Connect with us

Nasional

Penolakan Ahok Masuk BUMN Harus Didengar Pemerintah

Published

on

Jurnaljakarta.com – Penolakan atas rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok sebagai petinggi di BUMN energi masih terus bergulir. Penolakan bahkan tidak hanya dilakukan kalangan serikat pekerja tapi juga pengamat dan orang-orang berpengaruh di Indonesia.

Hal ini seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies (IRESS), Marwan Batubara, pada sebuah diskusi yang digelardi Jakarta, Kamis (21/11).  “Adanya penolakan dari berbagai kalangan ini harus benar-benar didengar oleh pemerintah khususnya Menteri BUMN, Erick Tohir, yang memiliki wewenang menunjuk atau memberhentikan direksi di perusahaan BUMN. Munculnya penolakan itu tak lepas dari track record Ahok yang diduga sebagai koruptor,” tukasnya.

Seharusnya, kata dia, ada kepastian hukum terhadap Ahok yang dirilis agar semuanya jelas. Rencana penunjukan Ahok ini juga dianggapnya tidak memenuhi asas keadilan.

“Faktanya, dalam berbagai kasus dugaan korupsi, seperti RS Sumber Waras, Rekalamasi Teluk Jakarta, Tanah BMW, Tanah Cengkareng Barat, dan Dana CSR, sejumlah alat bukti telah tersedia untuk memeroses Ahok secara hukum. Namun oleh Lembaga penegak hukum, terutama KPK, Ahok terus mendapat perlindungan, sehingga bebas dari jerat hukum,” papar Marwan.

Dia menyebutkan, khusus untuk kasus RS Sumber Waras, alat bukti yang tersedia sudah lebih dari cukup. Namun KPK sendiri seolah-olah melindungi Ahok dengan mengatakan Ahok tidak punya niat jahat. Karena itu KPK menyatakan Ahok tidak melanggar hukum dan merugikan negara.

Tidak hanya itu, kata dia, dalam pasal 16 UU BUMN No.19/2003 mensyaratkan pengangkatan direksi BUMN antara lain berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan korporasi. “Pengangkatan anggota Direksi juga harus dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Namun dalam rencana pengangkatan Ahok sebagai petinggi BUMN, ketentuan dalam pasal ini dilanggar oleh pemerintah,” tukasnya.

“Soal keahlian, Ahok tidak punya latar belakang kemampuan bidang migas, listrik dan energi yang sangat dibutuhkan untuk mengelola BUMN sekelas Pertamina atau PLN. Kejujuran Ahok jelas sangat diragukan, kalau tidak ingin dikatakan koruptif, terutama dalam pengelolaan dana-dana off-budget yang merugikan keuangan negara dan Pemda DKI,” tutup Marwan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute (KJI), Ahmad Redi, menambahkan bahwa rencana penempatan Ahok di BUMN sektor energi menyalahi ketentuan yang berlaku dalam sistem negara Indonesia. “Meski dalam konteks konstitusi, Ahok memiliki hak untuk menjadi direktur utama atau komisaris di BUMN, namun karena adanya berbagai kasus yang masih “gelap”, maka hak Ahok tersebut dibatasi dengan sendirinya,” ujarnya.

Dia juga membenarkan bahwa dari sisi kompetensi, Ahok sama sekali tidak punya pengalaman faktual sebagai ahli di sektor energi. Oleh sebab itu rencana penunjukan Ahok sebagai pentinggi BUMN sektor energi patut dipertanyakan. “Jika penempatan dirinya sebagai petinggi BUMN hanya faktor coba-coba, maka hal itu sangat membahayakan bagi perusahaan sekelas Pertamina atau PLN ” ujarnya.

“Pengalaman pak Ahok untuk memimpin organisasi yang besar itu tidak punya, jadi Dirut itu nggak boleh coba-coba, nggak bisa dari orang kaleng-kalengan sebab Pertamina atau PLN itu BUMN besar,” tambah Ahmad Redi.

Selain itu Ahok saat ini merupakan salah satu anggota partai politik aktif. Meski dalam pasal 16 UU BUMN No.19/2003 larangan menjadi petinggi BUMN adalah pengurus partai, namun status keanggotaan Ahok dalam partai dinilai bukan sebagai anggota biasa. Dia adalah anggota luar biasa yang seharusnya juga masuk dalam kriteria yang dilarang untuk memimpin sebuah BUMN.

“Ahok memang bukan pengurus politik di PDIP tapi dalam penjelasan secara filosofis di dalam UU itu muncul karena kalau pegurus partai jadi petinggi BUMN akan ada potensi konflik kepentingan, masalahnya Ahok ini bukan anggota politik biasa tapi anggota partai yang punya afiliasi kuat dalam politik,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Deputi VII : BIN Tidak Punya Wewenang Tangkap Koruptor

Published

on

By

JJ.Com — Badan Intelijen Negara (BIN) merespons tudingan bahwa lembaga tersebut lemah terkait kasus manuver buron korupsi Djoko Tjandra. Deputi VII dan Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan BIN memang tak punya wewenang melakukan penangkapan.

Wawan menjelaskan Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN tidak mempunyai kewenangan penangkapan baik di dalam maupun di luar negeri.

“BIN bukan lembaga penegak hukum. BIN memberikan masukan ke Presiden yang sifatnya strategis menyangkut keamanan negara,” kata Wawan dalam siaran pers (30/7/2020).

Menurut Wawan, hingga saat ini, BIN terus melaksanakan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup. Hal serupa  terjadi pada kasus penangkapan Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono. Demikian juga dalam kasus Maria Pauline Lumowa, yang ujung tombaknya adalah Kemenkumham.

Wawan melanjutkan, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN berwenang melakukan operasi di luar negeri. BIN memiliki perwakilan di luar negeri termasuk dalam upaya mengejar koruptor.

Namun tidak semua negara ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hal ini dilakukan upaya lain. Info yang diperoleh, rata-rata para terdakwa kasus korupsi masih melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali).

Demikian juga masalah Djoko Tjandra yang masih mengajukan PK, Manurut Wawan, hal ini menjadi kewenangan yudikatif untuk menilai layak dan tidaknya pengajuan PK berdasarkan bukti baru (novum) yang dimiliki.

“Jika ada pelanggaran dalam SOP proses pengajuan PK maka ada tindakan/sanksi. BIN tidak berkewenangan melakukan intervensi dalam proses hukumnya,” ujarnya.

Wawan pun menambahkan, UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 10 menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara merupakan alat Negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri. BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga laporan BIN langsung ke Presiden tidak disampaikan ke publik.

BIN juga bertindak sebagai koordinator lembaga Intelijen  Negara dan melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Intelijen Negara lainnya, yaitu Intelijen TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Intelijen Kementerian/ non-Kementerian.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kaitannya dengan kasus Djoko Tjandra. ICW mengatakan, kasus ini menunjukkan lemahnya BIN.

“Kasus Djoko Tjandra menunjukkan lemahnya bahwa Badan Intelijen Negara tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Menurut ICW, BIN gagal melacak Djoko. ulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal.

 

Continue Reading

Militer

Pangkosekhanudnas I Terima Penyerahan JabatanAsintel Kosekhanudnas I

Published

on

JurnalJakarta.com — Panglima Kosekhanudnas I, Marsma TNI Meka Yudanto, S. Sos., M.A.P.,menerima Penyerahan Jabatan Asisten Intelijen (Asintel) Kosekhanudnas I, dari Kolonel Sus Sukahar Adhi bertempat di lobi Makosekhanudnas I, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Adapun pelaksanaan Penyerahan Jabatan Asintel Kosekhanudnas I kepada Pangkosekhanudnas I dikarenakan belum adanya penganti pejabat baru yang akan meggantikan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) nomor Kep/18-PKS/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI AU, Kolonel Sus Sukahar Adhi akan menempati jabatan barunya sebagai Asisten Intelijen Kas Koopsau II, Makassar.

Usai pelaksanaan sertijab, Pangkosekhanudnas I memberikan cinderamata kepada Kolonel Sus Sukahar Adi, dilanjutkan refreshment di saung kolam pancing Makosekhanudnas I bersama para Asisten lainnya.

Continue Reading

Militer

Pangkosekhanudnas I Laksanakan Kuker di Satrad 216

Published

on

JurnalJakarta.com — Panglima Kosekhanudnas (Pangkoskhanudnas) I, Marsekal Pertama (Marsma) TNI MekaYudanto, S.Sos., M.A.P., didampingi Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang 02-Kosekhanudnas I, serta Askomlek dan Aslog Kosekhanudnas I juga pengurus IKKT Pragati Wira Anggini Cabang 02-Kosekhanudnas I, mengadakan kunjungan kerja (kuker) keSatrad 216 Cibalimbing, Senin (20/7/2020).

Tiba di Satrad 26 Cibalimbing, rombongan kuker Pangkosekhanudnas I disambut Komandan Satrad 216 Cibalimbing, Letkol Lek M. Miftahul Ghufron, ST., M.I.Pol., beserta Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ranting 006 Satrad 216 Cibalimbing serta para pejabat Satrad 216 Cibalimbing, langsung melaksanakan giat foto bersama dilanjutkan refreshment.

Merupakan kali pertama melaksanakan kunjungan kerja sejak menjabat sebagai Pangkosekhanudnas I, dalam kuker kali ini Marsma TNI Meka Yudanto menebar benih ikan nila, menanam 10 pohon durian secara simbolis, juga memanen jagung, sebelum pelaksanaan tatap muka dengan anggota Satrad 216 Cibalimbing.

Melalui sambutan lisan saat tatap muka di Aula Strad 216, Pangkosekhanudnas I menyampaikan ucapan terima kasih ata ssambutan yang baik dari Komandan Satrad 216 Cibalimbing beserta anggota, serta menyampaikan permohonan maaf karena baru sempat berkunjung ke Satrad 216 dikarenakan beberapa waktu setelah menerima tugas sebagai Pangkosekhanudnas I, Marsma TNI Meka Yudanto masih menjabat rangkap sebagai Komandan Lanud Soewondo, Medan.

Dalam sambutan lisannya, Pangkosekhanudnas I menghimbau kepada seluruh anggota Satrad 216 Cibalimbing untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah SWT, dengan senantiasa berdoa dan melaksanakan segala tugas yang dipercayakan negara dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab.

Taklupa pula Marsma TNI Meka Yudanto menekankan kepada Komandan Satrad 216 Cibalimbing untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan anggota dan keluarga besar Satrad 216 agar tidak lengah tentang pandemi Covid-19. Karena sebenarnya virus corona belum hilang, namun perekonomian harus kembali bangkit maka masyarakat diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja dan melakukan aktifitas lain yang penting, tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan diantaranya selalu memakai masker bila keluar rumah, selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer juga menjaga jarak bila di tempat umum.

“Bila hendak melakukan aktifitas di luar, namun ternyata tempat itu terlihat ramai, sebaiknya bapak-ibu batalkan niat untuk datang ketempat itu. Cari alternativ tempat lain yang tidak padat, untuk memperkecil resiko tertularnya virus corona,” demikian kata Marsma TNI Meka Yudanto.

Tatap muka Pangkosekhanudnas I dengan anggota Satrad 216 Cibalimbing ditutup dengan tanyajawab dan penyerahan masker serta alat rapid test oleh Pangkosekhanudnas I kepada Dansatrad 216 Cibalimbing.

Dalam kesempatan kuker itu, usai pelaksanaan istirahat dan sholat Zuhur, Pangkosekhanudnas I meninjau ke CRC dan Airnets, Site Radar Head, juga pengembangan fasilitas di perumahan komplek Satrad 216 Cibalimbing.

Sementara di waktu yang sama,Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang 02-Kosekhanudnas I, Ny. Lina Meka Yudanto juga melaksanakan tatapmuka bersama Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ranting 006 Satrad 216 Cibalimbing beserta pengurus di kantor IKKT Satrad 216 Cibalimbing, dan mengunjungi Posyandu serta Paud. Dalam kunjungan itu, Ny. Lina Meka Yudanto memberikan cinderamata untuk para Kader Posyandu dan guru Paud Satrad 216 Cibalimbing.

Continue Reading

Populer