Connect with us

Ekonomi

Pengamat : Pemerintah Sebaiknya Berlakukan HET Gas 3 Kg Daripada Distribusi Tertutup

Published

on

Jurnaljakarta.com – Pemerintah memastikan akan melakukan distribusi tertutup elpiji 3 kilogram pada awal semester II-2020 atau sekitar Juli. Elpiji 3 kg nantinya disalurkan langsung kepada golongan masyarakat tidak mampu dengan menggunakan kartu identitas tertentu.

Hal ini dilakukan demi menekan subsidi. Pasalnya saat ini Elpiji 3 kg dijual bebas dan bisa dibeli siapa saja termasuk mereka yang mampu secara ekonomi. Elpiji 3 kg juga akan tetap dijual namun disesuaikan dengan harga pasar. Masyarakat yang berhak menerima subsidi pun membeli dengan harga yang sama. Hanya saja mereka diberikan subsidi saat pembelian menggunakan barcode.

Menanggapi hal ini, Pengamat Kebijakan Energi Nasional, Sofyano Zakaria justru menghimbau Pemerintah untuk coba memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg sebesar Rp 25.000 per tabung, tapi berlaku satu harga di seluruh wilayah NKRI.

“Dari pada menetapkan sistem distribusi tertutup yang belum tentu juga tepat sasaran sebaiknya naikkan saja harga jual HET yang sudah pasti akan menekan nilai subsidi. Apalagi kenyataannya rakyat pengguna elpiji 3 kg selama ini selalu beli elpiji di atas HET dan nyatanya mereka tidak pernah protes, ngapain pejabat pusing bikin sistem macam-macam untuk menekan subsidi elpiji,” kata Sofyano di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Yang menjadi pertanyaan, apakah Pemerintah punya keberanian untuk melakukan itu. Dan apa bisa dijamin distribusi tertutup tidak membuat masyarakat malah jadi susah?

“Harusnya naikan saja harga jual HET dan sebaiknya pengecer-pengecer dijadikan titik jual dan masuk dalam mata rantai distribusi resmi yang mendapat margin yang ditetapkan pemerintah. Tapi pengecer wajib melengkapi peralatan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Selama ini, kata dia, tidak ada kontrol terhadap pengguna karena peraturannya yang abu-abu. “HET elpiji saja bisa berlapis-lapis. Ada HET yang ditetapkan Pemerintah pusat. Ada HET yang ditetapkan Gubernur dan ada HET yang ditetapkan Bupati/Walikota. Ironisnya rakyat beli dengan Harga Eceran Nyata yang tak sesuai HET yang ada. Jadi saran saya, hapus ketentuan HET Pemda sehingga untuk elpiji hanya berlaku satu HET yang juga sebagai Harga Eceran Nyata,” papar Sofyano.

Lebih jauh ia mengatakan, jika para pengecer dianggap sebagai biang masalah bengkaknya subsidi elpiji, maka angkat saja sebanyak-banyaknya pengecer sebagai sub pangkalan elpiji dan tugaskan Pemda untuk melakukan pembinaan. “Tetapkan agen, pangkalan dan pengecer (sub pangkalan) sebagai mata rantai distribusi elpiji 3 kg dan tetapkan besaran margin dan ongkos angkutnya,” ujarnya,

Menurut Sofyano, langkah ini akan menghilangkan pihak-pihak yang hanya berperan sebagai calo. Dia sepakat mereka yang bekerja riil yang harusnya mendapat profit besar dan konsumen tidak dimain-mainkan harganya. “Harus ada perubahan mental baik internal maupun eksternal. Ini Ekonomi yang berkeadilan,” ucapnya.

Ia juga mempertanyakan pemberlakuan subsidi tertutup atas elpiji 3 kg yang notabene dominan dipakai sama rakyat kecil. Selain itu, apakah data kependudukan calon penerima subsidi tertutup dijamin pasti clean n clear.
“Mengapa untuk subsidi elpiji 3 kg yang dominan dipakai rakyat kecil akan diberlakukan subsidi tertutup sementara subsidi pada solar diberikan secara terbuka, bebas,” kata Sofyano.

Sementara Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyampaikan bahwa sudah saatnya subsidi tidak lagi pada barang sehingga benar-benar tepat sasaran. “Tapi Pemerintah harus memastikan bahwa penerima subsidi melalui mekanisme seperti BLT ini harus benar-benar sesuai. Kelemahan kita selama ini adalah terkait data, baik itu BPS maupun Kemensos,” kata Mamit.

Namun menurut dia, wacana ini akan berdampak karena sudah digulirkan jauh-jauh hari. Sehingga akan ada agen-agen nakal yang menahan penjualam sampai Maret sehingga sepertinya akan ada kelangkaan.

“Selain itu untuk UKM pasti akan berdampak. Saran saya, ada semacam subdisi khusus kepada UKM karena mereka salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat. Jangan sampai nanti justru menganggu perekonimian masyarakat kecil,” katanya

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Gelar MIF 2020, Bank Mandiri Promosikan Peluang Investasi Indonesia

Published

on

JurnalJakarta.com — Bank Mandiri terus mendorong masuknya investasi ke Indonesia untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu upayanya dengan menggelar forum investasi internasional bertajuk Mandiri Investment Forum (MIF) di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (5 Februari 2020). Acara ini dihadiri lebih dari 800 investor, termasuk 121 investor asing yang mengelola dana USD 4 triliun.

Bank Mandiri berkolaborasi dengan Mandiri Sekuritas dan Jeffries serta didukung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menggelar forum ini.

Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan forum bertema “Indonesia: Advancing Investment – Led Growth” ini mendorong para investor untuk tidak melewatkan momentum dalam memanfaatkan peluang investasi di Indonesia.

“MIF akan berfokus pada solusi strategis bagi para pembuat keputusan dan investor dalam menavigasi bisnis, seiring bayang-bayang ketegangan geopolitik, ketakutan akan penyebaran virus dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa,” kata Royke Tumilaar di Jakarta, Rabu (5 Februari 2020).

Royke menjelaskan sektor perbankan nasional saat ini berada dalam performa terbaik sehingga dapat berkontribusi dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini juga didukung oleh terjaganya kualitas aset, rasio permodalan yang kuat dan inovasi pada digital banking dan instrumen keuangan.

Turut menguatkan, Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Silvano Rumantir mengemukakan bahwa Indonesia memiliki modal yang besar untuk menarik investasi langsung. Modal tersebut antara lain stabilitas ekonomi di tengah tren perlambatan ekonomi global.

Indonesia cenderung masih dapat tumbuh stabil. Tercatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,04 persen secara year-on-year (yoy) pada Januari – September 2019.

“Jika dibandingkan dengan emerging market lainnya, kinerja ekonomi Indonesia lebih baik. Misalnya, pertumbuhan Tiongkok menurun dari 6,6 persen pada 2018 menjadi 6 persen di Januari – September 2019, India merosot tajam dari 7,2 persen menjadi 4,5 persen pada periode yang sama,” ujar Silvano.

Silvano menambahkan salah satu faktor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan investasi. Pada tahun 2018 tercatat investasi tumbuh kuat, yakni sebesar 6,67 persen. Meskipun sempat melambat menjadi 4,75 persen secara tahunan pada Januari – September 2019, namun stabilitas ekonomi dan politik diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan berakhirnya tahun politik.

Sementara itu, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Dannif Danusaputro berharap forum investasi internasional dapat memberikan informasi strategis kepada para investor dari dalam negeri maupun luar negeri. Semisal informasi tentang peluang-peluang investasi yang dapat dilakukan di Indonesia.

“Mandiri Sekuritas optimistis iklim investasi, termasuk pertumbuhan pasar modal, pada tahun ini akan lebih positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Dannif Danusaputro.

Pada perhelatan tahun ini, MIF kembali bekerja sama dengan Jefferies, perusahaan investment bank global yang berbasis di Amerika Serikat. Sejak tahun 2017, Jefferies telah menjalin aliansi dengan Mandiri Sekuritas yang berperan mendistribusikan laporan riset dan layanan perantara perdagangan efek kepada basis nasabah di luar kawasan Asia. Hal ini membuktikan kredibilitas dan kualitas Tim Research Mandiri Group telah diakui oleh para investor domestik maupun internasional.

Selain mempertemukan investor, Bank Mandiri juga mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Di antaranya mengoptimalkan fungsi intermediasi dengan menjaga komposisi kredit produktif seperti kredit investasi dan modal kerja, dalam porsi yang signifikan, yakni 77,4 persen dari total portofolio. Pada akhir tahun lalu, penyaluran kredit investasi tercatat mencapai Rp282,6 triliun dan kredit modal kerja sebesar Rp330,3 triliun.

Sebagai Agent of Development, Bank Mandiri juga turut berkontribusi dalam pembangunan nasional, berupa penyaluran kredit ke sektor infrastruktur yang mencapai Rp208,9 triliun dengan tingkat pertumbuhan mencapai 14,6 persen (YoY). Kredit tersebut disalurkan kepada berbagai sektor seperti tenaga listrik, transportasi, migas, energi terbarukan, dan lain-lain

Sedangkan Mandiri Sekuritas, sukses mempertahankan dominasinya sebagai broker dengan nilai transaksi tertinggi di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun berturut-turut (2017-2019). Mandiri Sekuritas mencatatkan nilai transaksi total Rp334,7 triliun, menempati peringkat pertama di Bloomberg League Table dengan pangsa pasar 7,6% dari total transaksi saham di BEI sebesar Rp4.424 triliun.

Continue Reading

Ekonomi

Bank Mandiri Cetak Untung Rp 27,5 T di 2019

Published

on

JurnalJakarta.com — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI mencatatkan laba bersih Rp 27,5 triliun selama 2019, tumbuh 9,9% dibandingkan 2018 sebesar Rp 25,02 triliun.

Laba bersih itu ditopang oleh penyaluran kredit yang naik double digit 10,65% menjadi Rp 907,5 triliun dari tahun sebelumnya Rp 820 triliun.

“Bank Mandiri dapat menutup tahun 2019 dengan kinerja yang membanggakan dengan komitmen untuk tumbuh sehat,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar dalam paparan kinerja tahun 2019 di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Bank Mandiri juga berhasil memperbaiki kualitas kredit dengan rasio NPL gross turun 42bps menjadi 2,33% dibandingkan Desember tahun sebelumnya.

“Total kredit secara konsolidasi tumbuh 10,65% year on year (yoy) atau Rp 907,5 triliun. Laba bersih berhasil mencapai Rp 27,5 triliun atau tumbuh 9,9% year on year. Ketiga kualitas kredit membaik secara NPL gross 2,33%,” sebutnya.

Lanjut dia, portofolio perseroan (bank only) di segmen wholesale sampai dengan kuartal IV tahun 2019 mencapai Rp 516,4 triliun atau tumbuh 9,3% yoy. Sedangkan segmen retail sebesar Rp 275,9 triliun, tumbuh 11,9% secara tahunan. Kredit korporasi menjadi penopang utama segmen wholesale dengan capaian Rp 329,8 triliun. Sedangkan kredit mikro dan kredit konsumer menjadi andalan segmen retail, masing-masing Rp 123,0 triliun dan Rp 94,3 triliun.

Kredit korporasi tumbuh 7,7% yoy dibanding tahun sebelumnya, sedangkan penyaluran kredit mikro naik 20,1% secara yoy.

Sementara di kredit konsumer yang akhir tahun 2019 tumbuh 7,9% yoy, bisnis kartu kredit dan kredit kendaraan bermotor (auto loan) menjadi penyumbang terbesar dengan laju ekspansi masing-masing 20,1% yoy menjadi Rp13,8 triliun dan 9,6% yoy menjadi Rp34,6 triliun.

Continue Reading

Ekonomi

PKS Minta Pemerintah Tidak Bebani Rakyat Dengan Menaikkan Harga Gas 3 Kg

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta kepada Pemerintah untuk tidak melulu membebani rakyat dengan kenaikan harga-harga.

Pasalnya, setelah menaikkan iuran BPJS kelas 3 mandiri, dan tarif dasar listrik 900 VA, kini Kementerian ESDM berencana menaikkan harga gas elpiji 3 kg mengikuti harga pasar. Padahal gas 3 kg sejatinya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu agar tetap dapat menikmati gas terjangkau.

“Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di mana pun mereka berada tetap dapat membeli gas 3kg dengan harga terjangkau,” kata Jazuli dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (20/2/2020).

Anggota DPR Dapil Banten ini memahami dan tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3 kg. Ini artinya mereka melanggar hak-hak masyarakat miskin. “Mereka yang seperti ini perlu diperingatkan bahkan dilarang membeli. Kami yakin ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan distributor dan penjual.” katanya.

Menurut dia praktek seperti ini yang harus diawasi Pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3 kg lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar. “Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan langsung kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau. Apalagi jika basis data rakyat miskin kita tidak akurat,” papar Jazuli.

Pihaknya mafhum jika Pemerintah hingga saat ini belum mampu membangun basis data rakyat miskin yang akurat. Sementara kondisi ekonomi masyarakat di lapangan juga tidak bisa secara sederhana dikategori miskin, banyak masyarakat yang berada pada kondisi rentan miskin yang sejatinya juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan.

“Termasuk yang akan terkena dampak memberatkan adalah usaha kecil masyarakat yang mengandalkan gas 3kg seperti tukang baso, somay, gorengan, cilok, dan lain-lain,” ujar anggota Komisi I DPR ini.

Untuk itu, ia meminta Presiden untuk menimbang betul pelepasan harga gas 3 kg kepada mekanisme pasar yang rencana awalnya akan dilakukan pertengahan tahun 2020.

“Karena kami khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masayarakat kita yang tidak mampu,” pungkasnya

Continue Reading

Populer