Connect with us

Nasional

FSPBUMN Bersatu Tolak Diterbitkannya IPKA Kapal Asing

Published

on

Jurnaljakarta.com – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono, membuat surat terbuka yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Arief membuat surat terbuka terkait keprihatinannya dengan dibiarkannya kapal berbendera asing yang dimiliki perusahaan RRC diterbitkan Izin Pelayaran Kapal Asing ( IPKA) dengan menabrak Azas Cabotage yang sudah dianut oleh Negara Indonesia.

Sehubungan dengan telah diterbitkanya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP -198-Tahun 2020 Tentang Persetujuan Kepada PT. Bahari Eka Nusantara Mengunakan Kapal Asing Cable Ship Fuhai Untuk Kegiatan Lain yang tidak termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan /atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Dimana Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) cable ship Fu Hai dan cable ship Bold Maverick  yang keduanya berbendera Panama serta milik dari perusahaan China (S.B.Submarine System Co.LTD / SBSS), maka bersama surat ini kami dari Federasi Serikat Pekerja Bersatu menyatakan:

“Kami sangat keberatan dan menolak keras atas diterbitkanya IPKA kedua kapal tersebut karena telah melanggar asas cabotage yang sudah diberlakukan di Indonesia dan tertuang dalam UU Pelayaran No.17 tahun 2008,” tulis Arief dalam surat terbukanya, yang dikirimkan, Kamis (30/1/2020).

Arief menilai, pemberian izin kapal asing tersebut tidak sesuai karena saat ini telah tersedianya kapal berbendera Indonesia sejenis dari beberapa perusahaan nasional yang khusus melayani dan mengoperasikan Cable Ship,sehingga Cable Ship Fuhai dan Bold Maverick yang Berbendera Panama dan Milik RRC telah meyalahi aturan dan UU yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

“Dengan ini Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menuntut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar IPKA kedua kapal tersebut dapat dicabut dan dibatalkan,” tegasnya.

Arief menuturkan, bahwa PT Bahari Eka Nusantara bukanlah Perusahaan yang memiliki Izin pengoperasian Angkutan Laut khusus untuk melakukan pemasangan Kabel di bawah Laut. Oleh karena itu demi menjaga keamanan dan pertahanan diperairan Indonesia, pihaknya  memohon Presiden Jokowi untuk memerintahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk tidak mengeluarkan security clearance, Officer Clearance untuk diizinkan melakukan kegiatan angkutan laut bagi kedua kapal tersebut di perairan Indonesia

“Semoga tuntutan kami menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti guna terwujudnya kedaulatan maritim Republik Indonesia,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Terkait Kebijakan Arab Saudi, Sapuhi Prihatin

Published

on

By

Jurnaljakarta.com –Terkait Kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk melarang sementara kunjungan wisata umroh atau jamaah yang ingin mengunjungi Masjid Nabawi dari berbagai negara hari ini, Kamis (27/2) karena kekhawatiran akan penyebaran virus corona (Covid-19) mengakibatkan 24 travel Jamaah Haji gagal diberangkatkan.

Dengan adanya pemberitaan mengenai pernyataan Pemerintah Arab Saudi tersebut maka, Sapuhi sebagai asosiasi Haji dan Umroh ikut prihatin terhadap isu mengenai perkembangan penyebaran Corona Virus (COVID -19) tersebut.

Meskipun demikian Sapuhi mengapresiasi kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo beserta Jajarannya bahwa alhamdulillah sampai saat ini Virus Corona belum menyerang di Indonesia.

Saat ini sebanyak 24 travel Jamaah Haji gagal diberangkatan. Untuk itu Sapuhi meminta bantuan kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo, untuk dapat mencarikan solusi terhadap dampak yang dialami para Travel Haji dan Umroh, baik mareril dan Immateril kepada jemaah Indonesia dan vendor vendor yang bekerjasama dengan para travel, karena kegagalan berangkat yang disebabkan karena hal tersebut,” ungkap Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi di Jakarta Kamis (27/2).

Syam berharap uang jamaah yang sudah dibayarkan ke maskapai untuk pembelian tiket, pihak hotel untuk pemesanan kamar, dan Visa umroh tidak hangus, agar kami para Travel tidak mengalami kerugian,” harapnya.

Menurut informasi yang kami dapatkan dari Beberapa agent Travel Sapuhi lanjut Syam, Agent Penerbangan dan Muasasah Saudia, Pemberlakuan larangan kunjungan jama’ah Indonesia telah mulai Efektif Hari ini 27 Februari 2020, dengan ditolaknya jama’ah Indonesia saat Chek-in Penerbangan di beberapa penerbangan yang menuju Jeddah maupun madinah.

Untuk itu Sapuhi menyarankan kepada seluruh Anggota Umroh dan Haji untuk melakukan upaya Reschedule terhadap Vendor vendor seperti Penerbangan, Visa, Hotel dan hal Iainnya untuk mengamankan Hak Jama’ah Umroh Indonesia.

Sapuhi sudah mengirimkan Surat kepada Presiden Republik Indonesia (Surat No 202. ADM/DPP/SAPUHI /lI/2020) untuk memberikan solusi atas dampak Kebijakan Pemerintah Saudi Arabia diatas terhadap Masyarakat Indonesia, khususnya Jama’ah Umroh dan Agent Travel di Indonesia.

Sapuhi meminta kepada Pemerintah, khususnya Kementrian Agama RI, untuk memberikan Sosialisasi dan edukasi atas kebijakan diatas sehingga tercipta kondisi yang kondusif untuk industri Umroh di lndonesia.

Dalam melindungi hak Jama‘ah Umroh Indonesia, Sapuhi meminta kepada seluruh Mitra Penerbangan, Hotel, Bus, Catering, Handling dan Vendor lainnya untuk membantu Proses Reschedule, dengan tidak menghanguskan deposit serta tanpa Syarat yang memberatkan Agent Travel dan Jama’ah Umroh.

Dalam melindungi hak Jama’ah Umroh Indonesia, Sapuhi berkoordinasi kepada Kedutaan Besar kerajaan Saudi Arabia di Jakarta, untuk membantu Proses Perpanjangan Masa berlaku Visa Jama’ah Umroh yang sudah terbit tanpa Syarat yang memberatkan Agent Travel dan Jama’ah Umroh.

Sapuhi juga meminta kepada Seluruh anggota Travel Umroh dan Haji untuk melakukan Perencanaan kembali tentang Reschedule Penerbangan Jama’ah, sehingga seluruh hak jama‘ah bisa tetap ditunaikan sekalipun saat ini diberlakukan kebijakan Larangan kunjungan ke Saudi.

Sapuhi menghlmbau kepada masyarakat, khususnya Jama’ah Umroh yang sudah terdaftar di Travel Umroh, untuk tetap tenang dan menunggu perkembangan kebijakan Pemerintah Saudi Arabia hingga kembali NormaI seperti biasanya.

Perkembangan Informasi lebih lanjut akan kami informasikan kepada Masyarakat. Semoga Allah senantiasa Melindungi Jama’ah Umroh Indonesia dan kita semua.

Continue Reading

Nasional

Sapuhi Apresiasi Jajaran PT. Garuda Wujudkan Komitmennya

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Direktur Utama dan Direksi PT. Garuda Indonesia mengunjungi Travel – travel yang menggunakan PT. Garuda Indonesia sebagai Jasa Angkutannya. Hal itu dilakukan sebagai wujud komitmennya untuk melakukan kerjasama kepada Mitra -mitraya yang lebih baik ke depannya.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi melalui pesan tertulisnya di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, PT. Garuda Indonesia berkomitmen dengan semua Travel mitra yang mendukung untuk bekerjasama dengan lebih baik, dan membesarkan pangsa pasar Umroh dan Haji Khusus di Indonesia. Begitu juga dengan Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi), jika dapat mendukung penjualan Garuda Indonesia,” tuturnya.

“Kami (Anggota Sapuhi) sudah berkerjasama dengan PT. Garuda Indonesia, dan akan kami kembangkan ke daerah – daerah lainnya di Indonesia,” tambah Syam.

Syam mengaku sangat bangga dengan jajaran CEO dan Direksi Garuda Indonesia yang baru. Ini betul – betul komit dengan pernyataannya. Dan kita akan kerjasama yang lebih maju lagi untuk kedepannya.

“Terimakasih dan salam saya untuk para CEO dan Direksi Garuda yang baru. Ini luar biasa,” pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, pada Desember lalu, Menteri BUMN Erick Thohir telah melakukan perombakan dalam struktur tubuh Garuda Indonesia, dengan mencopot direktur utama dan sejumlah direktur lainnya.

Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Irfan Setiaputra sebagai direktur utama Garuda Indonesia yang baru.

Erick berharap Direktur Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dapat menjalankan amanahnya dan bisa membawa Garuda lebih baik lagi.

Continue Reading

Nasional

Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 Resmi Dibuka

Published

on

JurnalJakarta.com — Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2020 resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Prof. H. Tito Karnavian, Ph.D., di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (25/2020).

Pembukaan Rakornas itu ditandai dengan pemukulan gong oleh Mendagri didampingi Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, dan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar.

Dalam Rakornas ini, Perpusnas dan seluruh pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan di Indonesia menyatukan tekad untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas bagi para pustakawan demi penguatan indeks literasi.

Lewat penguatan pustakawan itulah diharapkan menjadi momentum dalam mendukung gerakan literasi di berbagai sektor.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungannya untuk menggerakan literasi, utamanya dalam kaitannya dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, inovatif, dan memiliki kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

“Kami di Kemendagri sungguh-sungguh mendukung rencana baik dan program yang dilaksanakan Perpusnas. Rakornas Perpustakaan ini merupakan acara besar dan penting bangsa ini, salah satunya untuk mengupayakan gerakan literasi ini,” kata Tito Karnavian dalam sambutannya.

Baca juga : Buka Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2020, Mendagri : Pengetahuan Merupakan Kunci Untuk Ciptakan SDM Yang Unggul

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri karena menurutnya Tito Karnavian merupakan salah satu duta literasi di Indonesia. Selain pernah berkarir di kepolisian, kata Syarif Bando, Tito Karnavian juga seorang guru besar, dan setiap jadi pembicara baik di dalam maupun di luar negeri selalu dinanti. Pak Tito Juga telah menulis beberapa buku.

Syarif Bando menambahkan fokus pembahasan rakornas yang dihadiri 1600 orang dari berbagai pemangku kepentingan di bidang perpustakaan di Indonesia ini, adalah soal tenaga pustakawan, serta pentingnya membangun kegemaran membaca di kalangan masyarakat yang sebenarnya meningkatkan indeks literasi.

“Kita berharap semua bisa memahami, tidak penting lagi kita ribut soal kegemaran membaca itu rendah,” jelasnya.

Terkait perpustakaan, lanjut Syarif Bando, saat ini juga harus menjadi tempat transfer ilmu pengetahuan, bukan lagi sekadar sebagai gudang buku. “Perpustakaan bisa jadi tempat akselerasi pengetahuan. Perpustakaan hari ini harus mampu mentransfer knowledege agar orang membutuhkan mendapatkan, tidak penting kunjungan, yang penting akses,” jelasnya.

Rakornas yang digelar hingga Kamis (27/2/2020) itu juga menghadirkan para narasumber yang sangat luar biasa di bidang perpustakaan. Para narasumber terbagi dalam dua sesi.

Pertama sesi kebijakan yang diisi perwakilan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; perwakilan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; perwakilan Menteri Keuangan; dan Pimpinan Komisi X DPR RI.

Sesi kedua yaitu sesi teknokrak/praktisi yang diisi oleh Direktur Dana Transfer Khusus Kemenkeu; Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantu dan Kerjasama Kemendagri; Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca; Duta Baca Indonesia; Kepala Dinas Provinsi dan Kearsipan Provinsi Kalimatan Selatan; Wakil Walikota Tegal; Pegiat Literasi; Asosiasi Perpustakaan Umum; Asosiasi Perpustakaan Khusus; Asosiasi Perpustakaan Sekolah, Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi; Asosiasi Sarana Perpustakaan; dan Ikatan Pustakawan Indonesia.

Continue Reading

Populer