Connect with us

Nasional

Penolakan PPKA Kapal Kabel Terus Bergulir

Published

on

Jurnaljakarta.com – Penolakan keras terhadap kapal-kapal asing khusus penggelar kabel bawah laut sudah sering dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kapal kabel berbendera Indonesia.

Pasalnya saat ini Kapal-kapal kabel berbendera Indonesia, sudah tersedia sejak 2016, yang dimiliki beberapa perusahaan seperti, PT. Bina Nusantara Perkasa (BNP) dengan kapal kabel Nusantara Explorer, PT. Jala Nusantara Mardika dengan kapal kabel Pasific Guardian, PT. Pelayaran Lintas Optik (PLO) dengan kapal kabel Ile De Re dan Teneo, maupun PT. Limin Marine & Offshore (LMO) dengan kapal kabel Limin Venture.

Ivan Kustanto dari PT. Limin Marine & Offshore-(LMO) mewakili 4 perusahaan pemilik kapal kabel berbendera Indonesia menanggapi rencana Persetujuan Penggunaan Kapal Asing dalam hal ini kapal kabel Bold Maverick milik perusahaan SB Submarine System (SBSS) dari RRC.

Ia menyampaikan empat perusahaan di atas sudah mengirimkan surat penolakan kepada Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan juga sudah menyampaikan kepada wadah organisasi pemilik kapal yaitu INSA – Indonesia Shipowners Association, bahwa kapal kabel berbendera Indonesia ada tersedia dan terbukti mampu melaksanakan pekerjaan penggelaran kabel laut.

“Sangat disayangkan apabila ada oknum ataupun mafia dalam Kementerian Perhubungan yang mendukung diterbitkannya Izin Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) kapal kabel Bold Maverick,” ujarnya.

Bulan lalu kapal CS FUHAI milik perusahaan SB Submarine System (SBSS) melalui lokal agen Ben Line Agencies, diperbolehkan melaksanakan pekerjaan penggelaran kabel laut milik NEC Japan selama 3 minggu di wilayah EEZ Indonesia tanpa PPKA. Hal ini dinilainya sangat merugikan perusahaan nasional yang telah melakukan investasi besar dalam pengadaan kapal berbendera Indonesia dan Bangsa Indonesia sendiri.

Azas Cabotage yang diserukan Pemerintah Republik Indonesia menjadi tidak berjalan dan tidak dipatuhi akibat ulah oknum dalam Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Ivan Kustanto juga menyampaikan harapan kepada semua pihak terkait, dalam hal Azas Cabotage sudah saatnya bangsa Indonesia menjadi Tuan Rumah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kami menolak keras diberikannya PPKA kepada kapal kabel asing, dan tetap akan melanjutkan upaya penolakan ini sampai ke level tertinggi sekalipun,” tegasnya.

Namun mewakili para perusahaan pemilik kapal kabel berbendera Indonesia, ia juga menyebutkan semua perusahaan sangat terbuka dan tidak menutup ruang mediasi dengan pemilik pekerjaan penggelaran kabel yang hendak menggunakan kapal kabel Bold Maverick di Indonesia.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

BKNI-RI Gandeng Kabupaten Banggai Sulteng Bangun RS Medical Ecotourism

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia (BKNI RI) kerjasama dengan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, bangun fasilitas kesehatan dan perawatan lanjut usia berbasis wisata ekologi atau destinasi wisata kesehatan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu.

Penandatanganan kontrak kerjasama tersebut dilakukan oleh Presedium BKNI RI RM Tri Harsono, dan Bupati Banggai Sulawesi Tengah, Herwin Yatim.

Presedium Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia (BKNI RI) Tri Harsono mengatakan pembangunan fasilitas layanan kesehatan berbasis ekologi itu harus di dukung semua pihak jangan sampai ada rumor atau isu- isu yang menggagalkan rencana kemanusiaan,” ujarnya kepada insan pers, di Jakarta Selasa malam (3/12/2019).

Tri berharap, kerjasama ini bisa bermanfaat  untuk kabupaten Banggai dan mancanegara yang selama ini banyak lansia luar negri yang ingin berkunjung ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam Indonesia,” harapnya.

Tri mengatakan, pembangunan fasilitas kesehatan ini berkonsep membangun wilayah tertinggal dengan fasilitas kesehatan. Dan wilayah tersebut harus ada wisata-wisata yang digali dan dikembangkan. Sisi lain pelayanan ini harus bisa terwujud karena memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat tidak mampu diberikan gratis,” katanya.

Dalam pembangunan fasilitas kesehatan tersebut, PT Surya Atap Logam ditunjuk menjadi kontraktor pelaksananya.

Menurutnya, pembangunan ini membutuhkan kearifan lokal, tidak hanya bangun dengan asal-asalan saja. Karena pembangunan ini diawasi nasional dan internasional, apa yang jadi keunikan- keunikan kabupaten Banggai itulah yang ditonjolkan. Tidak harus membangun gedung bertingkat tetapi membangun dengan kearifan lingkungan yang sehat,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banggai Herwin Yatim menambahkan, pembangunan rumah sakit yang dilakukan BKNI RI tentu sesuatu yang membanggakan buat masyarakat Banggai. Ini merupakan yang pertama di Indonesia bahkan mungkin juga di dunia. Kami dari pemerintah desa tentunya mensupport penuh dan mengawal proses pembangunan tersebut,” tambahnya.

Pembangunan medical ecotourism ini menempati area seluas 5 hektar, dengan populasi kabupaten Banggai sebesar 365 ribu jiwa tentunya ini diharapkan bisa membawa manfaat dalam jangka waktu panjang sesuai dengan program visi misi pemerintah pusat, daerah- daerah terpencil harus bisa bersaing dan maju,” ungkapnya.

Continue Reading

Nasional

Kejati DKI: Dukung Proses Pengamanan di Kejaksaan Agung

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Terkait diamankannya dua personil Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta YRM dan FYP yang diduga menerima suap dari CH (pihak swasta) dalam kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT DOK dan Perkapalan Koja Bahari.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, M. Nirwan Nawawi mengatakan tetap mengikuti proses pendalaman melalui mekanisme pengawasan, mekanisme etik maupun mekanisme penanganan perkara yang saat ini tengah berjalan di Kejaksaan Agung.

Hal tersebut disampaikan M. Nirwan Nawawi dalam rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (3/12/19).

“Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan tetap berkoordinasi dan mendukung penuh terhadap proses yang tengah berjalan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sedangkan terkait penanganan tindak pidana korupsi dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari, akan segera dilakukan evaluasi oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

“Kami akan terus evaluasi tentang kasus ini,” jelasnya.

Diketahui, Dua personil Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yakni YRM (Kasi Penyidikan) dan FYP (Kasubsi Tipikor dan TPPU) diduga menerima suap dari CH (pihak swasta) pada tanggal 2 Desember 2019, terkait kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari oleh tim gabungan dari Kejaksaan Agung tim Saber Pungli dari JAM Pengawasan dan tim dari JAM Intelijen. (Red)

Continue Reading

Nasional

Hasil Audit Investigatif BPK Tentang Pelindo II Diterima Erick Tohir

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyerahkan hasil laporan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Pelindo II kepada Menteri BUMN Erick Tohir saat rapat Komisi VI DPR-RI, Senin (2/12/2019).

Dalam audit investigatif BPK tentang Pelindo II tersebut tercantum pelanggaran Undang-Undang dan indikasi kerugian negara kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja kepada Hutchison, kasus pembangunan pelabuhan New Kalibaru (NPCT-1) dan kasus Global Bond Pelindo II.

“Kerugian negara kasus kontrak JICT kepada Hutchison mencapai Rp 4,08 trilyun. Sementara kasus kontrak Koja mencapai Rp 1,86 trilyun dan dilakukan tanpa valuasi. Selain itu kasus pembangunan New Kalibaru tahap 1 (NPCT-1) kerugian negaranya mencapai Ro 1 trilyun dengan potensi gagal konstruksi dan kerugian total loss Rp 7 trilyun. Terakhir kasus Global Bond Pelindo II kerugian negara mencapai Rp 741 milyar. Sehingga total kerugian negara dalam kasus Pelindo II mencapai Rp 15 trilyun,” ujar Rieke.

Terkait kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja, menurutnya, hal tersebut bukan semata permasalahan soal anti asing.

“Ini bukan masalah anti asing atau artinya kerjasama dengan hutchison sama sekali dihilangkan. Bisa saja kita melakukan kerjasama investasi di tempat lain yang belum eksisting (dengan Hutchison) karena jika JICT bisa dikelola anak bangsa sendiri kenapa tidak (kita kelola). saya yakin Pak Erick Tohir bisa memperjuangkan JICT-Koja kembali ke Indonesia 100%,” ujar Rieke.

Menurut Rieke, ada benchmarking bagus di Surabaya saat pemerintah berhasil menyelamatkan TPS Surabaya 100% kembali ke Indonesia dari Dubai tahun 2019 ini.

“Harusnya bulan Maret tahun ini kontrak Hutchison di JICT-Koja habis sehingga pelabuhan ini mampu dikelola anak bangsa sendiri. Hal ini sejalan dengan bunyi kontrak pertama JICT tahun 1999. Bahwasanya JICT-koja harus 100% milik Indonesia,” ujar Rieke.

Rieke juga menyinggung pihak-pihak yang masih terus berupaya melanjutkan kontrak JICT-Koja secara sepihak.

“Ada yang beralasan (manajemen Pelindo II dan JICT) masih belum mendapatkan audit investigatif BPK sehingga merasa bisa melanjutkan kerjasama meskipun indikasi kerugian negara sebesar itu. Jadi mohon izin kepada pimpinan saya harus menyerahkan agar bisa dilanjutkan kepada BUMN terkait (Pelindo II) hasil audit investigatif resmi BPK dan tolong disampaikan ke pelindo II agar tidak lagi ada alasan belum menerima audit,” ujar Rieke.

Ia menyampaikan audit investigatif BPK ini juga telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Audit ini investigatif ini juga sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian serta kepada Presiden RI,” ujar Rieke.

Continue Reading

Populer