JURNALJAKARTA.COM  – Wacana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuat program “Manggarai Berselawat” untuk mencegah tawuran terus terjadi di kawasan Manggarai Jakarta Selatan, menuai banyak tanggapan dari public.

Ide tersebut oleh public banyak dibandingkan dengan penanganan yang diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Melalui keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (17/5), Muhammad Thohar, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kemajuan Jakarta (LAJU Jakarta) menyatakan bahwa, Masyarakat hendaknya memberikan kesempatan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk menjalankan rencananya dan jika sudah berjalan Masyarakat bisa menilai dan mengevaluasi.

“Saya mendukung Mas Pram untuk menjalankan Program Manggarai Bersholawat sebagai Langkah yang diambil untuk mitigasi persoalan tawuran yang sering terjadi di Manggarai.Kita akan kawal Bersama, dan jika berhasil maka patut dapat apresiasi, namun jika hasilnya tidak optimal maka bisa sama-sama dikritisi dan mencari Solusi lain,” kata Gus Toto, Panggilan akrab Muhammad Thohar.

Menurut Tokoh Muda Nahdatul Ulama itu, untuk menangani fenomena tawuran dapat dilakukan dengan ragam pendekatan. Diantaranya adalah pendekatan yang humanis untuk mengatasi ragam permasalahan di Jakarta. Atau dengan kata lain pendekatan yang digunakan bisa juga bersifat kultural dan keagamaan. Tawuran menurut Gus Toto tak bisa semata-mata diselesaikan dengan cara-cara represif.

“Dalam “Manggarai Bersholawat”, Mas Pram akan mengundang kelompok-kelompok yang bertikai di sana. Duduk bareng, cari tahu apa akar masalahnya. Nggak bisa hanya menyalahkan saja. Selain itu juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, majelis taklim, dan stakeholder lainnya. Ini bentuk komunikasi yang baik,” ungkapnya.

Gus Toto menambahkan bahwa, tawuran tidak hanya terjadi wilayah di Jakarta Selatan yang mana Manggarai salah satunya. Wilayah lain yang juga kerap terjadi tawuran antar kelompok terjadi juga di Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, juga Jakarta Utara.

“ini adalah awal, Pemprov siap hadir ditengah Masyarakat mempertemukan pihak-pihak yang sering bertikai dan tawuran. Jika ada konflik dan saling tuduh siapa yang memulai tawuran maka disini Gubernur turun langsung untuk memfasilitai pihak yang berkonflik tabayun, setelah komunikasi terbangun maka akan diajak muasabah, itu yang saya pahami dari tujuan Program Manggarai Bersholawat yang di inisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta,” pungkasnya. (Red).

BATAM, JURNALJAKARTA.COM – Kinerja Polri dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diapresiasi. Ini tidak terlepas dari hadirnya Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO).

Hal tersebut diungkapkan Irwan Setiawan, Pengurus Yayasan Embun Pelangi Kepulauan Riau (Kepri) melalui keterangannya, Jum’at (2 Mei 2025).

“Sekarang Kepolisian sudah bagus punya Direktorat PPA dan PPO itu sangat membantu,” ujar Irwan Setiawan.

Menurutnya, perlu ada sosialisasi yang lebih masif lagi terkait keberadaan direktorat tersebut.

“Cuma harus lebih tersosialisasikan lagi di wilayah-wilayah di Indonesia. Karena direktorat itu sendiri kan adanya di Mabes Polri ya,” tuturnya.

Pihaknya sendiri, mengaku sudah sering bekerja sama dengan petugas Kepolisian dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

“Kami bersama pegiat migran lainnya yang tergabung dalam Jaringan SAFE Migran ikut berperan menangani korban salah satunya dengan menyediakan rumah aman, sementara polisi mengurus pelaku terkait perdagangan orang,” ucapnya.

Lebih lanjut, karena berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di Kepri sering terjadi persoalan terkait Pekerja Migran. Penanganan permasalahan pekerja Migran ini yang berangkat dengan melalui jalur laut, menurut dia kurang maksimal.

“Sebab, kendati ada gugus tugas yang khusus mengurusi perkara itu, namun kinerjanya kurang optimal,” imbuhnya.

“Tentunya akan banyak sekali persoalan-persoalan dari pekerja migran karena di situ tempat transit dari para pekerja migran ketika mereka mau ke Malaysia atau Singapura,” tuturnya.

“Tetapi persoalannya itu bisa jadi di anggaran atau komitmen para anggota Gugus Tugas itu sendiri,” kata Irwan.

Adapun Yayasan Embun Pelangi Kepri turut tergabung dalam gugus tugas tersebut, yang berperan melakukan rehabilitasi dan pemulangan pekerja migran.

Yayasan Embun Pelangi sendiri berlokasi di Batam, Kepulauan Riau dan berfokus pada isu eksploitasi seksual anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pekerja migran yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum. Serta Embun Pelangi melayani pengaduan serta memiliki rumah aman. (Red).

Ketum PWI dan Laskar Sabilillah, Dr. KH. Muhammad Abbas Billy Yachsi, M.A. (Foto Ist).

JURNALJAKARTA.COM –Tenanglah, jangan mudah terprovokasi. Kita ada untuk memperkuat NKRI, menjaga rakyat, bukan menambah kegaduhan.

Demikian ditegaskan Dr. KH. Muhammad Abbas Billy Yachsi, M.A, Ketua Umum PWI dan Laskar Sabilillah, melalui keterangannya, Senin (28/4).

“Di tengah dinamika yang terjadi, seluruh anggotanya untuk tetap tenang, menjaga kedamaian dan tidak terprovokasi,” imbuhnya.

Dr. Abas menambahkan, pentingnya tetap berada di jalur perjuangan yang lurus memperjuangkan kebenaran sejarah, menjaga kehormatan nasab Rasulullah SAW, serta melindungi para ulama dari segala bentuk penyimpangan yang dilakukan demi kepentingan pribadi.

“Kita punya tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, mempererat persatuan, dan mengajarkan masyarakat agar mencintai NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Dr. Muhammad Abbas, menguatkan semangat para anggotanya.

Tidak hanya berhenti di situ, Komando seruan juga diteruskan oleh Komandan Laskar Sabilillah Pusat, Ali Hifni Al Bantani.

Ia mengimbau seluruh anggota untuk menjaga kondusifitas, menaati hukum yang berlaku dan tetap berpijak sebagai bagian dari bangsa yang berkomitmen pada persatuan.

“Dalam suasana penuh keprihatinan atas banyaknya provokasi, suara dari PWI dan Laskar Sabilillah menjadi pengingat penting bahwa menjaga kedamaian adalah bagian tak terpisahkan dari perjuangan bangsa,” ujarnya. (Red).