Nasional
Bakamla RI Bina Personel Calon Perwira
JurnalJakarta — Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksda TNI S. Irawan, M.M. memimpin acara Pembukaan Kursus Pembentukan Perwira Singkat (Sustukpakat) Bakamla RI Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka kenaikan pangkat personel golongan II.c/II.d (Bintara), menjadi personel golongan III.a (Perwira). Kegiatan berlangsung di Aula II Markas Besar Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (7/6/2021).
Kegiatan Sustukpakat ini diikuti oleh puluhan personel yang bertugas di seluruh penjuru Indonesia. Bertugas sebagai tenaga pengajar dalam kegiatan ini, yaitu Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan internal Bakamla RI. Dalam kegiatan ini peserta diberikan berbagai macam pelatihan, baik dalam bentuk pembekalan materi dan latihan fisik.
Kursus Pembentukan Perwira ini diharapkan dapat mematangkan karakter, kompetensi, dan juga mental para personel Bakamla RI, khususnya bagi calon perwira.
“Saya yakin, dengan adanya kegiatan Sustukpakat ini dapat mewujudkan kompetensi personel Bakamla RI sesuai standar yang diharapkan. Sikap kerja yang profesional, jiwa kepemimpinan, dan kemampuan inovasi produktif, saya harap dapat terbentuk melalui kegiatan ini”, ucap Laksda TNI Irawan, saat membacakan sambutan pembukaan Kepala Bakamla RI.
Penyematan tanda peserta secara simbolis, dilakukan oleh Sestama Bakamla RI kepada perwakilan peserta. Dengan diketuknya palu oleh Sestama Bakamla RI, secara resmi kegiatan Sustukpakat dimulai dan berlangsung hingga satu bulan ke depan.
Nasional
Peresmian Gedung Perpustakaan Menjadi Momentum Babak Baru Kotamobagu
Kotamobagu, Jurnaljakarta.com — Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) Mariana Ginting bersama Pj. Wali Kota Kotamobagu Asripan Nani meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagai upaya pemerintah dalam memastikan akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan.
Pj. Wali Kota Kotamobagu Asripan Nani menyatakan gedung perpustakaan ini menjadi salah satu simbol peradaban masyarakat Kotamobagu. Dia menyebut, peresmian gedung merupakan momentum babak baru di Kota Kotamobagu.
“Dengan diresmikan gedung perpustakaan ini, geliat literasi di Kotamobagu dapat terasa. Saya berharap ini akan ramai dikunjungi pengunjung sehingga masyarakat mengerti tentang pentingnya datangnya ke perpustakaan,” ungkapnya pada Jumat (8/3/2024).
Pj. Wali Kota menjelaskan gedung perpustakaan ini sebelumnya merupakan gedung Bobakidan yang merupakan tempat berdikusi, musyawarah para tokoh-tokoh masyarakat Kota Kotamobagu.
“Perpustakaan bukan hanya tempat biasa, melainkan gudang ilmu yang menjadi kunci pembacaan logika, feeling, identitas, inovasi, dan kreativitas,” ujarnya.
Gedung perpustakaan ini diharapkan dapat menampung nilai-nilai perjuangan Kota Mobagu dan menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat.
Pj. Wali Kota juga menginstruksikan agar perpustakaan dihidupkan, dengan menyusun jadwal kunjungan perguruan tinggi dan sekolah.
“Saya berharap perpustakaan ini menjadi simbol konsolidasi intelektual di Kotamobagu. Terdapat tujuh perguruan tinggi di sini, dan perpustakaan ini harus menjadi pusat literasi yang terdepan,” tambahnya.
Dia berharap ada dukungan dalam bentuk buku terkini yang dapat memperkaya koleksi perpustakaan. Selain itu, dia menginginkan adanya fasilitas modern dan kolaborasi dengan Pusat Perpustakaan Nasional.
“Mari kita jaga kelestarian perpustakaan ini, dengan harapan bahwa di masa depan, perpustakaan Kotamobagu akan menjadi yang terdepan di Bolaang Mongondow Raya,” tuturnya.
Gedung tiga lantai yang berada di Jalan Brigjen Katamso Kota Kotamobagu ini dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan subbidang perpustakaan tahun 2022 senilai 10 miliar rupiah.
Deputi Mariana menyampaikan kehadiran gedung layanan perpustakaan upaya pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat.
“Minat baca harus dikembangkan sejak dini dan menjadi kebiasaan sepanjang hayat sebagai proses mendukung pendidikan agar terwujud masyarakat berpengetahuan,” ungkapnya.
Selaras dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Deputi Mariana menyatakan perpustakaan menjadi urusan konkuren dan wajib di setiap tingkatan pemerintahan untuk mendukung agenda pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Upaya ini, lanjutnya, sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang menetapkan sasaran peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas. Pemerintah terus mendorong penguatan budaya literasi melalui kegiatan prioritas yakni Revolusi Mental dan Kebudayaan.
“Budaya literasi menjadi hal yang fundamental, melalui literasi akan terwujud masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter,” jelasnya.
Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat, Perpusnas telah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis digital di antaranya E-resources, iPusnas, BintangPusnas.edu, dan Indonesia OneSearch.
Selain itu, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah menjangkau ribuan perpustakaan dan jutaan masyarakat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses literasi.
“Program literasi juga diperkuat dengan pendirian fasilitas layanan perpustakaan bersumber DAK, mobil perpustakaan keliling, dan berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan pegiat literasi,” lanjutnya.
Deputi Mariana berharap integrasi program literasi antarlembaga pemerintah dan masyarakat dapat menjadikan Indonesia sebagai bangsa berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.
“Selamat atas hadirnya Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Daerah Kota Kotamobagu sebagai sarana untuk pengembangan kegemaran membaca dan literasi masyarakat,” pungkasnya.
Pohukam
Renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma Diharapkan Bermanfaat bagi Masyarakat
Renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma Diharapkan Bermanfaat bagi Masyarakat
Jurnaljakarta.com — “Renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma diharapkan juga bermanfaat bagi masyarakat”, demikian dikatakan Pj. Gubernur DKI Jakarta yang diwakili Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI saat meresmikan Ground breaking renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma bersama Panglima Koops Udara I, Marsda TNI Mohammad Nurdin, bertempat di komplek Angkasa Halim Perdanakusuma, Rabu (6/3/2024).
Renovasi kolam renang militer Halim Perdanakusuma ini ditujukan untuk menyiapkan prasarana yang memadai sebagai upaya pembinaan personel militer TNI Angkatan Udara sehingga dapat membentuk prajurit yang prima dan siap menerima tugas dan perintah yang diberikan dengan baik dan professional.
Pj. Gubernur DKI Jakarta dalam sambutan yang dibacakan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI bapak Afan Adriansyah Idris mengatakan, menghadapi perubahan status DKI Jakarta menjadi kota Global, dibutuhkan dukungan seluruh stake holder, tidak hanya dari pemerintah, perlu ditopang dari masyarakat, akademisi, dan dari lingkungan TNI Angkatan Udara.
Kondisi prima tentunya sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan layanan yang terbaik. Menyadari hal itu,penyiapan prasarana olahraga adalah penting, salah satunya yaitu adanya kolam renang, lanjutnya.
Berlangsung tertib dan penuh kehangatan, dalam peresmian Ground breaking renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma juga dilaksanakan penekanan tombol sirine oleh Pangkoops Udara I dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI didampingi Kadiskonsau dan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma serta Direktur PT Samadista Karya dan Direktur PT Kencana Indah Sejahtera.
Pada kesempatan itu dilaksanakanpula peletakan batu pertama renovasi Kolam Renang Militer oleh Panglima Koops Udara I dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI, dilanjutkan foto bersama dan peninjauan masterplan renovasi dan Kawasan kolam renang militer.
Ground breaking renovasi Kolam Renang Militer Halim Perdanakusuma direncanakan akan memerlukan waktu selama 8 bulan mulai dari tahapan perencanaan kemudian masuk ketahap pelaksanaan dan terakhir adalah serah terima.
Nasional
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Berkomitmen Implementasikan Antikorupsi di Dunia Pendidikan
Jurnaljakarta.com — Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/2).
Acara yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut diselenggarakan secara hybrid dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Dalam acara tersebut, Pemprov DKI Jakarta memaparkan komitmen dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan berbagai program bersama KPK, seperti pengukuhan dan penyematan duta keluarga berintegritas dan penyuluh antikorupsi, pembentukan komite advokasi daerah antikorupsi Pemprov DKI Jakarta, serta peluncuran dan road show bus antikorupsi ke berbagai sekolah.
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Heru menilai penting rapat koordinasi nasional seperti ini untuk menggaungkan semangat antikorupsi ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan.
“Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, dunia pendidikan berperan penting dan strategis dalam menciptakan pribadi unggul, berkarakter, dan berintegritas. Untuk itu budaya antikorupsi sangat penting ditanamkan sejak dini, demi menyiapkan generasi penerus untuk membangun Indonesia,” ujarnya.
Pj. Gubernur Heru melanjutkan, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan masyarakat penerima hibah atau bantuan dari Pemprov DKI Jakarta.
“Pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan dilakukan melalui kegiatan pembiasaan, penyampaian materi dalam materi pelajaran, dan pemberian contoh keteladanan di lingkungan sekolah,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan dokumen strategi nasional pendidikan antikorupsi, buku panduan implementasi pendidikan antikorupsi dasar dan menengah, serta modul pembelajaran pendidikan antikorupsi kepada seluruh kepala daerah yang diterima secara simbolis oleh Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Pj. Gubernur Banten. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam pendidikan antikorupsi bagi peserta didik, siswa, guru, dan tenaga pendidik, termasuk orang tua murid dan komite sekolah, serta akan diterapkan kepada ASN, pegawai BUMD, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Pj. Gubernur Heru mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri dan KPK yang terus mengawal upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia. Ia berharap, nilai-nilai antikorupsi dapat membudaya dalam kehidupan masyarakat.
“Sinergi ini agar bisa terus terjalin kuat sebagai wujud komitmen bersama untuk memberantas korupsi di Indonesia. Kami berharap KPK dapat memberikan dukungan terhadap Pemprov DKI untuk mengimplementasikan nilai antikorupsi,” tutup Pj. Gubernur Heru.
Sementara itu, Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, penyelenggaran program Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di semua jejaring pendidikan terus digencarkan. Pada November 2023, KPK telah menyelenggarakan rapat koordinasi nasional PAK di Jakarta yang dihadiri mitra strategis, di antaranya Kemendagri. Dalam rakornas tersebut, salah satu hasil koordinasi yang menggembirakan adalah inisiatif Kemendagri dalam mewajibkan implementasi PAK di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia.
Inisiatif itu diwujudkan dengan penyelenggaraan Rakornas yang digelar hari ini. Untuk itu, pihaknya sangat mengapresiasi dan menghargai program PAK sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. “Ini menjadi bagian penting dari program pendidikan nasional, terutama pada pendidikan formal tingkat dini, dasar, dan menengah yang menjadi domain pemerintah daerah,” katanya.(***)