Connect with us

Ekonomi

Ekonom: Pertamina Harus Jadi Agregator BBM Umum

Published

on

Juraljakarta.com =  Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori mengatakan, bahwa Pemerintah perlu secara definitif menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur tunggal, penyedia dan pelaksana impor BBM Solar.Untuk itu BUMN tersebut harus ditetapkan sebagai agregator bahan bakar umum (BBM) Umum yang bertugas sebagai penyangga utama ketersediaan kebutuhan BBM Umum ke seluruh pelosok negeri.

“Kami minta Pemerintah untuk menetapkan aturan tegas yang terkait dengan hak konstitusi BUMN tersebut khususnya yang berkaitan dengan materi UU Migas No. 22 Tahun 2001 dan Perpres 191/2014,” kata Defiyan di Jakarta, Selasa (03/12).

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan konstitusi ekonomi secara bertanggungjawab, lanjut dia, maka Presiden harus mengambil peran dalam menyelesaikan ruang bagi pengkerdilan posisi BUMN-BUMN strategis yang berperan penting dalam perekonomian nasional,” tukas Defiyan.

“Apalagi berdasarkan perkembangan atas mandeknya revisi terhadap Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang pasal-pasalnya masih terbuka ruang interpretasi terkait badan usaha pemegang izin, beserta mekanisme  distribusinya,” tukasnya.

Menurut dia, Pertamina sangat berperan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM Umum dalam hal ini Solar non subsidi dan sudah berkontribusi besar bagi pembangunan energi bangsa dan negara.

“Selain alasan konstitusi ekonomi, maka berdasarkan kenyataan efektifitas dan efisiensi yang ada selama ini, BUMN Pertamina sangat besar berperan dalam menyedikan dan mendistribusikan BBM Umum,” kata Defiyan.

“Peran penting dan strategis Pertamina tak bisa dinafikkan apalagi dicoba untuk dieliminasi demi kepentingan sekelompok pihak yang punya kepentingan mengkapitalisasi sektor energi demi keuntungan orang per orang atau sekelompok orang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sesuai mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945, terutama berkaitan dengan pernyataan: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, maka perintah penguasaan ini dalam terminologi penguasaan negara diberikan kepada Badan Usaha Negara (BUMN).

Pada ayat (3) secara lebih tegas menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sektor Energi sendiri adalah salah satu cabang produksi penting yang berada dalam bumi dan air serta terkandung di dalam sumber bahan bakunya dengan produknya Bahan Bakar Minyak (BBM) selama ini diberikan hak kelolanya kepada BUMN Pertamina.

Editor:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Bank Mandiri Cetak Untung Rp 27,5 T di 2019

Published

on

JurnalJakarta.com — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau BMRI mencatatkan laba bersih Rp 27,5 triliun selama 2019, tumbuh 9,9% dibandingkan 2018 sebesar Rp 25,02 triliun.

Laba bersih itu ditopang oleh penyaluran kredit yang naik double digit 10,65% menjadi Rp 907,5 triliun dari tahun sebelumnya Rp 820 triliun.

“Bank Mandiri dapat menutup tahun 2019 dengan kinerja yang membanggakan dengan komitmen untuk tumbuh sehat,” kata Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar dalam paparan kinerja tahun 2019 di Plaza Mandiri, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Bank Mandiri juga berhasil memperbaiki kualitas kredit dengan rasio NPL gross turun 42bps menjadi 2,33% dibandingkan Desember tahun sebelumnya.

“Total kredit secara konsolidasi tumbuh 10,65% year on year (yoy) atau Rp 907,5 triliun. Laba bersih berhasil mencapai Rp 27,5 triliun atau tumbuh 9,9% year on year. Ketiga kualitas kredit membaik secara NPL gross 2,33%,” sebutnya.

Lanjut dia, portofolio perseroan (bank only) di segmen wholesale sampai dengan kuartal IV tahun 2019 mencapai Rp 516,4 triliun atau tumbuh 9,3% yoy. Sedangkan segmen retail sebesar Rp 275,9 triliun, tumbuh 11,9% secara tahunan. Kredit korporasi menjadi penopang utama segmen wholesale dengan capaian Rp 329,8 triliun. Sedangkan kredit mikro dan kredit konsumer menjadi andalan segmen retail, masing-masing Rp 123,0 triliun dan Rp 94,3 triliun.

Kredit korporasi tumbuh 7,7% yoy dibanding tahun sebelumnya, sedangkan penyaluran kredit mikro naik 20,1% secara yoy.

Sementara di kredit konsumer yang akhir tahun 2019 tumbuh 7,9% yoy, bisnis kartu kredit dan kredit kendaraan bermotor (auto loan) menjadi penyumbang terbesar dengan laju ekspansi masing-masing 20,1% yoy menjadi Rp13,8 triliun dan 9,6% yoy menjadi Rp34,6 triliun.

Continue Reading

Ekonomi

PKS Minta Pemerintah Tidak Bebani Rakyat Dengan Menaikkan Harga Gas 3 Kg

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta kepada Pemerintah untuk tidak melulu membebani rakyat dengan kenaikan harga-harga.

Pasalnya, setelah menaikkan iuran BPJS kelas 3 mandiri, dan tarif dasar listrik 900 VA, kini Kementerian ESDM berencana menaikkan harga gas elpiji 3 kg mengikuti harga pasar. Padahal gas 3 kg sejatinya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu agar tetap dapat menikmati gas terjangkau.

“Pak Jokowi tolong jangan lagi bebani rakyat dengan kenaikan harga, sekarang giliran subsidi gas 3 kg yang dicabut dengan dalih akan dibuat skema lain. Kepentingan kami menjamin rakyat yang tidak mampu atau rakyat miskin di mana pun mereka berada tetap dapat membeli gas 3kg dengan harga terjangkau,” kata Jazuli dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (20/2/2020).

Anggota DPR Dapil Banten ini memahami dan tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang tergolong mampu tapi tetap membeli gas 3 kg. Ini artinya mereka melanggar hak-hak masyarakat miskin. “Mereka yang seperti ini perlu diperingatkan bahkan dilarang membeli. Kami yakin ini bisa dilakukan dengan mengoptimalkan kerjasama dengan distributor dan penjual.” katanya.

Menurut dia praktek seperti ini yang harus diawasi Pemerintah, bukan mencabut subsidi gas 3 kg lalu menyerahkan kepada mekanisme pasar. “Kami khawatir mekanisme subsidi langsung yang katanya akan ditransfer melalui perbankan langsung kepada penerima justru mempersulit masyarakat miskin mendapatkan gas terjangkau. Apalagi jika basis data rakyat miskin kita tidak akurat,” papar Jazuli.

Pihaknya mafhum jika Pemerintah hingga saat ini belum mampu membangun basis data rakyat miskin yang akurat. Sementara kondisi ekonomi masyarakat di lapangan juga tidak bisa secara sederhana dikategori miskin, banyak masyarakat yang berada pada kondisi rentan miskin yang sejatinya juga memerlukan intervensi pemerintah melalui subsidi harga kebutuhan.

“Termasuk yang akan terkena dampak memberatkan adalah usaha kecil masyarakat yang mengandalkan gas 3kg seperti tukang baso, somay, gorengan, cilok, dan lain-lain,” ujar anggota Komisi I DPR ini.

Untuk itu, ia meminta Presiden untuk menimbang betul pelepasan harga gas 3 kg kepada mekanisme pasar yang rencana awalnya akan dilakukan pertengahan tahun 2020.

“Karena kami khawatir ini akan menjadi beban lagi bagi masyarakat dan menimbulkan efek berantai kenaikan harga-harga komoditas lain yang sangat berimbas pada masayarakat kita yang tidak mampu,” pungkasnya

Continue Reading

Ekonomi

PLN-Masdar Teken Kontrak Jual Beli Listrik PLTS Terapung Cirata

Published

on

JurnalJakarta.com — PT PLN (Persero) telah menandatangani kontrak jual beli listrik (Purchase Agreement/PPA) dengan Konsorsium PT PJBI dan Masdar, untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Cirata, Jawa Barat, dengan kapasitas 145 megawatt (mw) setelah sebelumnya dapat investasi Rp1,8 triliun.

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, CEO Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi, Direktur Utama PT PJB Investasi (PT PJBI) Gunawan Yudhi Haryanto.

Penandatanganan juga ini disaksikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional (BKPM) Bahlil Lahadalia, Duta Besar Uni Emirat Arab Husin Bagis, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB) Iwan Agung Firstantara sebagai induk perusahaan dari PT PJBI sekaligus anak perusahaan PLN.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, PLTS Terapung di Waduk Cirata kapasitas 145 mw AC ini akan dimulai konstruksinya pada awal 2021.

“Ini adalah PLTS Terapung pertama di Indonesia dan yang terbesar di Asia Tenggara,” kata Zulkifli dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dalam proyek ini PT PJBI akan bekerjasama dengan Masdar yang merupakan perusahaan Uni Emirat Arab (UEA) yang dikenal sangat concern dengan renewable energy.

Tentunya ini sejalan dengan semangat PLN untuk mendukung Perjanjian Internasional dalam menurunkan emisi karbon sebesar 29% di Tahun 2030 yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dalam Paris Agreement Tahun 2015.

“Diharapkan proyek ini dapat menjadi pioneer pengembangan PLTS Terapung yang dapat dikembangkan di waduk lain di wilayah Indonesia,” katanya.

Continue Reading

Populer