Connect with us

Pohukam

Diduga Sekap Karyawan, Dirut PT. Meratus Line Dilaporkan ke Polres Tanjung Perak Surabaya

Published

on

Ket photo ilustrasi.

Surabaya, Jurnaljakarta com – Direktur Utama (Dirut) PT Meratus Line Slamet Rahardjo dilaporkan ke Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Perak Surabaya terkait dugaan penyekapan terhadap seorang karyawannya.

Pelapor perkara tersebut adalah Mlati Muryani, istri karyawan PT Meratus Line Edi Setyawan yang disebut sebagai korban penyekapan.

Eko Budiono SH, kuasa hukum pelapor Mlati Muryani, menjelaskan pada awal Februari 2022 pihak manajemen PT Meratus Line di lokasi kantor Jalan Alun-alun Tanjung Priok Surabaya terlebih dahulu menahan ayah Edi Setyawan.

Lantas menelepon Edi Setyawan agar datang ke Kantor PT Meratus Line di kawasan Tanjung Perak tersebut. Ayahnya kemudian dibebaskan, ganti Edi Setyawan yang ditahan.

Keesokan harinya Edi menghubungi istrinya agar datang ke Kantor Meratus Line dengan membawa tiga jenis sertifikat serta tabungan uang berjumlah Rp570 juta.

“Di Kantor Meratus Line, Mlati dipaksa menandatangani surat-surat yang tidak berani ditolaknya karena di bawah ancaman dan demi keselamatan suaminya,” ujar seperti yang dikutip dari Kantor berita Antaranews.com di Surabaya, Sabtu (13/8).

Dikira usai menandatangani surat-surat tersebut suaminya dibebaskan. Nyatanya tidak. Lantas tanggal 7 Februari 2022 Mlati melaporkan perkara ini ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Ajun Komisaris Besar Polisi Anton Elfrino tidak menjawab ketika dikonfirmasi sejak kemarin terkait tindak lanjut penanganan perkara dengan laporan polisi nomor: LP/B/055/II/2022/Polres Pelabuhan Tanjung Perak Polda Jawa Timur tersebut.

Namun terkonfirmasi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya pada tanggal 14 Juni 2022.

Tertulis dalam SPDP, terlapor Slamet Rahardjo disidik terkait dugaan tindak pidana merampas kemerdekaan seseorang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang terjadi di Gedung Meratus Jalan Alun-alun Tanjung Priok Surabaya pada tanggal 4 Februari 2022.

Kuasa Hukum Eko menandaskan terlapor Mlati Muryani pada 1 Agustus lalu mendapat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang menyatakan Dirut PT Meratus Line Slamet Rahardjo telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya, 6 Agustus 2022, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mengirim surat undangan kepada terlapor Mlati Muryani untuk menghadiri pelaksanaan gelar perkara. Dalam undangan itu tertulis gelar perkaranya digelar pada 9 Agustus 2022 di Ruang Gelar Perkara Rowassidik, Gedung Awaloedin Djamin Lantai 10, Bareskrim Polri, Jakarta.

“Belum jelas kenapa gelar perkaranya digelar di Mabes Polri. Kemana arah gelar perkaranya saya belum tahu,” ujar Kuasa Hukum Eko. (***).

Pohukam

Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan, S.Psi, M.I.P Membuka Lokasabha VII PHDI Kabupaten Bekasi

Published

on

By

Bekasi, Jurnaljakarta com  – Ketua Harian PHDI Jawa Barat, Brigjen TNI (Purn) I Made Riawan, S.Psi, M.I.P Membuka Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Bekasi, bertempatkan di Jl. Taman Golf Timur 1 No. 100, The Care Center Senior Living @D’Kahyangan Hotel, Jababeka Residence, Kota Jababeka, Cikarang, Bekasi, yang dilaksanakan berdasarkan SK Ketua PHDI Kab. Bekasi Nomor: SK//17/Parisada-Kab.BKS/VII/2022 tertanggal 7 Juli 2022 tentang Panitia Lokasabha VII Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bekasi, Sabtu (24/9).

Acara terlaksana dengan suasana guyub yang dimulai dari pukul 08:30 yang dibuka dengan Tari Penyambutan pada pukul 09:05.

Selanjutnya diisi dengan sambutan dari Ketua PHDI Kabupaten Bekasi dilanjutkan oleh Pembimas Hindu Kemenag Kanwil Prov. Jawa Barat, lalu Pj. Bupati Bekasi yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Drs. H. Juhandi, M.S.i.

Beliau berpesan, tetap jaga dan tingkatkan komunikasi antar lembaga keumatan baik internal maupun eksternal dan dengan pemerintah daerah. “Mari bersama sama membangun Bekasi, orang Bekasi adalah orang yang tinggal, bekerja dan hidup di Bekasi, tidak memandang ras, golongan, suku dan agama,” ujarnya.

Ketua PHDI Jabar mengungkapkan bahwasannya, agenda tersebut salah satunya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pengurus periode 2017-2022, pembentukan dan sidang-sidang Komisi, serta pemilihan Ketua dan susunan personalia Pengurus PHDI Kota Bekasi masa bhakti 2022-2027. Juga Pembahasan Komisi berjalan lancar dengan semangat dan kesadaran kolaborasi yang membanggakan, ditandai dengan penyusunan 31 item program kerja yang merupakan turunan langsung dari 4 Pilar Grand Design Hindu Dharma Indonesia (GDHDI).

“Acara berjalan lancar dengan semangat dan kesadaran kolaborasi yang membanggakan. Hingga pukul 15.00 terpilihlah Bapak KBP (P) Drs. I Made Pande Cakra, M.Si sebagai Ketua PHDI Kabupaten Bekasi masa bhakti 2022-2027,” ujarnya.

Ketua PH PHDI Provinsi Jabar berpesan pada ketua terpilih, bisa kembali membawa visi dan misi Parisada tentang pengayoman keumatan dan mudah-mudahan lebih maju lagi dan sebagai umat yang berada di Bekasi agar mendukung program yang dibuat beliau karena siapa lagi yang akan mengayomi umat kalau bukan Ketua Parisada. “Ciptakan Keguyuban, saya yakin bapak sebagai ketua akan bisa menerangi semua umatnya, serta mendukung program pemerintahan kab Bekasi dalam upaya meningkatkan toleransi dalam moderasi beragama,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading

Pohukam

KPK Bantah Tuduhan Kuasa Hukum Ade Yasin Soal Konspirasi Dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor

Published

on

By

Bogor, Jurnaljakarta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait pemberitaan tuduhan adanya konspirasi antara penyidik KPK dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto dalam kasus suap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021.

Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan berdasarkan informasi dari Penyidik, pernyataan yang disampaikan melalui kuasa hukum Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin tersebut tidak benar.

“Penyidik yang dimaksud tidak pernah bertemu dengan Bupati Bogor sebagaimana tuduhannya,” ujar Ali Fikri, Kamis (8/9/22)

Dia menegaskan, penyidik yang disebut dalam pernyataan juga bukan tim satgas yang menangani perkara tangkap tangan ini. Hal tersebut, kata Fikri, bisa dibuktikan dengan surat perintah penyidikan (sprindik) yang dikeluarkan oleh KPK.

“Yang bersangkutan juga tidak pernah terlibat dalam proses penangkapan Bupati Bogor, sebagaimana tuduhannya yang menyebut penyidik ini adalah orang yang datang menangkap Ade Yasin,” kata Fikri.

Ketidakterlibatan penyidik yang dimaksud, lanjutnya, bisa dibuktikan dengan rekaman penangkapan. Karena KPK selalu mendokumentasikan proses tangkap tangan tersebut.

“Perlu diketahui, pada saat peristiwa tangkap tangan, Penyidik yang disebut sedang melaksanakan tugas untuk penanganan perkara lainnya,” imbuhnya.

KPK juga mengingatkan pihak-pihak yang bersaksi dalam persidangan menyampaikan sesuai fakta yang sebenarnya, bukan mengarang cerita yang justru akan menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap duduk perkara kasus ini.

Opini yang kontraproduktif, kata Fikri, hanya akan mengaburkan substansi perkara dan membuat proses penegakkan hukum menjadi tidak efektif dan efisien.

“Bahkan apabila dalam memberikan keterangannya, seorang saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagai tindak pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUH,” cetusnya.

Fikri menambahkan, KPK mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses sidang perkara ini, sebagai bentuk pengawasan terhadap penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik yang notabene digaji dari keringat-keringat rakyat.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, dirinya tidak ingin berpolemik lebih jauh terkait persidangan kasus yang memang sedang berproses di persidangan.

“Kita harus menghormati proses hukum, biar semua berjalan sesuai dengan koridor hukum. Kita doakan yang terbaik saja untuk kita semua, untuk masyakarat Kabupaten Bogor,” singkatnya.

Rudy juga enggan mengomentari bantahan KPK soal opini yang dibangun kuasa hukum Ade Yasin. Namun, sebelumnya, Rudy mengatakan dirinya sudah memberikan keterangan kepada penyidik KPK terkait catatan terdakwa Maulana Adam yang dijadikan materi oleh kuasa hukum Ade Yasin untuk membangun opini seolah ada konspirasi dalam kasus tersebut.

(Dedy Firdaus/Tabrani / Subur )

Continue Reading

Pohukam

Anggota DPR RI, Rangkul Komunitas Perantau Jawa Tengah Membangun Dengan Gotong – Royong

Published

on

By

Jurnaljakarta.com  – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB, H. Fathan Subchi melakukan silaturahmi dengan beberapa paguyuban se-Jawa Tengah, Kamis (1/9/22).

Hadir dalam kesempatan tersebut, Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN), Semarang, Boyolali, Jepara, Pati, Kudus, Boyolali, Wonosobo, Brebes, Purworejo, Rembang dan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Paguyuban se-Jawa Tengah berkomitmen untuk memajukan Provinsi Jawa Tengah dengan keterwakilan putera daerah yang ada di pusat.

Fathan Subchi menuturkan, sebagai putera daerah dari Jawa Tengah, dirinya akan memfasilitasi dan mengakomodir sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota DPR RI.

“Tentunya ini merupakan bagian dari saya untuk mengakomodir masukan dari teman-teman untuk memajukan Jawa Tengah,” ujarnya.

Pria yang juga Ketua Umum Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN) ini menyampaikan, pihaknya akan menerima masukan dari paguyuban se-Jawa Tengah dengan karakteristik daerah yang berbeda agar tepat sasaran.

“Mari gotong-royong bangun Jawa Tengah yang lebih baik. Tentunya kunci dari keberhasilan ini dengan bekerja sama,” pungkasnya. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Populer