Connect with us

Nasional

Ketua Presidium IPW Pertanyakan Jabatan Dwifungsi Kepolisian di Kementrian

Published

on

Jurnaljakarta.com — Jabatan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini dipimpin Komjen Andap Budhi Revianto dipertanyakan. Pasalnya, posisi orang nomor tiga di kursi kementerian ini dijabat oleh seorang polisi aktif yang sebelumnya ditempatkan hanya untuk diperbantukan.

Sudah Satu bulan berlalu atau tepatnya dilantik pada 10 Maret kemarin, jabatan sekjen Kemenkumham diemban mantan Kapolda Kepulauan Riau (Kepri). Padahal, selama ini yang bersangkutan belum pensiun dari kepolisian karena memang masa pensiunnya terhitung masih dua tahun lagi.

Bila mengacu dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang kepolisian, jabatan itu seharusnya tidak boleh diduduki mantan Kapolres Jakarta Utara ini. Pasalnya, bagi mereka yang mengambil posisi jabatan struktural, ia harus menanggalkan salah satu jabatannya atau memang harus mengundurkan diri dari polisi.

Hal itu pernah dialami oleh Irjen Ronny Sompie ketika menduduki diri sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi tahun 2015 lalu. Ronny yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Bali, akhirnya melepas jabatan jenderalnya dan beralih status menjadi pegawai negeri sipil.

Hal yang sama juga dilakukan mantan Kapolri Jendral Tito Karnavian yang akhirnya mencopot jabatannya pada tahun 2019 lalu. Mantan Kapolda Metro Jaya ini pun memilih menjadi Menteri Dalam Negeri yang hingga kini masih diembannya.

Dari dua contoh itu, seharusnya jabatan yang diduduki Komjen Andap tidak sah karena ia bertugas di dua lembaga tinggi negara. Atau bahasa gampangnya, pemerintah harus membayar dua kali gaji untuk jenderal bintang tiga ini.

Terkait hal itu, ketua presidium Indonesia Police Wacth Neta S Pane sangat mengecam keras terjadinya Dwi fungsi kepolisian dimana Komjen Andap Budhi Revianto masih aktif polisi dan menjabat sebagai sekjen. “Kalau merangkap jabatan itu artinya ada ketentuan yang ditabrak, seharusnya polisi yang aktif di sisi lain harus mengundurkan diri,” katanya.

Neta mencontohkan, hal ini pernah dialami mantan Kapolri Jendral Tito Karnavian yang akhirnya pensiun dari polisi ketika menjabat sebagai menteri dalam Negeri. Jabatan itu boleh dirangkap kecuali polisi ditempatkan dalam wilayah yang masih berkaitan dengan kepolisian seperti BNN dan BNPT. “Kalau kemudian sekjen di Kumham, itu tidak berkaitan, itu jabatan karir dari institusi, dan ini yang sangat kita sayangkan,” ungkapnya. (Yd)

Nasional

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Berkomitmen Implementasikan Antikorupsi di Dunia Pendidikan

Published

on

By

Jurnaljakarta.com — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/2).

Acara yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Dalam acara tersebut, Pemprov DKI Jakarta memaparkan komitmen dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan berbagai program bersama KPK, seperti pengukuhan dan penyematan duta keluarga berintegritas dan penyuluh antikorupsi, pembentukan komite advokasi daerah antikorupsi Pemprov DKI Jakarta, serta peluncuran dan road show bus antikorupsi ke berbagai sekolah.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Heru menilai penting rapat koordinasi nasional seperti ini untuk menggaungkan semangat antikorupsi ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan.

“Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, dunia pendidikan berperan penting dan strategis dalam menciptakan pribadi unggul, berkarakter, dan berintegritas. Untuk itu budaya antikorupsi sangat penting ditanamkan sejak dini, demi menyiapkan generasi penerus untuk membangun Indonesia,” ujarnya.

Pj. Gubernur Heru melanjutkan, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan masyarakat penerima hibah atau bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.

“Pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan dilakukan melalui kegiatan pembiasaan, penyampaian materi dalam materi pelajaran, dan pemberian contoh keteladanan di lingkungan sekolah,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan dokumen strategi nasional pendidikan antikorupsi, buku panduan implementasi pendidikan antikorupsi dasar dan menengah, serta modul pembelajaran pendidikan antikorupsi kepada seluruh kepala daerah yang diterima secara simbolis oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Pj. Gubernur Banten. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam pendidikan antikorupsi bagi peserta didik, siswa, guru, dan tenaga pendidik, termasuk orang tua murid dan komite sekolah, serta akan diterapkan kepada ASN, pegawai BUMD, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Pj. Gubernur Heru mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri dan KPK yang terus mengawal upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia. Ia berharap, nilai-nilai antikorupsi dapat membudaya dalam kehidupan masyarakat.

“Sinergi ini agar bisa terus terjalin kuat sebagai wujud komitmen bersama untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kami berharap KPK dapat memberikan dukungan terhadap Pemprov DKI untuk mengimplementasikan nilai antikorupsi,” tutup Pj. Gubernur Heru.

Sementara itu, Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, penyelenggaran program Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di semua jejaring pendidikan terus digencarkan. Pada November 2023, KPK telah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional PAK di Jakarta yang dihadiri mitra strategis, di antaranya Kemendagri. Dalam rakornas tersebut, salah satu hasil koordinasi yang menggembirakan adalah inisiatif Kemendagri dalam mewajibkan implementasi PAK di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia.

Inisiatif itu diwujudkan dengan penyelenggaraan Rakornas yang digelar hari ini. Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi dan menghargai program PAK sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Ini menjadi bagian penting dari program pendidikan nasional, terutama pada pendidikan formal tingkat dini, dasar, dan menengah yang menjadi domain pemerintah daerah,” katanya.(***)

Continue Reading

Pohukam

Wujudkan Kesejahteraan dan Kesehatan Warga, 9 Titik Fasilitas Air Bersih Wilayah Kodam Jaya Diluncurkan

Published

on

By

Kodam Jaya, Jurnaljakarta.vom —Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan menghadiri peresmian Launching Manunggal Air bersih secara virtual oleh Kasad Jenderal TNI Marulli Simanjuntak, M,Sc., di Jalan Asem Baris Raya, gang Langgar no 12 Rt 08 Rw 10, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (06/02/2024).

Launching penggunaan fasilitas air bersih program TNI AD Manunggal air tahun 2024, dilaksanakan oleh Kasad secara virtual terpusat, di Desa Bobane Indah Kecamatan Patani Barat Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Acara tersebut turut diikuti dan disaksikan langsung secara virtual oleh seluruh Jajaran Dansatkowil TNI AD.

“Kegiatan ini merupakan sebuah program yang menjadi bukti nyata kerjasama TNI AD dengan unsur pemerintahan daerah dan masyarakat,” jelas Kasad.

“Untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Terkait fasilitas air bersih Kodam Jaya telah membuat Sembilan (9) titik lokasi sumur bor di wilayah Kodam Jaya, di antaranya wilayah Kodim 0501/JP 2 titik, Kodim 0502/JU 1 titik, Kodim 0504/JS 1 titik, Kodim 0505/JT 1 titik, Kodim 0507/BKS 1 titik, Kodim 0508/DPK 1 titik, Kodim 0509/Kab Bekasi 1 titik dan Kodim 0510/Tgr 1 titik.

Kemudian selain acara tersebut Pangdam Jaya yang didampingi Kapolda Metro Jaya melakukan penanaman pohon, membagikan sembako kepada masyarakat setempat dan penyerahan E-pin kepada perwakilan anak sekolah .

Dalam launching air bersih program TNI AD dihadiri oleh Pjb Gubernur DKI Jakarta yang diwakilkan oleh Walikota Jakarta Selatan , Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto S.IK., MH., Irdam Jaya, Danrem 051/WKT, Kajati Dr. Reda Manthovani, Asrendam Jaya, para Asisten Kasdam Jaya, Kapolres Jakarta Selatan, Kapendam Jaya, Kazidam Jaya dan Dandim 0504/JS.

Continue Reading

Pohukam

IDM PTM: Hentikan Narasi Pemilu Curang

Published

on

By

PERNYATAAN SIKAP-Ikatan Dosen Muda Perguruan Tinggi Muhammadiyah (IDM PTM) menyampaikan pernyataan soal para guru besar jelang Pilpres 2024, Jakarta, Senin (5 Februari 2024). (Foto Istimewa).

Jurnaljakarta.com — Kaum cendekia yang mengatasnamakan guru besar, forum akademisi, atau perguruan tinggi tertentu untuk fokus memberikan edukasi kepada pemilih agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Ikatan Dosen Muda Perguruan Tinggi Muhammadiyah (IDN PTM), Isnan Hari Mardika melalui keterangannya, Senin (5/2).

Para dosen muda Muhamadiyah itu meminta para guru besar juga untuk menghentikan narasi-narasi ketakutan dan kecurangan pemilu secara serampangan.

“Perguruan tinggi (PT) dan cendekia saat ini fokus menyemarakkan edukasi publik untuk dapat memilih secara demokratis, berintegritas, dan penuh kesadaran. Cendekia hendaknya percaya bahwa rakyat adalah subjek politik yang merdeka dan cukup cerdas untuk menentukan pilihannya, karena itu PT cukup memposisikan diri sebagai mercusuar yang memberikan panduan moralitas dan akhlak politik sebagai pegangan publik untuk memilih, bukan mengarah-arahkan dukungan,” ujarnya.

Menurut Isnan, sebaiknya para guru besar dan kaum cendekia menahan diri untuk tidak menebarkan narasi-narasi ketakutan, kecurangan pemilu, dan tuduhan serampangan netralitas penyelenggara. Pasalnya, narasi-narasi bisa bisa mendelegitimasi pemilu dan berakibat pada memanasnya suhu politik menjelang pesta demokrasi 2024.

“Hentikan segala laku culas untuk menggiring seolah-olah negara dalam kondisi darurat dan harus diselamatkan. Hentikan antagonisme politik dan menggiring kontestasi politik menjadi perang bubat antara ‘kubu kebaikan’ dan ‘kubu kemungkaran’, antara pahlawan melawan begundal,” tandas dia.

Isnan mengakui, perguruan tinggi atau universitas adalah rumah bagi intelektualitas, inteligensia, dan kecendekiaan yang plural, majemuk, dan tak pernah tunggal serta mustahil diseragamkan.

Menurut Ihsan, kaum cendekia dari perguruan tinggi atau universitas juga berkewajiban merespons isu-isu yang berkembang di masyarakat untuk memajukan kehidupan berbangsa dan meninggikan kualitas peradaban publik.

“Namun demikian, dalam momentum pemilu seperti sekarang, hendaknya kaum cendekia mengedepankan sikap kehati-hatian karena rentan diperalat atau disalahgunakan sebagai alat legitimasi atau delegitimasi politik sebagai instrumen mobilisasi yang mengerdilkan peran intelektual hanya sebatas instrumen politis,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Populer