minimum Essencial Force) pada akhir tahun 2019 secara fisik MEF telah mencapai rata-rata sebesar 63,19% dan dari target akhir MEF pada tahun 2024. Sementara berdasarkan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Tahun 2019 TNI memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian  tersebut menjadi tantangan untuk dapat mengoptimalkan dan mengimplementasikan Reformasi Birokrasi dan menerapkan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan.

Untuk pelaksanaan tugas TNI di tahun 2020, Panglima TNI menegaskan bahwa stabilitas pertahanan dan keamanan masih menjadi prioritas melalui peningkatan kekuatan, penguatan kemandirian pertahanan dan penguatan kapasitas kelembagaan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar, dengan terus mengefektifkan gelar operasi TNI di seluruh wilayah NKRI.

Selanjutnya dalam penanggulangan bencana alam menjadikan tantangan bagi TNI untuk dapat melaksanakan tugasnya secara optimal melalui penguatan peran PRCPB untuk mengatasi lebih dari 2 (dua) trouble spots bersinergi dengan BNPB dan berbagai instansi terkait serta komponen bangsa lainnya.

Selain itu dalam menghadapi Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020 di 270 daerah yaitu 9 Pilkada Gubernur, 224 Pilkada Bupati dan 37 Walikota, maka TNI berkewajiban turut menjaga stabilitas keamanan nasional dalam bentuk perbantuan kepada Polri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menjaga netralitas TNI.

Dalam pelaksanaan tugas agar ditingkatkan kewaspadaan melalui deteksi dini dalam upaya penanggulangan aksi terorisme, faham komunisme dan radikalisme serta gerakan separatis bersenjata dengan langkah-langkah yang profesional dan proposional.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menetapkan visi dan misi TNI yang linier dan  sejalan dengan visi, misi pemerintah 2020-2024, yaitu TNI Yang Profesional, Modern Dan Tangguh Untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi, Misi TNI diatas harus dijadikan pedoman dan laksanakan untuk mengakselerasi pencapaian program-program, terutama 11 program prioritas TNI yang dirancang untuk dapat menghadapi dinamika perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas TNI ke depan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pohukam

Demo 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Berjalan Aman, Massa Aksi Tegaskan Tuntutannya

Published

on

By

JURNALJAKARTA.COM  – Ratusan massa aksi menggelar aksi di Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka memperingati 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Senin (20/10).

Aksi yang di organisir oleh sejumlah kelompok mahasiswa ini berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.

Sejak siang, massa mulai bergerak dari berbagai titik membawa spanduk maupun poster untuk mengiringi orasi yang menyerukan tuntutan mereka.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Organisasi seperti BEM UI, Ormawa Unpam, GMNI dalam orasinya, mereka menyoroti beberapa masalah seperti program MBG dan tuntutan untuk Mencabut komando teritorial TNI serta Mewujudkan sistem ekonomi progresif yang prorakyat dan mewujudkan demokrasi sejati yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

Salah satu koordinator BEM UI, juga meminta pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) harus diisi orang-orang yang ahli di bidang gizi dan pangan.

“Terjaganya kondusifitas keamanan selama momentum peringatan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran tidak terlepas dari upaya maksimal aparat kepolisian dalam memitigasi potensi kerawanan melalui kerja sama dengan berbagai pihak untuk mereduksi dan meredam potensi kerawanan tanpa membatasi kebebasan elemen masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unras yang tertib dan aman,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Pohukam

SEMPRO, LMND dan Elemen Mahasiswa Banten Gelar Diskusi Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran

Published

on

By

Serang, Jurnaljakarta.com  – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa menginisiasi kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo–Gibran: Antara Janji Politik dan Realitas Sosial”, Senin (20/10).

Kegiatan ini diselenggarakan di Kotak Coffe Serang dan menghadirkan kolaborasi bersama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), serta Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO).

Diskusi ini bertujuan untuk membuka ruang kritis bagi mahasiswa dalam menilai sejauh mana arah kebijakan pemerintahan baru berjalan sesuai dengan janji kampanye dan kebutuhan rakyat.

Dalam kegiatan tersebut, para pembicara dari berbagai latar belakang organisasi mahasiswa membedah sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga isu demokrasi dan hak asasi manusia.

Melalui keterangannya, Selasa (21/10), Presiden Mahasiswa Universitas Bina Bangsa, M Abdurrahman dalam sambutannya, menegaskan bahwa, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Pemerintahan yang baru ini tidak boleh berjalan tanpa kritik. Mahasiswa harus menjadi corong aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan negara berpihak pada keadilan sosial,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan dari LMND menyoroti pentingnya evaluasi terhadap arah ekonomi politik nasional yang dinilai masih jauh dari cita-cita kemandirian bangsa.

“Pemerintah harus menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan oligarki. Evaluasi ini bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk tanggung jawab intelektual mahasiswa terhadap bangsa,” ujar salah satu kader LMND.

Dari pihak SEMPRO, turut disampaikan pandangan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik.

“Kami mendorong agar mahasiswa tetap menjaga nalar kritis dan tidak tunduk pada narasi pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil,” tegas perwakilan SEMPRO.

Melalui diskusi ini, BEM Universitas Bina Bangsa bersama LMND dan SEMPRO sepakat bahwa evaluasi kinerja pemerintahan harus terus dilakukan secara berkala dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, agar arah pembangunan nasional tidak menyimpang dari amanat konstitusi. (Red).

Continue Reading

Pohukam

Eks Napiter Sumsel, Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan

Published

on

By

Palembang, Jurnaljakarta.com  – Eks Para Napiter Sumsel yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia melaksanakab Tabur Bunga ke Taman Makam Pahlawan, Minggu pagi (19 Oktober 2025).

Kegiatan tersebut juga diikuti Tim Idensos Densus 88 SGW Sumsel yang dipimpin Kanit Idensos Iptu Marsan Saputra, SH dan anggota Kamneg Polda Sumsel.

Melalui keterangannya, Minggu (19/10), Ketua Umum Yayasan Pelita Bersatu Indonesia, Abdurrahman Taib, menyatakan bahwa, kegiatan ziarah ke taman makam pahlawan oleh Eks Napiter Sumsel adalah bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa kepada negara serta mendo’akan mereka semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Alloh SWT.

Selain ziarah ke taman makam Pahlawan pahlawan, Eks napiter yang tergabung dalam yayasan Pelita Bersatu Indonesia juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan Islami terapi bekam dan ruqyah secara gratis, juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu.

“Kegiatan ini adalah komitmen pengurus yayasan Pelita Bersatu Indonesia berbuat yang terbaik untuk negara dan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesra dan Humas, Arno mengungkapkan, Yayasan Pelita Bersatu Indonesia adalah wadah yang dikelola oleh mantan narapidana terorisme yang berdomisili di wilayah Sumsel. “Yayasan Pelita bersatu Indonesia berupaya menjadi yayasan yang terdepan dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemasyarakatan juga berperan aktif dalam menjaga kedaulatan NKRI dengan turut serta dalam penyuluhan wawasan kebangsaan, gerakan anti radikal, intoleran dan deradikalisasi,” tandasnya.

Sementara itu, Panit Idensos SGW Sumsel, Densus 88 Anti Teror Polri, IPTU Marsan Saputra, S.H mengatakan bahwa, kegiatan ziarah dan tabur bunga ke taman makam pahlawan ini juga menjadi pengingat bahwa dalam perjuangan, kebersamaan dan persatuan menjadi kekuatan yang tidak tergantikan.

Menurutnya, para pahlawan datang dari berbagai suku, agama dan golongan, namun mereka bersatu demi satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, sebagai generasi penerus, kita harus menjaga persatuan, tidak mudah terpecah oleh perbedaan dan senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, tandasnya.

“Kegiatan seperti ini dapat berkelanjutan dalam bentuk kegiatan kegiatan lain untuk semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air bangsa dan negara,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Populer