Connect with us

Militer

Pushidrosal Selenggarakan Rapat Sinkronisasi dan Asistensi Dokumen RKA

Published

on

JurnalJakarta.com — Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) dalam hal ini Direktorat Perencanaan dan Anggaran Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Direna Pushidrosal) menggelar rapat teknis sinkronisasi dan asistensi dokumen rencana kegiatan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) T.A 2021 bertempat di Long Room Perwira Pushidrosal, Jalan Pantai Kuta V/I, Ancol Timur, Jakarta Utara. Rabu (18/03).

Kolonel Laut (KH) Drs. Dwi Santosa, M.Si., selaku Direktur Perencanaan dan Anggaran (Dirrena) Pushidrosal hadir dan membuka rapat tersebut didampingi oleh beberapa stafnya. Hadir pula 65 peserta rapat diantaranya 48 orang peserta dan 8 orang tim asistensi.

Dalam sambutannya, Dirrena menyampaikan rapat teknis sinkronisasi dan asisten dokumen rengiat RKA Pushidrosal TA 2020 ini merupakan forum teknis kegiatan penyelarasan usulan RKA Pushidrosal TA 2021, yang telah diajukan oleh satker-satker melalui mekanisme usulan RKA dari pembiayaan Dipa Satker daerah RM dan PNBP Surta Hidros.

Rapat ini bertujuan agar para Satker bertanggung jawab terhadap setiap usulan kegiatan Satker masing-masing, dengan melengkapi dokumen usulan.

Kegiatan penyelarasan RKA ini merupakan dokumen awal penggunaan anggaran yang pada akhirnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Keuangan (LK). Berdasarkan PMK RI Nomor 143 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 10 “ Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta wajib menjamin pencapaian keluaran (Outcome) atas kegiatan yang dilaksanakan oleh satkernya. Maka dari itu, para Kasatker sebagai KPA wajib membuat perjanjian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Salah satu pedoman yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKA Pushidrosal tersebut adalah anggaran berbasis kinerja (performance base budget), maka satker harus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Oleh karena itu dalam penyusunan perencanaan dan anggaran perlu kesesusaian antara pembangunan kekuatan dan dukungan anggaran, sehingga menghasilkan outcome yang terukur dalam bentuk indikator kinerja utama (IKU).

Pada kesempatan Rapat Teknis Sinkronisasi dan Asistensi Dokumen Rengiat RKA Pushidrosal TA 2021 perlu dilakukan sinkronisasi skala prioritas kegiatan satker, sehingga apa yang akan dilaksanakan oleh setiap satker harus terukur, efektif dan efisien, dengan mengoptimalkan proses perencanaan kegiatan secara tepat dan cermat tidak hanya focus kepada hasil pencapaian akan tetapi lebih mengedepankan manfaat dari kegiatan agar dapat dinilai kinerja dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini dimulai tanggal 18-19 Maret 2020 juga mengangkat tema “ Dengan dilandasi Semangat Profesionalisme, Jujur dan Loyalitas, Pushidrosal siap melaksanakan tugas Pokok TNI AL untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government.”

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkoordinasi dan membangun komitmen bersama dalam mewujudkan kebijakan Pimpinan yang telah digariskan dalam rangka mendukung pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Pushidrosal secara lebih efektif dan efisien.

Militer

Melalui Teleconference, Kepala Bakamla Ikuti Rapat Terbatas Bidang Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Presiden RI

Published

on

Jakarta, Jumat 20 Maret 2020 — Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden RI Ir. Joko Widodo melalui teleconference yang juga diikuti oleh Wapres KH Maruf Amin serta para menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga negara, Kamis (19/3/2020).
Melalui teleconference dengan menggunakan aplikasi zoom meeting yang dipasang di ruang kerja, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. mendengarkan dengan seksama arahan Presiden Joko Widodo terkait Kebijakan Kelautan Indonesia ke depan. “Adapun arah Kebijakan Kelautan Indonesia adalah terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan, kemudahan pelayanan perijinan, terbangunnya kualitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur kelautan, serta adaftasi penggunakan teknologi baru sehingga mampu mendukung usaha perikanan tangkap,” kata Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut sejumlah menteri menyampaikan rencana aksinya sesuai yang telah diarahkan presiden terkait Kebijakan Kelautan Indonesia. Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa penyiapan Laut Natuna Utara sebagai area penangkapan ikan bagi nelayan-nelayan Indonesia sudah berjalan lancar, sejumlah nelayan dari daerah lain saat ini telah melakukan penangkanan ikan di wilayah tersebut.
Sementara itu Menkopolhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. menyampaikan progres pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Keamanan Laut yang akan menjadi embrio Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut. Hal ini menurut, Menkopolhukam, sesuai arahan Presiden RI pada rapat terbatas tanggal  20 Desember 2019 lalu, serta saat pelantikan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. pada 12 Februari 2020, dimana pesan Presiden RI adalah mengintegrasikan dan menyatukan komando keamanan laut.
Menurut Menkopolhukam, selama ini terdapat 21 undang-undang yang mempunyai irisan pengaturan tugas di laut. Dari 21 undang-undang tersebut terdapat 6 institusi yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut, yaitu Bakamla RI, KPLP, KKP, Polisi Air, TNI AL, dan Bea Cukai. “Tetapi pada prinsipnya Rancangan Peraturan Pemerintah atau pun Omnibus Law yang akan dibuat tidak akan mengurangi kewenangan yuridis masing-masing institusi,” jelas Mahfud MD.
Pada kesempatan yang sama melalui teleconference juga, Menteri Pertahanan Prabowo Subiato menyampaikan bahwa Bakamla RI yang akan dikembangkan menjadi Indonesian Coast Guard nantinya bila dalam keadaan perang bisa menjadi komponen cadangan untuk mendukung TNI AL yang nantinya bisa dikendalikan oleh Panglima TNI.
Arahan Presiden terkait pembuatan RPP ini agar segera disiapkan RPP-nya sebagai embrio omnibus law Undang-undang Kemanan Laut, sehingga bisa menyinkronkan dan mengharmonisasikan Undang-undang yang selama ini tumpang tindih.
Continue Reading

Militer

SPKKL Sambas Bakamla RI Turut Lakukan Upaya Pencegahan Merebaknya COVID-19

Published

on

Sambas, 20 Maret 2020 — Seusai melaksanakan pertemuan melalui video conference dengan Kepala Sub Direktorat Jaringan Kolonel Bakamla Ir. Suhardi, M.T., Kepala Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Sambas Mayor Bakamla Arief Purwantono, S.E., mengintruksikan kepada seluruh personel SPKKL Sambas melakukan upaya pencegahan masuknya penyebaran Corona Virus Diseases (COVID) 19 di lingkungan kantor SPKKL Sambas, Jl. Penjajap Barat, Sambat, Kalimantan Barat, Kamis (19/3/2020).

Hal ini juga dilakukan sebagai respon terhadap himbauan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. yang menekankan kepada seluruh jajarannya yang tersebar di seluruh Indonesia, agar tetap waspada dalam penyebaran COVID-19. Upaya pencegahan harus dilakukan agar personel Bakamla RI/IDNCG tetap dalam kondisi prima, terlebih dalam membantu upaya pemerintah dalam meminmalisir penyebarannya.

Sebagai upaya preventif, SPKKL Sambas mewajibkan setiap personil ataupun tamu melakukan cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menyemprotkan cairan anti septik pada seluruh bagian gedung dan halaman kantor. Selain itu, perawatan berkala terhadap semua peralatan yang ada pada SPKKL Sambas juga terus dilakukan. Pelaksanaan kegiatan ini akan rutin dilaksananakan terkait upaya mencegah merebaknya COVID 19.

Menguatkan hal tersebut, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menetapkan status Siaga COVID-19 di Provinsi Kalbar. Keputusan ini diambil setelah dikeluarkannya surat edaran tentang kejadian luar biasa (KLB) terkait COVID-19 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di Kalbar.

Dalam surat bernomor 440/0863/KESRA-B itu disampaikan tiga poin penting, pertama berdasarkan laporan kasus di Kabupaten/Kota di Kalbar sampai 17 Maret 2020, tercatat 110 Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan 15 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang terdapat di Kota Pontianak sebanyak empat orang, Kabupaten Mempawah sebanyak dua orang, Kabupaten Kayong Utara sebanyak satu orang, Kabupaten Ketapang sebanyak satu orang, Kabupaten Sambas sebanyak dua orang, Kabupaten Bengkayang sebanyak empat orang, dan Kabupaten Landak sebanyak satu orang.

Poin kedua, untuk mengendalikan dan mencegah bertambahnya korban terinfeksi COVID-19 di wilayah Kalbar, bilamana dipandang perlu masing-masing bupati/wali Kota dapat menetapkan status KLB/Tanggap Darurat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Continue Reading

Militer

Personel Kewasgiatan Setlem Seskoal Laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas

Published

on

Seskoal, 20 Maret 2020, — Sebanyak 37 Personel Militer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibawah kewasgiatan Sekretariat Lembaga (Setlem) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) melaksanakan Penandatangan Pakta Integritas yang disaksikan langsung oleh Kepala Sekertaris Lembaga (Kasetlem) Seskoal Kolonel Laut (P) Apriyani,.S.H., M.M., M.Si.(Han)., bertempat di Ruang Rapat Staf Gedung Samadikun Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Setlem Seskoal membawahi beberapa Bagian Satuan Kerja yaitu Bagian Kesekertariatan (Bagset), Bagian Program dan Anggaran (Bagproga), Bagian Inspektorat Organisasi dan Metode (Bagitormet), Bagian Informasi dan Pengolahan Data (Baginfolahta) dan Bagian Penerangan (Bagpen).

Penandatangan Pakta Integritas ini merupakan wujud penyelenggaran pelaksanaan tugas yang akuntabel dan transparan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Pakta Integritas merupakan salah satu alat dalam mewujudkan jalannya pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun tugas dan fungsi Setlem Seskoal antara lain menuangkan kebijakan dan arahan Danseskoal/Direktur Magister Terapan dalam bentuk keputusan, rencana, petunjuk, surat perintah dan lain-lain ; menyusun, memadukan serta menyiapkan rencana program dan anggaran Seskoal ; melaksanakan fungsi kesekretariatan di lingkungan Seskoal yang meliputi korespondensi/surat-menyurat, penggandaan, publikasi, ketatalaksanaan perkantoran, penerbitan dan pencetakan serta kearsipan ; melaksanakan protokoler dan urusan rumah tangga (urrumga) Danseskoal/Direktur Magister Terapan ; melaksanaan penyiapan rapat-rapat ; melaksanakan fungsi penerangan dan fungsi penasehat hukum bagi anggota Seskoal ; menyelenggarakan pengamanan hasil-hasil pelaksanaan pendidikan, pengkajian, dan pembinaan lembaga ; mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program Setlem sebagai Pudir III guna menjamin pencapaian sasaran programnya secara berhasil guna dan berdaya guna; dan menyelenggarakan pengembangan organisasi dan metode pembinaanmenuangkan kebijaksanaan dan pengarahan Danseskoal/Direktur Magister Terapan dalam bentuk keputusan, rencana, petunjuk, surat perintah dan lain-lain.

Continue Reading

Populer