Connect with us

Nasional

Pengamat: Pengangkatan Untung Sebagai Wakil Jaksa Agung, Angin Segar Institusi Kejaksaan

Published

on

Jurnaljakarta.com – Diangkatnya Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Dr. Setia Untung Arimuladi, SH, M.Hum menjadi Wakil Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo membawa angin segar bagi institusi Adhyaksa tersebut, terutama dari segi komunikasi dalam membangun citra Korps tersebut.

Menurut Pengamat Politik Komunikasi Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, Setia Untung yang notabene pernah menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI itu memiliki tracking komunikasi dan Informasi yang mampuni, sosok yang tepat dan cerdas dalam membangun citra penegakan hukum yang ditangani institusi tersebut.

“Menurut pemantauan saya, di beberapa pemberitaan dari jejak digital nama sosok Setia Untung Arimuladi membangun komunikasi diruang publik sangat tinggi, ketika membangun citra Kejaksaan. Sebuah langkah strategis dari aspek komunikasi, ketika Pak Presiden Jokowi mengangkatnya untuk mendampingi Pak Jaksa Agung Burhanuddin,” ujar Emrus kepada wartawan, Jakarta, Minggu (3/5/20).

Dimanapun jabatan yang di emban Untung, sambung dia, banyak rekam jejak digital dalam menyampaikan pesan ke ruang publik, sosoknya sangat mampuni dibidangnya, selain memberikan informasi yang sifatnya teknis dalam penanganan kasus, juga membangun citra intitusinya dalam sebuah kegiatan.

“Sosok beliau ketika menjadi Kapuspenkum, penyajian informasi soal hukuman mati, penangkapan buronan korupsi di Luar Negeri dan hal-hal teknis penanganan perkara cukup tinggi. Begitu juga ketika beliau menjadi Kepala Kejati. Selain itu, kegiatan di Badan Diklat yang jarang sekali sebuah intansi pemerintah yang memiliki bidang ke Diklatan memberikan informasi ke ruang publik melalui media,” ucapnya.

Masih kata Emrus, Setia Untung ini berbeda, sosoknya kerap masuk ke ruang publik untuk menunjukan kerjanya, melalui pemberitaaan. Meski ketika itu sebagai Kepala Badan Diklat, pemberitaannya selalu membawa citra intitusi Kejaksaan.

“Saya lihat sosoknya tak membatasi media. Dari jejak digital pemberitaan, selain muncul di media nasional, dia juga tampil di media-media lokal. Saya lihat, dia menguasai jaringan media lokal,” ungkap Komunikolog Indonesia itu.

Jadi, sudah tepatlah ketika Setia Untung mendampingi Jaksa Agung Burhanuddin selain pembagian tugas di internalnya, juga selalu hadir ke ruang publik apalagi sosoknya sebagai tiger Reformasi Birokrasi yang dikenal berhasil membawa Badiklat Kejaksaan menjadi kampus para calon jaksa itu menjadi Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) akhir tahun 2018 dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) akhir tahun 2019.

“Ketika beliau menjadi penanggung jawab reformasi birokrasi sebagai Wakil Jaksa Agung, tranparansi dan akuntabilitas Kejaksaan semakin paten. Nah, jika pun kedepan dari segi pemberitaan yang muncul nama Pak Setia Untung itu berarti membawa nama Jaksa Agung, dan citra Kejaksaan di mata publik semakin baik. Demi membangun kepercayaan masyarakat kepada institusi itu, tentunya diiringi para jajarannya juga. Jangan citra intitusinya sudah baik di media, tapi masih ada oknum jaksa yang ‘nakal’, mari saling membantu jaga nama institusi ya kan,” tutur Direktur Eksekutif EmrusCorner tersebut.

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengangkat Setia Untung Arimuladi sebagai Wakil Jaksa Agung lewat Keputusan Presiden Nomor: 76/TPA Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 yang di sampaikan secara resmi oleh Jaksa Agung Burhanuddin pada Rabu 29 April 2019. (Red).

Militer

Amankan Wilayah Udara, Kosekhanudnas I Lakukan Force Down Pesawat Asing

Published

on

JurnalJakarta.com — Mencurigai adanya pesawat melintas dengan beberapa kali menghilang di Wilayah Udara yuridiksi nasional yaitu di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Satuan Radar jajaran Kosekhanudnas I dan MCC Soeta secara intensif melaksanakan pengamatan dan deteksi berkordinasi dengan Radar Sipil.

Setelah diidentifikasi dan klarifikasi administrasi, diketahui bahwa pesawat yang memasuki ALKI itu tidak memiliki ijin (tanpa dilengkapi Flight Clearance/Flight Approval).

Menghadapi ancaman tersebut, Satuan Tempur Sergap melaksanakan Siaga Operasi untuk penindakan dengan pengusiran (Intervention) dari Wilayah Udara Kosekhanudnas I.

Pesawat asing yang disinyalir telah keluar dari wilayah udara Kosekhanudnas I ternyata kembali memasuki Indonesia melalui ALKI I, dan direspon cepat oleh Satuan Tempur Sergap dengan menerbangkan F-16 yang segera melaksanakan identifikasifisual selanjutnya penindakanya itu pemaksaan mendarat (Force Down) pesawat asing tak berijin ke Lanud Halim PerdanaKusuma, dengan sebelumnya melaporkan kepada Pangkosekhanudnas I.

Pangkosekhanudnas I menutup Latihan Cakra “A” TA 2020 secara daring di ruang Yudha Posek Makosekhanudnas I, Jakarta.

Keberhasilan ini merupakan ketanggapan Kosekhanudnas I dan jajaran serta unsur samping lainnya dalam siaganya menjaga wilayah udara Republik Indonesia, juga kesigapan Pangkosekhanudnas I dalam mengambil keputusan dengan sebelumnya melaporkan kepada Pangkohanudnas.

Demikian skenario yang dilatihkan dalam Latihan Cakra “A” TA 2020 kepada jajaran Kosekhanudnas I.

Latihan Cakra “A” TA 2020 ditutup Pangkosekhanudnas I dengan ucapan terimakasih atas kerjasama seluruh Unsur dan pendukung Latihan, juga rasa syukur atas terlaksananya latihan yang dengan lancar. Diharapkan kepada setiap Unsur untuk dapat mengevaluasi Latihan ini sesuai tugas dan tanggung jawabnya, sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas ke depan.

Continue Reading

Nasional

Resmi Deklarasi, Ini 8 Poin Tuntutan KAMI, Ubah Dasar Negara Pancasila ?

Published

on

JurnalJakarta.com — Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.

Deklarasi KAMI digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut di antaranya Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Refly Harun, Said Didu, Rocky Gerung, Ichsanuddin Noorsy, dan Ahmad Yani.

“KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Ketua Komite KAMI Ahmad Yani saat membacakan Jatidiri KAMI, di lokasi.

Ahmad Yani menuturkan KAMI berjuang membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan konstitusi. Dia menyebut KAMI akan melakukan pengawasan dari segala potensi penyimpangan.

“KAMI berjuang dengan melakukan berbagai cara sesuai konstitusi, baik melalui edukasi, advokasi, maupun cara pengawasan sosial, politik moral, dan aksi-aksi dialogis, persuasif, dan efektif,” sebut Ahmad yani.

Setelah jati diri, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan KAMI. Berikut ini poin-poin tuntutan KAMI:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.

3. Menuntut pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang informal daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.

4. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR untuk memperbaiki praktik pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Kepada pemerintah dituntut untuk menghentikan penegakan hukum yang karut marut dan diskriminatif, memberantas mafia hukum, menghentikan kriminalisasi lawan-lawan politik, menangkap dan menghukum berat para penjarah kekayaan negara.

5. Menuntut penyelenggaraan negara untuk menghentikan sistem dan praktik korupsi, kolusi dam nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti dan penyelewengan/ penyalahgunaan kekuasaan.

6. Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

7. Menuntut pemerintah untuk mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

8. Menuntut presiden untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya serta mendesak lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan MK) untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia.

Sebelumnya, deklarator KAMI Din Syamsuddin mengatakan Maklumat Menyelamatkan Indonesia berisi delapan poin terkait keprihatinan terhadap kehidupan kebangsaan akhir-akhir ini. KAMI menyoroti perihal aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan HAM.

“Maklumat Menyelamatkan Indonesia sudah kami sepakati oleh para deklarator. Memuat antara lain butir-butir keprihatinan kami terhadap kehidupan kebangsaan kita terakhir ini, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan HAM, termasuk sumber daya alam,” kata Din Syamsuddin di Hotel Aston, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8).

“Kami akan menjelaskan pada setiap butir sektor dari kehidupan nasional kita itu apa yang kami nilai terjadi kerusakan, terjadi penyimpangan penyelewengan,” imbuhnya.

Continue Reading

Nasional

Kemunculan Organisasi KAMI Untuk Apa? Ini Pandangan Sejumlah Tokoh Bangsa

Published

on

JurnalJakarta.com — Terbentuknya Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) yang dibentuk oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin dan kawan-kawannya perlu dicermati secara mendalam. Latar belakang dibentuknya KAMI tersebut diklaim karena saat ini Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghadapi gelombang yang begitu besar sehingga dinilai Indonesia akan collaps apabila tidak ada aksi penyelamatan.

Deputi VII Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto, menyatakan bahwa sebagai warga negara sudah seharusnya membela tanah airnya dengan segenap jiwa dan raganya. Oleh sebab itu segala jenis ancaman yang dapat membahayakan kesatuan dan keutuhan NKRI wajib untuk diantisipasi oleh siapapun terlepas dari profesinya. Keselamatan rakyat Indonesia dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mutlak untuk dilindungi.

“Sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi segenap tumpah darah, kita harus sadari bahwa seluruh ancaman perlu diantisipasi supaya kita bisa lepas baik dari ancaman itu baik yang berasal dari dalam atau luar negeri,” ujar Wawan dalam diskusi publik dengan tema “Aksi Selamatkan Indonesia, Selamatkan Dari Apa?” di Bumbu Desa Resto, Jakarta, Rabu (12/8).

Namun di mata BIN ancaman yang nyata dan yang dianggap saat ini serius adalah pandemi covid-19, bukan yang lainnya. Oleh sebab itu semua pihak harus bersama-sama untuk menjaga keselamatannya masing-masing sehingga secara kolektif bisa menyelamatkan Indonesia dari dampak buruk akibat pandemi global tersebut.

“Ini yang menjadi konsen kami untuk bagaimana di era sekarang ini di masa pandemi yang luar biasa dampaknya sebab tidak hanya maslaah kesehatan tapi sudah menjadi masalah ekonomi pariwisata. Oleh karenanya kita (pemeirntah) terus berupaya untuk secepatnya mengentaskan diri dari situasi yang sekarang melanda seluruh dunia,” pungkas dia.

Sementara itu Ahli Hukum Indonesia, Muhammad Kapitra Ampera, menilai bahwa pembentukan KAMI sarat dengan kepentingan politis. Tuntutan dan juga aksi yang akan dilakukannya juga dianggap tidak jelas. Pasalnya saat ini Indonesia secara pemerintahan cukup baik. Bahkan dia melihat recovery ekonomi yang ambruk akibat pandemi covid-19 lebih baik dibandingkan negara lainnya.

Dia membaca bahwa wadah KAMI tersebut memiliki tujuan dan maksud lain terkait dengan misi penyelamatannya. Yang diperjuangkan oleh para pendiri KAMI tersebut bukan terkait dengan bagaimana mengatasi dampak buruk pandemi covid-19, namun lebih ke arah politik. Dia menegaskan bahwa aksi yang dimotori KAMI tersebut kental dengan politisasi sebagai buntut dari kekalahan saat pilpres tahun lalu. Sebagai kelompok oposisi, mereka terus berupaya merongrong pemerintah dengan berbagai cara dan dengan berbagai wadah organisasi.

“Kita tidak melihat substansi masalahnya, kalau kita cinta pada negeri ini ayo kita fokus bagaimana membantu sesama manusia mengatasi covid ini, ini musuh bersama, jangan bikin propaganda untuk menghasut rakyat agar mendiskreditkan serta menebar kebencian kepada pemerintah, ini tidak ada yang diuntungkan,” ulasnya.

Di tempat yang sama Pakar Politik Universitas Indonesia, Kusnanto Anggoro, menjelaskan bahwa saat ini musuh bersama bangsa Indonesia yang masih terus ada seperti nepotisme, korupsi, kekerasan dan lainnya. Untuk menyelesaikan masalah negara yang sudah mendarah daging memang tidak mudah. Di luar itu untuk persoalan lain yang juga sangat serius adalah pandemi covid-19. Sementara itu yang terkait dengan sistem tata negara dan pemerintahan serta ekonomi dinilai sudah baik.

Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan negara khususnya terkait dengan pandemi covid-19 diperlukan kerjasama dari seluruh pihak. Bahkan diperlukan kerjasama dengan lintas negara untuk segera menuntaskan pandemi global tersebut. Dia melihat bahwa saat ini pemerintah mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat untuk menghadapi pandemi tersebut. Hal ini menjadi modal utama bagi pemerintah untuk bisa melawan musuh bersama.

“Kita ini tidak lebih buruk dari negara – negara lain seperti Singapura yang pertumbuhan ekonominya jatuh sangat dalam, kita meski kontraksi tapi relatif terukur. Tapi memang kita tidak sebagus negara Swadia, Islandia dan lainnya. Kinerja kita dalam lima tahun kemarin bagus dalam beberapa hal, tapi memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi,” tukas Anggoro.

Lebih lanjut Pengamat Politik Unas, Roby Nurhadi, berharap kemunculan organisasi masyarakat dalam berbagai jenis khususnya KAMI diharapkan tidak menambah masalah baru bagi bangsa Indonesia. Menurutnya siapapun tokoh yang ada di dalam struktur organisasi KAMI tersebut harus bijak dalam menyikapi persoalan negara khususnya dalam sistem pemerintahan. Pasalnya saat ini pemerintah sedang fokus untuk mengatasi dan meminimalisir dampak buruk dari pandemi covid-19.

Dia berharap agar keberadaan KAMI tersebut benar-benar bisa menjadi bagian dalam pemecahan masalah utama yang dihadapi negara. Jika dalam kenyataannya nanti pembentukan KAMI sarat dengan muatan politis maka dia menilai bahwa hal itu tidak relevan dan tidak terhormat.

“Kami harap jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti saat ini, itu saya kira tidak terhormat terlepas siapapun tokoh -tokoh di dalamnya, kita semua punya tanggung jawab masing-masing,” ulasnya.

Hal serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Sulut Political Institute, Risat Sanger, menyatakan bahwa pemerintah perlu mendapat dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat dalam mengatasi covid-19. Namun sayangnya terdapat beberapa kelompok tertentu yang justru membuat upaya pemerintah seolah-olah dijegal. Padahal semua pemerintahan di berbagai negara sedang bekerja keras menekan dampak buruk pandemi covid-19 tersebut.

“Kalau benar benar ingin ikut andil menyelamatkan Indonesia lakukan saja tapi nalar kritis kami mencurigai bahwa kritik mereka adalah untuk membuat kegaduhan. Oleh sebab itu nanti biar masyarakat yang melihat kelompok mana yang benar-benar bekerja dan kelompok mana yang hanya tong kosong bunyi nyaring,” katanya.

Continue Reading

Populer