Connect with us

Nasional

Forum LSM Aceh dan Yayasan HAKA Layangkan Petisi Menuntut Eksekusi Putusan PT Kallista Alam Diambil Alih Mahkamah Agung

Published

on

Banda Aceh, Jurnaljakarta.com — Forum LSM Aceh dan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) menyampaikan petisi melalui laman change.org yang menuntut agar eksekusi terhadap perusahaan kelapa sawit PT Kallista Alam (PT KA) segera diambil alih oleh Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, Pengadilan Negeri (PN) Suka Makmue sebagai lembaga yang berwenang menangani eksekusi itu terkesan lamban menjalankan kewenangannya.

Sengketa yang melanda PT Kallista Alam bermula ketika perusahan itu melakukan aksi pembakaran di atas lahan sekitar 1.000 hektar di area lahan gambut Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya pada periode 2009-2012. Padahal, area itu merupakan kawasan hutan lindung yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. PT Kallista Alam membakar lahan itu karena ingin menjadikannya sebagai area perkebunan kelapa sawit.

Kasus pun bergulir ke pengadilan. Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh akhirnya memvonis PT Kallista Alam bersalah dan wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 366 miliar, dengan rincian Rp114,3 miliar ke kas negara dan membayar dana pemulihan lahan Rp251,7 miliar.

Namun, PT Kallista Alam rupanya tak tinggal diam. Berbagai upaya terus dilakukan untuk membatalkan putusan itu, bahkan sampai di tingkat Peninjauan Kembali (PK), meskipun akhirnya kandas juga. Mahkamah Agung (MA) tetap memenangkan Kementerian LHK selaku penggugat. Putusan bersifat inkracht dan harus dieksekusi.

Putusan terhadap PT Kallista Alam itu sempat menuai sorotan dan pujian pegiat lingkungan internasional karena diaanggap merupakan sikap tegas sistem peradilan di Indonesia dalam menindak perusahaan besar perusak lingkungan. Sayangnya, sampai saat ini, eksekusi itu hanya di atas kertas, tidak juga bisa dilaksanakan.

Forum LSM Aceh sebagai salah satu penggagas petisi menyebutkan, saat ini sama sekali tidak ada ganjalan hukum apapun yang dapat menghalangi eksekusi itu. Proses eksekusi seharusnya sudah bisa dilakukan sejak empat tahun lalu, tetapi selalu gagal di proses penilaian aset.

“Padahal Ketua PN Suka Makmue sudah mengambil sumpah tim appraisal yang bertugas menghitung nilai aset perusahaan yang akan dieksekusi. Ketua PN Suka Makmue enggan menugaskan juru sita mendampingi tim appraisal di lapangan, sehingga proses appraisal selalu gagal. Kegagalan itu yang membuat eksekusi tidak berjalan sampai saat ini,” kata Sekjen Forum LSM Aceh Sudirman Hasan saat Konferensi Pers pada Selasa, 12 Oktober 2021 di Leuser Conservation Training Centre (LCTC).

Sehubungan dengan sikap PN Suka Makmue itu, Forum LSM Aceh dan Yayasan HAkA lantas menggagas petisi yang menuntut agar MA mengambil alih kewenangan eksekusi itu. Pengambil alihan itu, menurut Sudirman Hasan, sah menurut hukum. Hal ini sudah dianalisis melalui expert meeting yang berlangsung di Hotel Kyriad, Banda Aceh 16 September lalu.

Pakar hukum yang hadir, antara lain, akademisi dari Universitas Syiah Kuala, seperti Dekan Fakultas Hukum Dr. M. Gaussyah SH. MH., dosen senior Dr. Yanis Rinaldi, SH, MHum, dan Rismawati SH, MHum. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Sugeng Riyono SH,M.Hum, juga turut hadir. Sugeng Riyono juga adalah salah satu hakim yang menjadi anggota Pokja Lingkungan di MA. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tampak hadir Direktur Penanganan Sengketa Jasmin Ragil Utomo.

Semua pakar sepakat kalau eksekusi putusan terhadap PT Kallista Alam harus dilaksanakan. Untuk proses eksekusi, PN Meulaboh telah mendelegasikan kewenangan kepada PN Suka Makmue. Sayangnya, PN Suka Makmue sebagai pihak yang berwenang, enggan menjalankan tugasnya dengan alasan belum ada tata hukum atau standar operating procedure (SoP) yang mengatur eksekusi putusan untuk kasus lingkungan seperti yang terjadi di Nagan Raya itu. Hal ini yang membuat ketua PN Suka Makmue gamang dalam menjalankan tugasnya.

Sangat disayangkan, PN Suka Makmue memiliki penafsiran berbeda soal kewenangan atas eksekusi lelang aset PT Kallista Alam. Mereka merasa kewenangan yang diberikan tidak lengkap, sebab tidak ada putusan yang menegaskan PN Suka Makmue berhak masuk ke lokasi PT Kallista Alam dan berhak menilai aset yang akan dilelang. Mereka menuntut adanya amar putusan baru yang menegaskan hak tersebut. Selagi amar putusan belum ada, PN Suka Makmue tidak mau masuk ke lokasi sengketa.

Anehnya, pada Februari 2019 Ketua PN Suka Makmue telah mengukuhkan dan mengambil sumpah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain selaku pihak yang melakukan appraisal terhadap aset yang akan disita. Hanya saja, saat KJPP hendak melakukan penghitungan nilai aset di lokasi yang akan disita, mereka diusir oleh petugas PT Kallista Alam karena tidak ada pendampingan dari juru sita PN Suka Makmue. Dua kali KJPP Pung’s Zulkarnain dan Tim Kementerian LHK masuk ke lahan PT Kallista Alam, dua kali pula mereka dihadang. Padahal tim itu didampingi petugas dari Polda Aceh dan Polres Nagan Raya.

Hakim Sugeng Riyono selaku anggota Pokja Lingkungan MA mengakui kalau eksekusi terhadap PT Kallista Alam itu tidak semudah eksekusi kasus lainnya. “Memang benar ada kekosongan hukum di sana sehingga ini yang membuat Ketua PN Suka Makmue tidak mau berspekulasi memerintahkan juru sita melakukan eksekusi di lapangan. Tapi kekosongan hukum ini seharusnya bisa diatasi melalui proses judicial activism, yakni semacam terobosan hukum untuk mengisi kekosongan yang ada. Judicial activism ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan,” kata Sugeng Riyono.

Masalahnya, Ketua PN Suka Makmue tidak berani melakukan langkah terobosan hukum tersebut. Hal ini yang membuat Forum LSM Aceh dan kelompok pecinta lingkungan di Aceh berharap agar MA mengambilalih kewenangan itu dan segara melakukan eksekusi agar kasus yang membelit PT Kallista Alam cepat selesai.

Jasmin Ragil Utomo dari Kementerian LHK menuding PN Suka Makmue sebagai penyebab gagalnya eksekusi ini, karena enggan mendampingi tim appraisal ke lapangan. “Mereka sudah menetapkan KJPP, tapi kerja KJPP di lapangan tidak didampingi,” tegasnya. Oleh sebab itu, Kementerian LHK sepakat kalau kasus ini segera diambil alih oleh MA agar proses eksekusi dapat dilakukan secepat mungkin.

Hal ini yang mendorong Forum LSM Aceh dan pegiat lingkungan di Aceh menyampaikan petisi agar MA bertindak tegas mengambilalih kewenangan eksekusi itu dari PN Suka Makmue. Forum LSM Aceh berharap bisa mendapatkan dukungan luas dari masyarakat terkait petisi yang disampaikan. (Red)

Pohukam

Asops Kasau: Mewujudkan TNI AU Disegani di Kawasan Dibutuhkan Penerbang Berkualifikasi Mission Commander

Published

on

By

Magetan, Jurnaljakarta.com –  Mewujudkan TNI AU menjadi Angkatan Udara yang disegani di Kawasan, dibutuhkan perwira-perwira penerbang yang memiliki kualifikasi sebagai Mission Commander yang mampu memimpin suatu misi operasi udara dengan melibatkan berbagai macam platform pesawat pada suatu War Theater.

Hal ini disampaikan Asops Kasau Marsda TNI M. Khairil Lubis dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Danlanud Iswahjudi Marsma TNI Mochammad Untung Suropati, S.E., pada pembukaan Pelatihan Mission Commander Course (MMC) Tahun 2022 yang dilaksanakan secara daring di Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur. Kamis (12/5/2022)

Selama pelatihan, seluruh peserta dilatih merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi misi operasi udara, mengembangkan taktik, teknik dan prosedur dalam skala besar.

Selain itu, para peserta juga mendapatkan pelatihan bidang kewaspadaan taktis ( tactical awarness ), dan kemampuan leadership dalam memimpin suatu misi operasi udara yang melibatkan berbagai jenis pesawat.

Asops Kasau berpesan, agar seluruh personel yang terlibat dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai tanggung jawab masing-masih, termasuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Pelatihan MCC tahun ini diikuti oleh para penerbang dari sejumlah Skadron Udara tempur, angkut dan helikopter yang telah memenuhi persyaratan.

Turut hadir secara daring Kaskoopsud II, para Paban Sopsau, Asops Kaskoopsud II, serta Danwing 1, 4, 5, dan 6.
Sementara hadir secara tatap muka, diantaranya Danwing 3 Lanud Iwj dan para pejabat Lanud Iswahjudi lainnya.

Continue Reading

Pohukam

Tim Kesehatan Satgas Yonif 126/KC Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis Kepada Masyarakat Perbatasan

Published

on

By

Keerom, Jurnaljakarta.com –  Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 126/KC Pos Kalimao melayani pengobatan gratis di Kampung Kalimao, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 126/Kala Cakti, Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M.Han. dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Keerom, Papua, Senin (09/05/2022).

“Pengobatan yang dilakukan ini merupakan wujud kepedulian dan berbagi kasih kepada masyarakat perbatasan yang membutuhkan pertolongan pertama dalam pengobatan dan kesehatan,” ungkap Dansatgas.

Sementara itu, warga perbatasan Monica Dambo (41) mengucapkan rasa syukurnya atas pengobatan yang dilaksanakan Satgas TNI Yonif 126/KC sekaligus memberikan obat untuk dirinya.

“Terima kasih Pak TNI atas kepeduliannya dalam mengobati warga. Kami sungguh bangga memiliki TNI yang baik hati dan selalu berada di tengah-tengah kesulitan masyarakat,” tutur Monica. (Red)

Continue Reading

Pohukam

Peduli Warga Demak Perantau, Ketum PDBN Bagikan Paket Sembako

Published

on

By

Jurnaljakarta.com  – Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), Drs. HM. Fathan Subchi membagikan 1000 paket sembako kepada Komunitas Warga Demak Perantau di Jabodetabek di Komplek Rumah Dinas Jabatan Anggota (RJA) DPR RI Kalibata, Jaksel, Sabtu (30/5).

Secara simbolis, bingkisan tersebut diterima Koordinator Pendistribusian, Agus Prasetyo Sugiono untuk disalurkan kepada komunitas perantau asal Demak yakni, Aranta, AMPD, YKKW, FSKB, Paramode, Komunitas sayuran di Kalideres, Komunitas kuli panggul di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, Komunitas Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang Kota, Komunitas Nelayan dan non komunitas.

Selain itu, Ketum PDBN juga menyiapkan dua mobil bus gratis untuk warga yang mudik ke kampung halamannya di Demak.

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap warga perantau di Jabodetabek yang sangat membutuhkan,” ujar Fathan Subchi.

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB melanjutkan, kegiatan ini sudah rutin dilakukan setiap tahun dan akan terus dilakukan untuk membantu warga Demak yang ada di perantauan.

“Kegiatan ini akan terus dilakukan sebagai sarana silaturahmi dan kepedulian antar warga Demak,” jelas Fathan yang juga Ketua PMII DKI Jakarta.

Sementara itu, Koordinator Pendistribusian, Agus Prasetyo Sugiono berharap, kegiatan tersebut selain bukti kepedulian dan juga untuk mempererat tali silaturahim sesama warga Demak yang ada di Jabodetabek).

“Semoga ini bermanfaat buat saudara kita sesama perantauan,” tandasnya. (Red).

Continue Reading

Populer