Connect with us

Nasional

Forum LSM Aceh dan Yayasan HAKA Layangkan Petisi Menuntut Eksekusi Putusan PT Kallista Alam Diambil Alih Mahkamah Agung

Published

on

Banda Aceh, Jurnaljakarta.com — Forum LSM Aceh dan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) menyampaikan petisi melalui laman change.org yang menuntut agar eksekusi terhadap perusahaan kelapa sawit PT Kallista Alam (PT KA) segera diambil alih oleh Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, Pengadilan Negeri (PN) Suka Makmue sebagai lembaga yang berwenang menangani eksekusi itu terkesan lamban menjalankan kewenangannya.

Sengketa yang melanda PT Kallista Alam bermula ketika perusahan itu melakukan aksi pembakaran di atas lahan sekitar 1.000 hektar di area lahan gambut Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya pada periode 2009-2012. Padahal, area itu merupakan kawasan hutan lindung yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. PT Kallista Alam membakar lahan itu karena ingin menjadikannya sebagai area perkebunan kelapa sawit.

Kasus pun bergulir ke pengadilan. Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh akhirnya memvonis PT Kallista Alam bersalah dan wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 366 miliar, dengan rincian Rp114,3 miliar ke kas negara dan membayar dana pemulihan lahan Rp251,7 miliar.

Namun, PT Kallista Alam rupanya tak tinggal diam. Berbagai upaya terus dilakukan untuk membatalkan putusan itu, bahkan sampai di tingkat Peninjauan Kembali (PK), meskipun akhirnya kandas juga. Mahkamah Agung (MA) tetap memenangkan Kementerian LHK selaku penggugat. Putusan bersifat inkracht dan harus dieksekusi.

Putusan terhadap PT Kallista Alam itu sempat menuai sorotan dan pujian pegiat lingkungan internasional karena diaanggap merupakan sikap tegas sistem peradilan di Indonesia dalam menindak perusahaan besar perusak lingkungan. Sayangnya, sampai saat ini, eksekusi itu hanya di atas kertas, tidak juga bisa dilaksanakan.

Forum LSM Aceh sebagai salah satu penggagas petisi menyebutkan, saat ini sama sekali tidak ada ganjalan hukum apapun yang dapat menghalangi eksekusi itu. Proses eksekusi seharusnya sudah bisa dilakukan sejak empat tahun lalu, tetapi selalu gagal di proses penilaian aset.

“Padahal Ketua PN Suka Makmue sudah mengambil sumpah tim appraisal yang bertugas menghitung nilai aset perusahaan yang akan dieksekusi. Ketua PN Suka Makmue enggan menugaskan juru sita mendampingi tim appraisal di lapangan, sehingga proses appraisal selalu gagal. Kegagalan itu yang membuat eksekusi tidak berjalan sampai saat ini,” kata Sekjen Forum LSM Aceh Sudirman Hasan saat Konferensi Pers pada Selasa, 12 Oktober 2021 di Leuser Conservation Training Centre (LCTC).

Sehubungan dengan sikap PN Suka Makmue itu, Forum LSM Aceh dan Yayasan HAkA lantas menggagas petisi yang menuntut agar MA mengambil alih kewenangan eksekusi itu. Pengambil alihan itu, menurut Sudirman Hasan, sah menurut hukum. Hal ini sudah dianalisis melalui expert meeting yang berlangsung di Hotel Kyriad, Banda Aceh 16 September lalu.

Pakar hukum yang hadir, antara lain, akademisi dari Universitas Syiah Kuala, seperti Dekan Fakultas Hukum Dr. M. Gaussyah SH. MH., dosen senior Dr. Yanis Rinaldi, SH, MHum, dan Rismawati SH, MHum. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Sugeng Riyono SH,M.Hum, juga turut hadir. Sugeng Riyono juga adalah salah satu hakim yang menjadi anggota Pokja Lingkungan di MA. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tampak hadir Direktur Penanganan Sengketa Jasmin Ragil Utomo.

Semua pakar sepakat kalau eksekusi putusan terhadap PT Kallista Alam harus dilaksanakan. Untuk proses eksekusi, PN Meulaboh telah mendelegasikan kewenangan kepada PN Suka Makmue. Sayangnya, PN Suka Makmue sebagai pihak yang berwenang, enggan menjalankan tugasnya dengan alasan belum ada tata hukum atau standar operating procedure (SoP) yang mengatur eksekusi putusan untuk kasus lingkungan seperti yang terjadi di Nagan Raya itu. Hal ini yang membuat ketua PN Suka Makmue gamang dalam menjalankan tugasnya.

Sangat disayangkan, PN Suka Makmue memiliki penafsiran berbeda soal kewenangan atas eksekusi lelang aset PT Kallista Alam. Mereka merasa kewenangan yang diberikan tidak lengkap, sebab tidak ada putusan yang menegaskan PN Suka Makmue berhak masuk ke lokasi PT Kallista Alam dan berhak menilai aset yang akan dilelang. Mereka menuntut adanya amar putusan baru yang menegaskan hak tersebut. Selagi amar putusan belum ada, PN Suka Makmue tidak mau masuk ke lokasi sengketa.

Anehnya, pada Februari 2019 Ketua PN Suka Makmue telah mengukuhkan dan mengambil sumpah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain selaku pihak yang melakukan appraisal terhadap aset yang akan disita. Hanya saja, saat KJPP hendak melakukan penghitungan nilai aset di lokasi yang akan disita, mereka diusir oleh petugas PT Kallista Alam karena tidak ada pendampingan dari juru sita PN Suka Makmue. Dua kali KJPP Pung’s Zulkarnain dan Tim Kementerian LHK masuk ke lahan PT Kallista Alam, dua kali pula mereka dihadang. Padahal tim itu didampingi petugas dari Polda Aceh dan Polres Nagan Raya.

Hakim Sugeng Riyono selaku anggota Pokja Lingkungan MA mengakui kalau eksekusi terhadap PT Kallista Alam itu tidak semudah eksekusi kasus lainnya. “Memang benar ada kekosongan hukum di sana sehingga ini yang membuat Ketua PN Suka Makmue tidak mau berspekulasi memerintahkan juru sita melakukan eksekusi di lapangan. Tapi kekosongan hukum ini seharusnya bisa diatasi melalui proses judicial activism, yakni semacam terobosan hukum untuk mengisi kekosongan yang ada. Judicial activism ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan,” kata Sugeng Riyono.

Masalahnya, Ketua PN Suka Makmue tidak berani melakukan langkah terobosan hukum tersebut. Hal ini yang membuat Forum LSM Aceh dan kelompok pecinta lingkungan di Aceh berharap agar MA mengambilalih kewenangan itu dan segara melakukan eksekusi agar kasus yang membelit PT Kallista Alam cepat selesai.

Jasmin Ragil Utomo dari Kementerian LHK menuding PN Suka Makmue sebagai penyebab gagalnya eksekusi ini, karena enggan mendampingi tim appraisal ke lapangan. “Mereka sudah menetapkan KJPP, tapi kerja KJPP di lapangan tidak didampingi,” tegasnya. Oleh sebab itu, Kementerian LHK sepakat kalau kasus ini segera diambil alih oleh MA agar proses eksekusi dapat dilakukan secepat mungkin.

Hal ini yang mendorong Forum LSM Aceh dan pegiat lingkungan di Aceh menyampaikan petisi agar MA bertindak tegas mengambilalih kewenangan eksekusi itu dari PN Suka Makmue. Forum LSM Aceh berharap bisa mendapatkan dukungan luas dari masyarakat terkait petisi yang disampaikan. (Red)

Nasional

1993 Paket Sembako Disaluran Oleh Lulusan AAU Angkatan 93 (Palaksara 93)

Published

on

By

JurnalJakarta.com — Keluarga Besar Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1993 (Palaksara93) yang dipimpin oleh Marsekal Marsdya TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E., M.M.

melaksanakan kegiatan “Bakti Untuk Negeri” berupa Bakti Sosial membagikan sembako kepada masyarakat di beberapa daerah sekitar diwilayah Yoyakarta dan Surakarta.

Kegiatan bakti sosial untuk negeri ini dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Jogja Air Show 2022, (JAS 2022) yang berlangsung pada 23-25 September 2022 di empat tempat, yaitu Terminal B bandara Adisucipto Sleman, Bukit Paralayang Sriten Gunungkidul, Pantai Parangkusumo, dan landasan pacu Pantai Depok, Bantul.

Tidak kurang dari 1993 paket sembako diserahkan kepada perwakilan masyarakat yang berada disekitar pantai Depok, Berbah, Umbul hardjo serta beberapa daerah lain diwilayah sekitar Depo Pemeliharaan 50 Surakarta yang berhak menerima.

Jumlah 1993 paket sembako yang diberikan tersebut, sesuai dengan tahun alumni Keluarga Besar Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1993 ( Palaksara 93 ).

Dalam sambutannya Marsekal Marsdya TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E.,M.M. didampingi Danlanud Adisutjipto Marsekal Pertama TNI Azhar Aditama Joyosugito, berharap, dengan adanya bantuan paket sembako ini diharapkan akan dapat sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat pada saat ini,” ucapnya.(Bgs)

Continue Reading

Pohukam

Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan, S.Psi, M.I.P Membuka Lokasabha VII PHDI Kabupaten Bekasi

Published

on

By

Bekasi, Jurnaljakarta com  – Ketua Harian PHDI Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan, S.Psi, M.I.P Membuka Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bekasi, bertempatkan di Jl. Taman Golf Timur 1 No. 100, The Care Center Senior Living @D’Kahyangan Hotel, Jababeka Residence, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi, yang dilaksanakan berdasarkan SK Ketua PHDI Kab. Bekasi Nomor: SK//17/Parisada-Kab.BKS/VII/2022 tertanggal 7 Juli 2022 tentang Panitia Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi, Sabtu (24/9).

Acara terlaksana dengan suasana guyub yang dimulai dari pukul 08:30 yang dibuka dengan Tari Penyambutan pada pukul 09:05.

Selanjutnya diisi dengan sambutan dari Ketua PHDI Kabupaten Bekasi dilanjutkan oleh Pembimas Hindu Kemenag Kanwil Prov. Jawa Barat, lalu Pj. Bupati Bekasi yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Drs. H. Juhandi, M.S.i.

Beliau berpesan, tetap jaga dan tingkatkan komunikasi antar lembaga keumatan baik internal maupun eksternal dan dengan pemerintah daerah. “Mari bersama sama membangun Bekasi, orang Bekasi adalah orang yang tinggal, bekerja dan hidup di Bekasi, tidak memandang ras, golongan, suku dan agama,” ujarnya.

Ketua PHDI Jabar mengungkapkan bahwasannya, agenda tersebut salah satunya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus periode 2017-2022, pembentukan dan sidang-sidang Komisi, serta pemilihan Ketua dan susunan personalia Pengurus PHDI Kota Bekasi masa bhakti 2022-2027. Juga Pembahasan Komisi berjalan lancar dengan semangat dan kesadaran kolaborasi yang membanggakan, ditandai dengan penyusunan 31 item program kerja yang merupakan turunan langsung dari 4 Pilar Grand Design Hindu Dharma Indonesia (GDHDI).

“Acara berjalan lancar dengan semangat dan kesadaran kolaborasi yang membanggakan. Hingga pukul 15.00 terpilihlah Bapak KBP (P) Drs. I Made Pande Cakra, M.Si sebagai Ketua PHDI Kabupaten Bekasi masa bhakti 2022-2027,” ujarnya.

Ketua PH PHDI Provinsi Jabar berpesan pada ketua terpilih, bisa kembali membawa visi dan misi Parisada tentang pengayoman keumatan dan mudah-mudahan lebih maju lagi dan sebagai umat yang berada di Bekasi agar mendukung program yang dibuat beliau karena siapa lagi yang akan mengayomi umat kalau bukan Ketua Parisada. “Ciptakan Keguyuban, saya yakin bapak sebagai ketua akan bisa menerangi semua umatnya, serta mendukung program pemerintahan kab Bekasi dalam upaya meningkatkan toleransi dalam moderasi beragama,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Nasional

Pertamina Jamin Kualitas BBM Pertalite Sesuai Aturan Pemerintah

Published

on

Jurnaljakarta.com — PT Pertamina (Persero) telah kembali menegaskan bahwa tingkat kualitas pada bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) tidak akan mengalami perubahan dan tetap sesuai dengan standar spesifikasi yang telah diizinkan oleh Pemerintah Indonesia.

Pertalite yang dipasarkan melalui lembaga penyalur resmi di Indonesia sesuai dengan Keputusan Dirjen Migas Nomor 0486.K/10/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 90 Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri.

Baca Juga: Menuju Era Elektrifikasi, Kemenperin Sebut Kendaraan ICE Akan Tetap di Produksi

Menurut Irto Ginting, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, batasan dalam spesifikasi Dirjen Migas yang menunjukkan tingkat penguapan pada suhu kamar di antaranya adalah parameter Reid Vapour Pressure (RVP).

“Saat ini hasil uji RVP dari Pertalite yang disalurkan dari Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina masih dalam batasan yang diizinkan, yaitu dalam rentang 45-69 kPa (Kilopascal),” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/9/2022).

Dengan itu, Pertamina menjamin seluruh produk BBM yang disalurkan melalui lembaga penyalur resmi seperti SPBU dan Pertashop sesuai dengan spesifikasi dan melalui pengawasan kualitas yang ketat. Sedangkan produk BBM yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan tidak akan disalurkan ke masyarakat.

Sumber: Foto: dok.Pertamina

“Pertamina berkomitmen untuk menyalurkan produk-produk BBM berkualitas sesuai dengan spesifikasi. Melalui kontrol kualitas, produk yang tidak sesuai spesifikasi tidak akan disalurkan ke lembaga penyalur,” ujar Irto.

Selain itu, Pertamina juga mengimbau agar konsumen melakukan pembelian BBM di lembaga penyalur resmi, seperti SPBU dan Pertashop, agar produk BBM yang didapatkan terjamin kualitas dan keamanannya.

Masyarakat juga diimbau untuk mengisi BBM sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam buku panduan kendaraan bermotor karena pabrikan telah menyesuaikan bahan bakar yang cocok sesuai jenis kendaraan. Pergantian isi jenis BBM dengan kadar oktan (RON) yang berbeda juga tidak direkomendasikan.

Baca Juga: Jokowi Resmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Tingkatkan Konektivitas Kawasan Industri dan Logistik

“Sebaiknya pengendara selalu konsisten dalam memilih bahan bakar yang berkualitas, agar mesin kendaraan selalu awet dan terawat. Lebih aman menggunakan bahan bakar berkualitas dengan oktan/cetane yang direkomendasikan oleh pabrikan, agar mesin dapat bekerja secara maksimal,” tutup Irto.

Continue Reading

Populer