Aceh Tamiang., Jurnaljakarta.com –Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang secara resmi melepas Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Udara (AAU) bersama taruna dan taruni dari akademi TNI–Polri lainnya sebagai peserta Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) ke-XLVI Tahun 2026 di Lapangan Bola Batalyon Infanteri 111/Karma Bhakti, Kampung Tualang Cut, Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (7/2/2026).

Kegiatan pelepasan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tamiang irjen pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, MH. dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, jajaran TNI–Polri, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian para taruna dan taruni selama melaksanakan kegiatan di wilayah Aceh Tamiang.

Dalam sambutannya, Bupati Aceh Tamiang menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh taruna dan taruni peserta Latsitardanus 2026, termasuk Taruna AAU.

Bupati mengapresiasi peran aktif para peserta yang telah membantu masyarakat, khususnya dalam upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh Tamiang.

“Kami atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Aceh Tamiang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada taruna dan taruni Latsitardanus. Kehadiran dan kontribusi kalian sangat berarti, terutama dalam membantu pemulihan daerah kami pascabencana banjir,” ujar Bupati Aceh Tamiang.

Selama pelaksanaan Latsitardanus, Taruna dan Taruni AAU bersama peserta lainnya terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, antara lain gotong royong membersihkan lingkungan, membantu perbaikan fasilitas umum, serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai mampu mempererat hubungan antara TNI, Polri, taruna akademi, dan masyarakat.

Bupati Aceh Tamiang berharap pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Latsitardanus di Aceh Tamiang dapat menjadi bekal berharga bagi para taruna dan taruni dalam menumbuhkan jiwa kepemimpinan, pengabdian, serta semangat kebangsaan di masa depan.(van)

Semarang, Jurnaljakarta.com – Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada satu momentum yang sempat menjadi perhatian media dalam acara Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP Jawa Tengah yang diselenggarakan di Hotel Patra, Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 7 Februari 2026. Yaitu adanya beberapa spanduk yang terpasang Foto Mardiono dengan tulisan Selamat Datang Sukamdi di Bumi Jawa Tengah.

Belum diketahui secara pasti apa yang dimaksud dalam spanduk tersebut. Apa kaitannya nama Sukamdi dengan Mardiono (Ketua Umum PPP versi Kemenkum).

Isu tersebut nampaknya memancing perhatian publik dan beberapa Tokoh PPP. Diantaranya Majelis Syari’ah DPP PPP, Dr. KH. Fadlolan Musyaffa’.

Melalui keterangannya, Minggu (8/2), Kyai Fadlolan mengungkapkam bahwa, agar isu tersebut tidak menjadi bola liar dan tidak menjadi fitnah, sebaiknya ditelusuri dulu apa maksud yang tertulis di spanduk tersebut.

“Saya tidak mengetahui apa maksud yang ada di spanduk tersebut, saya tidak menghadiri Muswil, karena saya juga tahunya dari media yang beredar. Tapi karena dikaitkan dengan nama Partai PPP, sebaiknya di kroscek dulu,” kata Kyai Fadlolan.

Hal senada juga disampaikan oleh Azazie Senior PPP. Menurutnya, perlu ditelusuri dulu apa kaitannya, apa maksudnya.

“Sebaiknya ditelusuri dulu, supaya tidak ada spekulasi yang aneh-aneh. Apa yang dimaksud dengan Nama dan Gambar yang terpasang di Spanduk tersebut,” imbuh Azazie. (Red).

JURNALJAKARTA.COM – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Rebuplik Indonesia, resmi membatalkan surat Nomor 0056/PEM/DPP/I/2026 tanggal 21 Januari 2026, hal Permohonan Rekomendasi dan Persetujuan bimbingan teknis nasional DPRD F-PPP.

Pembatalan kegiatan bimtek yang menurut rencana dilaksanakan di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta Bali tanggal 13 – 15 Februari 2026, diikuti oleh DPRD F-PPP seluruh Indonesia dengan kontribusi biaya Rp 6.500.000,- per peserta.

Pembatalan tertuang dalam surat dengan nomor 200/1084/BPSDM ditandatangani secara digital oleh Afrijal Dahrin DJ, S.STP, ME, selaku Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pada Kamis (05 Februari 2026).

Pembatalan kegiatan merujuk surat Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor 004/PEM/DPP/II/2026 tanggal 2 Februari 2026 hal permohonan Penundaan Rekomendasi Bimtek Nasional DPRD F-PPP.

Dasar Penyelenggaraan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2.2-823 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

BPSDM Kementerian Dalam Negeri RI berharap, terkait kegiatan pendalaman tugas dimaksud agar penyelenggara menyelesaikan secara internal.

Terkait hal tersebut, jika memaksa melakukan bimtek maka akan menjadi temuan hukum. Termasuk, apabila anggota DPRD yang sudah terlanjur membayar maka wajib dikembalikan, jika tidak dikembalikan maka akan menjadi temuan hukum. (Red).