Connect with us

Nasional

Puskepi Sesalkan Pernyataan Menhub Soal Harga Avtur

Published

on

Jurnaljakarta.com – Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menyesalkan pernyataan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang mengatakan akan memasukan pemasok bahan bakar avtur yang lain selain Pertamina, jika BUMN tersebut tidak melakukan penurunan harga avtur.

Dalam Raker Bersama antara Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR-RI di Jakarta, Senin (25/11) itu, Budi Karya juga mengatakan bahwa harga jual avtur Pertamina lebih mahal 25 persen dari harga jual avtur Singapura.

Untuk itu dia mengaku tengah mencari cara untuk menurunkan harga avtur yang berpengaruh pada mahalnya harga tiket pesawat udara. Menhub bahkan sudah menyampaikan ke Menteri BUMN Erick Thohir, kalau tidak ada penurunan harga (avtur) dari Pertamina maka pihaknya akan memasukan pemain (pemasok avtur) yang lain.

“Menteri Perhubungan sebaiknya memahami hal ini dan tidak terburu-buru bicara akan mencari pemain baru avtur karena ini bisa terkesan sebagai mengancam Pertamina jika tak bisa turunkan harga jual avtur,” kata Direktur Eksekutuf Puskepi, Sofyano Zakaria dalam keterangan persnya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut Sofyano, membandingkan harga avtur di tanah air dengan di Singapura tidak relevan karena perbedaan komponen harga avtur di Indonesia dengan di Singapura sangat jauh berbeda. “Pada avtur Pertamina ada komponen  PPN sebesar 10%, tidak hanya itu, avtur yang dijual Pertamina juga masih dibebani PPh dan Iuran BPH Migas. Padahal pajak dan pengutan tersebut tidak ada  di Singapura,” ujarnya.

“Jadi pajak dan pungutan itulah yang sesungguhnya bikin harga avtur di negeri ini jadi mahal, dan ini justru timbul akibat kebijakan pemerintah, bukan semata disebabkan oleh pebisnis avtur itu sendiri,” tambah dia.

Selain itu, kata Sofyano, harga avtur juga sangat berpengaruh dengan volume pembelian dan lokasi bandara . Sebagai  contoh, di Singapore penjualan avtur sehari mencapai 14.500 kiloliter dengan lokasi  kilang berjarak 10 km yang disalurkan lewat  pipa. Sementara di Indonesia, penjualan 15.000 KL per hari dengan  jumlah penyebaran 68 titik penjualan/DPPU yang  tersebar di berbagai daerah.

“Harus diingat bahwa penyaluran avtur di daerah-daerah remote dengan volume kecil ini juga membuat biaya penyaluran menjadi mahal, dan ini tak terjadi di luar negeri apalagi seperti di Singapura. Jadi menurut saya wajar saja jika harga untuk itu agak sedikit mahal dari Singapura,” tandasnya.

Ia justru menduga, ada pihak swasta yang mengincar bisnis avtur di negeri ini yang selama ini memang dilayani Pertamina saja. “Tidak tertutup kemungkinan ada pihak swasta yang mengincar bisnis ini apalagi ketika soal harga jual dipermasalahkan,” tukasnya.

Hal ini terindikasi dari adanya suara-suara yang mempermasalahkan soal harga avtur Pertamina yang selama ini sudah mengikuti Keputusan Menteri ESDM Nomor 17K Tahun 2019.

“Pada dasarnya Harga Jual Eceran Avtur di Indonesia harus mengacu kepada Ketentuan tersebut. Badan Usaha apapun tanpa terkecuali Pertamina pasti menetapkan harga jual avtur mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan Pemerintah yaitu KepMen ESDM Nomor 17K Tahun 2019 tersebut,” tukasnya.

Menurutnya, jika Pertamina menetapkan harga jual avtur diatas ketentuan tersebut sudah pasti akan mendapat peringatan dari Pemerintah. Oleh karenanya menyatakan harga jual avtur Pertamina mahal tentunya itu bisa diartikan menyatakan Kepmen ESDM tersebut bermasalah;

Pihaknya juga meminta kepada Menteri BUMN untuk bersikap bijak terhadap hal ini sehingga tidak membuat peran Pertamina menjadi bermasalah. “Apalagi penyediaan avtur di seluruh wilayah negeri ini sudah lama bisa terwujud karena peran Pertamina dan selama ini tak ada swasta yang mau melirik bisnis ini,” punglasnya.

Sekedar diketahui bahwa harga jual avtur di beberapa Bandara baik dalam Negeri maupun dil uar negeri antara lain Narita Rp.14.647,20, Manila Rp.12.206,00, Sentani Rp.11.923,43, Singapura Rp.10.853,95, Hongkong Rp.10.102,81, Denpasar Rp.9.772,58, KualaLumpur Rp.9.594,29, Surabaya Rp.9.585,07, Bangkok Rp.9.267.17 dan Cengkareng Jakarta Rp.8.658,55.

Nasional

BKNI-RI Gandeng Kabupaten Banggai Sulteng Bangun RS Medical Ecotourism

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia (BKNI RI) kerjasama dengan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, bangun fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia berbasis wisata ekologi atau destinasi wisata kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu.

Penandatanganan kontrak kerjasama tersebut dilakukan oleh Presedium BKNI RI RM Tri Harsono, dan Bupati Banggai Sulawesi Tengah, Herwin Yatim.

Presedium Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia (BKNI RI) Tri Harsono mengatakan pembangunan fasilitas layanan kesehatan berbasis ekologi itu harus di dukung semua pihak jangan sampai ada rumor atau isu- isu yang menggagalkan rencana kemanusiaan,” ujarnya kepada insan pers, di Jakarta Selasa malam (3/12/2019).

Tri berharap, kerjasama ini bisa bermanfaat  untuk kabupaten Banggai dan mancanegara yang selama ini banyak lansia luar negri yang ingin berkunjung ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam Indonesia,” harapnya.

Tri mengatakan, pembangunan fasilitas kesehatan ini berkonsep membangun wilayah tertinggal dengan fasilitas kesehatan. Dan wilayah tersebut harus ada wisata-wisata yang digali dan dikembangkan. Sisi lain pelayanan ini harus bisa terwujud karena memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat tidak mampu diberikan gratis,” katanya.

Dalam pembangunan fasilitas kesehatan tersebut, PT Surya Atap Logam ditunjuk menjadi kontraktor pelaksananya.

Menurutnya, pembangunan ini membutuhkan kearifan lokal, tidak hanya bangun dengan asal-asalan saja. Karena pembangunan ini diawasi nasional dan internasional, apa yang jadi keunikan- keunikan kabupaten Banggai itulah yang ditonjolkan. Tidak harus membangun gedung bertingkat tetapi membangun dengan kearifan lingkungan yang sehat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banggai Herwin Yatim menambahkan, pembangunan rumah sakit yang dilakukan BKNI RI tentu sesuatu yang membanggakan buat masyarakat Banggai. Ini merupakan yang pertama di Indonesia bahkan mungkin juga di dunia. Kami dari pemerintah desa tentunya mensupport penuh dan mengawal proses pembangunan tersebut,” tambahnya.

Pembangunan medical ecotourism ini menempati area seluas 5 hektar, dengan populasi kabupaten Banggai sebesar 365 ribu jiwa tentunya ini diharapkan bisa membawa manfaat dalam jangka waktu panjang sesuai dengan program visi misi pemerintah pusat, daerah- daerah terpencil harus bisa bersaing dan maju,” ungkapnya.

Continue Reading

Nasional

Kejati DKI: Dukung Proses Pengamanan di Kejaksaan Agung

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Terkait diamankannya dua personil Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta YRM dan FYP yang diduga menerima suap dari CH (pihak swasta) dalam kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT DOK dan Perkapalan Koja Bahari.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, M. Nirwan Nawawi mengatakan tetap mengikuti proses pendalaman melalui mekanisme pengawasan, mekanisme etik maupun mekanisme penanganan perkara yang saat ini tengah berjalan di Kejaksaan Agung.

Hal tersebut disampaikan M. Nirwan Nawawi dalam rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (3/12/19).

“Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan tetap berkoordinasi dan mendukung penuh terhadap proses yang tengah berjalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sedangkan terkait penanganan tindak pidana korupsi dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari, akan segera dilakukan evaluasi oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Kami akan terus evaluasi tentang kasus ini,” jelasnya.

Diketahui, Dua personil Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yakni YRM (Kasi Penyidikan) dan FYP (Kasubsi Tipikor dan TPPU) diduga menerima suap dari CH (pihak swasta) pada tanggal 2 Desember 2019, terkait kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari oleh tim gabungan dari Kejaksaan Agung tim Saber Pungli dari JAM Pengawasan dan tim dari JAM Intelijen. (Red)

Continue Reading

Nasional

Hasil Audit Investigatif BPK Tentang Pelindo II Diterima Erick Tohir

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyerahkan hasil laporan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Pelindo II kepada Menteri BUMN Erick Tohir saat rapat Komisi VI DPR-RI, Senin (2/12/2019).

Dalam audit investigatif BPK tentang Pelindo II tersebut tercantum pelanggaran Undang-Undang dan indikasi kerugian negara kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja kepada Hutchison, kasus pembangunan pelabuhan New Kalibaru (NPCT-1) dan kasus Global Bond Pelindo II.

“Kerugian negara kasus kontrak JICT kepada Hutchison mencapai Rp 4,08 trilyun. Sementara kasus kontrak Koja mencapai Rp 1,86 trilyun dan dilakukan tanpa valuasi. Selain itu kasus pembangunan New Kalibaru tahap 1 (NPCT-1) kerugian negaranya mencapai Ro 1 trilyun dengan potensi gagal konstruksi dan kerugian total loss Rp 7 trilyun. Terakhir kasus Global Bond Pelindo II kerugian negara mencapai Rp 741 milyar. Sehingga total kerugian negara dalam kasus Pelindo II mencapai Rp 15 trilyun,” ujar Rieke.

Terkait kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja, menurutnya, hal tersebut bukan semata permasalahan soal anti asing.

“Ini bukan masalah anti asing atau artinya kerjasama dengan hutchison sama sekali dihilangkan. Bisa saja kita melakukan kerjasama investasi di tempat lain yang belum eksisting (dengan Hutchison) karena jika JICT bisa dikelola anak bangsa sendiri kenapa tidak (kita kelola). saya yakin Pak Erick Tohir bisa memperjuangkan JICT-Koja kembali ke Indonesia 100%,” ujar Rieke.

Menurut Rieke, ada benchmarking bagus di Surabaya saat pemerintah berhasil menyelamatkan TPS Surabaya 100% kembali ke Indonesia dari Dubai tahun 2019 ini.

“Harusnya bulan Maret tahun ini kontrak Hutchison di JICT-Koja habis sehingga pelabuhan ini mampu dikelola anak bangsa sendiri. Hal ini sejalan dengan bunyi kontrak pertama JICT tahun 1999. Bahwasanya JICT-koja harus 100% milik Indonesia,” ujar Rieke.

Rieke juga menyinggung pihak-pihak yang masih terus berupaya melanjutkan kontrak JICT-Koja secara sepihak.

“Ada yang beralasan (manajemen Pelindo II dan JICT) masih belum mendapatkan audit investigatif BPK sehingga merasa bisa melanjutkan kerjasama meskipun indikasi kerugian negara sebesar itu. Jadi mohon izin kepada pimpinan saya harus menyerahkan agar bisa dilanjutkan kepada BUMN terkait (Pelindo II) hasil audit investigatif resmi BPK dan tolong disampaikan ke pelindo II agar tidak lagi ada alasan belum menerima audit,” ujar Rieke.

Ia menyampaikan audit investigatif BPK ini juga telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Audit ini investigatif ini juga sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian serta kepada Presiden RI,” ujar Rieke.

Continue Reading

Populer