Connect with us

Nasional

Terobos Jalur Sepeda Didenda Rp 500.000 Hari ini Diberlakukan

Published

on

Jurnaljakarta.com – Pemerintah hari ini Jumat 22 November 2019 telah memberlakukan larangan melintasi jalur sepeda, setelah uji Coba yang dilaksanakan dalam tiga fase sejak 20 September hingga berakhir pada 20 November kemarin.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerbitkan peraturan terkait jalur sepeda. Pelanggarnya dapat dikenakan sanksi hukuman penjara 2 bulan atau denda Rp 500.000.

Budiyanto selaku pemerhati masalah transportasi mengatakan, Peraturan Gubernur (Pergub) tentang jalur sepeda sudah ditandantangani, dan segera diundangkan. Pergub sudah bisa diberlakukan. Berarti legitimasi keberadaan jalur sepeda sudah sah menurut hukum, dan secara otomatis penegakan hukum dapat dilaksanakan,” ujar Budiyanto pada Rabu(20/11/2019) lalu.

Dikatakan Budiyanto, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan jalur sepeda di wilayah Jakarta sebagai fasilitas para pengguna sepeda. Hal ini merupakan bentuk respon yang positif mengingat tren pengguna sepeda mengalami peningkatan setiap hari,” ungkapnya.

Namun tidak semua jalur sepeda dilarang untuk dilalui kendaraan bermotor. Artinya di beberapa tempat, mobil ataupun motor tetap diperbolehkan melintasi jalur sepeda yang berada di bahu jalan.

“Penindakan bagi pengendara bermotor tidak berlaku bila mereka menerobos jalur sepeda yang memiliki marka garis putih putus-putus,” ucap Maruli Sijabat, Kepala Bidang Operasional pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta ketika dihubungi di lain tempat.

Dikatakannya, Garis seperti ini diartikan ruas jalan itu bercampur dengan kendaraan lain, dan biasanya berada di mulut gang yang mengarah ke jalan raya atau di persimpangan jalan.

“Marka dengan garis putus-putus masih boleh dilalui kendaraan lain, tapi biasanya tidak panjang karena begitu sudah di titik aman marka berubah menjadi garis solid atau utuh,” tambah Maruli.

Adapun penindakan berupa denda Rp 500.000 itu mengacu pada UU Nomor 22 Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Jadi sesuai amanah Pasal 25 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas pesepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat.

Ketentuan pidana bagi para pelanggar diatur dalam Pasal 284 atau Pasal 287 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas & Angkutan Jalan.

Pasal 284 berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,” ungkapnya.

Perlu diketahui Pemprov DKI Jakarta telah menguji coba jalur sepeda sepanjang 63 kilometer secara bertahap. Pada fase 1 uji coba jalur sepeda sepanjang 25 kilometer ini berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan MH Thamrin, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Pramuka dan Jalan Pemuda.

Kemudian fase 2 yang diuji coba memiliki panjang 23 kilometer. Untuk rutenya adalah Jalan Jendral Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim dan Jalan RS Fatmawati Raya.

Terakhir fase 3 sepanjang 15 kilometer berada di Jalan Tomang Raya, Jalan Cideng Timur, Jalan Kebon Sirih, Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Jatinegara Timur.

Nasional

Deputi VII : BIN Tidak Punya Wewenang Tangkap Koruptor

Published

on

By

JJ.Com — Badan Intelijen Negara (BIN) merespons tudingan bahwa lembaga tersebut lemah terkait kasus manuver buron korupsi Djoko Tjandra. Deputi VII dan Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan BIN memang tak punya wewenang melakukan penangkapan.

Wawan menjelaskan Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN tidak mempunyai kewenangan penangkapan baik di dalam maupun di luar negeri.

“BIN bukan lembaga penegak hukum. BIN memberikan masukan ke Presiden yang sifatnya strategis menyangkut keamanan negara,” kata Wawan dalam siaran pers (30/7/2020).

Menurut Wawan, hingga saat ini, BIN terus melaksanakan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup. Hal serupa  terjadi pada kasus penangkapan Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono. Demikian juga dalam kasus Maria Pauline Lumowa, yang ujung tombaknya adalah Kemenkumham.

Wawan melanjutkan, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN berwenang melakukan operasi di luar negeri. BIN memiliki perwakilan di luar negeri termasuk dalam upaya mengejar koruptor.

Namun tidak semua negara ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hal ini dilakukan upaya lain. Info yang diperoleh, rata-rata para terdakwa kasus korupsi masih melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali).

Demikian juga masalah Djoko Tjandra yang masih mengajukan PK, Manurut Wawan, hal ini menjadi kewenangan yudikatif untuk menilai layak dan tidaknya pengajuan PK berdasarkan bukti baru (novum) yang dimiliki.

“Jika ada pelanggaran dalam SOP proses pengajuan PK maka ada tindakan/sanksi. BIN tidak berkewenangan melakukan intervensi dalam proses hukumnya,” ujarnya.

Wawan pun menambahkan, UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 10 menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara merupakan alat Negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri. BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga laporan BIN langsung ke Presiden tidak disampaikan ke publik.

BIN juga bertindak sebagai koordinator lembaga Intelijen  Negara dan melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Intelijen Negara lainnya, yaitu Intelijen TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Intelijen Kementerian/ non-Kementerian.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kaitannya dengan kasus Djoko Tjandra. ICW mengatakan, kasus ini menunjukkan lemahnya BIN.

“Kasus Djoko Tjandra menunjukkan lemahnya bahwa Badan Intelijen Negara tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Menurut ICW, BIN gagal melacak Djoko. ulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal.

 

Continue Reading

Militer

Pangkosekhanudnas I Terima Penyerahan JabatanAsintel Kosekhanudnas I

Published

on

JurnalJakarta.com — Panglima Kosekhanudnas I, Marsma TNI Meka Yudanto, S. Sos., M.A.P.,menerima Penyerahan Jabatan Asisten Intelijen (Asintel) Kosekhanudnas I, dari Kolonel Sus Sukahar Adhi bertempat di lobi Makosekhanudnas I, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Adapun pelaksanaan Penyerahan Jabatan Asintel Kosekhanudnas I kepada Pangkosekhanudnas I dikarenakan belum adanya penganti pejabat baru yang akan meggantikan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) nomor Kep/18-PKS/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI AU, Kolonel Sus Sukahar Adhi akan menempati jabatan barunya sebagai Asisten Intelijen Kas Koopsau II, Makassar.

Usai pelaksanaan sertijab, Pangkosekhanudnas I memberikan cinderamata kepada Kolonel Sus Sukahar Adi, dilanjutkan refreshment di saung kolam pancing Makosekhanudnas I bersama para Asisten lainnya.

Continue Reading

Militer

Pangkosekhanudnas I Laksanakan Kuker di Satrad 216

Published

on

JurnalJakarta.com — Panglima Kosekhanudnas (Pangkoskhanudnas) I, Marsekal Pertama (Marsma) TNI MekaYudanto, S.Sos., M.A.P., didampingi Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang 02-Kosekhanudnas I, serta Askomlek dan Aslog Kosekhanudnas I juga pengurus IKKT Pragati Wira Anggini Cabang 02-Kosekhanudnas I, mengadakan kunjungan kerja (kuker) keSatrad 216 Cibalimbing, Senin (20/7/2020).

Tiba di Satrad 26 Cibalimbing, rombongan kuker Pangkosekhanudnas I disambut Komandan Satrad 216 Cibalimbing, Letkol Lek M. Miftahul Ghufron, ST., M.I.Pol., beserta Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ranting 006 Satrad 216 Cibalimbing serta para pejabat Satrad 216 Cibalimbing, langsung melaksanakan giat foto bersama dilanjutkan refreshment.

Merupakan kali pertama melaksanakan kunjungan kerja sejak menjabat sebagai Pangkosekhanudnas I, dalam kuker kali ini Marsma TNI Meka Yudanto menebar benih ikan nila, menanam 10 pohon durian secara simbolis, juga memanen jagung, sebelum pelaksanaan tatap muka dengan anggota Satrad 216 Cibalimbing.

Melalui sambutan lisan saat tatap muka di Aula Strad 216, Pangkosekhanudnas I menyampaikan ucapan terima kasih ata ssambutan yang baik dari Komandan Satrad 216 Cibalimbing beserta anggota, serta menyampaikan permohonan maaf karena baru sempat berkunjung ke Satrad 216 dikarenakan beberapa waktu setelah menerima tugas sebagai Pangkosekhanudnas I, Marsma TNI Meka Yudanto masih menjabat rangkap sebagai Komandan Lanud Soewondo, Medan.

Dalam sambutan lisannya, Pangkosekhanudnas I menghimbau kepada seluruh anggota Satrad 216 Cibalimbing untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah SWT, dengan senantiasa berdoa dan melaksanakan segala tugas yang dipercayakan negara dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab.

Taklupa pula Marsma TNI Meka Yudanto menekankan kepada Komandan Satrad 216 Cibalimbing untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan anggota dan keluarga besar Satrad 216 agar tidak lengah tentang pandemi Covid-19. Karena sebenarnya virus corona belum hilang, namun perekonomian harus kembali bangkit maka masyarakat diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja dan melakukan aktifitas lain yang penting, tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan diantaranya selalu memakai masker bila keluar rumah, selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer juga menjaga jarak bila di tempat umum.

“Bila hendak melakukan aktifitas di luar, namun ternyata tempat itu terlihat ramai, sebaiknya bapak-ibu batalkan niat untuk datang ketempat itu. Cari alternativ tempat lain yang tidak padat, untuk memperkecil resiko tertularnya virus corona,” demikian kata Marsma TNI Meka Yudanto.

Tatap muka Pangkosekhanudnas I dengan anggota Satrad 216 Cibalimbing ditutup dengan tanyajawab dan penyerahan masker serta alat rapid test oleh Pangkosekhanudnas I kepada Dansatrad 216 Cibalimbing.

Dalam kesempatan kuker itu, usai pelaksanaan istirahat dan sholat Zuhur, Pangkosekhanudnas I meninjau ke CRC dan Airnets, Site Radar Head, juga pengembangan fasilitas di perumahan komplek Satrad 216 Cibalimbing.

Sementara di waktu yang sama,Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang 02-Kosekhanudnas I, Ny. Lina Meka Yudanto juga melaksanakan tatapmuka bersama Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ranting 006 Satrad 216 Cibalimbing beserta pengurus di kantor IKKT Satrad 216 Cibalimbing, dan mengunjungi Posyandu serta Paud. Dalam kunjungan itu, Ny. Lina Meka Yudanto memberikan cinderamata untuk para Kader Posyandu dan guru Paud Satrad 216 Cibalimbing.

Continue Reading

Populer