Connect with us

Nasional

Deputi VII : BIN Tidak Punya Wewenang Tangkap Koruptor

Published

on

JJ.Com — Badan Intelijen Negara (BIN) merespons tudingan bahwa lembaga tersebut lemah terkait kasus manuver buron korupsi Djoko Tjandra. Deputi VII dan Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan BIN memang tak punya wewenang melakukan penangkapan.

Wawan menjelaskan Berdasarkan Pasal 30 UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN tidak mempunyai kewenangan penangkapan baik di dalam maupun di luar negeri.

“BIN bukan lembaga penegak hukum. BIN memberikan masukan ke Presiden yang sifatnya strategis menyangkut keamanan negara,” kata Wawan dalam siaran pers (30/7/2020).

Menurut Wawan, hingga saat ini, BIN terus melaksanakan koordinasi dengan lembaga intelijen dalam dan luar negeri dalam rangka memburu koruptor secara tertutup. Hal serupa  terjadi pada kasus penangkapan Totok Ari Prabowo dan Samadikun Hartono. Demikian juga dalam kasus Maria Pauline Lumowa, yang ujung tombaknya adalah Kemenkumham.

Wawan melanjutkan, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2011, BIN berwenang melakukan operasi di luar negeri. BIN memiliki perwakilan di luar negeri termasuk dalam upaya mengejar koruptor.

Namun tidak semua negara ada perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Hal ini dilakukan upaya lain. Info yang diperoleh, rata-rata para terdakwa kasus korupsi masih melakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali).

Demikian juga masalah Djoko Tjandra yang masih mengajukan PK, Manurut Wawan, hal ini menjadi kewenangan yudikatif untuk menilai layak dan tidaknya pengajuan PK berdasarkan bukti baru (novum) yang dimiliki.

“Jika ada pelanggaran dalam SOP proses pengajuan PK maka ada tindakan/sanksi. BIN tidak berkewenangan melakukan intervensi dalam proses hukumnya,” ujarnya.

Wawan pun menambahkan, UU No 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 10 menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara merupakan alat Negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen Dalam dan Luar Negeri. BIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga laporan BIN langsung ke Presiden tidak disampaikan ke publik.

BIN juga bertindak sebagai koordinator lembaga Intelijen  Negara dan melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Intelijen Negara lainnya, yaitu Intelijen TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Intelijen Kementerian/ non-Kementerian.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kaitannya dengan kasus Djoko Tjandra. ICW mengatakan, kasus ini menunjukkan lemahnya BIN.

“Kasus Djoko Tjandra menunjukkan lemahnya bahwa Badan Intelijen Negara tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Menurut ICW, BIN gagal melacak Djoko. ulai dari masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal.

 

Militer

Pangkosekhanudnas I Terima Penyerahan JabatanAsintel Kosekhanudnas I

Published

on

JurnalJakarta.com — Panglima Kosekhanudnas I, Marsma TNI Meka Yudanto, S. Sos., M.A.P.,menerima Penyerahan Jabatan Asisten Intelijen (Asintel) Kosekhanudnas I, dari Kolonel Sus Sukahar Adhi bertempat di lobi Makosekhanudnas I, Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Adapun pelaksanaan Penyerahan Jabatan Asintel Kosekhanudnas I kepada Pangkosekhanudnas I dikarenakan belum adanya penganti pejabat baru yang akan meggantikan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) nomor Kep/18-PKS/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI AU, Kolonel Sus Sukahar Adhi akan menempati jabatan barunya sebagai Asisten Intelijen Kas Koopsau II, Makassar.

Usai pelaksanaan sertijab, Pangkosekhanudnas I memberikan cinderamata kepada Kolonel Sus Sukahar Adi, dilanjutkan refreshment di saung kolam pancing Makosekhanudnas I bersama para Asisten lainnya.

Continue Reading

Militer

Pangkosekhanudnas I Laksanakan Kuker di Satrad 216

Published

on

JurnalJakarta.com — Panglima Kosekhanudnas (Pangkoskhanudnas) I, Marsekal Pertama (Marsma) TNI MekaYudanto, S.Sos., M.A.P., didampingi Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang 02-Kosekhanudnas I, serta Askomlek dan Aslog Kosekhanudnas I juga pengurus IKKT Pragati Wira Anggini Cabang 02-Kosekhanudnas I, mengadakan kunjungan kerja (kuker) keSatrad 216 Cibalimbing, Senin (20/7/2020).

Tiba di Satrad 26 Cibalimbing, rombongan kuker Pangkosekhanudnas I disambut Komandan Satrad 216 Cibalimbing, Letkol Lek M. Miftahul Ghufron, ST., M.I.Pol., beserta Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ranting 006 Satrad 216 Cibalimbing serta para pejabat Satrad 216 Cibalimbing, langsung melaksanakan giat foto bersama dilanjutkan refreshment.

Merupakan kali pertama melaksanakan kunjungan kerja sejak menjabat sebagai Pangkosekhanudnas I, dalam kuker kali ini Marsma TNI Meka Yudanto menebar benih ikan nila, menanam 10 pohon durian secara simbolis, juga memanen jagung, sebelum pelaksanaan tatap muka dengan anggota Satrad 216 Cibalimbing.

Melalui sambutan lisan saat tatap muka di Aula Strad 216, Pangkosekhanudnas I menyampaikan ucapan terima kasih ata ssambutan yang baik dari Komandan Satrad 216 Cibalimbing beserta anggota, serta menyampaikan permohonan maaf karena baru sempat berkunjung ke Satrad 216 dikarenakan beberapa waktu setelah menerima tugas sebagai Pangkosekhanudnas I, Marsma TNI Meka Yudanto masih menjabat rangkap sebagai Komandan Lanud Soewondo, Medan.

Dalam sambutan lisannya, Pangkosekhanudnas I menghimbau kepada seluruh anggota Satrad 216 Cibalimbing untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah SWT, dengan senantiasa berdoa dan melaksanakan segala tugas yang dipercayakan negara dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab.

Taklupa pula Marsma TNI Meka Yudanto menekankan kepada Komandan Satrad 216 Cibalimbing untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan anggota dan keluarga besar Satrad 216 agar tidak lengah tentang pandemi Covid-19. Karena sebenarnya virus corona belum hilang, namun perekonomian harus kembali bangkit maka masyarakat diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja dan melakukan aktifitas lain yang penting, tentunya dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan diantaranya selalu memakai masker bila keluar rumah, selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer juga menjaga jarak bila di tempat umum.

“Bila hendak melakukan aktifitas di luar, namun ternyata tempat itu terlihat ramai, sebaiknya bapak-ibu batalkan niat untuk datang ketempat itu. Cari alternativ tempat lain yang tidak padat, untuk memperkecil resiko tertularnya virus corona,” demikian kata Marsma TNI Meka Yudanto.

Tatap muka Pangkosekhanudnas I dengan anggota Satrad 216 Cibalimbing ditutup dengan tanyajawab dan penyerahan masker serta alat rapid test oleh Pangkosekhanudnas I kepada Dansatrad 216 Cibalimbing.

Dalam kesempatan kuker itu, usai pelaksanaan istirahat dan sholat Zuhur, Pangkosekhanudnas I meninjau ke CRC dan Airnets, Site Radar Head, juga pengembangan fasilitas di perumahan komplek Satrad 216 Cibalimbing.

Sementara di waktu yang sama,Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Cabang 02-Kosekhanudnas I, Ny. Lina Meka Yudanto juga melaksanakan tatapmuka bersama Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ranting 006 Satrad 216 Cibalimbing beserta pengurus di kantor IKKT Satrad 216 Cibalimbing, dan mengunjungi Posyandu serta Paud. Dalam kunjungan itu, Ny. Lina Meka Yudanto memberikan cinderamata untuk para Kader Posyandu dan guru Paud Satrad 216 Cibalimbing.

Continue Reading

Nasional

Konflik AS-China, Ketua MPR Dorong Milenial Aktif Jaga Perdamaian

Published

on

JurnalJakarta.com — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kalangan muda untuk mewaspadai perang terbuka antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tak hanya terkait konflik Laut China Selatan saja, melainkan juga dalam isu internasional lainnya. Tak hanya dalam bentuk adu kekuatan senjata militer, melainkan juga perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan China terhadap negara-negara lainnya.

Bamsoet saat menerima pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI mengatakan kawasan Asia Tenggara menjadi sinyal kuat bakal menjadi ‘gelanggang pertempuran’ yang sesungguhnya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Ini setelah Institute Alber Del Rosario yang berbasis di Filipina menilai pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pada minggu lalu yang terang-terangan menyebut klaim China terhadap sekitar 90 persen dari wilayah Laut China Selatan sebagai sebuah pelanggaran hukum.

“Mengingat konflik Laut China Selatan melibatkan Tiongkok dengan banyak negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan juga Malaysia,” ujar Bamsoet, Selasa (21/7/2020).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, sejak awal kemerdekaan para founding fathers telah menggariskan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada doktrin bebas aktif yang artinya Indonesia bebas menjalin kemitraan dengan negara manapun. Selain itu Indonesia juga harus aktif mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan dunia, sehingga pada saat itu Indonesia tidak terjebak dalam pusaran politik internasional antara blok barat dengan blok timur.

Di masa kini, kutub kekuatan dunia bukan lagi antara blok barat dengan timur, melainkan mengerucut antara Amerika Serikat dengan China.

“Sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami kondisi politik internasional. Sehingga dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh antara Amerika Serikat dengan China, Indonesia tak sekadar menjadi pemandu sorak. Melainkan bisa menjadi aktor yang turut aktif menjembatani perdamaian dunia,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, Indonesia punya ideologi Pancasila yang pada saat diperkenalkan Presiden Soekarno pada dekade 50-an, mendapat sambutan hangat dari masyarakat dunia. Bahkan, berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 18-24 April 1955 di Bandung, sebagai upaya mempromosikan kerjasama ekonomi dan budaya antar negara Asia dan Afrika, melawan kolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya.

“Konsepsi Pancasila yang sudah menggelegar di awal kemerdekaan Indonesia dan diakui dunia, jangan sampai mundur ke belakang akibat abainya generasi bangsa memahami dan mengimplementasikan nilai luhur Pancasila. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mengekor dalam konflik antar negara, melainkan bangsa yang aktif mewarnai perdamaian dunia,” pungkas Bamsoet.

Continue Reading

Populer