Connect with us

Nasional

SP PLN Ancam Lakukan Mogok Nasional Apabila PKB Dihentikan Sepihak

Published

on

Jurnaljakarta.com – Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) mengancam siap.melakukan aksi mogok nasional, jika perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tetap dihentikan secara sepihak oleh perseroan.

Ketua Umum SP PLN, Abrar Ali menjelaskan, pada tanggal 5 Desember 2018, monferensi Pers SP PLN kepada awak media telah menyatakan rencana aksi mogok akibat dihentikannya perundingan PKB Secara sepihak oleh Perseroan.

Abrar mengatakan, dihentikannya perundingan PKB yang tengah berlangsung dari bulan Juli 2015 hingga Agustus 2016 oleh perseroan adalah dengan alasan bahwa telah terjadi dualisme di kepengurusan SP PLN.

“Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa Perundingan PKB antara Perseroan dengan SP PLN hanya dihentikan sementara sampai dengan SP PLN menyelesaikan permasalahan dualisme
kepengurusannya dan bukan dibatalkan,” ujar Abrar di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Abrar melanjutkan, statement SP PLN yang disampaikan dalam konferensi pers tanggal 5 Desember 2018 merupakan bentuk tindak lanjut dari rapat akbar SP PLN tanggal 24-25 Januari 2017, yang mana SP PLN mengajukan tuntutan untuk dilanjutkannya kembali perundingan PKB yang dihentikan secara sepihak oleh perseroan.

“Setelah dimediasi oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja RI dan Polda Metro Jaya, SP PLN akhirnya membubarkan rapat Akbar tersebut, atas jaminan dari kedua institusi diatas sebagai mediator untuk mengawal dilanjutkannya proses perundingan PKB yang terhenti ini sampai selesai,” jelasnya.

Ia juga mengungkap, dalam menyelesaikan permasalahan dualisme kepengurusan tersebut, SP PLN telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian, yang dikuatkan melalui Putusan PN Jakarta Selatan Perkara No.391/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2019.

“Sebagai tindak lanjut dari Akta Perdamaian tersebut, SP PLN juga telah melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa tanggal 20-21 Maret 2019 di Gedung Timah Indonesia Power Jakarta dan telah terbentuk Kepengurusan
DPP SP PLN Periode 2019-2023 yang telah dilaporkan kepada Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan,” ungkapnya.

Menurut Abrar, dengan terbentuknya kepengurusan baru, SP PLN telah beberapa kali meminta kepada perseroan, baik melalui surat ataupun audiensi untuk dilanjutkannya kembali perundingan PKB yang terhenti.

Namun, menanggapi permintaan SP PLN tersebut, pihak perseroan mempersyaratkan untuk dilakukan Verifikasi jumlah anggota serikat pekerja yang ada dilingkungan PT PLN (Persero) sebagai syarat dilanjutkannya kembali
Perundingan PKB yang terhenti.

“SP PLN pun telah mematuhi semua proses verifikasi yang dipersyaratkan tersebut sampai dengan tahap akhir pada tanggal 23-26 September 2019 di kantor PT PLN (Persero) PUSDIKLAT – Jl RM. Harsono No.59 Ragunan Jakarta Selatan,” tuturnya.

Singkat cerita, sesuai hasil verifikasi jumlah anggota yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Akhir Kegiatan Panitia Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT PLN (Persero) tertanggal 26 September 2019
ditanda tangani oleh semua pihak yang terlibat (unsur serikat pekerja, Manajemen dan Kementerian), disimpulkan bahwa hanya SP PLN yang lolos cerifikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, baik
dari sisi bukti pencatatan maupun jumlah anggota sesuai Kepmenakertrans No. KEP.16/MEN/2001 dan Permenaker No.28 Tahun 2014.

Adapun jumlah anggota minimal yang dipersyaratkan bagi serikat pekerja
untuk dapat ikut dalam perundingan adalah lebih dari 10 persen dan SP PLN memiliki jumlah anggota pada saat verifikasi sebanyak 53,91 persen dari jumlah seluruh pegawai PT PLN (Persero).

Dari keempat serikat pekerja yang mengikuti proses verifikasi tersebut, terdapat satu serikat pekerja di luar SP PLN yang memiliki anggota sebesar 10,99% namun bermasalah dalam pencatatannya karena tidak sesuai domisili sehingga bertentangan dengan Kepmenakertrans No. KEP.16/MEN/2001 dan Pergub DKI Jakarta No.10 Tahun 2007.

Dan setelah menunggu hampir 1 (satu) tahun, pihak perseroan baru mengambil
sikap dengan menyatakan bahwa perundingan PKB harus dilakukan dengan SP PLN serta melibatkan serikat pekerja yang bermasalah pada pencatatannya tersebut.

“Yang lebih mengejutkan pada saat meeting virtual antara perseroan dengan SP PLN dan serikat pekerja lainnya pada tanggal 25 Februari 2021, ada pernyataan dari oknum pejabat perseroan yang memberi kesan keberpihakan perseroan dengan mengabaikan aturan yang berlaku,” tegas Abrar.

Menurutnya, pernyataan dari oknum pejabat tersebut adalah “Perundingan PKB yang akan dilakukan adalah perundingan PKB yang baru berdasarkan hasil verifikasi keanggotaan serikat pekerja dilingkungan PLN pada bulan September 2019, dan bukan melanjutkan perundingan PKB sebelumnya karena dianggap telah Deadlock, mengingat anggota Tim Perunding dari Manajemen sudah berganti/mutasi.

“Sementara pada pernyataan oknum pejabat lainnya menyatakan bahwa manajemen hanya akan berunding PKB dengan serikat pekerja yang mau berunding saja dan siap untuk digugat oleh pihak manapun, dan akan dihadapi bersama dengan serikat pekerja yang ikut berunding PKB,” ungkapnya.

Apabila pernyataan kedua oknum pejabat Perseroan tersebut benar-benar mewakili sikap perseroan, maka menurut Abrar seharusnya disampaikan kepada SP PLN secara tertulis. “Karena pernyataan kedua oknum pejabat tersebut sama artinya telah memaksa SP PLN untuk mengambil hak nya melakukan Aksi Mogok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Abrar.

Nasional

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Berkomitmen Implementasikan Antikorupsi di Dunia Pendidikan

Published

on

By

Jurnaljakarta.com — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/2).

Acara yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Dalam acara tersebut, Pemprov DKI Jakarta memaparkan komitmen dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan berbagai program bersama KPK, seperti pengukuhan dan penyematan duta keluarga berintegritas dan penyuluh antikorupsi, pembentukan komite advokasi daerah antikorupsi Pemprov DKI Jakarta, serta peluncuran dan road show bus antikorupsi ke berbagai sekolah.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Heru menilai penting rapat koordinasi nasional seperti ini untuk menggaungkan semangat antikorupsi ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan.

“Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, dunia pendidikan berperan penting dan strategis dalam menciptakan pribadi unggul, berkarakter, dan berintegritas. Untuk itu budaya antikorupsi sangat penting ditanamkan sejak dini, demi menyiapkan generasi penerus untuk membangun Indonesia,” ujarnya.

Pj. Gubernur Heru melanjutkan, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan masyarakat penerima hibah atau bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

“Pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan dilakukan melalui kegiatan pembiasaan, penyampaian materi dalam materi pelajaran, dan pemberian contoh keteladanan di lingkungan sekolah,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan dokumen strategi nasional pendidikan antikorupsi, buku panduan implementasi pendidikan antikorupsi dasar dan menengah, serta modul pembelajaran pendidikan antikorupsi kepada seluruh kepala daerah yang diterima secara simbolis oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Pj. Gubernur Banten. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam pendidikan antikorupsi bagi peserta didik, siswa, guru, dan tenaga pendidik, termasuk orang tua murid dan komite sekolah, serta akan diterapkan kepada ASN, pegawai BUMD, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pj. Gubernur Heru mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri dan KPK yang terus mengawal upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia. Ia berharap, nilai-nilai antikorupsi dapat membudaya dalam kehidupan masyarakat.

“Sinergi ini agar bisa terus terjalin kuat sebagai wujud komitmen bersama untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kami berharap KPK dapat memberikan dukungan terhadap Pemprov DKI untuk mengimplementasikan nilai antikorupsi,” tutup Pj. Gubernur Heru.

Sementara itu, Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, penyelenggaran program Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di semua jejaring pendidikan terus digencarkan. Pada November 2023, KPK telah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional PAK di Jakarta yang dihadiri mitra strategis, di antaranya Kemendagri. Dalam rakornas tersebut, salah satu hasil koordinasi yang menggembirakan adalah inisiatif Kemendagri dalam mewajibkan implementasi PAK di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia.

Inisiatif itu diwujudkan dengan penyelenggaraan Rakornas yang digelar hari ini. Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi dan menghargai program PAK sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Ini menjadi bagian penting dari program pendidikan nasional, terutama pada pendidikan formal tingkat dini, dasar, dan menengah yang menjadi domain pemerintah daerah,” katanya.(***)

Continue Reading

Pohukam

Wujudkan Kesejahteraan dan Kesehatan Warga, 9 Titik Fasilitas Air Bersih Wilayah Kodam Jaya Diluncurkan

Published

on

By

Kodam Jaya, Jurnaljakarta.vom —Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan menghadiri peresmian Launching Manunggal Air bersih secara virtual oleh Kasad Jenderal TNI Marulli Simanjuntak, M,Sc., di Jalan Asem Baris Raya, gang Langgar no 12 Rt 08 Rw 10, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (06/02/2024).

Launching penggunaan fasilitas air bersih program TNI AD Manunggal air tahun 2024, dilaksanakan oleh Kasad secara virtual terpusat, di Desa Bobane Indah Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Acara tersebut turut diikuti dan disaksikan langsung secara virtual oleh seluruh Jajaran Dansatkowil TNI AD.

“Kegiatan ini merupakan sebuah program yang menjadi bukti nyata kerjasama TNI AD dengan unsur pemerintahan daerah dan masyarakat,” jelas Kasad.

“Untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Terkait fasilitas air bersih Kodam Jaya telah membuat Sembilan (9) titik lokasi sumur bor di wilayah Kodam Jaya, di antaranya wilayah Kodim 0501/JP 2 titik, Kodim 0502/JU 1 titik, Kodim 0504/JS 1 titik, Kodim 0505/JT 1 titik, Kodim 0507/BKS 1 titik, Kodim 0508/DPK 1 titik, Kodim 0509/Kab Bekasi 1 titik dan Kodim 0510/Tgr 1 titik.

Kemudian selain acara tersebut Pangdam Jaya yang didampingi Kapolda Metro Jaya melakukan penanaman pohon, membagikan sembako kepada masyarakat setempat dan penyerahan E-pin kepada perwakilan anak sekolah .

Dalam launching air bersih program TNI AD dihadiri oleh Pjb Gubernur DKI Jakarta yang diwakilkan oleh Walikota Jakarta Selatan , Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto S.IK., MH., Irdam Jaya, Danrem 051/WKT, Kajati Dr. Reda Manthovani, Asrendam Jaya, para Asisten Kasdam Jaya, Kapolres Jakarta Selatan, Kapendam Jaya, Kazidam Jaya dan Dandim 0504/JS.

Continue Reading

Pohukam

IDM PTM: Hentikan Narasi Pemilu Curang

Published

on

By

PERNYATAAN SIKAP-Ikatan Dosen Muda Perguruan Tinggi Muhammadiyah (IDM PTM) menyampaikan pernyataan soal para guru besar jelang Pilpres 2024, Jakarta, Senin (5 Februari 2024). (Foto Istimewa).

Jurnaljakarta.com — Kaum cendekia yang mengatasnamakan guru besar, forum akademisi, atau perguruan tinggi tertentu untuk fokus memberikan edukasi kepada pemilih agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Ikatan Dosen Muda Perguruan Tinggi Muhammadiyah (IDN PTM), Isnan Hari Mardika melalui keterangannya, Senin (5/2).

Para dosen muda Muhamadiyah itu meminta para guru besar juga untuk menghentikan narasi-narasi ketakutan dan kecurangan pemilu secara serampangan.

“Perguruan tinggi (PT) dan cendekia saat ini fokus menyemarakkan edukasi publik untuk dapat memilih secara demokratis, berintegritas, dan penuh kesadaran. Cendekia hendaknya percaya bahwa rakyat adalah subjek politik yang merdeka dan cukup cerdas untuk menentukan pilihannya, karena itu PT cukup memposisikan diri sebagai mercusuar yang memberikan panduan moralitas dan akhlak politik sebagai pegangan publik untuk memilih, bukan mengarah-arahkan dukungan,” ujarnya.

Menurut Isnan, sebaiknya para guru besar dan kaum cendekia menahan diri untuk tidak menebarkan narasi-narasi ketakutan, kecurangan pemilu, dan tuduhan serampangan netralitas penyelenggara. Pasalnya, narasi-narasi bisa bisa mendelegitimasi pemilu dan berakibat pada memanasnya suhu politik menjelang pesta demokrasi 2024.

“Hentikan segala laku culas untuk menggiring seolah-olah negara dalam kondisi darurat dan harus diselamatkan. Hentikan antagonisme politik dan menggiring kontestasi politik menjadi perang bubat antara ‘kubu kebaikan’ dan ‘kubu kemungkaran’, antara pahlawan melawan begundal,” tandas dia.

Isnan mengakui, perguruan tinggi atau universitas adalah rumah bagi intelektualitas, inteligensia, dan kecendekiaan yang plural, majemuk, dan tak pernah tunggal serta mustahil diseragamkan.

Menurut Ihsan, kaum cendekia dari perguruan tinggi atau universitas juga berkewajiban merespons isu-isu yang berkembang di masyarakat untuk memajukan kehidupan berbangsa dan meninggikan kualitas peradaban publik.

“Namun demikian, dalam momentum pemilu seperti sekarang, hendaknya kaum cendekia mengedepankan sikap kehati-hatian karena rentan diperalat atau disalahgunakan sebagai alat legitimasi atau delegitimasi politik sebagai instrumen mobilisasi yang mengerdilkan peran intelektual hanya sebatas instrumen politis,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Populer