Connect with us

Ekonomi

Presiden Perlu Bentuk Badan Khusus Impor Migas, Atasi Mafia Migas

Published

on

Jurnaljakarta.com – Pengamat Ekonomi Nasional, Salamuddin Daeng menilai, untuk menghentikan mafia impor migas dari Singapura

harus dilakukan melalui kebijakan setingkat Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden, bukan dilakukan melalui lembaga di bawah Kementrian ESDM seperti SKK Migas atau BPH Migas. Karena semua tempat itu ditenggarai sudah dirasuki oleh mafia migas.

Hal ini disampaikan Salamuddin Daeng kepada HarianSentana.com di Jakarta, Selasa (03/12), menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di berbagai media nasional beberapa waktu lalu terkait adanya mafia impor migas

“Mafia impor migas dapat diatasi dengan membentuk badan otoritas khusus yang dikomandoi oleh Presiden secara langsung dan besaran impor migas harus disetujui dan ditandatangani oleh Presiden,” katanya.

Menurutnya, para pelaku impor migas harus ijin dari lembaga otorita impor migas dengan sepengetahuan Presiden. “Hanya itu cara untuk menekan impor dan nantinya secara perlahan-lahan membawa Indonesia tidak lagi sebagai net importir migas dan bahkan mengakhiri impor migas sama sekali,” tukasnya.

Menurut dia, penanganan mafia impor migas ini harus dilakukan secara ekstra keras, dengan kekuatan yang besar. “Penanganannya tidak bisa dilakukan dengan cara asal-asalan seperti waktu-waktu sebelumnya dengan membentuk tim anti mafia migas. Tapi hasilnya seperti yang kita lihat, asal-asalan, buang-buang energi dan bahkan sia-sia,” tukasnya.

Seperti diketahui, sebagian besar migas impor atau hampir 40 persen berasal dari Singapura. Tahun 2018 impor minyak dari Singapura mencapai US$ 12,19 miliar atau sekitar Rp 170 triliunan. “Selama 2008 hingga September 2019, Indonesia telah mengimpor migas dari Singapura senilai US$ 131,5 miliar atau setara dengan Rp 1.840 triliun. Nilai yang sangat besar, lebih besar dari cadangan devisa Indonesia saat ini,” bebernya.

Jadi, kata dia, atas dasar logika yang disampaikan Presiden Jokowi, maka salah satu cara mengakhiri mafia migas adalah dengan mengakhiri impor migas dari Singapura, sebagai salah satu langkah prioritas. “Karena Singapura selama ini adalah importir utama dan sudah mengakar dalam jejaring mafia yang dimaksud Presiden. Jejaring ini sudah pasti sangat kuat dan mengenali seluk beluk serta ceruk untuk bermain serta mengambil untung dari perdagangan migas ke Indonesia secara tidak wajar,” tukasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sangat gusar dengan impor migas yang beliau sebutkan sebagai perbuatan mafia migas. Presiden bahkan mengancam akan mengganggu mafia migas yang menyebabkan Indonesia adiktif terhadap impor migas. Sehingga menurut pandangan presiden Jokowi cara untuk memberangus mafia migas adalah dengan menekan atau mengakhiri impor migas.

Apa yang dinyatakan Presiden tersebut memang nyata dirasakan oleh bangsa Indonesia. Impor migas Indonesia sangat besar. Indonesia menjadi net importir migas dan seolah tidak memiliki jalan keluar atas masalah ini. Berbagai alasan seperti rendahnya produksi nasional, kebutuhan migas nasional yang meningkat menjadi legitimasi untuk melanggengkan impor. Tidak banyak pihak yang mencurigai bahwa Indonesia sengaja dimasukkan dalam perangkap impor. Namun Presiden menyadarinya, bahwa Indonesia masuk perangkap mafia impor.

Soal siapa mafia migas itu, datanya pasti ada di tangan presiden. Karena Presiden menyebutnya secara eksplisit bahwa mafia itu dalam lingkaran impor migas. Sehingga data mafia impor migas pasti sudah ada dalam genggaman Presiden. Tinggal dibereskan saja melalui strategi menekan atau bahkan menghentikan impor migas.

Yang pasti, pernyataan Presiden cukup berdasar, karena nilai impor migas Indonesia sangatlah besar. Tahun 2018 Indonesia mengimpor migas senilai US$ 30 miliar, atau sekitar Rp 420 triliun lebih. Bayangkan jika devisa sebesar itu digunakan untuk membangun kilang minyak, maka setiap tahun kita bisa membangun 10 kilang tanpa harus mengemis investasi asing.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Bank Mandiri Cetak Untung Rp 27,5 T di 2019

Published

on

JurnalJakarta.com — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI mencatatkan laba bersih Rp 27,5 triliun selama 2019, tumbuh 9,9% dibandingkan 2018 sebesar Rp 25,02 triliun.

Laba bersih itu ditopang oleh penyaluran kredit yang naik double digit 10,65% menjadi Rp 907,5 triliun dari tahun sebelumnya Rp 820 triliun.

“Bank Mandiri dapat menutup tahun 2019 dengan kinerja yang membanggakan dengan komitmen untuk tumbuh sehat,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar dalam paparan kinerja tahun 2019 di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Bank Mandiri juga berhasil memperbaiki kualitas kredit dengan rasio NPL gross turun 42bps menjadi 2,33% dibandingkan Desember tahun sebelumnya.

“Total kredit secara konsolidasi tumbuh 10,65% year on year (yoy) atau Rp 907,5 triliun. Laba bersih berhasil mencapai Rp 27,5 triliun atau tumbuh 9,9% year on year. Ketiga kualitas kredit membaik secara NPL gross 2,33%,” sebutnya.

Lanjut dia, portofolio perseroan (bank only) di segmen wholesale sampai dengan kuartal IV tahun 2019 mencapai Rp 516,4 triliun atau tumbuh 9,3% yoy. Sedangkan segmen retail sebesar Rp 275,9 triliun, tumbuh 11,9% secara tahunan. Kredit korporasi menjadi penopang utama segmen wholesale dengan capaian Rp 329,8 triliun. Sedangkan kredit mikro dan kredit konsumer menjadi andalan segmen retail, masing-masing Rp 123,0 triliun dan Rp 94,3 triliun.

Kredit korporasi tumbuh 7,7% yoy dibanding tahun sebelumnya, sedangkan penyaluran kredit mikro naik 20,1% secara yoy.

Sementara di kredit konsumer yang akhir tahun 2019 tumbuh 7,9% yoy, bisnis kartu kredit dan kredit kendaraan bermotor (auto loan) menjadi penyumbang terbesar dengan laju ekspansi masing-masing 20,1% yoy menjadi Rp13,8 triliun dan 9,6% yoy menjadi Rp34,6 triliun.

Continue Reading

Ekonomi

PKS Minta Pemerintah Tidak Bebani Rakyat Dengan Menaikkan Harga Gas 3 Kg

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta kepada Pemerintah untuk tidak melulu membebani rakyat dengan kenaikan harga-harga.

Pasalnya, setelah menaikkan iuran BPJS kelas 3 mandiri, dan tarif dasar listrik 900 VA, kini Kementerian ESDM berencana menaikkan harga gas elpiji 3 kg mengikuti harga pasar. Padahal gas 3 kg sejatinya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu agar tetap dapat menikmati gas terjangkau.

“Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di mana pun mereka berada tetap dapat membeli gas 3kg dengan harga terjangkau,” kata Jazuli dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (20/2/2020).

Anggota DPR Dapil Banten ini memahami dan tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3 kg. Ini artinya mereka melanggar hak-hak masyarakat miskin. “Mereka yang seperti ini perlu diperingatkan bahkan dilarang membeli. Kami yakin ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan distributor dan penjual.” katanya.

Menurut dia praktek seperti ini yang harus diawasi Pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3 kg lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar. “Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan langsung kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau. Apalagi jika basis data rakyat miskin kita tidak akurat,” papar Jazuli.

Pihaknya mafhum jika Pemerintah hingga saat ini belum mampu membangun basis data rakyat miskin yang akurat. Sementara kondisi ekonomi masyarakat di lapangan juga tidak bisa secara sederhana dikategori miskin, banyak masyarakat yang berada pada kondisi rentan miskin yang sejatinya juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan.

“Termasuk yang akan terkena dampak memberatkan adalah usaha kecil masyarakat yang mengandalkan gas 3kg seperti tukang baso, somay, gorengan, cilok, dan lain-lain,” ujar anggota Komisi I DPR ini.

Untuk itu, ia meminta Presiden untuk menimbang betul pelepasan harga gas 3 kg kepada mekanisme pasar yang rencana awalnya akan dilakukan pertengahan tahun 2020.

“Karena kami khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masayarakat kita yang tidak mampu,” pungkasnya

Continue Reading

Ekonomi

PLN-Masdar Teken Kontrak Jual Beli Listrik PLTS Terapung Cirata

Published

on

JurnalJakarta.com — PT PLN (Persero) telah menandatangani kontrak jual beli listrik (Purchase Agreement/PPA) dengan Konsorsium PT PJBI dan Masdar, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Cirata, Jawa Barat, dengan kapasitas 145 megawatt (mw) setelah sebelumnya dapat investasi Rp1,8 triliun.

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, CEO Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi, Direktur Utama PT PJB Investasi (PT PJBI) Gunawan Yudhi Haryanto.

Penandatanganan juga ini disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional (BKPM) Bahlil Lahadalia, Duta Besar Uni Emirat Arab Husin Bagis, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) Iwan Agung Firstantara sebagai induk perusahaan dari PT PJBI sekaligus anak perusahaan PLN.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, PLTS Terapung di Waduk Cirata kapasitas 145 mw AC ini akan dimulai konstruksinya pada awal 2021.

“Ini adalah PLTS Terapung pertama di Indonesia dan yang terbesar di Asia Tenggara,” kata Zulkifli dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dalam proyek ini PT PJBI akan bekerjasama dengan Masdar yang merupakan perusahaan Uni Emirat Arab (UEA) yang dikenal sangat concern dengan renewable energy.

Tentunya ini sejalan dengan semangat PLN untuk mendukung Perjanjian Internasional dalam menurunkan emisi karbon sebesar 29% di Tahun 2030 yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement Tahun 2015.

“Diharapkan proyek ini dapat menjadi pioneer pengembangan PLTS Terapung yang dapat dikembangkan di waduk lain di wilayah Indonesia,” katanya.

Continue Reading

Populer