JURNALJAKARTA.COM  — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ada oknum Ketua RW/RT yang diduga menerima setoran parkir liar. Heru Budi mengaku tak segan mencopot oknum. RW/RT yang menyimpang.
Awalnya, Heru mengaku mendapatkan informasi tersebut dari anak buahnya, Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo. Heru pun memastikan pihaknya kan mengecek oknum RT tersebut.

“Ya saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Perhubungan seperti itu,” kata Heru Budi kepada wartawan, Jumat (17/5/2024).

Selain oknum RT, Heru juga meminta anak buahnya turut memeriksa oknum RW. Jika terbukti menerima setoran, yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan ketentuan.

“Nanti melalui mekanisme di sana, ada pak asisten pemerintah, mekanisme pak lurah, dipanggil RT-nya atau ada RW juga, diberi peringatan,” ujarnya.

Heru meminta para ketua RT menegakkan aturan yang ada. Ia pun mengancam akan mencopot ketua RT apabila tak disiplin.

“Tentunya di perda/pergub kan ada, kita menegakkan perda/pergub ada aturan semuanya RW/RT juga mengikuti aturan-aturan di perda/pergub kalau tidak disiplin bisa diganti,” tegasnya.

Sejauh ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menertibkan juru parkir (jukir) liar di sejumlah titik Ibu Kota. Saat ini, total 127 jukir liar ditertibkan petugas di minimarket hingga rumah toko (ruko).

Penertiban jukir liar dilakukan di lima kota oleh tim gabungan Pemprov DKI Jakarta Terdiri dari, dishub, satpol-pp,dinas sosial dan TNI/polri.pada Kamis (16/5) di 66 lokasi, mulai minimarket hingga bangunan ruko.

Sebanyak 9 jukir liar ditindak oleh Satpol PP tingkat provinsi, 14 jukir ditindak di Jakarta Pusat, 11 jukir ditindak di Jakarta Utara, 15 jukir di Jakarta Barat, 9 jukir di Jakarta Selatan, dan 14 jukir di Jakarta Timur.(***)

JURNALJAKARTA.COM —Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mencanangkan Gerakan Literasi Desa yang menjadi puncak acara Hari Ulang Tahun ke-44 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Hari Buku Nasional 2024.

Dalam sambutannya, Wapres menegaskan pentingnya peran buku sebagai jendela dunia. Melalui buku, dapat memperluas pengetahuan, memperdalam pemahaman, dan mengembangkan wawasan.

“Buku merupakan media utama peningkatan literasi dan prasyarat lahirnya intelektualitas. Buku juga mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Maka perpustakaan penting sebagai sumber inspirasi dan pusat aktivitas literasi masyarakat,” kata Wapres di Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas, Jakarta, pada Jumat (17/5/2024).

Namun, Wapres juga menyoroti kondisi literasi di Indonesia yang masih memerlukan perhatian serius. Dia mengatakan hasil studi evaluasi sistem pendidikan yang diinisiasi oleh OECD menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih di bawah rata-rata negara anggota lainnya.

“Meski survei tingkat kegemaran membaca di Indonesia tahun 2023 menunjukkan peningkatan, persentasinya masih rendah, yaitu kurang dari 3 persen,” ungkapnya.

Wapres mengatakan kondisi ini seharusnya memacu semua pihak untuk mengejar ketertinggalan, sehingga kualitas sumber daya manusia kita semakin meningkat dan pembangunan Indonesia semakin melesat.

“Saya meminta seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam Gerakan Literasi Desa ini,” katanya.

Gerakan Literasi Desa diharapkan dapat mengajak partisipasi aktif masyarakat desa untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, terutama dalam membangun desa di Indonesia.

“Gerakan ini hendaknya dapat membentuk dan mengubah pola pikir masyarakat desa agar dapat berpartisipasi aktif dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dicanangkan pemerintah,” tambahnya.

Sebagai contoh, Wapres menyebutkan program pencanangan penanganan stunting di desa-desa yang bisa diintegrasikan dengan Gerakan Literasi Desa.

“Gerakan literasi desa dapat dimanfaatkan untuk mengubah kebiasaan para ibu di desa yang masih enggan membawa anak-anaknya ke Posyandu karena tidak paham bahaya stunting bagi masa depan anaknya,” jelasnya.

Dalam arahannya, Wapres menyampaikan beberapa langkah penting. Pertama, menjalin koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak serta melibatkan para pegiat literasi.

“Rumuskan kebijakan yang pro-literasi serta sediakan sarana membaca yang nyaman dan memadai peningkatan minat baca,” ajak Wapres.

Kedua, tambahnya, manfaatkan teknologi digital dalam meningkatkan literasi informasi sehingga informasi yang didapat tetap relevan dan menghasilkan layanan berkualitas bagi masyarakat desa.

“Ketiga, hargai budaya dan tradisi desa serta nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini mampu membina masyarakatnya untuk terus belajar dan berpengetahuan,” pintanya.

Keempat, Wapres mendorong agar memperluas cakupan Gerakan Literasi Desa sebagai pelengkap program pembangunan dan peningkatan kualitas perpustakaan di daerah.

“Masyarakat desa yang terdidik dan literasi akan menjadi tiang penyangga yang kokoh dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita tingkatkan budaya membaca dan literasi di seluruh lapisan masyarakat sehingga berdampak dan bermanfaat di seluruh pelosok negeri, termasuk bagi masyarakat desa terpencil,” ungkap Wapres.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz menyatakan salah satu misi Perpusnas adalah menyelenggarakan program peningkatan budaya membaca dan kemampuan literasi masyarakat.

Sejak 2015, program ini telah menjadi gerakan nasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Namun, hasil pembangunan literasi masih sering dipertanyakan mengingat masih ditemukan fakta yang menunjukkan rendahnya tingkat kegemaran membaca para siswa dan masyarakat umum.

“Kami meyakini bahwa rendahnya tingkat kegemaran membaca dan kemampuan literasi disebabkan kurang tersedianya buku bacaan yang sesuai dengan minat pembaca. Padahal, data menunjukkan bahwa minat baca masyarakat sebenarnya cukup tinggi,” katanya.

Dia menuturkan Perpusnas berikhtiar dengan menjalin koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam penyediaan buku-buku bermutu.

“Penyelarasan kebijakan dan program yang kami jalin dilakukan dengan Bappenas, Kemendagri, Kemendikbudristek, dan Kemendes PDTT dengan koordinasi dari Kemenko PMK,” tuturnya.

Kesepahaman untuk menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan literasi, lanjutnya, menghasilkan beberapa inisiatif yakni Perpusnas akan membangun ruang baca di 10 ribu desa dan taman bacaan masyarakat dengan dukungan seribu judul buku bacaan untuk masing-masing ruang baca, Kemendikbudristek mendistribusikan sekitar 27 juta buku bacaan ke sekitar 45 ribu sekolah dasar, Kemendagri mengoptimalkan peran perpustakaan di provinsi, kabupaten, dan kota untuk memfasilitasi program-program literasi, Kemendes PDTT menyediakan dukungan anggaran desa untuk operasional ruang-ruang baca dan TBM di desa-desa.

Lebih lanjut, dia menjelaskan sebagai bentuk dukungan pencanangan Gerakan Literasi Desa, telah ditandatangani Surat Edaran Bersama Menteri Desa PDTT dan Kepala Perpusnas sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat Desa.

“Ada dua kata kunci yang menjadi pedoman kami sehingga kami bisa bergerak bersama yaitu yang pertama adanya pemahaman bersama tentang pentingnya literasi, dan yang kedua adanya kesiapan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tidak ada lagi pandangan bahwa membangun literasi adalah pekerjaan bersama tapi tidak dilakukan secara bersama-sama,” jelasnya.

Dalam acara puncak dilakukan penyerahan secara simbolis 10 juta bantuan buku untuk 10.000 desa, penyerahan secara simbolis bantuan 27 juta buku untuk 45.000 Sekolah Dasar, penyerahan secara simbolis bantuan pengembangan perpustakaan berupa mobil perpustakaan keliling dan motor layanan perpustakaan keliling.

Acara peringatan HUT Ke-44 Perpusnas 2024 juga disemarakkan dengan beragam pameran, seperti pameran perpustakaan dari masa ke masa, pameran buku bermutu, pameran naskah kuno dan manuskrip, pameran pustaka bergerak dan TBM, pameran transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS), hingga pameran kreativitas pegiat literasi.

JURNALJAKARTA.COM   — Perintis pembentukan Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIPKABI) Sukendar, menggugat kepengurusan HIPKABI periode 2023-2028 di Pengadilan Negeri, Jakarta Timur.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Cakung, Rabu (15/5/2024).

Usai sidang, Sukendar mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan kepengurusan Hipkabi 2023-2028 karena ada kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Hipkabi.

“Proses Kongres Nasional (Konas) Hipkabi yang digelar di Jawa Timur pada awal Juni 2023 mengesampingkan AD/ART yang ada. Bahkan, menggunakan aturan organisasi profesi lain. Hipkabi sudah memiliki badan hukum yang jelas. Ini kan aneh,” kata Sukendar yang merupakan anggota Hipkabi itu.

Dia pun kecewa dengan penyelenggaraan Konas dalam pemilihan kepengurusan baru Hipkabi periode 2023-2028. Dalam kongres itu, Suatmaji kembali terpilih sebagai Ketua Hipkabi.

Sukendar berharap Hipkabi kembali ke jalan yang lurus dan benar yang berpatokan kepada AD/ART yang telah dibentuk.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat (Sukendar), Eli Bungriyando mengatakan pelaksanaan Kongres Nasional Hipkabi yang telah digelar Juni 2023 itu mengacu pada organisasi profesi lain.

Padahal, lanjut dia, seharusnya pelaksanaan kongres Hipkabi itu mengacu pada AD/ART yang ada karena Hipkabi telah memiliki akte pendirian.

Oleh karena itu, melalui persidangan di Pengadilan Negeri ini pihaknya meminta agar dilakukan Kongres Nasional Luar Biasa Hipkabi untuk menentukan kepengurusan baru yang berdasarkan pada AD/ART Hipkabi.

“Kami juga minta agar SK yang telah dikeluarkan dalam kepengurusan Hipkabi periode 2023-2028 dibatalkan,” kata pria yang disapa Manik itu. Sidang itu pun akan dilanjutkan pada Rabu (29/5).