Connect with us

Nasional

Bakamla RI paparkan Trend Kejahatan Maritim di wilayah perairan Kepulauan

Published

on

Phu Quoc, JurnalJakarta.com — Trend kejahatan maritim di perairan kepulauan, merupakan salah satu hal yang dibahas oleh Bakamla RI/Indonesia Coast Guard (IDNCG) dalam perhelatan Maritime Law Enforcement Dialogue (MLED) Ke-7 yang dilaksanakan di Phu Quoc, Vietnam, Senin (25/11/2019)

Selaku perwakilan Bakamla RI/ IDNCG, Plt. Direktur Kerja Sama Kolonel Bakamla Salim, S.E. pada kesempatan tersebut tidak hanya memaparkan tentang trend kejahatan maritim di perairan kepulauan, namun juga keberhasilan Bakamla RI/IDNCG dalam menanggulangi tindak kejahatan, serta mekanisme infomasi dan intelijen dalam pengembangan Desain Operasi yang dilakukan oleh Bakamla RI/IDNCG.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Vietnam Coast Guard (VCG) menjadi tuan rumah pada pelaksanaan Maritime Law Enforcement Dialogue (MLED) Ke-7 kali ini. Kegiatan dialog yang berlangsung hingga Kamis (28/11), diikuti oleh perwakilan dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Selain Bakamla RI/IDNCG, Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan Kemenko Bidang Maritim, dan Kementerian Luar Negeri. Malaysia diwakili oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Selain itu, Filipina diwakili oleh Philippines Coast Guard (PCG), dan National Coast Watch (NCW). Sedangkan Thailand mengirimkan perwakilan dari Thai Marine Police.

Kegiatan ini diisi dengan paparan dari masing – masing delegasi. UNODC juga menyatakan dukungannya dalam perbaikan dokumen Common Practices for Engagement at Sea between Coast Guards and other Maritime Law Enforcement Agencies (C-PEACE) dalam kesempatan ini.

Dokumen C-PEACE merupakan bentuk komitmen bersama antar penegak hukum terhadap tindak kejahatan maritim, mengembangkan prosedur acuan, serta menjaga keselamatan pelayaran.

Tujuan penyusunan dokumen C-PEACE antara lain sebagai panduan untuk memfasilitasi penggunaan jalur informasi, serta kerja sama yang lebih luas antara peran Coast Guard dan Maritime Law Enforcement Agencies, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain kerja sama dan peningkatan capacity building, C-PEACE juga dapat digunakan sebagai Coast Guard and Maritime Law Enforcement Agency Diplomacy, dan operasi kemanusiaan lainnya.

Hal ini merupakan salah satu bentuk pengakuan peran Bakamla RI yang mengemban fungsi Coast Guard. Diharapkan sinergitas dengan instansi terkait di dunia internasional, dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi perairan yang aman dan nyaman di kawasan.

Nasional

Soal Antisipasi Virus Corona China, Ini Kata Moeldoko

Published

on

JurnalJakarta.com — Pemerintah mengklaim telah menyiapkan langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus corona yang berasal dari Wuhan, China.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah menyiagakan deteksi alat berupa pemindai suhu tubuh di pintu masuk keluar bandara.

“Saya kemarin sudah tanya ke menkes apa langkah-langkah kita untuk langkah preventif jangka panjang. Sudah ada di pintu-pintu masuk itu, yang paling penting preventif,” ujar Moeldoko di kantor KSP, Jakarta, Jumat (24/1).

Kendati demikian, Moeldoko menyebut pemerintah belum mengeluarkan peringatan atau travel warning bagi warga Indonesia yang akan ke China. Ia menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah preventif untuk mengantisipasi persebaran virus.

“Intinya kan semua dari kita masyarakat Indonesia bisa antisipasi dengan baik,” katanya.

Sebelumnya Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso pada Jumat pagi dilaporkan mengisolasi satu pasien terduga terjangkit virus corona. Orang yang diduga alias suspect virus ini diketahui telah bepergian ke wilayah China dan pulang ke Indonesia pada Rabu (22/1).

Pihak rumah sakit mengatakan tengah melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kondisi suspect. Dibutuhkan waktu 2-3 hari sampai penelitian selesai.

Hingga saat ini, China mengonfirmasi 26 orang meninggal akibat virus corona dan yang terinfeksi mencapai 830 orang.

Pihak Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan sejumlah rumah sakit hingga kantor kesehatan di bandara dan pelabuhan. Ratusan set alat pelindung diri, masker N95, hingga health alert card juga disiapkan.

Continue Reading

Nasional

Anggaran Pemilihan Pilkada Serentak 2020 Disepakati 9,9 Triliun

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memyepakati anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 270 pemerintah daerah sebesar Rp 9,9 triliun, melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, usulan yang telah disepakati dalam NPHD sebesar Rp 9,9 triliun,” katanya dalam paparan refleksi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Menurutnya, jumlah itu lebih kecil dari usulan anggaran yang disampaikan pemda sebesar Rp 11,9 triliun, dengan rincian usulan anggaran sembilan provinsi Rp 1,6 triliun, 224 kabupaten Rp 9 triliun dan 37 kota Rp 1,2 triliun.

Namun yang disetujui dalam NPHD, anggaran sembilan provinsi sebesar Rp 1,3 triliun, 224 kabupaten Rp 7,4 triliun dan 37 kota Rp 1,1 triliun.

Ada pun tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 adalah syarat dukungan pasangan calon perseorangan 16 Oktober 2019-29 Mei 2020; pendaftaran, penelitian dan penetapan pasangan calon 16 Juni-8 Juli 2020 serta kampanye 11 Juli-19 September 2020.

Selanjutnya pemungutan suara 23 September 2020, penghitungan dan rekapitulasi suara 23 September-5 Oktober 2020 serta penetapan calon terpilih paling lama lima hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang diregistrasi kepada KPU untuk daerah tanpa sengketa atau maksimal lima hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi untuk daerah dengan sengketa hasil pilkada.

Sementara pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan mulai 23 Maret 2020 hingga sehari sebelum pemungutan suara, yakni 22 September 2020.

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD : Kasus Semanggi I dan II Clear

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengklarifikasi soal pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut kasus Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

“Kasus tersebut sudah ‘clear’ dan tidak ada masalah di tingkat DPR, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kemenko Polhukam,” Menko Polhukam Mahfud MD saat jumpa pers usai bertemu Jaksa Agung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Mahfud menegaskan, pernyataan Burhanuddin disampaikan menjawab pertanyaan Anggota DPR bahwa pada Tahun 2001, DPR pernah menyatakan hal tersebut.

“Itu ada dokumennya dan saya punya juga. DPR pernah menyatakan bahwa kasus Semanggi I dan II itu bukan pelanggaran HAM berat. Dulu DPR pernah mengatakan begitu,” ujar Mahmud mengatakan,

Namun demikian, Kejagung tetap memberi catatan bahwa jika kasus itu dianggap belum selesai. Bahkan, Kejagung mengaku siap melanjutkan.

Hanya pemberitaan yang beredar di media seolah-olah Jaksa Agung mengatakan, kasus Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Namun, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, Jaksa Agung siap dikonfrontir dengan DPR dan Komnas HAM dalam rapat-rapat di DPR. “Jadi tidak ada pernyataan Semanggi I itu bukan pelanggaran HAM, berat yang pernyataannya itu DPR pernah menyatakan dan sekarang menurut kejaksaan kalau masih menjadi masalah, Jaksa Agung siap menyelesaikan,” jelas Mahfud.

Continue Reading

Populer