Connect with us

Militer

Songsong MIMSAS Tahun 2022, Kapushidrosal Inspeksi Dinas Pemetaan Pushidrosal

Published

on

JurnalJakarta.com — Dalam rangka menyongsong Audit Wajib anggota IMO atau Mandatory IMO Member States Audit Scheme (MIMSAS) yang rencananya akan dilaksanakan pada Tahun 2022, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H. didampingi pejabat utama melakukan inspeksi ke Dinas Pemetaan Pushidrosal, Rabu (18/03/2020).

Sebagaimana diketahui Indonesia telah meratifikasi beberapa ketentuan hukum laut internasional sebagai bentuk komitmen selaku anggota International Maritime Organization (IMO). Indonesia sebagai anggota IMO kategori C telah melaksanakan audit sukarela dalam Voluntary IMO Members State Audit Scheme (VIMSAS) pada 2014 lalu. IMO mewajibkan negara-negara anggota untuk mengikuti IMO Members State Audit Scheme (IMSAS) yang bersifat mandatory.

IMO telah mengadopsi skema MIMSAS yang dirancang untuk mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut dengan menilai seberapa efektif Negara-negara pantai (Coastal State) anggota IMO yang telah meratifikasi konvensi IMO dalam menerapkan dan menegakkan standar Konvensi IMO yang terkait, diantaranya Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974.

Pada kesempatan tersebut, Kapushidrosal mengatakan bahwa beberapa hak, kewajiban dan tanggung jawab Coastal State sesuai dengan instrumen SOLAS 1974 terkait Pushidrosal sebagai lembaga hidrografi nasional akan di laksanakan audit dalam bidang Hydrographic Services yang meliputi Hydrographic Surveys, Nautical Charting dan Maritime Safety Information sesuai dengan standar IHO sebagai komponen vital yang wajib digunakan oleh setiap kapal dalam bernavigasi di laut.

“Ketersediaan Peta Laut di wilayah perairan Indonesia terus ditingkatkan kualitas data melalui pelaksanaan survei hidrografi dengan peralatan modern seperti Multibeam Echosounder yang dituangkan dalam peta laut”. Kata Kapushidrosal.

Chief Hydrographer Indonesia tersebut menegaskan, sukses tidaknya MIMSAS Tahun 2022 akan terkait dengan kepercayaan dunia internasional terhadap jaminan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Indonesia dan tentunya dengan kebijakan poros maritim dunia.

Oleh sebab itu, sebagai lembaga Hidrografi yang mewakili Indonesia di IHO, Pushidrosal perlu dukungan stake holder terkait dan membangun komunikasi dengan pihak-pihak regulator dan pengguna laut lainnya. Dengan pihak regulator, Pushidrosal berkordinasi ketat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Perhubungan Laut, terkait dengan penyediaan informasi kelautan (nautical information) yang dibutuhkan oleh dunia pelayaran di perairan Indonesia.

Dengan koordinasi ini diharapkan peta laut Indonesia dan publikasi nautika lainnya yang diproduksi Pushidrosal dapat memenuhi kebutuhan dunia pelayaran di Indonesia. Selain itu sebagai lembaga yang bertugas untuk menyajikan informasi kelautan (nautical information), kerjasama juga dilaksanakan dengan kementerian, lembaga dan organisasi yang bergerak di bidang pengumpulan data kelautan seperti Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia maupun organisasi-organisasi lainnya.

“Kerja sama ini diharapkan mampu menambah informasi yang dimiliki Pushidrosal sehingga mampu secara komprehensif dalam menyajikan informasi kelautan (nautical information) yang dibutuhkan oleh para pengguna laut atau pelaut nasional maupun internasional, sehingga perairan Indonesia tidak dikategorikan sebagai dark area, yang imbasnya berdampak pada perekonomian nasional” pungkas Kapushidrosal.

Wakapushidrosal Laksamana Pertama TNI Dr. Ir. Trismadi, MSi., juga menyampaikan bahwa selain perlunya dilaksanakan persiapan yang matang namun juga diperlukan kerjasama dengan isntansi terkait dalam rangka peningkatan layanan bidang hidrografi dengan meningkatkan liputan data hidrografi dan peta laut serta informasi keselamatan maritim di wilayah laut NKRI yang sangat luas yang memiliki tantangan yang sangat besar dalam rangka mendukung suksesnya MIMSAS 2022.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemetaan Pushidrosal Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana Pribadi, M.M. menambahkan bahwa dalam rangka mendukung kesiapan MIMSAS 2022, Dinas Pemetaan telah memproduksi paper chart atau Peta Laut Indonesia Electronic Navigational Charts (ENC) yang meliputi seluruh perairan NKRI dengan berbagai sekala sesuai dengan standar IHO yang telah digunakan oleh Kapal-kapal di seluruh dunia yang melewati perairan Indonesia sejak Tahun 2009. Tentunya beberapa hal yang terkait dengan instrumen Audit secara teknis akan dipersiapkan dalam rangka menjawab MIMSAS 2022.

Militer

Melalui Teleconference, Kepala Bakamla Ikuti Rapat Terbatas Bidang Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Presiden RI

Published

on

Jakarta, Jumat 20 Maret 2020 — Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden RI Ir. Joko Widodo melalui teleconference yang juga diikuti oleh Wapres KH Maruf Amin serta para menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga negara, Kamis (19/3/2020).
Melalui teleconference dengan menggunakan aplikasi zoom meeting yang dipasang di ruang kerja, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. mendengarkan dengan seksama arahan Presiden Joko Widodo terkait Kebijakan Kelautan Indonesia ke depan. “Adapun arah Kebijakan Kelautan Indonesia adalah terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan, kemudahan pelayanan perijinan, terbangunnya kualitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur kelautan, serta adaftasi penggunakan teknologi baru sehingga mampu mendukung usaha perikanan tangkap,” kata Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut sejumlah menteri menyampaikan rencana aksinya sesuai yang telah diarahkan presiden terkait Kebijakan Kelautan Indonesia. Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa penyiapan Laut Natuna Utara sebagai area penangkapan ikan bagi nelayan-nelayan Indonesia sudah berjalan lancar, sejumlah nelayan dari daerah lain saat ini telah melakukan penangkanan ikan di wilayah tersebut.
Sementara itu Menkopolhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. menyampaikan progres pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Keamanan Laut yang akan menjadi embrio Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut. Hal ini menurut, Menkopolhukam, sesuai arahan Presiden RI pada rapat terbatas tanggal  20 Desember 2019 lalu, serta saat pelantikan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. pada 12 Februari 2020, dimana pesan Presiden RI adalah mengintegrasikan dan menyatukan komando keamanan laut.
Menurut Menkopolhukam, selama ini terdapat 21 undang-undang yang mempunyai irisan pengaturan tugas di laut. Dari 21 undang-undang tersebut terdapat 6 institusi yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut, yaitu Bakamla RI, KPLP, KKP, Polisi Air, TNI AL, dan Bea Cukai. “Tetapi pada prinsipnya Rancangan Peraturan Pemerintah atau pun Omnibus Law yang akan dibuat tidak akan mengurangi kewenangan yuridis masing-masing institusi,” jelas Mahfud MD.
Pada kesempatan yang sama melalui teleconference juga, Menteri Pertahanan Prabowo Subiato menyampaikan bahwa Bakamla RI yang akan dikembangkan menjadi Indonesian Coast Guard nantinya bila dalam keadaan perang bisa menjadi komponen cadangan untuk mendukung TNI AL yang nantinya bisa dikendalikan oleh Panglima TNI.
Arahan Presiden terkait pembuatan RPP ini agar segera disiapkan RPP-nya sebagai embrio omnibus law Undang-undang Kemanan Laut, sehingga bisa menyinkronkan dan mengharmonisasikan Undang-undang yang selama ini tumpang tindih.
Continue Reading

Militer

SPKKL Sambas Bakamla RI Turut Lakukan Upaya Pencegahan Merebaknya COVID-19

Published

on

Sambas, 20 Maret 2020 — Seusai melaksanakan pertemuan melalui video conference dengan Kepala Sub Direktorat Jaringan Kolonel Bakamla Ir. Suhardi, M.T., Kepala Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Sambas Mayor Bakamla Arief Purwantono, S.E., mengintruksikan kepada seluruh personel SPKKL Sambas melakukan upaya pencegahan masuknya penyebaran Corona Virus Diseases (COVID) 19 di lingkungan kantor SPKKL Sambas, Jl. Penjajap Barat, Sambat, Kalimantan Barat, Kamis (19/3/2020).

Hal ini juga dilakukan sebagai respon terhadap himbauan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. yang menekankan kepada seluruh jajarannya yang tersebar di seluruh Indonesia, agar tetap waspada dalam penyebaran COVID-19. Upaya pencegahan harus dilakukan agar personel Bakamla RI/IDNCG tetap dalam kondisi prima, terlebih dalam membantu upaya pemerintah dalam meminmalisir penyebarannya.

Sebagai upaya preventif, SPKKL Sambas mewajibkan setiap personil ataupun tamu melakukan cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menyemprotkan cairan anti septik pada seluruh bagian gedung dan halaman kantor. Selain itu, perawatan berkala terhadap semua peralatan yang ada pada SPKKL Sambas juga terus dilakukan. Pelaksanaan kegiatan ini akan rutin dilaksananakan terkait upaya mencegah merebaknya COVID 19.

Menguatkan hal tersebut, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menetapkan status Siaga COVID-19 di Provinsi Kalbar. Keputusan ini diambil setelah dikeluarkannya surat edaran tentang kejadian luar biasa (KLB) terkait COVID-19 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di Kalbar.

Dalam surat bernomor 440/0863/KESRA-B itu disampaikan tiga poin penting, pertama berdasarkan laporan kasus di Kabupaten/Kota di Kalbar sampai 17 Maret 2020, tercatat 110 Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan 15 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang terdapat di Kota Pontianak sebanyak empat orang, Kabupaten Mempawah sebanyak dua orang, Kabupaten Kayong Utara sebanyak satu orang, Kabupaten Ketapang sebanyak satu orang, Kabupaten Sambas sebanyak dua orang, Kabupaten Bengkayang sebanyak empat orang, dan Kabupaten Landak sebanyak satu orang.

Poin kedua, untuk mengendalikan dan mencegah bertambahnya korban terinfeksi COVID-19 di wilayah Kalbar, bilamana dipandang perlu masing-masing bupati/wali Kota dapat menetapkan status KLB/Tanggap Darurat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Continue Reading

Militer

Personel Kewasgiatan Setlem Seskoal Laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas

Published

on

Seskoal, 20 Maret 2020, — Sebanyak 37 Personel Militer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibawah kewasgiatan Sekretariat Lembaga (Setlem) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) melaksanakan Penandatangan Pakta Integritas yang disaksikan langsung oleh Kepala Sekertaris Lembaga (Kasetlem) Seskoal Kolonel Laut (P) Apriyani,.S.H., M.M., M.Si.(Han)., bertempat di Ruang Rapat Staf Gedung Samadikun Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Setlem Seskoal membawahi beberapa Bagian Satuan Kerja yaitu Bagian Kesekertariatan (Bagset), Bagian Program dan Anggaran (Bagproga), Bagian Inspektorat Organisasi dan Metode (Bagitormet), Bagian Informasi dan Pengolahan Data (Baginfolahta) dan Bagian Penerangan (Bagpen).

Penandatangan Pakta Integritas ini merupakan wujud penyelenggaran pelaksanaan tugas yang akuntabel dan transparan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Pakta Integritas merupakan salah satu alat dalam mewujudkan jalannya pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun tugas dan fungsi Setlem Seskoal antara lain menuangkan kebijakan dan arahan Danseskoal/Direktur Magister Terapan dalam bentuk keputusan, rencana, petunjuk, surat perintah dan lain-lain ; menyusun, memadukan serta menyiapkan rencana program dan anggaran Seskoal ; melaksanakan fungsi kesekretariatan di lingkungan Seskoal yang meliputi korespondensi/surat-menyurat, penggandaan, publikasi, ketatalaksanaan perkantoran, penerbitan dan pencetakan serta kearsipan ; melaksanakan protokoler dan urusan rumah tangga (urrumga) Danseskoal/Direktur Magister Terapan ; melaksanaan penyiapan rapat-rapat ; melaksanakan fungsi penerangan dan fungsi penasehat hukum bagi anggota Seskoal ; menyelenggarakan pengamanan hasil-hasil pelaksanaan pendidikan, pengkajian, dan pembinaan lembaga ; mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program Setlem sebagai Pudir III guna menjamin pencapaian sasaran programnya secara berhasil guna dan berdaya guna; dan menyelenggarakan pengembangan organisasi dan metode pembinaanmenuangkan kebijaksanaan dan pengarahan Danseskoal/Direktur Magister Terapan dalam bentuk keputusan, rencana, petunjuk, surat perintah dan lain-lain.

Continue Reading

Populer