Connect with us

Nasional

Forum LSM Aceh dan Yayasan HAKA Layangkan Petisi Menuntut Eksekusi Putusan PT Kallista Alam Diambil Alih Mahkamah Agung

Published

on

Banda Aceh, Jurnaljakarta.com — Forum LSM Aceh dan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) menyampaikan petisi melalui laman change.org yang menuntut agar eksekusi terhadap perusahaan kelapa sawit PT Kallista Alam (PT KA) segera diambil alih oleh Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, Pengadilan Negeri (PN) Suka Makmue sebagai lembaga yang berwenang menangani eksekusi itu terkesan lamban menjalankan kewenangannya.

Sengketa yang melanda PT Kallista Alam bermula ketika perusahan itu melakukan aksi pembakaran di atas lahan sekitar 1.000 hektar di area lahan gambut Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya pada periode 2009-2012. Padahal, area itu merupakan kawasan hutan lindung yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. PT Kallista Alam membakar lahan itu karena ingin menjadikannya sebagai area perkebunan kelapa sawit.

Kasus pun bergulir ke pengadilan. Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh akhirnya memvonis PT Kallista Alam bersalah dan wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 366 miliar, dengan rincian Rp114,3 miliar ke kas negara dan membayar dana pemulihan lahan Rp251,7 miliar.

Namun, PT Kallista Alam rupanya tak tinggal diam. Berbagai upaya terus dilakukan untuk membatalkan putusan itu, bahkan sampai di tingkat Peninjauan Kembali (PK), meskipun akhirnya kandas juga. Mahkamah Agung (MA) tetap memenangkan Kementerian LHK selaku penggugat. Putusan bersifat inkracht dan harus dieksekusi.

Putusan terhadap PT Kallista Alam itu sempat menuai sorotan dan pujian pegiat lingkungan internasional karena diaanggap merupakan sikap tegas sistem peradilan di Indonesia dalam menindak perusahaan besar perusak lingkungan. Sayangnya, sampai saat ini, eksekusi itu hanya di atas kertas, tidak juga bisa dilaksanakan.

Forum LSM Aceh sebagai salah satu penggagas petisi menyebutkan, saat ini sama sekali tidak ada ganjalan hukum apapun yang dapat menghalangi eksekusi itu. Proses eksekusi seharusnya sudah bisa dilakukan sejak empat tahun lalu, tetapi selalu gagal di proses penilaian aset.

“Padahal Ketua PN Suka Makmue sudah mengambil sumpah tim appraisal yang bertugas menghitung nilai aset perusahaan yang akan dieksekusi. Ketua PN Suka Makmue enggan menugaskan juru sita mendampingi tim appraisal di lapangan, sehingga proses appraisal selalu gagal. Kegagalan itu yang membuat eksekusi tidak berjalan sampai saat ini,” kata Sekjen Forum LSM Aceh Sudirman Hasan saat Konferensi Pers pada Selasa, 12 Oktober 2021 di Leuser Conservation Training Centre (LCTC).

Sehubungan dengan sikap PN Suka Makmue itu, Forum LSM Aceh dan Yayasan HAkA lantas menggagas petisi yang menuntut agar MA mengambil alih kewenangan eksekusi itu. Pengambil alihan itu, menurut Sudirman Hasan, sah menurut hukum. Hal ini sudah dianalisis melalui expert meeting yang berlangsung di Hotel Kyriad, Banda Aceh 16 September lalu.

Pakar hukum yang hadir, antara lain, akademisi dari Universitas Syiah Kuala, seperti Dekan Fakultas Hukum Dr. M. Gaussyah SH. MH., dosen senior Dr. Yanis Rinaldi, SH, MHum, dan Rismawati SH, MHum. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Sugeng Riyono SH,M.Hum, juga turut hadir. Sugeng Riyono juga adalah salah satu hakim yang menjadi anggota Pokja Lingkungan di MA. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tampak hadir Direktur Penanganan Sengketa Jasmin Ragil Utomo.

Semua pakar sepakat kalau eksekusi putusan terhadap PT Kallista Alam harus dilaksanakan. Untuk proses eksekusi, PN Meulaboh telah mendelegasikan kewenangan kepada PN Suka Makmue. Sayangnya, PN Suka Makmue sebagai pihak yang berwenang, enggan menjalankan tugasnya dengan alasan belum ada tata hukum atau standar operating procedure (SoP) yang mengatur eksekusi putusan untuk kasus lingkungan seperti yang terjadi di Nagan Raya itu. Hal ini yang membuat ketua PN Suka Makmue gamang dalam menjalankan tugasnya.

Sangat disayangkan, PN Suka Makmue memiliki penafsiran berbeda soal kewenangan atas eksekusi lelang aset PT Kallista Alam. Mereka merasa kewenangan yang diberikan tidak lengkap, sebab tidak ada putusan yang menegaskan PN Suka Makmue berhak masuk ke lokasi PT Kallista Alam dan berhak menilai aset yang akan dilelang. Mereka menuntut adanya amar putusan baru yang menegaskan hak tersebut. Selagi amar putusan belum ada, PN Suka Makmue tidak mau masuk ke lokasi sengketa.

Anehnya, pada Februari 2019 Ketua PN Suka Makmue telah mengukuhkan dan mengambil sumpah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain selaku pihak yang melakukan appraisal terhadap aset yang akan disita. Hanya saja, saat KJPP hendak melakukan penghitungan nilai aset di lokasi yang akan disita, mereka diusir oleh petugas PT Kallista Alam karena tidak ada pendampingan dari juru sita PN Suka Makmue. Dua kali KJPP Pung’s Zulkarnain dan Tim Kementerian LHK masuk ke lahan PT Kallista Alam, dua kali pula mereka dihadang. Padahal tim itu didampingi petugas dari Polda Aceh dan Polres Nagan Raya.

Hakim Sugeng Riyono selaku anggota Pokja Lingkungan MA mengakui kalau eksekusi terhadap PT Kallista Alam itu tidak semudah eksekusi kasus lainnya. “Memang benar ada kekosongan hukum di sana sehingga ini yang membuat Ketua PN Suka Makmue tidak mau berspekulasi memerintahkan juru sita melakukan eksekusi di lapangan. Tapi kekosongan hukum ini seharusnya bisa diatasi melalui proses judicial activism, yakni semacam terobosan hukum untuk mengisi kekosongan yang ada. Judicial activism ini sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan,” kata Sugeng Riyono.

Masalahnya, Ketua PN Suka Makmue tidak berani melakukan langkah terobosan hukum tersebut. Hal ini yang membuat Forum LSM Aceh dan kelompok pecinta lingkungan di Aceh berharap agar MA mengambilalih kewenangan itu dan segara melakukan eksekusi agar kasus yang membelit PT Kallista Alam cepat selesai.

Jasmin Ragil Utomo dari Kementerian LHK menuding PN Suka Makmue sebagai penyebab gagalnya eksekusi ini, karena enggan mendampingi tim appraisal ke lapangan. “Mereka sudah menetapkan KJPP, tapi kerja KJPP di lapangan tidak didampingi,” tegasnya. Oleh sebab itu, Kementerian LHK sepakat kalau kasus ini segera diambil alih oleh MA agar proses eksekusi dapat dilakukan secepat mungkin.

Hal ini yang mendorong Forum LSM Aceh dan pegiat lingkungan di Aceh menyampaikan petisi agar MA bertindak tegas mengambilalih kewenangan eksekusi itu dari PN Suka Makmue. Forum LSM Aceh berharap bisa mendapatkan dukungan luas dari masyarakat terkait petisi yang disampaikan. (Red)

Nasional

DPR RI Umumkan Surpres, Jenderal TNI Andika Perkasa Calon Panglima TNI Gantikan Jenderal TNI Hadi Cahjanto

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan lembaganya telah menerima surat presiden (surpres) berisi pengajuan calon Panglima TNI dari Presiden Jokowi, yang isinya mengenai Presiden mengusulkan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI,” kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Puan menjelaskan, setelah menerima surat presiden, DPR akan segera memproses surat tersebut untuk mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test),” jelasnya.

“Calon Panglima TNI Andika Perkasa akan menjalani tes uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Parlemen sebelum disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Dalam hal ini Komisi I DPR ini untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper test,” ujar Puan.

Jenderal Andika Perkasa saat ini mengemban jabatan sebagai seorang KSAD. Jabatan itu diembannya sejak November 2018.

Pria kelahiran 21 Desember 1964 ini pun dipercaya untuk menapak karier yang lebih tinggi lagi sebagai Panglima TNI. Dia akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun pada 7 November 2021. (Red)
Continue Reading

Militer

Pangkosekhanudnas I Pimpin Sertijab 3 Komandan Satrad

Published

on

Jurnaljakarta.com – Pangkosekhanudnas I, Marsma TNI Setiawan memimpin Serah Terima Jabatan tiga Komandan Satrad Jajaran Kosekhanudnas I bertempat di Aula Iskandar Makosekhanudnas I, Jakarta, Jumat (15/10/2021).

Ditandai dengan penandatanganan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan, dan pengambilan sumpah jabatan, acara sertijab dilaksanakan secara sederhana namun khidmat, sesuai protokol kesehatan Covid-19, dengan para peserta upacara menjalani tespemeriksaan swab antigen sebelum pelaksanaan upacara dan penerapan 3M.

Adapun tiga jabatan yang diserah terimakan adalah jabatan Komandan Satrad 212 Ranai dari Letkol Lek Panca Prawira . S.T., M.T., kepada Letkol Lek Damardita Hiranda, selanjutnya jabatan Komandan Satrad 213 Tanjung Pinang dari Letkol Lek Hendrayana Wijaya, S.T., kepada Letkol Lek Emmaloka Dwi Abdi Pratono, S.T., M.M., dan jabatan Komandan Satrad 216 Cibalimbing  dari Letkol Lek Moh. Miftahul Ghufron, S.T., M.I.Pol., kepada Mayor Lek Zendra Mawan Leksana, S.T., M. Eng.

Tak berbeda dengan pelaksanaan serah terima jabatan dalam kesatuan lain, pergantian jabatan pada Komandan Satrad dalam Jajaran Kosekhanudnas I juga dimaksudkan untuk penyegaran dalam lingkungan satuan kerja sebagai upaya peningkatan kualitas yang pada gilirannya akan mendorong keberhasilan pelaksanaan tugas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Sementara diwaktu yang sama, dilaksanakan juga serah terima jabatan Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ranting 002 Satrad 212 Ranai,  Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ranting 003 Satrad 213 Tanjung Pinang, dan Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ranting 006 Satrad 216 Cibalimbingi, dipimpin Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang 02 Kosekhanudnas I, Ny. Citra Setiawan bertempat di kantor IKKT Kosekhanudnas I.

Rangkaian acara serah terima Jabatan yang dihadiripara Asisten dan anggota Kosekhanudnas I dalam jumlah terbatas ditutup dengan pemberian cindera mata kepada pejabat lama Komandan Satrad 212 Ranai, Komandan Satrad 213 Tanjung Pinang dan KomandanSatrad 216 Cibalimbing oleh Pangkosekhanudnas I juga pelaksanaan foto bersama.

Continue Reading

Militer

KRI Pulau Rempang-729 Akhiri Masa Pengabdiannya di TNI AL

Published

on

 

Jurnaljakarta.com – Setelah selama bertahun-tahun pengabdiannya melaksanakan survei dan pemetaan laut di seluruh wilayah perairan Indonesia, Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Pulau Rempang-729 mengakhiri masa penugasannya di TNI Angkatan Laut.

Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan (Pushidrosal) Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P., memimpin upacara penghapusan KRI Pulau Rempang-729 dari kedinasan Aktif TNI Angkatan Laut di Dermaga Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jum’at (15/10).

Dalam Amanatnya Danpushidrosal mengatakan KRI Pulau Rempang-729 merupakan salah satu unsur kapal Pushidrosal yang telah banyak melaksanakan kegiatan operasi Survei dan pemetaan ke berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di antaranya Operasi Survei dan Pemetaan (Opssurta) Lamongan pada tahun 1997, Opssurta Gresik, Belinyu, Jambi dan Kangean pada awal dekade 2001 sampai dengan 2010 serta operasi survei dan pemetaan terakhir yaitu ALKI I Natuna Segmen 1 dan Segmen 2 pada 2017 hingga 2018.

“Dengan berakhirnya tugas KRI Pulau Rempang-729 di TNI Angkatan Laut, saya berharap para eks Personel KRI Pulau Rempang-729 untuk tetap terus mengasah diri dan selalu siap dalam menerima tugas selanjutnya. Pertahankan profesionalisme dalam menghadapi segala tantangan dan pekerjaan kita ke depan guna mendukung tercapainya program kerja Pushidrosal yang optimal.” ujar Danpushidrosal.

Upacara penghapusan ini merupakan bagian dari siklus daur ulang alutsista yang merupakan program TNI Angkatan Laut dalam pengembangan kekuatan dan juga peremajaan alutsista, sesuai dengan tuntutan serta kompleksitas dinamika lingkungan strategis saat ini.

“Hal ini ditujukan untuk mencapai visi Angkatan Laut dalam melaksanakan proyeksi secara regional dengan komitmen global. Ini merupakan momentum membanggakan sekaligus mengharukan bagi sejarah TNI Angkatan Laut” tambah orang nomor satu di Pushidrosal tersebut.

Upacara penghapusan KRI Pulau Rempang-729 dari kedinasan Aktif TNI Angkatan Laut ditandai dengan penurunan ular-ular perang dan lencana perang KRI tersebut, dilanjutkan penurunan Bendera Merah Putih di kapal sekaligus secara resmi menandai Kapal perang memasuki purna bakti.

KRI Pulau Rempang dengan nomor lambung kapal 729, merupakan salah satu kapal survei yang berada di bawah pembinaan pushidrosal.

Kapal ini pada awalnya merupakan kapal tipe Penyapu Ranjau kelas Condor eks Jerman Timur, yang dibangun di galangan kapal “Peenewerft Wolgast” dengan nama kapal “Gnmma-336” pada tanggal 28 Mei 1971.

Pada tahun 1993 Pemerintah Indonesia mendatangkan 9 kapal jenis ini, yang salah satunya KRI Pulau Rempang-729. Selanjutnya kapal tersebut telah dimodifikasi menjadi tipe kapal hidro-oseanografi di PT. PAL Surabaya.

Berdasarkan Skep Pangab No:skep/217/iv/1993 tanggal 22 April 1993, secara resmi KRI Pulau Rempang-729 di tetapkan sebagai Kapal Perang Republik Indonesia dan masuk di jajaran Kapal Survei Hidro-oseanografi TNI AL.

Selama bergabung di Tni Angkatan Laut, beberapa Operasi Survei dan Pemetaan (Opssurta) Hidro-oseanografi telah dijalani di antaranya: Opssurta Perairan Lamongan (1997), Opssurta perairan Gresik (2000), Opssurta perairan Tanjung Balai Karimun ( 2001), perairan Belinyu Bangka Belitung (2002), perairan Tanjung Pinang (2003), perairan Jambi (2004), perairan Labuan Bajo (2012), perairan Batam (2013), perairan Sengiap (2013), Operasi SAR Air Asia QZ-8501 (2014), perairan ALKI Natuna Segmen 2 (2017), serta Opsurta perairan ALKI Natuna Segmen 1 (2018).

Kurang lebih 50 tahun sejak pembuatannya, KRI Pulau Rempang-729 telah mengabdikan diri di TNI Angkatan Laut selama 28 tahun.

Berdasarkan Surat Panglima TNI Nomor b/4208-09/23/381/Slog tanggal 12 Oktober 2021 telah terbit surat persetujuan penurunan Ular-Ular Perang KRI Pulau Rempang-729, yang berarti secara resmi menandai berakhirnya pengabdian kapal perang ini kepada Ibu Pertiwi.

Continue Reading

Populer