Connect with us

Nasional

Hasil Audit Investigatif BPK Tentang Pelindo II Diterima Erick Tohir

Published

on

Jurnaljakarta.com – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyerahkan hasil laporan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Pelindo II kepada Menteri BUMN Erick Tohir saat rapat Komisi VI DPR-RI, Senin (2/12/2019).

Dalam audit investigatif BPK tentang Pelindo II tersebut tercantum pelanggaran Undang-Undang dan indikasi kerugian negara kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja kepada Hutchison, kasus pembangunan pelabuhan New Kalibaru (NPCT-1) dan kasus Global Bond Pelindo II.

“Kerugian negara kasus kontrak JICT kepada Hutchison mencapai Rp 4,08 trilyun. Sementara kasus kontrak Koja mencapai Rp 1,86 trilyun dan dilakukan tanpa valuasi. Selain itu kasus pembangunan New Kalibaru tahap 1 (NPCT-1) kerugian negaranya mencapai Ro 1 trilyun dengan potensi gagal konstruksi dan kerugian total loss Rp 7 trilyun. Terakhir kasus Global Bond Pelindo II kerugian negara mencapai Rp 741 milyar. Sehingga total kerugian negara dalam kasus Pelindo II mencapai Rp 15 trilyun,” ujar Rieke.

Terkait kasus perpanjangan kontrak JICT-Koja, menurutnya, hal tersebut bukan semata permasalahan soal anti asing.

“Ini bukan masalah anti asing atau artinya kerjasama dengan hutchison sama sekali dihilangkan. Bisa saja kita melakukan kerjasama investasi di tempat lain yang belum eksisting (dengan Hutchison) karena jika JICT bisa dikelola anak bangsa sendiri kenapa tidak (kita kelola). saya yakin Pak Erick Tohir bisa memperjuangkan JICT-Koja kembali ke Indonesia 100%,” ujar Rieke.

Menurut Rieke, ada benchmarking bagus di Surabaya saat pemerintah berhasil menyelamatkan TPS Surabaya 100% kembali ke Indonesia dari Dubai tahun 2019 ini.

“Harusnya bulan Maret tahun ini kontrak Hutchison di JICT-Koja habis sehingga pelabuhan ini mampu dikelola anak bangsa sendiri. Hal ini sejalan dengan bunyi kontrak pertama JICT tahun 1999. Bahwasanya JICT-koja harus 100% milik Indonesia,” ujar Rieke.

Rieke juga menyinggung pihak-pihak yang masih terus berupaya melanjutkan kontrak JICT-Koja secara sepihak.

“Ada yang beralasan (manajemen Pelindo II dan JICT) masih belum mendapatkan audit investigatif BPK sehingga merasa bisa melanjutkan kerjasama meskipun indikasi kerugian negara sebesar itu. Jadi mohon izin kepada pimpinan saya harus menyerahkan agar bisa dilanjutkan kepada BUMN terkait (Pelindo II) hasil audit investigatif resmi BPK dan tolong disampaikan ke pelindo II agar tidak lagi ada alasan belum menerima audit,” ujar Rieke.

Ia menyampaikan audit investigatif BPK ini juga telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Audit ini investigatif ini juga sudah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian serta kepada Presiden RI,” ujar Rieke.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Oval Advertising Gandeng PWI Jaya Salurkan Bantuan Terdampak Covid -19

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Oval Advertising kerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta salurkan bantuan kemanusiaan terdampak Civid-19. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintahdalam upaya penanggulangan wabah virus corona penyebab penyakit Covid-19.

Partisipasi PWI Jaya yang disampaikan melalui PWI Jaya Peduli menyalurkan bantuan paket berupa sembako dan penunjang kesehatan kepada warga di RT 04/RW 08 Petojo Binatu, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Bertempat di markas PWI Jaya, Jalan Suryapranoto nomor 8, Jakpus, Senin (30/3/2020), sebanyak 30 paket bantuan yang diperoleh PWI Jaya Peduli dari hasil donasi itu diserahkan secara simbolis kepada perwakilan RT setempat.

Untuk menghindari kontak fisik dan kerumunan, perwakilan RT yang hadir dibatasi.

Ketua PWI Jaya Peduli, Nonnie Rering mengatakan, aksi ini bagian dari upaya membantu pemerintah dalam meringankan beban warga tak mampu di masa tanggap bencana nasional penanggulangan virus corona (COVID-19).

“Bukan semata sense of crisis masyarakat yang dibutuhkan, tapi juga pentingnya kepedulian bersama agar kita semua bisa melewati pandemi corona ini. Mohon diterima bantuan tak bernilai ini, semoga bermanfaat,” tutur Nonnie saat serah terima bantuan kepada Putri dan Ihsan mewakili pengurus RT 04/RW 08 Petojo Binatu.

Nonnie pun menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang berpartisipasi dalam aksi galang dana PWI Jaya Peduli memerangi wabah virus corona yang telah dimulai sejak pertengahan Maret ini.

Masing-masing paket bantuan berisi beras 5 kg, hand sanitizer, masker, biskuit, minyak goreng, dan mie instan.

Sementara CEO Oval Advertising Agus Salim menyampaikan bahwa, pemerintah kita akan lakukan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk itu mari kita dukung dan berantas Virus Corona dengan mengikuti aturan – aturan yang Pemerintah Buat. “Bravo Indonesia,” ucap Agus dengan penuh keyakinan.

Agus berharap, masyarakat dapat mematuhi dan mengikuti arahan pemerintah, karena itu yang terbaik,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWI Jaya, Sayid Iskandarsyah menambahkan, masyarakat sekarang sudah banyak menyadari pentingnya mencegah penularan virus corona. Salah satunya dengan mengikuti imbauan pemerintah agar membatasi aktivitas di luar rumah selama 14 hari ke depan dan menjaga jarak fisik dalam interaksi sosial (social distancing).

Aksi galang dana dan sumbangan sembako atau alat penunjang kesehatan ini masih terus berlanjut. Bantuan donasi bisa disalurkan melalui rekening PWI Jaya, Bank BNI Cabang Harmoni Nomor 0018283591.

Untuk sumbangan sembako atau alat penunjang kesehatan silakan diserahkan langsung ke markas PWI Jaya. Drz.

Continue Reading

Nasional

Prosedur Ketat Tangani Wabah Corona, Layanan IZI Tetap Berjalan

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Inisiatif Zakat Indonesia mulai memberlakukan sistem lockdown di lingkungan kerjanya, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) selaku lembaga pengelolaan dana zakat nasional ikut mendukung upaya pemerintah di dalam menanggulangi penyebaran virus corona, terutama di kalangan dhuafa.

Hal tersebut diungkapkan Wildhan Dewayana, selaku Direktur Utama IZI, di Jakarta, Jum’at (20/3/20).

Menurut Wildhan semenjak pengumuman Presiden Joko Widodo terkait kasus pertama virus tersebut di Indonesia Senin (2/3) yang lalu, IZI mulai memikirkan protokol antisipasi kemungkinan terburuk.

Secara bertahap direksi dan jajaran manajemen Inisiatif Zakat Indonesia mulai melakukan reaksi cepat penanggulangannya di lingkungan internal lembaga,” imbuhnya.

Langkah pertama lanjutnya adalah, dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), yang dianjurkan kepada seluruh pegawai di lingkungan kantor IZI. Program PHBS ini juga diterapkan di seluruh Rumah Singgah Pasien (RSP) IZI yang berada di seluruh Indonesia.

Seperti halnya rumah singgah pasien perwakilan Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Sulawesi Selatan yang segera menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat mulai dari pengurus, pasien, hingga para pendampingnya.

Rumah Singgah Pasien merupakan tempat bernaung sementara pasien dari golongan dhuafa yang melakukan rawat jalan ke rumah sakit-rumah sakit nasional.

Tidak sampai di situ, RSP IZI Jawa Barat melakukan improvisasi pembuatan home made handsanitizer bersama para pasien beserta pendampingnya untuk mengantisipasi kelangkaan barang tersebut di pasaran.

Improvisasi tersebut cukup efektif menanggulangi dampak dari kepanikan publik yang mengikuti isu virus corona ini. Oleh karenanya, video meramu home made handsanitizer dikreasikan tim IZI Jawa Barat untuk dapat diikuti publik secara mandiri,” lanjutnya.

Perkembangan dampak virus corona di Indonesia makin panas ketika dikabarkan bahwa jumlah orang yang terpapar mencapai 117 pasien dengan korban meninggal sebanyak 5 orang.

Atas informasi tersebut, jajaran direksi dan manajemen IZI mulai menerapkan Work From Home, sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo.

“Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah,” ujar presiden, sebagaimana yang dikutip seluruh media massa nasional Indonesia (15/3).

Instruksi Work From Home pertama (15/3) mulai diberlakukan bagi para amil yang
menggunakan transportasi publik atau ojek daring oleh manajemen IZI. Berikutnya, beberapa divisi mulai menerapkan sistem kerja di rumah dengan membawa perlengkapan kantor ke kediaman mereka untuk sementara waktu.

Pada hari ketiga, segenap amil zakat IZI mulai mengefektifkan telekonferensi sebagai sarana
rapat internal mereka. Sementara, layanan mustahik tetap dibuka dengan prosedur yang ketat dan sesuai aturan social distancing oleh pemerintah setempat.

Pada hari ini (20/3), perintah lockdown telah diberlakukan lembaga Inisiatif Zakat Indonesia, dikarenakan perkembangan yang sedemikian kritis. Dari 309 kasus positif virus corona, sebanyak 210 penderitanya berasal dari Jakarta.

Wildhan menghimbau agar seluruh amil zakatnya, dan khususnya publik Jakarta untuk tidak panik, namun juga tetap kontrol diri atas kondisi yang
terjadi.

“Tetap bisa bersikap tenang, ikhtiar, dan tawakkal atas situasi (wabah corona) yang terjadi.

Serta tetap menjaga semangat gotong royong, saling menyemangati, dan kuatkan iman dalam menyambut bulan suci Ramadhan tahun ini,” pungkasnya.

Continue Reading

Militer

Melalui Teleconference, Kepala Bakamla Ikuti Rapat Terbatas Bidang Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Presiden RI

Published

on

Jakarta, Jumat 20 Maret 2020 — Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden RI Ir. Joko Widodo melalui teleconference yang juga diikuti oleh Wapres KH Maruf Amin serta para menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga negara, Kamis (19/3/2020).
Melalui teleconference dengan menggunakan aplikasi zoom meeting yang dipasang di ruang kerja, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. mendengarkan dengan seksama arahan Presiden Joko Widodo terkait Kebijakan Kelautan Indonesia ke depan. “Adapun arah Kebijakan Kelautan Indonesia adalah terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan, kemudahan pelayanan perijinan, terbangunnya kualitas sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur kelautan, serta adaftasi penggunakan teknologi baru sehingga mampu mendukung usaha perikanan tangkap,” kata Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan tersebut sejumlah menteri menyampaikan rencana aksinya sesuai yang telah diarahkan presiden terkait Kebijakan Kelautan Indonesia. Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa penyiapan Laut Natuna Utara sebagai area penangkapan ikan bagi nelayan-nelayan Indonesia sudah berjalan lancar, sejumlah nelayan dari daerah lain saat ini telah melakukan penangkanan ikan di wilayah tersebut.
Sementara itu Menkopolhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. menyampaikan progres pembuatan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Keamanan Laut yang akan menjadi embrio Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut. Hal ini menurut, Menkopolhukam, sesuai arahan Presiden RI pada rapat terbatas tanggal  20 Desember 2019 lalu, serta saat pelantikan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. pada 12 Februari 2020, dimana pesan Presiden RI adalah mengintegrasikan dan menyatukan komando keamanan laut.
Menurut Menkopolhukam, selama ini terdapat 21 undang-undang yang mempunyai irisan pengaturan tugas di laut. Dari 21 undang-undang tersebut terdapat 6 institusi yang mempunyai kewenangan penegakan hukum di laut, yaitu Bakamla RI, KPLP, KKP, Polisi Air, TNI AL, dan Bea Cukai. “Tetapi pada prinsipnya Rancangan Peraturan Pemerintah atau pun Omnibus Law yang akan dibuat tidak akan mengurangi kewenangan yuridis masing-masing institusi,” jelas Mahfud MD.
Pada kesempatan yang sama melalui teleconference juga, Menteri Pertahanan Prabowo Subiato menyampaikan bahwa Bakamla RI yang akan dikembangkan menjadi Indonesian Coast Guard nantinya bila dalam keadaan perang bisa menjadi komponen cadangan untuk mendukung TNI AL yang nantinya bisa dikendalikan oleh Panglima TNI.
Arahan Presiden terkait pembuatan RPP ini agar segera disiapkan RPP-nya sebagai embrio omnibus law Undang-undang Kemanan Laut, sehingga bisa menyinkronkan dan mengharmonisasikan Undang-undang yang selama ini tumpang tindih.
Continue Reading

Populer