Connect with us

Pohukam

Preferensi Pemilih Partai-Partai Diparlemen, Tersedot Oleh Magnet Ganjar Pranowo

Published

on

JurnalJakarta.com  – Bulan Juni merupakan bulan sakral bagi PDI Perjuangan. Dimana, lahirnya Pancasila yang merupakan pemikiran dari Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 6 Juni 1901 merupakan hari larinya Bung Karno dan wafatnya Bung Karno pada tanggal 21 Juni 1970.

Begitupula Rakernas II PDI Perjuangan, akan dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Juni 2022 yang akan di buka oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarno Puteri.

Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar – Puan, H. Mochtar Mohamad yang juga meruapakan mantan Ketua Nasional Deklarasi Presiden Megawati – Prabowo 2009 mencermati situasi politik akhir-akhir ini.

Dirinya mengatakan, seluruh kader sangat taat terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarno Puteri, apalagi mengenai penugasan kader di legislatif maupun eksekutif.

Berdasarkan hasil kontempelasi tentang pemikiran Bung Karno yang dikaitkan dengan momentum Pilpres. Bisa saja Ibu Hj. Megawati Soekarno Puteri akan memberikan sinyal penugasan Partai terhadap Mas Ganjar dan Mbak Puan di dalam internal Partai pada acara Rakernas II PDI Perjuangan tanggal 21-23 Juni 2022. “Mas Ganjar dan Mbak Puan akan hadir bersama Ibu Mega pada acara Rakernas II PDI Perjuangan tersebut,” ungkap M2, sapaan akrab Mochtar Mohamad melalui keterangannya, Senin (13/6).

M2 menjelaskan, hasil Survey Charta Politika periode 25 Mei – 2 Juni yang dirilis hari ini, Senin (13 Juni 2022) disebutkan bahwa, simulasi 3 nama calon Presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo sudah 36,5%, Prabowo Subianto sebesar 26,7%, dan Anies Baswedan sebesar 24,9% dan yang belum menentukan pilihan hanya sebesa 11, 9%. “Preferensi pemilih partai-partai yang ada di DPR RI terhadap Ganjar Pranowo disebutkan PDI Perjuangan sebesar 68,5%, Golkar 20%, Gerindra 2,4%, PKB 20,2%, Nasdem 31,7%, Demokrat 16,3%, PKS 2,4%, PAN 29,2%,dan PPP 31,3%. Artinya hampir semua preferensi pemilih Partai-Partai di parlemen tersedot oleh magnet Mas Ganjar Pranowo,” imbuhnya.

Dalam rapat DPP evaluasi panitia Musyawarah Nasional Laskar Ganjar hari ini, Ketua Umum Nawang Andi Kusuma menjelaskan bahwa, Munas LGP akan dibuka oleh putra sulung Bung Karno, Mohammad Guntur Soekarno Putera, Minggu (19 Juni 2022) di Istana Gebang Kota Blitar, Jawa Timur.

Munas ini juga akan di ramaikan oleh pawai ratusan becak yang memakai seragam dan bendera Laskar Ganjar – Puan. (Red).

Pohukam

Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan, S.Psi, M.I.P Membuka Lokasabha VII PHDI Kabupaten Bekasi

Published

on

By

Bekasi, Jurnaljakarta com  – Ketua Harian PHDI Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan, S.Psi, M.I.P Membuka Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bekasi, bertempatkan di Jl. Taman Golf Timur 1 No. 100, The Care Center Senior Living @D’Kahyangan Hotel, Jababeka Residence, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi, yang dilaksanakan berdasarkan SK Ketua PHDI Kab. Bekasi Nomor: SK//17/Parisada-Kab.BKS/VII/2022 tertanggal 7 Juli 2022 tentang Panitia Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi, Sabtu (24/9).

Acara terlaksana dengan suasana guyub yang dimulai dari pukul 08:30 yang dibuka dengan Tari Penyambutan pada pukul 09:05.

Selanjutnya diisi dengan sambutan dari Ketua PHDI Kabupaten Bekasi dilanjutkan oleh Pembimas Hindu Kemenag Kanwil Prov. Jawa Barat, lalu Pj. Bupati Bekasi yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Drs. H. Juhandi, M.S.i.

Beliau berpesan, tetap jaga dan tingkatkan komunikasi antar lembaga keumatan baik internal maupun eksternal dan dengan pemerintah daerah. “Mari bersama sama membangun Bekasi, orang Bekasi adalah orang yang tinggal, bekerja dan hidup di Bekasi, tidak memandang ras, golongan, suku dan agama,” ujarnya.

Ketua PHDI Jabar mengungkapkan bahwasannya, agenda tersebut salah satunya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus periode 2017-2022, pembentukan dan sidang-sidang Komisi, serta pemilihan Ketua dan susunan personalia Pengurus PHDI Kota Bekasi masa bhakti 2022-2027. Juga Pembahasan Komisi berjalan lancar dengan semangat dan kesadaran kolaborasi yang membanggakan, ditandai dengan penyusunan 31 item program kerja yang merupakan turunan langsung dari 4 Pilar Grand Design Hindu Dharma Indonesia (GDHDI).

“Acara berjalan lancar dengan semangat dan kesadaran kolaborasi yang membanggakan. Hingga pukul 15.00 terpilihlah Bapak KBP (P) Drs. I Made Pande Cakra, M.Si sebagai Ketua PHDI Kabupaten Bekasi masa bhakti 2022-2027,” ujarnya.

Ketua PH PHDI Provinsi Jabar berpesan pada ketua terpilih, bisa kembali membawa visi dan misi Parisada tentang pengayoman keumatan dan mudah-mudahan lebih maju lagi dan sebagai umat yang berada di Bekasi agar mendukung program yang dibuat beliau karena siapa lagi yang akan mengayomi umat kalau bukan Ketua Parisada. “Ciptakan Keguyuban, saya yakin bapak sebagai ketua akan bisa menerangi semua umatnya, serta mendukung program pemerintahan kab Bekasi dalam upaya meningkatkan toleransi dalam moderasi beragama,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Pohukam

KPK Bantah Tuduhan Kuasa Hukum Ade Yasin Soal Konspirasi Dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor

Published

on

By

Bogor, Jurnaljakarta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait pemberitaan tuduhan adanya konspirasi antara penyidik KPK dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto dalam kasus suap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan berdasarkan informasi dari Penyidik, pernyataan yang disampaikan melalui kuasa hukum Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin tersebut tidak benar.

“Penyidik yang dimaksud tidak pernah bertemu dengan Bupati Bogor sebagaimana tuduhannya,” ujar Ali Fikri, Kamis (8/9/22)

Dia menegaskan, penyidik yang disebut dalam pernyataan juga bukan tim satgas yang menangani perkara tangkap tangan ini. Hal tersebut, kata Fikri, bisa dibuktikan dengan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan oleh KPK.

“Yang bersangkutan juga tidak pernah terlibat dalam proses penangkapan Bupati Bogor, sebagaimana tuduhannya yang menyebut penyidik ini adalah orang yang datang menangkap Ade Yasin,” kata Fikri.

Ketidakterlibatan penyidik yang dimaksud, lanjutnya, bisa dibuktikan dengan rekaman penangkapan. Karena KPK selalu mendokumentasikan proses tangkap tangan tersebut.

“Perlu diketahui, pada saat peristiwa tangkap tangan, Penyidik yang disebut sedang melaksanakan tugas untuk penanganan perkara lainnya,” imbuhnya.

KPK juga mengingatkan pihak-pihak yang bersaksi dalam persidangan menyampaikan sesuai fakta yang sebenarnya, bukan mengarang cerita yang justru akan menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap duduk perkara kasus ini.

Opini yang kontraproduktif, kata Fikri, hanya akan mengaburkan substansi perkara dan membuat proses penegakkan hukum menjadi tidak efektif dan efisien.

“Bahkan apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUH,” cetusnya.

Fikri menambahkan, KPK mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses sidang perkara ini, sebagai bentuk pengawasan terhadap penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik yang notabene digaji dari keringat-keringat rakyat.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, dirinya tidak ingin berpolemik lebih jauh terkait persidangan kasus yang memang sedang berproses di persidangan.

“Kita harus menghormati proses hukum, biar semua berjalan sesuai dengan koridor hukum. Kita doakan yang terbaik saja untuk kita semua, untuk masyakarat Kabupaten Bogor,” singkatnya.

Rudy juga enggan mengomentari bantahan KPK soal opini yang dibangun kuasa hukum Ade Yasin. Namun, sebelumnya, Rudy mengatakan dirinya sudah memberikan keterangan kepada penyidik KPK terkait catatan terdakwa Maulana Adam yang dijadikan materi oleh kuasa hukum Ade Yasin untuk membangun opini seolah ada konspirasi dalam kasus tersebut.

(Dedy Firdaus/Tabrani / Subur )

Continue Reading

Pohukam

Anggota DPR RI, Rangkul Komunitas Perantau Jawa Tengah Membangun Dengan Gotong – Royong

Published

on

By

Jurnaljakarta.com  – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, H. Fathan Subchi melakukan silaturahmi dengan beberapa paguyuban se-Jawa Tengah, Kamis (1/9/22).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), Semarang, Boyolali, Jepara, Pati, Kudus, Boyolali, Wonosobo, Brebes, Purworejo, Rembang dan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Paguyuban se-Jawa Tengah berkomitmen untuk memajukan Provinsi Jawa Tengah dengan keterwakilan putera daerah yang ada di pusat.

Fathan Subchi menuturkan, sebagai putera daerah dari Jawa Tengah, dirinya akan memfasilitasi dan mengakomodir sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota DPR RI.

“Tentunya ini merupakan bagian dari saya untuk mengakomodir masukan dari teman-teman untuk memajukan Jawa Tengah,” ujarnya.

Pria yang juga Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN) ini menyampaikan, pihaknya akan menerima masukan dari paguyuban se-Jawa Tengah dengan karakteristik daerah yang berbeda agar tepat sasaran.

“Mari gotong-royong bangun Jawa Tengah yang lebih baik. Tentunya kunci dari keberhasilan ini dengan bekerja sama,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Populer