Connect with us

Nasional

Presiden Jokowi Akhirnya Mencabut Perpres Izin Investasi Minuman Keras (Miras).

Published

on

Jurnaljakarta.com – Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut Peraturan Presiden (perpres) izin investasi minuman keras (miras). Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu mengatur tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang didalamnya mengatur tentang investasi Miras dan sempat ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 lalu.

Pencabutan yang dilakukan Jokowi ini setelah mendengarkan berbagai masukan dari beberapa kelompok masyarakat, seperti ulama, MUI, NU, dan organisasi masyarakat (ormas) lainnya.

“Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi masyarakat (ormas) serta tokoh-tokoh agama yang lain saya sampaikan lampiran perpres pembukaan investasi baru industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” ucap Jokowi dalam konferensi pers, Selasa (2/3).

Seperti diketahui aturan tentang izin investasi miras tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam aturan tersebut, terdapat empat wilayah yang diberikan izin pembuatan industri miras di Indonesia. Yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Utara.

Militer

Jelang Idul Fitri 1442 H, Keluarga Besar Lanud Halim Serahkan Zakat Fitrah

Published

on

JurnalJakarta — Menjelang hari raya Idul Fitri 1442 H / 2021 M, keluarga besar Lanud Halim Perdanakusuma menyerahkan zakat fitrah kepada perwakilan yang berhak menerimanya.

Penyerahan zakat fitrah ini sendiri diberikan secara simbolis oleh Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Bambang Gunarto, S.T., M.M., M.Sc., di Masjid Shiratunnur Lanud Halim P., Selasa (11/5/2021) malam.

Kabintal Lanud Halim P., Letkol Sus Assubhan Dasmar, S.Ag menyampaikan dana zakat fitrah 1442 H yang berhasil total zakat fitrah yang dihimpun dari keluarga besar Lanud Halim Perdanakusuma yaitu sebanyak Rp. 98.070.000,- dan 36 kg beras.

“Selanjutnya, zakat fitrah ini akan diberikan kepada yang berhak menerimanya yaitu para Mustahik yang berjumlah tak kurang dari 450 jiwa, sesuai dengan catatan yang ada di Seksi Bintal Lanud Halim,” tambah Kabintal.

Di tempat yang sama, Danlanud Halim menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Lanud Halim Perdanakusuma yang telah menyisihkan sebagian hartanya melalui zakat fitrah kepada panitia penerimaan zakat Lanud Halim.

“Semoga dengan zakat fitrah ini, selain dapat mensucikan diri kita, juga dapat meringankan beban serta berbagi kebahagiaan dengan para Mustahik di hari raya Idul Fitri ini,” ujar Danlanud.

Continue Reading

Militer

Pimpin Apel Pagi, Pangkosekhanudnas I Beri Perhatian dan Bagikan Bingkisan

Published

on

JurnalJakarta — Panglima Kosekhanudnas I, Marsekal Pertama TNI Djoko Tjahjono, S.E., M.M., memimpin Apel Pagi bertempat di lapangan bawah Makosekhanudnas I, Jakarta.
Pada kesempatan itu Pangkosekhanudnas I menyampaikan beberapa perhatian terkait pelaksanaan tugas Kosekhnaudnas I, juga tentang perkembangan situasi yang sedang bergulir.

Dikatakan Marsma TNI Djoko Tjahjono, S.E., M.M., menghadapi pandemi yang masih mewabah, seluruh anggota harus menjaga kesehatan dan tidak lalai untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari tertularnya virus Covid-19.

“Hindari berada dikerumunan, kendalikan interaksi atau kegiatan yang melibatkan banyak orang, untuk meminimalisir kemungkinan tertular Covid-19,” tekannya.

Pangkosekhanudnas I juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota Kosekhanudnas I atas pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan dalam masa Triwulan I yaitu Latihan Kilat / Cakrat A-21 beberapa waktu lalu, dengan harapan latihan yang digelar dapat melatih kesiapan Satuan Jajaran juga Kosekhanudnas I untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dihimbau juga oleh Pangkosekhanudnas I, dalam bulan Ramadhan seluruh anggota dapat instropeksi diri, memperbaiki diri, beribadah lebih baik untuk menggapai ridho Allah SWT.

“Saya ingatkan kembali kepada seluruh anggota beserta keluarga untuk mendukung program pemerintah dalam menangani pandemi, dengan mematuhi larangan mudik agar diri dan keluarga terhindar dari Covid-19, tekan Pangkosekhnudnas I menanggapi himbauan pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik.

Pangkosekhanudnas I menutup pengarahan dengan memberikan motivasi agara setiap orang memiliki semangat kerja yang tinggi dan berkualitas, dan tidak berhenti berinovasi, demi keberhasilan pelaksanaan tugas yang diemban Kosekhanudnas I.

Apel pagi diakhiri denganpembagian bingkisan lebaran bagi anggota kosekhanudnas I, yang diserahkan secara simbolis kepada perwakilan anggota dengan sebelumnya dikatakan Pangkosekhanudnas I bahwa pemberian bingkisan sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan sebagai bentuk silaturahmi di Kosekhanudnas I.

“Mohon tidak dilihat besar atau kecil nilai bingkisan namun bagaimana perhatian dan kepedulian satuan untuk menjalin kebersamaan. Karenanya kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang kita terima, sebab diluar sana masih banyak orang-orang kurang beruntung yang masih sibuk mengais rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semoga bingkisan ini dapat bermanfaat” ungkapnya. (Bgs)

Continue Reading

Nasional

Yusril Gugat Putusan KPU Labuhanbatu ke PTUN Terkait Kejanggalan pada Penetapan Bupati Terpilih

Published

on

JurnalJakarta — Pengacara Yusril Ihza Mahendra bakal menggugat putusan KPU Labuhanbatu, Sumatera Utara, ke PTUN terkait penetapan pasangan Erik Adtrada Ritonga-Ellya Rosa Siregar sebagai bupati dan wakil bupati Labuhanbatu terpilih.

Dalam hal ini, Yusril bertindak sebagai kuasa hukum pasangan Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar.

Menurut Yusril, keputusan KPU tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karena itu, Yusril akan menempuh langkah hukum atas penetapan yang dilakukan KPU Labuhanbatu tersebut.

Yusril menyebut, alasan diajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 adalah terkait dugaan praktik kecurangan dan atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara kliennya secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara pasangan calon lain.

“Untuk saat ini telah terkumpul bukti-bukti kecurangan di 7 TPS dari 9 TPS yang telah diperintahkan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU),” ujar Yusril saat menggelar konferensi pers secara daring, Senin (3/5/2021).

Yusril menerangkan, terkait dengan perkembangan di lapangan didapati bahwa KPU Labuhanbatu pada tanggal 2 Mei 2021 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.

“Bahwa terkait permasalahan ini juga kami selaku kuasa hukum Paslon Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T. pada tanggal 30 April 2021 telah bersurat kepada KPU Labuhanbatu yang pada intinya meminta KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menunda rapat untuk memutuskan Paslon pemenang mengingat permohonan perselisihan sudah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi,” terang Yusril.

“Penundaan ini menurut hemat kami sangat beralasan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam AUPB, agar tidak terjadi pertentangan antara Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nantinya,” imbuhnya.

Kuasa hukum lainnya, Adria Indra Cahyadi menambahkan, pihaknya hingga saat ini belum mengetahui akan seperti apa Putusan Mahkamah Konstitusi nantinya. Bisa saja menolak permohonan Paslon Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar, namun bisa pula mengabulkannya.

“Kalau permohonan ditolak Mahkamah Konstitusi tentu tidak masalah. Namun bagaimana jika permohonan dikabulkan Mahkamah Konstitusi, sehingga kembali harus dilaksanakan PSU?,” kata Adria.

Pihak kuasa hukum, kata Adria, sependapat dengan pendapat Komisioner KPU Dr. Hasyim Asy’ari, yaitu sama-sama mengakui adanya permasalahan dan kevakuman hukum terkait jîka hasil PSU dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak ke Mahkamah Konstitusi.

“Apakah prosedurnya kembali lagi ke awal, atau ada prosedur baru dalam menyelesaikan hasil PSU yang dipermasalahkan tersebut? Jawaban atas pertanyaan ini maslh multi tafslr karena peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tidak ada yang spesifik,” imbuhnya. (Bgs)

Continue Reading

Populer