Connect with us

Militer

Melalui Teleconference, Kepala Bakamla Ikuti Rapat Terbatas Bidang Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Presiden RI

Published

on

Jakarta, Jumat 20 Maret 2020 — Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden RI Ir. Joko Widodo melalui teleconference yang juga diikuti oleh Wapres KH Maruf Amin serta para menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga negara, Kamis (19/3/2020).
Melalui teleconference dengan menggunakan aplikasi zoom meeting yang dipasang di ruang kerja, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. mendengarkan dengan seksama arahan Presiden Joko Widodo terkait Kebijakan Kelautan Indonesia ke depan. “Adapun arah Kebijakan Kelautan Indonesia adalah terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan, kemudahan pelayanan perijinan, terbangunnya kualitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur kelautan, serta adaftasi penggunakan teknologi baru sehingga mampu mendukung usaha perikanan tangkap,” kata Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut sejumlah menteri menyampaikan rencana aksinya sesuai yang telah diarahkan presiden terkait Kebijakan Kelautan Indonesia. Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa penyiapan Laut Natuna Utara sebagai area penangkapan ikan bagi nelayan-nelayan Indonesia sudah berjalan lancar, sejumlah nelayan dari daerah lain saat ini telah melakukan penangkanan ikan di wilayah tersebut.
Sementara itu Menkopolhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. menyampaikan progres pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Keamanan Laut yang akan menjadi embrio Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut. Hal ini menurut, Menkopolhukam, sesuai arahan Presiden RI pada rapat terbatas tanggal  20 Desember 2019 lalu, serta saat pelantikan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. pada 12 Februari 2020, dimana pesan Presiden RI adalah mengintegrasikan dan menyatukan komando keamanan laut.
Menurut Menkopolhukam, selama ini terdapat 21 undang-undang yang mempunyai irisan pengaturan tugas di laut. Dari 21 undang-undang tersebut terdapat 6 institusi yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut, yaitu Bakamla RI, KPLP, KKP, Polisi Air, TNI AL, dan Bea Cukai. “Tetapi pada prinsipnya Rancangan Peraturan Pemerintah atau pun Omnibus Law yang akan dibuat tidak akan mengurangi kewenangan yuridis masing-masing institusi,” jelas Mahfud MD.
Pada kesempatan yang sama melalui teleconference juga, Menteri Pertahanan Prabowo Subiato menyampaikan bahwa Bakamla RI yang akan dikembangkan menjadi Indonesian Coast Guard nantinya bila dalam keadaan perang bisa menjadi komponen cadangan untuk mendukung TNI AL yang nantinya bisa dikendalikan oleh Panglima TNI.
Arahan Presiden terkait pembuatan RPP ini agar segera disiapkan RPP-nya sebagai embrio omnibus law Undang-undang Kemanan Laut, sehingga bisa menyinkronkan dan mengharmonisasikan Undang-undang yang selama ini tumpang tindih.

Militer

Pasis Dikreg Seskoal Angkatan Ke-59 TA 2021 Laksanakan Diskusi Kelompok (DK I/II) Strategi Militer

Published

on

JurnalJakarta — Dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, para Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-59 TA 2021 dengan antusias melaksanakan Diskusi Kelompok (DK I/II) Strategi Militer, bertempat di Ruang Diskusi I sd Ruang Diskusi 15 Gedung R.E. Martadinata Seskoal, Cipulir Jakarta Selatan, Rabu (17/2).

Kegiatan DK I dan DK II Strategi Militer ini diikuti oleh 174 Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-59 TA 2021 yang terbagi menjadi 15 kelompok diskusi. Dengan topik “ Strategi Operasi Laut dalam pertempuran Normandia tahun 1944, Perang Korea Tahun 1950 dan Perang Teluk Tahun 2003”.

Adapun fokus permasalahan pembahasan untuk kelompok 1, 4, 7, 10, dan 13 mengenai “Strategi pihak Sekutu dan Jerman dalam Pertempuran Normandia Tahun 1944”. Sedangkan kelompok 2, 5, 8, 11, dan 14 mengenai “Strategi pihak Korsel dan Korut dalam Perang Korea Tahun 1950”. Dan untuk kelompok 3, 6, 9, 12, dan 15 mengenai “Strategi pihak Sekutu dan Irak dalam Perang Teluk Tahun 2003”.

Disela-sela kegiatan, Kepala Departemen Strategi (Kadepstra) Seskoal Kolonel Laut (P) Rully Riono selaku penanggungjawab kegiatan DK I dan DK II Strategi Militer menjelaskan tujuan dari penugasan ini yaitu agar pasis mampu menganalisis dan memahami strategi perang yang diterapkan pada Pertempuran Normandia tahun 1944, Perang Korea tahun 1950, dan Perang Teluk tahun 2003 melalui metode studi kasus untuk memahami kekurangan dan kelebihan yang ada serta memahami peristiwa perang tersebut dari sudut pandang aspek strategi serta manfaatnya bagi TNI AL.

Turut mengikuti kegiatan tersebut para Perwira Pembimbing Kelompok (Pabingpok) Seskoal yang akan memberikan masukan dan tanggapan pada diskusi kelompok masing-masing.

Kegiatan ini selaras dengan Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dalam upaya membangun Sumber Daya Manusia TNI AL yang unggul dan professional serta tangguh dalam menghadapi segala ancaman.

Continue Reading

Militer

Kasau Hadiri Acara Entry Meeting Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2020 pada BPK RI

Published

on

JurnalJakarta — Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P., menghadiri acara Taklimat Awal/Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2020 pada Unit Organisasi (UO) Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kemhan, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021).

Menteri Pertahanan RI Letjen (Purn) H. Prabowo Subianto dalam sambutannya mengatakan, para pejabat di lingkungan Unit Organisasi agar lebih koperatif dalam menyajikan data dukung maupun informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan.

“Laksanakan koordinasi dan rekonsiliasi yang ketat dari Satker terkecil sampai dengan tingkat Eselon untuk meminimalisir terjadinya selisih data dan mencari solusi terbaik dalam pemecahannya,” tegas Menhan.

Diakhir sambutan Menhan berharap kepada BPK RI selalu memberikan arahan, asistensi, dan bimbingannya sehingga ke depan kerja sama kita dapat lebih ditingkatkan ke arah yang lebih baik.

Hadir pada acara tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Wamenhan Letjen TNI M. Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Rektor Unhan, Irjen Kemhan, Irjen TNI, Asrenum Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Kapusku TNI, para Irjen Angkatan, para Asrena Angkatan, para Aslog Angkatan, dan para Kadisku Angkatan serta tim Pemeriksa BPK RI. (Bgs)

Continue Reading

Militer

Personel Satgas Yonif 642 Berikan Pelatihan Bela Negara Kepada CPNS Cabjari Sanggau di Entikong

Published

on

JurnalJakarta, Sanggau-Kalbar — Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas Pos Komando Taktis (Kotis), membantu Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Sanggau di Entikong memberikan bekal pembinaan dan pelatihan Bela Negara kepada enam orang CPNS di lingkungan Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas, Letkol Inf Alim Mustofa dalam rilisnya di Mako Satgas Entikong, Kab. Sanggau, Rabu (17/2/2021).

Lebih lanjut dikatakan bahwa perbantuan personel Satgas dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan Bela Negara dilaksanakan selama tiga hari, mulai dari tanggal 15 – 17 Februari 2021 di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meningkatakan pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan CPNS Cabjari Sanggau di Entikong dalam bidang kedisiplinan dan mentalitas serta jiwa Nasionalisme yang berkarakter kebangsaan, cinta tanah air dan mempunyai jiwa militansi yang tinggi guna mendukung tugas pokok sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat,” jelas Dansatgas.

Dansatgas menyampaikan bahwa untuk materi yang diberikan oleh personel Satgas yaitu wawasan kebangsaan, kepemimpinan, pembinaan disiplin dan pembentukan karakter.

“Diantaranya yaitu sejarah perjuangan Bangsa, Bela Negara yang terdiri dari nilai-nilai cinta Tanah Air, etika moral juga perlakuan terhadap Bendera Merah Putih dan Bahasa Indonesia, serta materi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan penghormatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong, Rudy Astanto, S.H, M.H. mengungkapkan, pelatihan Bela Negara ditargetkan untuk menciptakan PNS yang berkarakter kebangsaan dan disiplin yang nantinya diharapkan para pegawai tampil beda baik itu disiplin sikap, prilaku, pengorbanan serta jiwa pengabdian.

“Kami ucapkan terimakasih kepada personel Satgas Yonif 642/Kapuas karena telah membantu kami dalam kegiatan pembinaan dan pelatihan Bela Negara bagi CPNS kantor kami,” ucapnya. (Bgs)

Continue Reading
Advertisement

Populer