Connect with us

Nasional

Demokrat Nilai Draf Peraturan Pemerintah KPK Langkah Mundur

Published

on

Jurnaljakarta.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai draf Peraturan Presiden terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

“Sungguh logika yang salah dan mundur dalam pemberantasan korupsi, apalagi perilaku korup di lingkungan pemerintahan semakin menjadi-jadi termasuk di Pemda,” kata Didik dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/12).

Dia mengatakan draf Perpres KPK yang menempatkan KPK sebagai pejabat negara setingkat menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara, bisa bertentangan dengan UU.

Hal itu menurut dia karena dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan bahwa KPK menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Presiden, DPR dan BPK.
“Selama ini peran dan fungsi KPK sangat signifikan dan vital dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Seperti lembaga negara lain, sebagai ‘State Auxiliary Institution’, KPK seharusnya diperkuat lagi,” ujarnya.

Dia menilai langkah yang patut disesalkan dan harus diluruskan apabila Perpres tersebut benar-benar ingin mengebiri kewenangan KPK.
Menurut dia, bagaimana mungkin KPK sebagai organ negara yang juga sebagai “State Auxilary Institution” yang independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memberantas korupsi, akan dibatasi.

“Sumber potensi korupsi ini dari pengelolaan keuangan negara dimana pemerintah sebagai pengelola anggarannya. Kalau KPK dikebiri dengan Perpres maka dipastikan korupsi akan semakin merajalela,” katanya.

Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengkritik rencana Presiden Joko Widodo yang akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang KPK
Dia menilai, isi Perpres seharusnya tidak dalam rangka untuk mengesankan dan menentukan posisi KPK di bawah lembaga Kepresidenan. “Ya kalau masih draf, mudah-mudahan bisa diperbaiki karena sejak awal orang mempersepsikan dan harapannya KPK ada independensinya agar maksimal memberantas korupsi,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, kalau benar dalam Perpres KPK menegaskan kelembagaan KPK di bawah Presiden maka membenarkan pengesanan bahwa KPK saat ini dibonsai.

Dia menilai kalau KPK di bawah eksekutif maka independensi KPK tidak ada dan kerja pemberantasan korupsi lembaga tersebut tidak akan berjalan maksimal.

“Tadinya KPK itu diposisikan setara dengan lembaga-lembaga negara seperti KY, MK, dan BPK yang sekalipun dari sisi struktur atau stratanya memang KPK tidak disebutkan dalam UUD, sementara BPK, KY, MK itu disebutkan,” ujarnya.

Namun menurut dia, dari sisi independensinya, KPK diperlukan kesetaraan sehingga bisa melakukan tindakan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Dia menilai kalau Perpres KPK benar-benar mengatur institusi KPK di bawah eksekutif maka membenarkan kekhawatiran publik tentang hilangnya independensi KPK.

“Kalau KPK tidak lagi independen, dikhawatirkan pemberantasan korupsi tidak bisa berlaku dengan efektif,” katanya

Pohukam

Dua Jabatan Komandan di Jajaran Pushidrosal Diserahterimakan

Published

on

By

Jurnaljakarta com –— Dua Jabatan Komandan di jajaran Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) yaitu Komandan Satuan Survei (Dansatsurvei) dan Komandan Satuan Pembinaan dan Latihan (Dansatbinlat) diserahterimakan.

Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Budi Purwanto secara langsung memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Dansatsurvei Pushidrosal serta Dansatbinlat Pushidrosal yang dihadiri oleh Wadanpushidrosal Laksamana Muda TNI Rony Saleh, Pejabat Utama, para Kadis dan Kasatker Pushidrosal bertempat di lapangan apel mako Pushidrosal, Jakarta Utara, Selasa (19/3/2024).

 

Sertijab Dansatsurvei Pushidrosal dari Kolonel Laut (P) B. Dwiadji Gultom, kepada Kolonel Laut (P) Hendi Suhendi serta Dansatbinlat Pushidrosal dari Kolonel Laut (P) Siswo Widodo kepada Kolonel Laut (P) Edward Halomoan Sibuea.

Sertijab tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Danpushidrosal Nomor Sprin/279/III/2024 Tanggal 14 Maret 2024 dengan didasari Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep 407/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Proses sertijab dilaksanakan secara sederhana dan khidmat yang diawali dengan laporan perwira tertua, penyematan tanda jabatan oleh Danpushidrosal, penandatanganan pakta integritas dan berita acara penyerahan jabatan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Danpushidrosal diikuti pejabat utama Pushidrosal.

Danpushidrosal dalam sambutannya mengatakan, di tengah perkembangan dinamika organisasi tubuh TNI khususnya TNI Angkatan Laut, kita semua senantiasa dituntut untuk semakin professional dalam menghadapi tantanagn tugas ke depan.

Dalam rangka mewujudkan profesionalisme, dibutuhkan penyegaran melalui ide-ide yang konseptual dan selanjutnya diaktualisasikan melalui kerja nyata untuk mewujudkan kinerja organisasi yang lebih baik.

Lebih lanjut, Satsurvei Pushidrosal merupakan unjung tombak penyelenggaraan survei hidro-oseanografi baik untuk kepentingan TNI, maupun kepentingan nasional. Keberhasilan tugas ini tentu tidak terlepas dari upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh segenap unsur organisasi di jajaran Satsurvei sebagai kesatuan sistem dengan melaksanakan kerja keras, kerja cerdas dan kerja Ikhlas guna mendukung tercapainya tugas pokok yang telah ditetapkan.

Tidak kalah penting, Satbinlat memiliki peran yang sangat besar dalam memelihara dan meningkatkan profesionalisme prajurit Pushidrosal sesuai dengan korps masing-masing guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Pushidrosal. Melalui pengembangan ide dan kreatifitas dalam bentuk program-program Latihan yang terus menerus dan berkelanjutan untuk selanjutnya akan mampu memberikan dukungan dalam pencapaian visi misi Pushidrosal.

Continue Reading

Nasional

Peresmian Gedung Perpustakaan Menjadi Momentum Babak Baru Kotamobagu

Published

on

By

Kotamobagu, Jurnaljakarta.com  — Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting bersama Pj. Wali Kota Kotamobagu Asripan Nani meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai upaya pemerintah dalam memastikan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan.

Pj. Wali Kota Kotamobagu Asripan Nani menyatakan gedung perpustakaan ini menjadi salah satu simbol peradaban masyarakat Kotamobagu. Dia menyebut, peresmian gedung merupakan momentum babak baru di Kota Kotamobagu.

“Dengan diresmikan gedung perpustakaan ini, geliat literasi di Kotamobagu dapat terasa. Saya berharap ini akan ramai dikunjungi pengunjung sehingga masyarakat mengerti tentang pentingnya datangnya ke perpustakaan,” ungkapnya pada Jumat (8/3/2024).

Pj. Wali Kota menjelaskan gedung perpustakaan ini sebelumnya merupakan gedung Bobakidan yang merupakan tempat berdikusi, musyawarah para tokoh-tokoh masyarakat Kota Kotamobagu.

“Perpustakaan bukan hanya tempat biasa, melainkan gudang ilmu yang menjadi kunci pembacaan logika, feeling, identitas, inovasi, dan kreativitas,” ujarnya.

Gedung perpustakaan ini diharapkan dapat menampung nilai-nilai perjuangan Kota Mobagu dan menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat.

Pj. Wali Kota juga menginstruksikan agar perpustakaan dihidupkan, dengan menyusun jadwal kunjungan perguruan tinggi dan sekolah.

“Saya berharap perpustakaan ini menjadi simbol konsolidasi intelektual di Kotamobagu. Terdapat tujuh perguruan tinggi di sini, dan perpustakaan ini harus menjadi pusat literasi yang terdepan,” tambahnya.

Dia berharap ada dukungan dalam bentuk buku terkini yang dapat memperkaya koleksi perpustakaan. Selain itu, dia menginginkan adanya fasilitas modern dan kolaborasi dengan Pusat Perpustakaan Nasional.

“Mari kita jaga kelestarian perpustakaan ini, dengan harapan bahwa di masa depan, perpustakaan Kotamobagu akan menjadi yang terdepan di Bolaang Mongondow Raya,” tuturnya.

Gedung tiga lantai yang berada di Jalan Brigjen Katamso Kota Kotamobagu ini dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2022 senilai 10 miliar rupiah.

Deputi Mariana menyampaikan kehadiran gedung layanan perpustakaan upaya pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat.

“Minat baca harus dikembangkan sejak dini dan menjadi kebiasaan sepanjang hayat sebagai proses mendukung pendidikan agar terwujud masyarakat berpengetahuan,” ungkapnya.

Selaras dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Deputi Mariana menyatakan perpustakaan menjadi urusan konkuren dan wajib di setiap tingkatan pemerintahan untuk mendukung agenda pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Upaya ini, lanjutnya, sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang menetapkan sasaran peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas. Pemerintah terus mendorong penguatan budaya literasi melalui kegiatan prioritas yakni Revolusi Mental dan Kebudayaan.

“Budaya literasi menjadi hal yang fundamental, melalui literasi akan terwujud masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter,” jelasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat, Perpusnas telah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis digital di antaranya E-resources, iPusnas, BintangPusnas.edu, dan Indonesia OneSearch.

Selain itu, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah menjangkau ribuan perpustakaan dan jutaan masyarakat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses literasi.

“Program literasi juga diperkuat dengan pendirian fasilitas layanan perpustakaan bersumber DAK, mobil perpustakaan keliling, dan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan pegiat literasi,” lanjutnya.

Deputi Mariana berharap integrasi program literasi antarlembaga pemerintah dan masyarakat dapat menjadikan Indonesia sebagai bangsa berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

“Selamat atas hadirnya Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Daerah Kota Kotamobagu sebagai sarana untuk pengembangan kegemaran membaca dan literasi masyarakat,” pungkasnya.

Continue Reading

Pohukam

Renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma Diharapkan Bermanfaat bagi Masyarakat

Published

on

By

Renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma Diharapkan Bermanfaat bagi Masyarakat

Jurnaljakarta.com — “Renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat”, demikian dikatakan Pj. Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI saat meresmikan Ground breaking renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma bersama Panglima Koops Udara I, Marsda TNI Mohammad Nurdin, bertempat di komplek Angkasa Halim Perdanakusuma, Rabu (6/3/2024).

Renovasi kolam renang militer Halim Perdanakusuma ini ditujukan untuk menyiapkan prasarana yang memadai sebagai upaya pembinaan personel militer TNI Angkatan Udara sehingga dapat membentuk prajurit yang prima dan siap menerima tugas dan perintah yang diberikan dengan baik dan professional.

Pj. Gubernur DKI Jakarta dalam sambutan yang dibacakan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI bapak Afan Adriansyah Idris mengatakan, menghadapi perubahan status DKI Jakarta menjadi kota Global, dibutuhkan dukungan seluruh stake holder, tidak hanya dari pemerintah, perlu ditopang dari masyarakat, akademisi, dan dari lingkungan TNI Angkatan Udara.

Kondisi prima tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan layanan yang terbaik. Menyadari hal itu,penyiapan prasarana olahraga adalah penting, salah satunya yaitu adanya kolam renang, lanjutnya.

Berlangsung tertib dan penuh kehangatan, dalam peresmian Ground breaking renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma juga dilaksanakan penekanan tombol sirine oleh Pangkoops Udara I dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI didampingi Kadiskonsau dan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma serta Direktur PT Samadista Karya dan Direktur PT Kencana Indah Sejahtera.

Pada kesempatan itu dilaksanakanpula peletakan batu pertama renovasi Kolam Renang Militer oleh Panglima Koops Udara I dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI, dilanjutkan foto bersama dan peninjauan masterplan renovasi dan Kawasan kolam renang militer.

Ground breaking renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma direncanakan akan memerlukan waktu selama 8 bulan mulai dari tahapan perencanaan kemudian masuk ketahap pelaksanaan dan terakhir adalah serah terima.

 

Continue Reading

Populer