Connect with us

Ekonomi

Rumah Zakat Raih Penghargaan Top Digital Implementation On Social Institution Award 2019

Published

on

JurnalJakarta.com — Rumah Zakat menerima penghargaan Top Digital Implementation on Social Institution Award 2019 yang diselenggarakan oleh Madani Solusi Internasional (MSI) pada Rabu (28/11) di Golden Ballroom, The Sultan Hotel Jakarta. Penghargaan tersebut diselenggarakan setiap satu tahun sekali sebagai bentuk apresiasi tertinggi kepada para perusahaan BUMN, BUMD, swasta, dan instansi pemerintahan dalam hal implementasi dan pemanfaatan TI TELCO/Solusi Teknologi Digital.

Dalam hal ini Rumah Zakat mendapatkan tiga penilaian, pertama mengenai tata kelola TIK yang meliputi kebijakan, organisasi, penerapan sistem, dan prosedur). Kedua, implementasi teknologi digital yang diterapkan berhasil dan penggunaannya terpadu hampir di semua divisi atau unit kerja sehingga berdampak signifikan terhadap kinerja, daya saing, dan layanan masyarakat. Dan yang ketiga mengenai infrastruktur pendukung teknologi digital yang tersedia sesuai dengan kebutuhan saat ini.

“Alhamdulillah penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus kebanggan bagi kami. Penghargaan ini juga menjadikan kami termotivasi untuk terus melakukan inovasi digital yang bisa memberikan kemudahan pelayanan bagi semua pihak yang terlibat,” kata Nur Efendi, CEO Rumah Zakat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/11).

Baca juga : CEO Rumah Zakat Jadi Top Leader On Digital Business Implemention 2019

Nur Efendi menambahkan, selain menerapkan sistem TIK dalam lingkup kerjanya, Rumah Zakat juga menciptakan inovasi digital new business model, di antaranya Web Donasi yang memberikan kemudahan berdonasi, Virtual Reality Program, Sharinghappiness.org berupa platform penggalangan dana. Selain itu juga Infak.ID yang merupakan platform kemudahan berinfak dengan menggunakan teknologi terbaru, serta lelangbintang.com, platform lelang barang milik publik figure untuk tujuan sosial.

Acara yang diselenggarakan oleh MSI sebagai penerbit Majalah It Works tersebut dihadiri oleh Johnny G Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu juga dihadiri oleh Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

PKS Minta Pemerintah Tidak Bebani Rakyat Dengan Menaikkan Harga Gas 3 Kg

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta kepada Pemerintah untuk tidak melulu membebani rakyat dengan kenaikan harga-harga.

Pasalnya, setelah menaikkan iuran BPJS kelas 3 mandiri, dan tarif dasar listrik 900 VA, kini Kementerian ESDM berencana menaikkan harga gas elpiji 3 kg mengikuti harga pasar. Padahal gas 3 kg sejatinya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu agar tetap dapat menikmati gas terjangkau.

“Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di mana pun mereka berada tetap dapat membeli gas 3kg dengan harga terjangkau,” kata Jazuli dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (20/2/2020).

Anggota DPR Dapil Banten ini memahami dan tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3 kg. Ini artinya mereka melanggar hak-hak masyarakat miskin. “Mereka yang seperti ini perlu diperingatkan bahkan dilarang membeli. Kami yakin ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan distributor dan penjual.” katanya.

Menurut dia praktek seperti ini yang harus diawasi Pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3 kg lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar. “Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan langsung kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau. Apalagi jika basis data rakyat miskin kita tidak akurat,” papar Jazuli.

Pihaknya mafhum jika Pemerintah hingga saat ini belum mampu membangun basis data rakyat miskin yang akurat. Sementara kondisi ekonomi masyarakat di lapangan juga tidak bisa secara sederhana dikategori miskin, banyak masyarakat yang berada pada kondisi rentan miskin yang sejatinya juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan.

“Termasuk yang akan terkena dampak memberatkan adalah usaha kecil masyarakat yang mengandalkan gas 3kg seperti tukang baso, somay, gorengan, cilok, dan lain-lain,” ujar anggota Komisi I DPR ini.

Untuk itu, ia meminta Presiden untuk menimbang betul pelepasan harga gas 3 kg kepada mekanisme pasar yang rencana awalnya akan dilakukan pertengahan tahun 2020.

“Karena kami khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masayarakat kita yang tidak mampu,” pungkasnya

Continue Reading

Ekonomi

PLN-Masdar Teken Kontrak Jual Beli Listrik PLTS Terapung Cirata

Published

on

JurnalJakarta.com — PT PLN (Persero) telah menandatangani kontrak jual beli listrik (Purchase Agreement/PPA) dengan Konsorsium PT PJBI dan Masdar, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Cirata, Jawa Barat, dengan kapasitas 145 megawatt (mw) setelah sebelumnya dapat investasi Rp1,8 triliun.

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, CEO Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi, Direktur Utama PT PJB Investasi (PT PJBI) Gunawan Yudhi Haryanto.

Penandatanganan juga ini disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional (BKPM) Bahlil Lahadalia, Duta Besar Uni Emirat Arab Husin Bagis, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) Iwan Agung Firstantara sebagai induk perusahaan dari PT PJBI sekaligus anak perusahaan PLN.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, PLTS Terapung di Waduk Cirata kapasitas 145 mw AC ini akan dimulai konstruksinya pada awal 2021.

“Ini adalah PLTS Terapung pertama di Indonesia dan yang terbesar di Asia Tenggara,” kata Zulkifli dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dalam proyek ini PT PJBI akan bekerjasama dengan Masdar yang merupakan perusahaan Uni Emirat Arab (UEA) yang dikenal sangat concern dengan renewable energy.

Tentunya ini sejalan dengan semangat PLN untuk mendukung Perjanjian Internasional dalam menurunkan emisi karbon sebesar 29% di Tahun 2030 yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement Tahun 2015.

“Diharapkan proyek ini dapat menjadi pioneer pengembangan PLTS Terapung yang dapat dikembangkan di waduk lain di wilayah Indonesia,” katanya.

Continue Reading

Ekonomi

Pengamat : Pemerintah Sebaiknya Berlakukan HET Gas 3 Kg Daripada Distribusi Tertutup

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Pemerintah memastikan akan melakukan distribusi tertutup elpiji 3 kilogram pada awal semester II-2020 atau sekitar Juli. Elpiji 3 kg nantinya disalurkan langsung kepada golongan masyarakat tidak mampu dengan menggunakan kartu identitas tertentu.

Hal ini dilakukan demi menekan subsidi. Pasalnya saat ini Elpiji 3 kg dijual bebas dan bisa dibeli siapa saja termasuk mereka yang mampu secara ekonomi. Elpiji 3 kg juga akan tetap dijual namun disesuaikan dengan harga pasar. Masyarakat yang berhak menerima subsidi pun membeli dengan harga yang sama. Hanya saja mereka diberikan subsidi saat pembelian menggunakan barcode.

Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan Energi Nasional, Sofyano Zakaria justru menghimbau Pemerintah untuk coba memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg sebesar Rp 25.000 per tabung, tapi berlaku satu harga di seluruh wilayah NKRI.

“Dari pada menetapkan sistem distribusi tertutup yang belum tentu juga tepat sasaran sebaiknya naikkan saja harga jual HET yang sudah pasti akan menekan nilai subsidi. Apalagi kenyataannya rakyat pengguna elpiji 3 kg selama ini selalu beli elpiji di atas HET dan nyatanya mereka tidak pernah protes, ngapain pejabat pusing bikin sistem macam-macam untuk menekan subsidi elpiji,” kata Sofyano di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Yang menjadi pertanyaan, apakah Pemerintah punya keberanian untuk melakukan itu. Dan apa bisa dijamin distribusi tertutup tidak membuat masyarakat malah jadi susah?

“Harusnya naikan saja harga jual HET dan sebaiknya pengecer-pengecer dijadikan titik jual dan masuk dalam mata rantai distribusi resmi yang mendapat margin yang ditetapkan pemerintah. Tapi pengecer wajib melengkapi peralatan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Selama ini, kata dia, tidak ada kontrol terhadap pengguna karena peraturannya yang abu-abu. “HET elpiji saja bisa berlapis-lapis. Ada HET yang ditetapkan Pemerintah pusat. Ada HET yang ditetapkan Gubernur dan ada HET yang ditetapkan Bupati/Walikota. Ironisnya rakyat beli dengan Harga Eceran Nyata yang tak sesuai HET yang ada. Jadi saran saya, hapus ketentuan HET Pemda sehingga untuk elpiji hanya berlaku satu HET yang juga sebagai Harga Eceran Nyata,” papar Sofyano.

Lebih jauh ia mengatakan, jika para pengecer dianggap sebagai biang masalah bengkaknya subsidi elpiji, maka angkat saja sebanyak-banyaknya pengecer sebagai sub pangkalan elpiji dan tugaskan Pemda untuk melakukan pembinaan. “Tetapkan agen, pangkalan dan pengecer (sub pangkalan) sebagai mata rantai distribusi elpiji 3 kg dan tetapkan besaran margin dan ongkos angkutnya,” ujarnya,

Menurut Sofyano, langkah ini akan menghilangkan pihak-pihak yang hanya berperan sebagai calo. Dia sepakat mereka yang bekerja riil yang harusnya mendapat profit besar dan konsumen tidak dimain-mainkan harganya. “Harus ada perubahan mental baik internal maupun eksternal. Ini Ekonomi yang berkeadilan,” ucapnya.

Ia juga mempertanyakan pemberlakuan subsidi tertutup atas elpiji 3 kg yang notabene dominan dipakai sama rakyat kecil. Selain itu, apakah data kependudukan calon penerima subsidi tertutup dijamin pasti clean n clear.
“Mengapa untuk subsidi elpiji 3 kg yang dominan dipakai rakyat kecil akan diberlakukan subsidi tertutup sementara subsidi pada solar diberikan secara terbuka, bebas,” kata Sofyano.

Sementara Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyampaikan bahwa sudah saatnya subsidi tidak lagi pada barang sehingga benar-benar tepat sasaran. “Tapi Pemerintah harus memastikan bahwa penerima subsidi melalui mekanisme seperti BLT ini harus benar-benar sesuai. Kelemahan kita selama ini adalah terkait data, baik itu BPS maupun Kemensos,” kata Mamit.

Namun menurut dia, wacana ini akan berdampak karena sudah digulirkan jauh-jauh hari. Sehingga akan ada agen-agen nakal yang menahan penjualam sampai Maret sehingga sepertinya akan ada kelangkaan.

“Selain itu untuk UKM pasti akan berdampak. Saran saya, ada semacam subdisi khusus kepada UKM karena mereka salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat. Jangan sampai nanti justru menganggu perekonimian masyarakat kecil,” katanya

Continue Reading

Populer