Connect with us

Militer

Panglima TNI : Sinergitas TNI-Polri Jamin Stabilitas Keamanan

Published

on

JurnalJakarta.com — Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kapolri Jenderal Pol Drs. Idham Azis, M.Si.  memberikan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri sewilayah Jawa Tengah, bertempat di Auditorium Akpol Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/12/2019).

Di hadapan ratusan prajurit TNI dan anggota Polri, Panglima TNI menyampaikan bahwa institusi TNI-Polri merupakan dua  institusi sangat besar dengan ratusan ribu personel, garis komando tegak lurus, memiliki senjata serta jaringan yang begitu luas, mulai dari pusat sampai ke daerah bahkan sampai ke desa-desa.

Menurut Panglima TNI, kekuatan yang sangat besar tersebut apabila disinergikan akan menjadi kekuatan untuk mendukung kepentingan nasional dan ini sudah berjalan dengan baik. Sinergitas TNI-Polri sangat luar biasa dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. “Adanya sinergitas TNI-Polri akan berdampak pada jaminan stabilitas keamanan dan pembangunan yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan aman dan lancar,” katanya.

“Salah satu bukti yang sudah kita lakukan  adalah pengamanan Pilkada Serentak, Asian Games, penanggulangan bencana alam di Lombok dan Palu serta pengamanan Pileg dan Pilpres 2019 hingga pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Semuanya bisa berjalan aman, lancar dan terkendali. Oleh sebab itu, sinergitas TNI-Polri dari masa ke masa tetap harus dikedepankan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Panglima TNI menyampaikan bahwa tahun 2019 ini masih ada tugas yang harus dilaksanakan sampai akhir tahun, yaitu mengamankan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. “Untuk itu, kita harus mampu memberikan jaminan terkait stabilitas keamanan, agar dua event tersebut  bisa berjalan dengan aman dan lancar,” ujarnya.

Baca juga : Panglima TNI Berikan Pengarahan Kepada Prajurit TNI-Polri Se-wilayah Surabaya

Disamping itu, pada perayaan Natal dan Tahun Baru, kerja sama dapat diwujudkan di tengah-tengah masyarakat melalui pemberdayaan komponen masyarakat yang ada. “Keterlibatan masyarakat dalam mengamankan dua kegiatan ini bukan berarti mereka bertindak sebagai aparat keamanan, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing,” jelas Panglima TNI.

Panglima TNI juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan sweeping karena sejak awal sudah kita berikan pemahaman.  “Kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok-kelompok masyarakat tersebut, untuk membantu mengamankan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020,” ucapnya.

“Partisipasi tersebut harus tetap didampingi oleh TNI dan Polri agar tidak timbul kesalahpahaman. Kita tidak ingin timbul sweeping yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, karena sweeping adalah wewenang dari institusi Pemerintah. Selain itu sebagai aparat yang terlatih, TNI dan Polri tentu saja memiliki kemampuan dan terlatih dalam menghadapi berbagai situasi,” tuturnya.

Panglima TNI juga menyampaikan terima kasih kepada prajurit TNI dan anggota Polri yang siap untuk mengorbankan waktu tidak bertemu dengan keluarga pada hari besar 25 Desember maupun tahun baru. “Kita akan bersatu untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru demi tercapainya stabilitas keamanan dan pelaksanaan dua event tersebut bisa berjalan dengan aman, lancar dan tertib,” katanya.

“Selamat bertugas Prajurit TNI dan anggota Polri, selamat merayakan Natal 25 Desember 2019 bagi anggota TNI dan Polri yang merayakan dan selamat Tahun Baru 2020. Semangat yang harus tetap kita kobarkan adalah tetap kita jaga sinergitas TNI dan Polri untuk keutuhan NKRI,” tutupnya.

Militer

Melalui Teleconference, Kepala Bakamla Ikuti Rapat Terbatas Bidang Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Presiden RI

Published

on

Jakarta, Jumat 20 Maret 2020 — Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden RI Ir. Joko Widodo melalui teleconference yang juga diikuti oleh Wapres KH Maruf Amin serta para menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga negara, Kamis (19/3/2020).
Melalui teleconference dengan menggunakan aplikasi zoom meeting yang dipasang di ruang kerja, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. mendengarkan dengan seksama arahan Presiden Joko Widodo terkait Kebijakan Kelautan Indonesia ke depan. “Adapun arah Kebijakan Kelautan Indonesia adalah terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan, kemudahan pelayanan perijinan, terbangunnya kualitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur kelautan, serta adaftasi penggunakan teknologi baru sehingga mampu mendukung usaha perikanan tangkap,” kata Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut sejumlah menteri menyampaikan rencana aksinya sesuai yang telah diarahkan presiden terkait Kebijakan Kelautan Indonesia. Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa penyiapan Laut Natuna Utara sebagai area penangkapan ikan bagi nelayan-nelayan Indonesia sudah berjalan lancar, sejumlah nelayan dari daerah lain saat ini telah melakukan penangkanan ikan di wilayah tersebut.
Sementara itu Menkopolhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. menyampaikan progres pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Keamanan Laut yang akan menjadi embrio Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut. Hal ini menurut, Menkopolhukam, sesuai arahan Presiden RI pada rapat terbatas tanggal  20 Desember 2019 lalu, serta saat pelantikan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. pada 12 Februari 2020, dimana pesan Presiden RI adalah mengintegrasikan dan menyatukan komando keamanan laut.
Menurut Menkopolhukam, selama ini terdapat 21 undang-undang yang mempunyai irisan pengaturan tugas di laut. Dari 21 undang-undang tersebut terdapat 6 institusi yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut, yaitu Bakamla RI, KPLP, KKP, Polisi Air, TNI AL, dan Bea Cukai. “Tetapi pada prinsipnya Rancangan Peraturan Pemerintah atau pun Omnibus Law yang akan dibuat tidak akan mengurangi kewenangan yuridis masing-masing institusi,” jelas Mahfud MD.
Pada kesempatan yang sama melalui teleconference juga, Menteri Pertahanan Prabowo Subiato menyampaikan bahwa Bakamla RI yang akan dikembangkan menjadi Indonesian Coast Guard nantinya bila dalam keadaan perang bisa menjadi komponen cadangan untuk mendukung TNI AL yang nantinya bisa dikendalikan oleh Panglima TNI.
Arahan Presiden terkait pembuatan RPP ini agar segera disiapkan RPP-nya sebagai embrio omnibus law Undang-undang Kemanan Laut, sehingga bisa menyinkronkan dan mengharmonisasikan Undang-undang yang selama ini tumpang tindih.
Continue Reading

Militer

SPKKL Sambas Bakamla RI Turut Lakukan Upaya Pencegahan Merebaknya COVID-19

Published

on

Sambas, 20 Maret 2020 — Seusai melaksanakan pertemuan melalui video conference dengan Kepala Sub Direktorat Jaringan Kolonel Bakamla Ir. Suhardi, M.T., Kepala Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL) Sambas Mayor Bakamla Arief Purwantono, S.E., mengintruksikan kepada seluruh personel SPKKL Sambas melakukan upaya pencegahan masuknya penyebaran Corona Virus Diseases (COVID) 19 di lingkungan kantor SPKKL Sambas, Jl. Penjajap Barat, Sambat, Kalimantan Barat, Kamis (19/3/2020).

Hal ini juga dilakukan sebagai respon terhadap himbauan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. yang menekankan kepada seluruh jajarannya yang tersebar di seluruh Indonesia, agar tetap waspada dalam penyebaran COVID-19. Upaya pencegahan harus dilakukan agar personel Bakamla RI/IDNCG tetap dalam kondisi prima, terlebih dalam membantu upaya pemerintah dalam meminmalisir penyebarannya.

Sebagai upaya preventif, SPKKL Sambas mewajibkan setiap personil ataupun tamu melakukan cuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menyemprotkan cairan anti septik pada seluruh bagian gedung dan halaman kantor. Selain itu, perawatan berkala terhadap semua peralatan yang ada pada SPKKL Sambas juga terus dilakukan. Pelaksanaan kegiatan ini akan rutin dilaksananakan terkait upaya mencegah merebaknya COVID 19.

Menguatkan hal tersebut, Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menetapkan status Siaga COVID-19 di Provinsi Kalbar. Keputusan ini diambil setelah dikeluarkannya surat edaran tentang kejadian luar biasa (KLB) terkait COVID-19 yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota di Kalbar.

Dalam surat bernomor 440/0863/KESRA-B itu disampaikan tiga poin penting, pertama berdasarkan laporan kasus di Kabupaten/Kota di Kalbar sampai 17 Maret 2020, tercatat 110 Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan 15 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang terdapat di Kota Pontianak sebanyak empat orang, Kabupaten Mempawah sebanyak dua orang, Kabupaten Kayong Utara sebanyak satu orang, Kabupaten Ketapang sebanyak satu orang, Kabupaten Sambas sebanyak dua orang, Kabupaten Bengkayang sebanyak empat orang, dan Kabupaten Landak sebanyak satu orang.

Poin kedua, untuk mengendalikan dan mencegah bertambahnya korban terinfeksi COVID-19 di wilayah Kalbar, bilamana dipandang perlu masing-masing bupati/wali Kota dapat menetapkan status KLB/Tanggap Darurat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Continue Reading

Militer

Personel Kewasgiatan Setlem Seskoal Laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas

Published

on

Seskoal, 20 Maret 2020, — Sebanyak 37 Personel Militer dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibawah kewasgiatan Sekretariat Lembaga (Setlem) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) melaksanakan Penandatangan Pakta Integritas yang disaksikan langsung oleh Kepala Sekertaris Lembaga (Kasetlem) Seskoal Kolonel Laut (P) Apriyani,.S.H., M.M., M.Si.(Han)., bertempat di Ruang Rapat Staf Gedung Samadikun Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Setlem Seskoal membawahi beberapa Bagian Satuan Kerja yaitu Bagian Kesekertariatan (Bagset), Bagian Program dan Anggaran (Bagproga), Bagian Inspektorat Organisasi dan Metode (Bagitormet), Bagian Informasi dan Pengolahan Data (Baginfolahta) dan Bagian Penerangan (Bagpen).

Penandatangan Pakta Integritas ini merupakan wujud penyelenggaran pelaksanaan tugas yang akuntabel dan transparan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik. Pakta Integritas merupakan salah satu alat dalam mewujudkan jalannya pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun tugas dan fungsi Setlem Seskoal antara lain menuangkan kebijakan dan arahan Danseskoal/Direktur Magister Terapan dalam bentuk keputusan, rencana, petunjuk, surat perintah dan lain-lain ; menyusun, memadukan serta menyiapkan rencana program dan anggaran Seskoal ; melaksanakan fungsi kesekretariatan di lingkungan Seskoal yang meliputi korespondensi/surat-menyurat, penggandaan, publikasi, ketatalaksanaan perkantoran, penerbitan dan pencetakan serta kearsipan ; melaksanakan protokoler dan urusan rumah tangga (urrumga) Danseskoal/Direktur Magister Terapan ; melaksanaan penyiapan rapat-rapat ; melaksanakan fungsi penerangan dan fungsi penasehat hukum bagi anggota Seskoal ; menyelenggarakan pengamanan hasil-hasil pelaksanaan pendidikan, pengkajian, dan pembinaan lembaga ; mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program Setlem sebagai Pudir III guna menjamin pencapaian sasaran programnya secara berhasil guna dan berdaya guna; dan menyelenggarakan pengembangan organisasi dan metode pembinaanmenuangkan kebijaksanaan dan pengarahan Danseskoal/Direktur Magister Terapan dalam bentuk keputusan, rencana, petunjuk, surat perintah dan lain-lain.

Continue Reading

Populer