Connect with us

Ekonomi

Penarikan Cukai Plastik Malah Bisa Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

Jurnaljakarta.com — Penarikan cukai plastik hanya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan hanya menjadi beban bagi kalangan industri yang tengah bertumbuh saat ini. Karenanya, pemerintah perlu berhati-hati dalam pengenaan cukai plastik ini.

Hal itu menjadi benang merah acara diskusi publik bertajuk “Solusi Pengurangan Sampah Plastik di Indonesia, Cukai Plastik atau Pengelolaan Sampah yang Optimal?” yang diselenggarakan Forum Jurnalis Online (FJO) di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta, Selasa (21/11).

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Ir. Reni Yanita M.SI, yang menjadi salah satu narasumber di acara tersebut mengatakan penarikan cukai plastik hanya akan berdampak negatif kepada pertumbuhan ataupun utilisasi industri dalam negeri yang sudah mulai bertumbuh saat ini, termasuk di dalamnya industri kecil menengah yang mencapai 99,7% dan industri makanan minuman yang jumlahnya hampir mencapai 1,68 juta unit usaha. Dia mengkhawatirkan, penarikan cukai plastik nantinya justru akan mengganggu sisi permintaannya yang pasti akan berkurang. “Ketika demand berkurang pasti kebutuhan yang ada akan diisi oleh produk impor yang cenderung lebih murah. Ini juga yang harus kita sikapi. Karena demand tetap ada tetapi konsumen pasti cenderung memilih harga yang lebih murah. Harga murah karena tidak ada pengenaan cukai di kemasan plastiknya,” ujarnya.

Dalam kaitannya dengan plastik, Kementerian Perindustrian melihatnya dari sisi lingkungan hidupnya. ”Kalau kita menganggap kemasan plastik, sebagai limbah, itu salah. Karena itu masih bisa diolah lagi bahkan bisa menjadi bahan baku,” tuturnya. Jika terhadap kemasan-kemasan plastik itu dikenakan cukai, menurut Reni, pasti ada koreksi di harga yang akan ditanggung oleh konsumen. Kemudian jika ada koreksi harga, lanjutnya, pasti permintaan akan terkoreksi juga. “Takutnya kita dengan kondisi seperti ini industri dalam negeri yang sudah tumbuh bisa terhambat,” tukasnya.

Dampaknya, kata Reni, bersiap-siap utilisasi industri nasional akan terkoreksi menjadi lebih rendah. Kemudian daya saingnya juga menjadi lebih rendah karena utilisasi menurun. “Ini akan diisi oleh pangsa impor. Impor juga bukan hanya di produk hilir yang kita hasilkan seperti produk makanan dan minuman dalam kemasan, ini akan diisi oleh produk impor dan juga untuk bahan bakunya,” ucapnya. “Padahal PR dari kita adalah bagaimana menumbuhkan lagi industri ini dari keterpurukannya pada dua tahun Covid, dan saat ini sudah mulai bergerak lagi tetapi ada wacana seperti ini. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya nanti untuk membangkitkan lagi industri kita yang sudah mulai tumbuh ini karena adanya penarikan cukai plastik ini,” tambahnya.

Dia menegaskan bahwa kemasan plastik itu bukan limbah karena bisa diolah lagi menjadi bahan baku untuk industri lainnya, termasuk di sini untuk industri berbasis sandang, karpet, kemudian ada juga industri alas kaki. “Dengan pengenaan cukai ini, industri daur ulang plastik kita akan kekurangan bahan baku karena memang di industri dalam negerinya juga terkoreksi,” ungkapnya.

Dia menegaskan yang namanya penerimaan negara, dalam hal ini cukai seharusnya dioptimalkan penggunaannya untuk kemakmuran dan juga untuk pertumbuhan industri yang saat ini masih menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi. “Jadi, perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan dampak dari cukai. Kemudian penerimaan negara dari cukai ini akan dikelola dengan baik untuk kemakmuran juga. Yang namanya pengenaan cukai bukan strategi yang utama atau yang prioritas menurut kami. Karena yang kendala bagi kita adalah pengelolaan sampahnya, walaupun di beberapa perkantoran ataupun masyarakat kita sudah mengenal ada pemisahan sampah, tetapi begitu di tempat pembuangan akhir siapa yang mengawal. Apakah kita sudah menyiapkan untuk yang bahan organik dikelola seperti apa, kemudian yang anorganik seperti apa,” katanya.

”Jadi sekali lagi kami hadir di sini sebenarnya untuk meyakinkan bahwa pengenaan cukai bukan kata terakhir, tetapi kita bisa melakukan diskusi, kita bisa melakukan FGD seperti ini, kemudian kami meyakinkan bahwa sampai saat ini memang kemasan plastik lah yang memang masih efisien dalam kita mengemas suatu makanan ataupun produk-produk industri lainnya termasuk kosmetik. Karena, mengurangi ataupun kepedulian kita terhadap lingkungan bukan satu-satu diselesaikan dengan pengenaan cukai. Tetapi kita juga harus melihat bahwa kemasan plastik ini sebenarnya ada kegiatan bisnis yang bisa kita ciptakan,” tukas Reni.

Pada acara yang sama, Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3, Kementerian LHK, Dr. Novrizal Tahar, menjelaskan ada yang belum beres dalam hal persoalan sampah terkait waste management. “Memang belum beres. Jadi, kalau di data kita, pengolahan sampah mungkin baru 60 persen yang kita anggap (terkelola) secara baik dan benar. Dan masih ada mungkin sekitar 40 persen itu memang masih terbuang ke lingkungan dan menjadi persoalan,” ungkapnya.

Narasumber lainnya, Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ir. Rachmat Hidayat, M. Sc, juga menyampaikan pengendalian sampah plastik itu seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan cost dan benefit. Menurutnya, penarikan cukai plastik ini akan memicu terjadinya kenaikan harga yang otomatis akan menyebabkan permintaan turun. Permintaan turun, lanjutnya, pendapatan dan sebagainya juga turun. “Kami sepakat yang disampaikan Ibu Dirjen (Reni) dan Bapak Direktur bahwa cukai itu salah satu pilihan pilihan, tapi untuk saat ini adalah bukan pilihan pertama. Ada pilihan lain yang lebih baik kita ambil yang ongkosnya tidak sebesar itu, misalnya pengelolaan sampah yang lebih baik,” katanya.

Menurut Rachmat, dari riset Indef 2015 dijelaskan bahwa setiap 1,76% penurunan industri makanan-minuman akan berkontribusi terhadap hilangnya pendapatan secara nasional sebesar 6,79 triliun dan ini berkorelasi dengan hilangnya lapangan pekerjaan sebanyak 280.000 orang. Selain itu pendapatan pemerintah berupa pajak pasti turun, baik pajak penghasilan maupun pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai, tambahnya. Itu baru satu contoh dari satu sektor industri makanan dan minuman saja. Artinya, harapan kita kondisi persampahan lebih baik melalui cukai, yang terjadi malah ongkosnya yang harus kita tanggung sangat besar.

“Apindo memandang cukai plastik bukanlah pilihan yang tepat untuk saat ini diambil. Karena, ekonomi nacional kita memerlukan pertumbuhan yang salah satunya didorong oleh pertumbuhan industri. Industri kita perlu lebih maju lagi agar bonus demografi Indonesia bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan kita masih punya banyak ruang untuk meningkatkan pengelolaan sampah kita,” tegas Rachmat.

Hal senada disampaikan para penaggap seperti General Manager Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO), Zul Martini Indrawati, Direktur Pengembangan Bisnis Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas), Budi Susanto Sadiman, Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Justin Wiganda.

Sementara, penanggap lainnya yaitu Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan berdasarkan kajian yang dilakukan Indef, penarikan cukai plastik ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi misalnya dari yang harusnya tumbuh 6 persen, tetapi karena ada kebijakan ini tidak jadi 6 persen tapi hanya 5,9 persen. “Artinya, ada potensi pertumbuhan yang terbuang,” tuturnya.

Menurut perhitungan Indef, kalau mengenakan cukai pada kemasan plastik dampak itu tidak hanya di industri kemasan plastik atau sejenisnya saja, tapi juga industri terkait yang menggunakan dan justru itu nilainya lebih besar. Sebagai contoh pengguna kemasan plastik FMCG, mereka juga akan terdampak secara ekonomi karena produk makanan dan kebutuhan sehari-hari salah satu input produksinya adalah kemasan plastik. “Nah, ketika terjadi kenaikan harga input, sebagai pengusaha atau produsen, apabila harga input mengalami kenaikan meskipun nanti akan dibebankan kepada konsumen, tetapi estimasinya konsumen ini akan merespon dengan menyesuaikan konsumsinya yang pada akhirnya akan direspon juga oleh industri di hulunya,” katanya.

Jadi, lanjutnya, ketika FMCG-nya mengalami kenaikan harga, salah satu input produksi atau bahan penolongnya akan direspon dengan penyesuaian terhadap berapa jumlah yang akan diproduksi, berapa tenaga kerja yang direkrut dan berapa keuntungan dari penjualannya. “Sehingga, memang dari akumulasi dampak ini maka akan menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi. Meski kecil dalam value tapi tetap saja ini besar bagi industri di tingkat mikro. Jadi, yang perlu dilihat lagi adalah berapa yang diterima pemerintah kalau menerapkan cukai kemasan plastik ini. Yang saya yakin, di awal mungkin tidak terlalu besar, sekitar 1-2 triliun. Tetapi, kerugian dan dampak ekonomi itu lebih dari apa yang diterima pemerintah,” ucapnya.

Ekonomi

IAPI Kerjasama ISCAMemajukan Kemitraan Bilateral untuk Pertumbuhan Industri Akuntansi Indonesia-Singapura

Published

on

By

Dari kiri ke kanan: Fann Kor, Teo Ser Luck, Hendang Tanusdjaja dan Muhammad Dudi Kurniawan
 

Jurnaljakarta com – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan The Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) membangun kolaborasi strategis. Kolaborasi itu diresmikan melalui penandatanganan Letter of Collaboration di kantor pusat IAPI, Office 8, Jakarta (22/01/2024).

Delegasi dari kedua negara menghadiri penandatanganan Letter of Collaboration

Kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperkuat hubungan antarlembaga dan mendukung pertumbuhan industri akuntansi, khususnya di Indonesia dan Singapura. Selain itu, untuk membuka pintu pasar internasional lebih lebar.

Penandatanganan Letter of Collaboration dihadiri langsung oleh Ketua Umum IAPI Hendang Tanusdjaja dan Presiden ISCA Teo Ser Luck serta sejumlah tokoh penting di dunia akuntansi delegasi dari kedua belah pihak.

Letter of Collaboration ini menetapkan kerangka kerja sama antara IAPI dan ISCA. Kerja sama mencakup berbagai aspek kolaborasi, antara lain peluang untuk penyelenggaraan pelatihan, dukungan, dan kolaborasi yang lebih kuat untuk mendorong usaha kecil dan menengah di setiap pasar, serta menjajaki peluang untuk memfasilitasi pertukaran sumber daya, pertukaran pengetahuan, dan jaringan antara Indonesia dan Singapura.

Dalam pidato pembukaannya, Hendang Tanusdjaja menyatakan bahwa penandatanganan ini mencerminkan komitmen kedua lembaga untuk memperkuat hubungan, mengeksplorasi kemitraan, dan mendorong visi industri bersama.

Hendang menyambut baik dan penuh optimis jalinan kemitraan ini akan membawa dampak positif bagi industri akuntansi.

”Kerja sama ini dapat membawa manfaat besar bagi anggota IAPI dan akuntan publik di Indonesia secara umum dan juga sebaliknya untuk akuntan publik di Singapura,” ujar Hendang.

Ke depannya, Hendang berharap akuntan publik di Indonesia dapat menjajaki kerja sama lebih lanjut dan memberikan jasa profesionalnya kepada perusahaan – perusahaan Singapura di Indonesia, serta memperkuat citra positif industri akuntansi di tingkat internasional.

”Kerja sama ini diharapkan akan membuka peluang baru bagi akuntan publik di Indonesia, terutama Small Medium Practices, secara aktif masuk ke dalam pasar internasional,” tegasnya.

Continue Reading

Ekonomi

Menko Luhut: International and Indonesia CCS Forum 2024 Bukti Komitmen Indonesia terhadap Pengelolaan Lingkungan

Published

on

By

Jurnaljakarta.com — International and Indonesia Carbon Capture and Storage (CCS) Forum 2024 kembali digelar di Jakarta, Selasa (23-1-2024). Acara tahunan yang diselenggarakan oleh Indonesia CCS Center, ini memiliki arti strategis bagi Indonesia, sekaligus menjadi wadah untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi penyimpanan CO2 terbesar, hal ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan pada saat membuka acara tersebut.

“Forum ini merupakan bukti kuat komitmen kami terhadap pengelolaan lingkungan dan praktik berkelanjutan,” tegas Menko Luhut.

Pemerintah Indonesia telah mendukung penerapan CCS hub di Indonesia selama beberapa waktu, dan saat ini sedang mempersiapkan pengumuman Peraturan Presiden tentang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon yang didukung dan diinisiasi oleh beberapa kementerian di Indonesia.

“Kami berdiri bersama untuk investasi berkelanjutan, dengan upaya yang bertujuan mengurangi emisi karbon sebagai pendorong investasi. Di tahun-tahun mendatang, kami mendorong seluruh pemangku kepentingan di industri CCS, memanfaatkan potensi kapasitas penyimpanan Indonesia yang besar, mengembangkan industri hilir untuk menghasilkan produk rendah karbon,” ujar Menko luhut.

Menko Luhut juga mengajak kepada seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama merancang strategi bersama yang akan membuka jalan bagi keberhasilan penerapan CCS hub di Indonesia.

“Upaya kolaboratif ini sangat penting dalam mencapai tujuan kita bersama untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko Luhut menyampaikan dukungan penuh terhadap Indonesia CCS Center. Juga mendorong kepada organisasi untuk merangkul dan memupuk kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga negara, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan lembaga internasional. Kemitraan ini berperan penting dalam melakukan studi, mengadvokasi peraturan yang diperlukan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan CCS di negara kita.

“Partisipasi dan kehadiran Anda di forum 2024 tidak diragukan lagi akan berkontribusi terhadap keberhasilan inisiatif penting ini. Bersama-sama, mari kita membangun masa depan di mana Indonesia menjadi mercusuar inovasi dan kepemimpinan di bidang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon,” pungkas Menko Luhut menutup sambutan.

Continue Reading

Ekonomi

Solusiku dan Bank Sahabat Sampoerna Kerja sama Dukung Pertumbuhan UMKM dan Tingkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – PT Anugerah Digital Indonesia, melalui platform pendanaan digitalnya, “Solusiku,” dan Bank Sahabat Sampoerna (BSS) secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama pada Jumat, 24 November 2023.

Hal ini dilakukan guna memberikan dampak positif dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Solusiku, sebagai perusahaan yang telah memperoleh legalitas sebagai PT Anugerah Digital Indonesia, memegang peran kunci dalam ekosistem UMKM dan literasi keuangan di Indonesia. Dengan visi dan misi yang jelas, Solusiku berkomitmen untuk memberikan solusi pendanaan inovatif dan inklusif.

Direktur Operasional Solusiku, Moh Fajar Ramdhani, menyatakan, kolaborasi ini melambangkan komitmen kami terhadap inovasi pendanaan secara digital yang diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap sektor keuangan. Bersama-sama, Solusiku siap mencapai pencapaian baru, memberikan alternatif solusi pendanaan kepada setiap elemen masyarakat.

Penandatanganan perjanjian pada hari ini membahas kerja sama dalam bentuk Loan Channeling antara Solusiku dan Bank Sahabat Sampoerna. Dana sebesar 100 Milyar rupiah akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan produktif dan konsumtif selama periode kerja sama yang berlangsung selama tiga tahun.

Kepala Divisi Lending Centre Bank Sahabat Sampoerna, Hendra Setiawan, menyatakan, sangat antusias menyambut kerja sama ini dengan Solusiku. Kolaborasi ini memperkuat komitmen kami untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan.

Loan Channeling menjadi langkah inovatif untuk memastikan dana yang dimiliki dapat merespons kebutuhan masyarakat dan sektor bisnis yang berkembang pesat.

Loan Channeling adalah strategi di mana Solusiku berperan sebagai perantara antara peminjam, terutama UMKM dan masyarakat umum, dengan Bank Sahabat Sampoerna.

Pendekatan inovatif ini diharapkan dapat mempercepat distribusi dana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor-sektor yang strategis.

Vice President Solusiku, Steven Leong, menambahkan, sesuai dengan visi dan misi yang telah kita bangun di Solusiku, Solusiku akan terus berkomitmen untuk melayani masyarakat guna meningkatkan inklusi keuangan sampai ke berbagai lapisan masyarakat.

Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia dan mempercepat inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat. 

“Solusiku dan Bank Sahabat Sampoerna berkomitmen untuk menyediakan solusi pendanaan yang inovatif dan inklusif, menjawab tantangan ekonomi di era digital,” tutup Steven Leong.(Red)

Continue Reading

Populer