Connect with us

Nasional

Ketua Presidium IPW Pertanyakan Jabatan Dwifungsi Kepolisian di Kementrian

Published

on

Jurnaljakarta.com — Jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini dipimpin Komjen Andap Budhi Revianto dipertanyakan. Pasalnya, posisi orang nomor tiga di kursi kementerian ini dijabat oleh seorang polisi aktif yang sebelumnya ditempatkan hanya untuk diperbantukan.

Sudah Satu bulan berlalu atau tepatnya dilantik pada 10 Maret kemarin, jabatan sekjen Kemenkumham diemban mantan Kapolda Kepulauan Riau (Kepri). Padahal, selama ini yang bersangkutan belum pensiun dari kepolisian karena memang masa pensiunnya terhitung masih dua tahun lagi.

Bila mengacu dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang kepolisian, jabatan itu seharusnya tidak boleh diduduki mantan Kapolres Jakarta Utara ini. Pasalnya, bagi mereka yang mengambil posisi jabatan struktural, ia harus menanggalkan salah satu jabatannya atau memang harus mengundurkan diri dari polisi.

Hal itu pernah dialami oleh Irjen Ronny Sompie ketika menduduki diri sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi tahun 2015 lalu. Ronny yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Bali, akhirnya melepas jabatan jenderalnya dan beralih status menjadi pegawai negeri sipil.

Hal yang sama juga dilakukan mantan Kapolri Jendral Tito Karnavian yang akhirnya mencopot jabatannya pada tahun 2019 lalu. Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun memilih menjadi Menteri Dalam Negeri yang hingga kini masih diembannya.

Dari dua contoh itu, seharusnya jabatan yang diduduki Komjen Andap tidak sah karena ia bertugas di dua lembaga tinggi negara. Atau bahasa gampangnya, pemerintah harus membayar dua kali gaji untuk jenderal bintang tiga ini.

Terkait hal itu, ketua presidium Indonesia Police Wacth Neta S Pane sangat mengecam keras terjadinya Dwi fungsi kepolisian dimana Komjen Andap Budhi Revianto masih aktif polisi dan menjabat sebagai sekjen. “Kalau merangkap jabatan itu artinya ada ketentuan yang ditabrak, seharusnya polisi yang aktif di sisi lain harus mengundurkan diri,” katanya.

Neta mencontohkan, hal ini pernah dialami mantan Kapolri Jendral Tito Karnavian yang akhirnya pensiun dari polisi ketika menjabat sebagai menteri dalam Negeri. Jabatan itu boleh dirangkap kecuali polisi ditempatkan dalam wilayah yang masih berkaitan dengan kepolisian seperti BNN dan BNPT. “Kalau kemudian sekjen di Kumham, itu tidak berkaitan, itu jabatan karir dari institusi, dan ini yang sangat kita sayangkan,” ungkapnya. (Yd)

Nasional

DPR RI Umumkan Surpres, Jenderal TNI Andika Perkasa Calon Panglima TNI Gantikan Jenderal TNI Hadi Cahjanto

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan lembaganya telah menerima surat presiden (surpres) berisi pengajuan calon Panglima TNI dari Presiden Jokowi, yang isinya mengenai Presiden mengusulkan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI,” kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Puan menjelaskan, setelah menerima surat presiden, DPR akan segera memproses surat tersebut untuk mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test),” jelasnya.

“Calon Panglima TNI Andika Perkasa akan menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Parlemen sebelum disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Dalam hal ini Komisi I DPR ini untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper test,” ujar Puan.

Jenderal Andika Perkasa saat ini mengemban jabatan sebagai seorang KSAD. Jabatan itu diembannya sejak November 2018.

Pria kelahiran 21 Desember 1964 ini pun dipercaya untuk menapak karier yang lebih tinggi lagi sebagai Panglima TNI. Dia akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun pada 7 November 2021. (Red)
Continue Reading

Militer

Pangkosekhanudnas I Pimpin Sertijab 3 Komandan Satrad

Published

on

Jurnaljakarta.com – Pangkosekhanudnas I, Marsma TNI Setiawan memimpin Serah Terima Jabatan tiga Komandan Satrad Jajaran Kosekhanudnas I bertempat di Aula Iskandar Makosekhanudnas I, Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Ditandai dengan penandatanganan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan, dan pengambilan sumpah jabatan, acara sertijab dilaksanakan secara sederhana namun khidmat, sesuai protokol kesehatan Covid-19, dengan para peserta upacara menjalani tespemeriksaan swab antigen sebelum pelaksanaan upacara dan penerapan 3M.

Adapun tiga jabatan yang diserah terimakan adalah jabatan Komandan Satrad 212 Ranai dari Letkol Lek Panca Prawira . S.T., M.T., kepada Letkol Lek Damardita Hiranda, selanjutnya jabatan Komandan Satrad 213 Tanjung Pinang dari Letkol Lek Hendrayana Wijaya, S.T., kepada Letkol Lek Emmaloka Dwi Abdi Pratono, S.T., M.M., dan jabatan Komandan Satrad 216 Cibalimbing  dari Letkol Lek Moh. Miftahul Ghufron, S.T., M.I.Pol., kepada Mayor Lek Zendra Mawan Leksana, S.T., M. Eng.

Tak berbeda dengan pelaksanaan serah terima jabatan dalam kesatuan lain, pergantian jabatan pada Komandan Satrad dalam Jajaran Kosekhanudnas I juga dimaksudkan untuk penyegaran dalam lingkungan satuan kerja sebagai upaya peningkatan kualitas yang pada gilirannya akan mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Sementara diwaktu yang sama, dilaksanakan juga serah terima jabatan Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ranting 002 Satrad 212 Ranai,  Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ranting 003 Satrad 213 Tanjung Pinang, dan Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ranting 006 Satrad 216 Cibalimbingi, dipimpin Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang 02 Kosekhanudnas I, Ny. Citra Setiawan bertempat di kantor IKKT Kosekhanudnas I.

Rangkaian acara serah terima Jabatan yang dihadiripara Asisten dan anggota Kosekhanudnas I dalam jumlah terbatas ditutup dengan pemberian cindera mata kepada pejabat lama Komandan Satrad 212 Ranai, Komandan Satrad 213 Tanjung Pinang dan KomandanSatrad 216 Cibalimbing oleh Pangkosekhanudnas I juga pelaksanaan foto bersama.

Continue Reading

Militer

KRI Pulau Rempang-729 Akhiri Masa Pengabdiannya di TNI AL

Published

on

 

Jurnaljakarta.com – Setelah selama bertahun-tahun pengabdiannya melaksanakan survei dan pemetaan laut di seluruh wilayah perairan Indonesia, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Pulau Rempang-729 mengakhiri masa penugasannya di TNI Angkatan Laut.

Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan (Pushidrosal) Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P., memimpin upacara penghapusan KRI Pulau Rempang-729 dari kedinasan Aktif TNI Angkatan Laut di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jum’at (15/10).

Dalam Amanatnya Danpushidrosal mengatakan KRI Pulau Rempang-729 merupakan salah satu unsur kapal Pushidrosal yang telah banyak melaksanakan kegiatan operasi Survei dan pemetaan ke berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di antaranya Operasi Survei dan Pemetaan (Opssurta) Lamongan pada tahun 1997, Opssurta Gresik, Belinyu, Jambi dan Kangean pada awal dekade 2001 sampai dengan 2010 serta operasi survei dan pemetaan terakhir yaitu ALKI I Natuna Segmen 1 dan Segmen 2 pada 2017 hingga 2018.

“Dengan berakhirnya tugas KRI Pulau Rempang-729 di TNI Angkatan Laut, saya berharap para eks Personel KRI Pulau Rempang-729 untuk tetap terus mengasah diri dan selalu siap dalam menerima tugas selanjutnya. Pertahankan profesionalisme dalam menghadapi segala tantangan dan pekerjaan kita ke depan guna mendukung tercapainya program kerja Pushidrosal yang optimal.” ujar Danpushidrosal.

Upacara penghapusan ini merupakan bagian dari siklus daur ulang alutsista yang merupakan program TNI Angkatan Laut dalam pengembangan kekuatan dan juga peremajaan alutsista, sesuai dengan tuntutan serta kompleksitas dinamika lingkungan strategis saat ini.

“Hal ini ditujukan untuk mencapai visi Angkatan Laut dalam melaksanakan proyeksi secara regional dengan komitmen global. Ini merupakan momentum membanggakan sekaligus mengharukan bagi sejarah TNI Angkatan Laut” tambah orang nomor satu di Pushidrosal tersebut.

Upacara penghapusan KRI Pulau Rempang-729 dari kedinasan Aktif TNI Angkatan Laut ditandai dengan penurunan ular-ular perang dan lencana perang KRI tersebut, dilanjutkan penurunan Bendera Merah Putih di kapal sekaligus secara resmi menandai Kapal perang memasuki purna bakti.

KRI Pulau Rempang dengan nomor lambung kapal 729, merupakan salah satu kapal survei yang berada di bawah pembinaan pushidrosal.

Kapal ini pada awalnya merupakan kapal tipe Penyapu Ranjau kelas Condor eks Jerman Timur, yang dibangun di galangan kapal “Peenewerft Wolgast” dengan nama kapal “Gnmma-336” pada tanggal 28 Mei 1971.

Pada tahun 1993 Pemerintah Indonesia mendatangkan 9 kapal jenis ini, yang salah satunya KRI Pulau Rempang-729. Selanjutnya kapal tersebut telah dimodifikasi menjadi tipe kapal hidro-oseanografi di PT. PAL Surabaya.

Berdasarkan Skep Pangab No:skep/217/iv/1993 tanggal 22 April 1993, secara resmi KRI Pulau Rempang-729 di tetapkan sebagai Kapal Perang Republik Indonesia dan masuk di jajaran Kapal Survei Hidro-oseanografi TNI AL.

Selama bergabung di Tni Angkatan Laut, beberapa Operasi Survei dan Pemetaan (Opssurta) Hidro-oseanografi telah dijalani di antaranya: Opssurta Perairan Lamongan (1997), Opssurta perairan Gresik (2000), Opssurta perairan Tanjung Balai Karimun ( 2001), perairan Belinyu Bangka Belitung (2002), perairan Tanjung Pinang (2003), perairan Jambi (2004), perairan Labuan Bajo (2012), perairan Batam (2013), perairan Sengiap (2013), Operasi SAR Air Asia QZ-8501 (2014), perairan ALKI Natuna Segmen 2 (2017), serta Opsurta perairan ALKI Natuna Segmen 1 (2018).

Kurang lebih 50 tahun sejak pembuatannya, KRI Pulau Rempang-729 telah mengabdikan diri di TNI Angkatan Laut selama 28 tahun.

Berdasarkan Surat Panglima TNI Nomor b/4208-09/23/381/Slog tanggal 12 Oktober 2021 telah terbit surat persetujuan penurunan Ular-Ular Perang KRI Pulau Rempang-729, yang berarti secara resmi menandai berakhirnya pengabdian kapal perang ini kepada Ibu Pertiwi.

Continue Reading

Populer