Connect with us

Nasional

Diskusi #PapuanLivesMatter Di UI Timbulkan Polemik

Published

on

Jurnaljakarta.com – Diskusi #PapuanLivesMatter di Universitas Indonesia (UI) beberapa hari lalu menimbulkan polemik di sejumlah kalangan.

Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amelita Lusia mengatakan BEM UI sudah mengajukan perizinan untuk mengadakan acara diskusi #PapuanLivesMatter. Namun surat baru diterima Direktorat Mahasiswa pukul 11.00 WIB dan kegiatan dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB.

Menurut dia, pihak Dirmawa sudah memberikan saran berdasarkan narasumber yang terlihat hanya satu pihak perlu dievaluasi, untuk mengikutsertakan pihak pro dan kontra sehingga acara terselenggara dengan baik. Namun, acara tersebut tetap berlangsung sesuai jadwal. Pihak Dirmawa sudah memberikan tanggapan namun tidak ada lagi komunikasi dengan pihak BEM UI. Ketika diskusi publik hanya ada narasumber satu pihak maka perlu dievaluasi kegiatan tersebut, agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat atau ranah publik.

”Diskusi yang baik perlu ada perbedaan pendapat, sehingga tidak seperti diskusi #PapuanLivesMatter. Perlu ada pembanding dari pihak pro dan kontra. Sanksi yang diberikan untuk BEM UI akan dipertimbangkan oleh sivitas akademika,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Selasa (16/6/2020).

Deputi-VII BIN Wawan Hari Purwanto, mengatakan kasus rasialisme di Indonesia tidak bisa disamakan dengan yang ada di Amerika, hal tersebut tidak ada kaitannya. Wawan menilai, perlunya melihat situasi dengan proporsional, apalagi kasus Papua sudah selesai di ranah PBB. Mengkritisi tidak bermasalah, namun yang sudah disahkan tidak perlu dipermasalahkan kembali. Pada dasarnya pemerintah Indonesia telah membangun wilayah Papua dengan kecepatan tinggi dan infrastruktur yang lebih baik. Produk objek vital nasional dan sarana prasarana sudah ditujukan untuk masyarakat Papua.

“Opini publik yang terus diusung perlu dipertimbangkan dengan baik, harus mengikuti aturan dan jangan sampai melanggar. Institusi UI sudah seharusnya memahami hal tersebut untuk mengadakan sebuah diskusi, harus diimbangi dengan kedua sisi pro dan kontra tidak hanya satu sisi. Saat ini kita menuju ke masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Solusi pembangunan Papua ke depan untuk tampil lebih menarik dan menyejahterkan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Michael Manufandu, Mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia mengatakan terselenggaranya acara diskusi #PapuanLivesMatter merupakan hak masyarakat pada kebijakan pemerintah mengenai kebebasan berpendapat. Namun, terdapat peraturan dan etika publik sebagai ukuran agar masyarakat sopan santun dalam tutur kata dan memberikan pendapat yang mempunyai nilai realistis.

“Universitas Indonesia dengan berbagai perangkat pimpinan atau rektornya mempunyai kewenangan untuk menghasilkan produk mahasiswa yang bagus, bernilai tinggi, dan berkarakter. Memang perlu dipertanyakan, banyaknya pelanggaran pada acara tersebut. Perlunya teguran, peringatan, sanksi dan lain-lain, agar dapat mengevaluasi diskusi yang menyebabkan dampak yang meluas di ranah publik. Seperti, adanya diskusi atau seminar yang dinilai mengandung unsur berbeda pendapat yang ekstrem”, ungkapnya

Keteraturan, hirarki, prosedur, dan metode perlu diterapkan oleh organisasi yang di usung BEM UI. “Universitas Indonesia mempunyai aturan berlaku, untuk membina mahasiswa. Organisasi BEM UI harus berjalan sesuai aturan, dalam setiap organisasi harus ada hierarki. Universitas Indonesia memberlakukan aturan tersebut dan akan menekankan kembali kepada BEM UI. Keteraturan, hierarki, prosedur dan metoda akan diberlakukan sesuai ketetapan terlebih pada BEM UI. Kebebasan berpendapat harus diatur agar tidak menyalahi aturan yang berlaku”, lanjutnya.

Sehubungan dengan adanya diskusi #PapuanLivesMatter, pihaknya kembali menekankan kepada pihak kampus bagaimana pimpinan memberikan reward dan punishment bagi organisasi BEM UI yang telah menyelenggarakan acara tersebut. ”Kebebasan akademisi harus berpikir realistis berpikir bagaimana dampak yang akan terjadi. Pimpinan harus melihat bagaimana ke depan dampak tersebut, sebagaimana acara yang sama,” kata dia.

Dosen Fakultas Hukum Cudry Sitompul, mengatakan terselenggaranya acara diskusi #PapuanLivesMatter dinilai peran pembicara tidak mewakili beberapa pihak, sehingga acara tersebut tidak komprehensif. Acara tersebut tidak dapat diterima untuk mewakili Universitas Indonesia.

“Tema yang diangkat oleh BEM UI berkaitan dengan hukum yang bersifat tidak bersifat apartheid, mengenai hak-hak manusia. Pemerintah tidak melakukan seperti yang dibicarakan dalam diskusi tersebut. Pandangan opini seseorang tertentu berkaitan dengan isu diskusi yang missleading, tidak benar pemerintah melakukan tindakan kekerasan ke Papua. Hal tersebut hanya tindakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam menangani Papua,” ungkapnya.

Mereka tidak seharusnya melakukan pembahasan tersebut tanpa ada dasar-dasar dan metodologi ilmiah. Diskusi adalah kebebasan pendapat, atau biasa disebut kebebasan akademik dalam lingkup universitas. Jika hal tersebut adalah kebebasan akademik harusnya membawa hal ilmiah dan metodologinya. Kalau seperti diskusi yang lalu, berarti hanya sekedar orasi mahasiswa.

Nasional

Ketua MPR RI Dorong Pemerintah Prioritaskan Vaksinasi COVID-19 Untuk Wartawan

Published

on

JurnalJakarta.com — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk memasukkan kalangan wartawan sebagai salah satu klaster prioritas vaksinasi COVID-19. Bamsoet menilai peran jurnalistik menuntut wartawan bertemu banyak orang, sebagaimana dengan tenaga kesehatan dan TNI-Polri. Karenanya wartawan juga dinilai sangat rentan terpapar COVID-19.

“Berdasarkan data Dewan Pers per tahun 2020, tercatat ada sekitar 17.000 wartawan yang telah tersertifikasi melalui uji kompetensi wartawan (UKW). Melalui vaksinasi terhadap para wartawan, pemerintah turut berperan memastikan agar kerja jurnalistik mereka terlindungi. Sehingga bisa menyajikan berita secara akurat, menghindari masyarakat dari berbagai disinformasi,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (19/1/2021).

Ketua DPR RI Ke-20 yang pernah menekuni dunia jurnalistik ini mengaku dapat turut merasakan kegelisahan para wartawan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Menurutnya, wartawan di satu sisi tak ingin terinfeksi dengan cara menghindari kerumunan maupun menjaga jarak dengan orang lainnya.

“Namun di sisi lain karena tuntutan pekerjaan, sebagaimana dokter dan tenaga kesehatan, wartawan tak mungkin bekerja secara work home maupun melakukan aktivitas di rumah saja,” pungkas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan perhatian pemerintah melalui prioritas vaksinasi terhadap wartawan juga berguna untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para anggota keluarganya yang ikhlas melepas para wartawan bertugas di medan perang COVID-19. Sehingga para wartawan pulang ke rumah tetap bisa membawa nafkah, bukan malah membawa virus COVID-19.

“Kita tidak bisa membayangkan para wartawan berhenti bekerja, tak akan ada informasi yang bisa didapat masyarakat. Namun kita juga tidak bisa membayangkan dalam menjalankan pekerjaannya, para wartawan tak mendapat bekal yang cukup sehingga malah mengorbankan nyawa,” tutur Bamsoet. (Bgs)

Continue Reading

Militer

Panglima TNI Tatap Muka Dengan Tokoh-Tokoh Penting di Papua

Published

on

By

Papua, Jurnaljakarta.com – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Irwasum Polri Komjen. Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si., melaksanakan kunjungan kerja Papua, bersilaturahmi dan bertatap muka langsung dengan Forkopimda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Papua, dengan menerapkan Protokol kesehatan yang cukup ketat, bertempat di Rimba Papua Hotel Timika, Papua Indonesia. Sabtu (28/11/2020).

“Merupakan sebuah kehormatan bagi saya dapat bertatap muka dalam rangka silaturahmi bersama Forkopimda serta para Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Papua dan Papua Barat,” terang Panglima TNI.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan sambutan oleh Tokoh Pemuda Papua Bapak Yanto Eluay. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Panglima TNI dan Irwasum Polri atas kehadiran, perhatian yang tulus bagi masyarakat Papua, Damai Papua, Damai Indonesiaku.

Irwasum Polri menyampaikan sambutan pengantar, bahwa kegiatan ini adalah moment penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tanah Papua, terlebih di tengah Pandemi Covid-19.

Menyikapi tingginya kasus Covid-19 di Papua Panglima TNI menyampaikan agar seluruh elemen masyarakat tidak boleh lengah. Protokol kesehatan harus sudah menjadi kebutuhan dan bagian hidup sehari-hari. Diperlukan kerja sama dan masyarakat yang bersatu dalam melaksanakan protokol kesehatan.

“Slogan, *Saya melindungi saudara dan saudara melindungi saya*, harus menjadi kesadaran semua orang. Kita saling melindungi dengan disiplin melaksanakan 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak),” terang Panglima TNI.

Hal itu berarti persatuan dan kesatuan seluruh masyarakat dalam melaksanakan 3M sangat penting guna meraih kebebasan dari Pandemi Covid-19.

Terlebih dalam waktu dekat, akan dilaksanakan Pilkada. Tentunya rangkaian penyelenggaraan Pilkada cukup rawan dengan berbagai dinamika, ditambah dengan adanya Pandemi Covid-19. Tentunya perlu kedewasaan dalam berpolitik, berdemokrasi, dan menyampaikan aspirasi, sehingga seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan baik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Papua dan Papua Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Keindahan dan kekayaan alam adalah anugerah dari Tuhan. Wilayah ini memiliki berbagai potensi dan tantangan yang harus dikelola bersama oleh seluruh elemen masyarakat demi kesejahteraan.

Tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat memegang posisi yang sangat penting, karena memiliki pemahaman yang baik terhadap situasi sosial kemasyarakatan dan kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Tokoh masyarakat adalah jembatan antara pemerintah dan masyarakat luas.

“Kita menyadari, terdapat banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Hal tersebut harus kita hadapi bersama-sama, saling bahu-membahu dan berkoordinasi untuk kemajuan Papua, Papua Barat dan Seluruh Indonesia,” ungkap Panglima TNI.

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 29 September 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diketuai oleh Wakil Presiden RI.

Hal tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah untuk mengutamakan pendekatan kesejahteraan sebagai langkah utama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua dan Papua Barat.

Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa kita bersama harus meningkatkan kualitas masyarakat Papua dan Papua Barat meliputi kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, lapangan kerja dan kualitas kehidupan, agar masyarakat Papua dan Papua Barat lebih berperan dalam membangun daerahnya.

“Saya yakin Papua dan Papua Barat akan semakin sejahtera dan maju, karena Papua dan Papua Barat memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi daerah yang maju. Dengan syarat kita harus bersatu padu untuk meningkatkan kualitas SDM, memastikan kedamaian dan stabilitas, untuk pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat,” tegas Panglima TNI.

Sambutan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diakhiri dengan “Bersama kita bisa. Bersinergi untuk negeri.”

Turut hadir dalam kegiatan ini segenap Pejabat TNI dan Pejabat Polri, Uskup Agats, Uskup Manokwari, Mewakili Keuskupan Merauke Pastur Amo, Mewakili Keuskupan Timika Pastur Rudolf Kambayong, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Ketua Lemasko, Ketua Lemasa, Kepala Suku Nduga, Kepala Suku Moni, Kepala Suku Mee, Kepala Suku Damal, Kepala Suku Dani, Tokoh Suku Kamoro, Direktur YPMAK, Bapak Yanto Eluay (Tokoh Pemuda), Ibu Maria Florida (Tokoh Perempuan), Sekda Mimika dan Asisten-2 Bupati Nduga.

Continue Reading

Nasional

Kepala Suku di Papua Gelar Upacara Bakar Batu 1 Desember 2020

Published

on

By

Papua, Jurnaljakarta.com – Memasuki bulan Desember yang merupakan bulan cinta kasih untuk menyambut perayaan Natal tahun 2020, para Kepala Suku di Papua akan menggelar Upacara Adat Bakar Batu dengan menyembelih babi di wilayahnya masing-masing. Upacara Adat Bakar Batu ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Propinsi Papua.

Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kapen Kogabwilhan III) Kolonel Czi IGN Suriastawa di Timika, Papua, Kamis (26/11/2020) menyampaikan bahwa Upacara Adat Bakar Batu akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 di beberapa wilayah seperti Wamena, Sugapa, Ilaga, Puncak Jaya, dan Timika dipimpin oleh Kepala Suku masing-masing. Sementara pusat kegiatan akan dilaksanakan di lahan pembangunan Markas Kogabwilhan III di Timika Papua.

Lebih lanjut dikatakan bahwa acara tersebut dilaksanakan guna mewujudkan cinta kasih dan damai menjelang perayaan Natal. “59 ekor babi yang akan disembelih tersebut merupakan bantuan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.,” ucapnya.

Penyerahan bantuan 59 ekor babi dilakukan oleh Aspotwil Kaskogabwilhan III Brigjen TNI Dadang Rukhiyana dan Asops Kogabwilhan III Brigjen TNI Suswatyo kepada Perwakilan Kepala Suku. “Bantuan tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules C-130 milik TNI dari Lanud Pattimura Ambon menuju Bandara Mozes Kilangin, Timika,” ujarnya.

“Jadi nantinya pada tanggal 1 Desember 2020, Pemerintah Daerah bersama TNI-Polri akan bersilaturahmi dengan para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan perwakilan masyarakat agar situasi dan kondisi Papua menjadi aman, damai dan penuh cinta kasih,” jelas Suriastawa.

Di tengah situasi pandemi Covid-19, kegiatan Upacara Adat Bakar Batu tetap akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, untuk mencegah penyebaran Virus Corona. “Saat pelaksanaan kegiatan, pihak penyelenggara sudah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan serta menghindari kerumunan masyarakat,” kata Suriastawa.

Continue Reading

Populer