Connect with us

Nasional

Bakamla RI Ajak Kementerian/Lembaga Bahas Fusion Center Informasi Maritim

Published

on

Jakarta, JurnalJakarta.com — Bakamla RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) guna membahas draft awal naskah akademik kebijakan integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut Indonesia dalam bentuk fusion center informasi maritim yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengamanan wilayah laut Indonesia di Aula Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat (27/11/19).

Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, M.M., mewakili Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R., membuka acara Rakernis pembahasan konsep rekomendasi Kebijakan Integrasi Sistem Informasi dan Sistem Peringatan Dini Keamanan dan Keselamatan Laut Indonesia.

Kepala Bakamla RI Lakdya Bakamla A. Taufiq R., dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, M.M., menyampaikan bahwa upaya pengamanan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa kementrian/lembaga yang bertugas mengamankan wilayah dimana mereka memiliki kewenangan untuk mengamankan wilayah laut berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam hal ini penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan sistem informasi dan sistem peringatan dini untuk pengawasan laut oleh seluruh instansi terkait masih dilaksanakan sektoral sesuai dengan kewenangannya.

Kepala Bakamla melanjutkan bahwa tersebarnya pantauan keamanan dan keselamatan di laut menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi karena masing-masing instansi membangun suatu sistem pemantauan yang pada dasarnya sudah dimiliki oleh instansi lainnya. Oleh karena itu perlu integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini seluruh instansi terkait dalam satu wadah untuk menghasilkan informasi yang sudah diolah (informasi intelijen) untuk digunakan oleh unsur operasi terdekat seluruh instansi terkait secara terintegrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengamanan laut Indonesia, sehingga dapat mendukung terwujudnya keamanan laut di Indonesia.

“Saya berharap adanya partisipasi aktif dari para kementerian/lembaga yang hadir, untuk memberikan saran dan masukan sebagai penyempurnaan draft awal naskah akademik kebijakan integrasi sistem informasi dan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut Indonesia yang telah disusun oleh tim perumus,” ujar Laksdya Taufiq.

Hadir para undangan perwakilan kementerian/lembaga dari Badan Intelijen Strategis TNI, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Imigrasi, Bea dan Cukai, Asisten Operasi Kepala Staf TNI AL, Asisten Operasi Kepala Staf TNI AU, Kepolisian Perairan dan Udara, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Narkotika, Badan Siber dan Sandi Negara dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Turut hadir pula pejabat Bakamla RI antara lain Deputi Jakstra Bakamla RI Laksda Bakamla Drs. Hariadi, S.H., Direktur Strategi Bakamla RI Laksma Bakamla Sandy M. Latief, S.IP., Direktur Operasi Udara Bakamla RI Laksma Bakamla Olot Dwi Cahyono dan Direktur Kebijakan Laksma Bakamla Samuel H. Kowaas.

Kegiatan Rakernis ini juga diisi dengan kunjungan para undangan ke Puskodal Bakamla RI yang nantinya menjadi fusion center informasi maritim.

Nasional

Soal Antisipasi Virus Corona China, Ini Kata Moeldoko

Published

on

JurnalJakarta.com — Pemerintah mengklaim telah menyiapkan langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus corona yang berasal dari Wuhan, China.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah menyiagakan deteksi alat berupa pemindai suhu tubuh di pintu masuk keluar bandara.

“Saya kemarin sudah tanya ke menkes apa langkah-langkah kita untuk langkah preventif jangka panjang. Sudah ada di pintu-pintu masuk itu, yang paling penting preventif,” ujar Moeldoko di kantor KSP, Jakarta, Jumat (24/1).

Kendati demikian, Moeldoko menyebut pemerintah belum mengeluarkan peringatan atau travel warning bagi warga Indonesia yang akan ke China. Ia menekankan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah preventif untuk mengantisipasi persebaran virus.

“Intinya kan semua dari kita masyarakat Indonesia bisa antisipasi dengan baik,” katanya.

Sebelumnya Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso pada Jumat pagi dilaporkan mengisolasi satu pasien terduga terjangkit virus corona. Orang yang diduga alias suspect virus ini diketahui telah bepergian ke wilayah China dan pulang ke Indonesia pada Rabu (22/1).

Pihak rumah sakit mengatakan tengah melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kondisi suspect. Dibutuhkan waktu 2-3 hari sampai penelitian selesai.

Hingga saat ini, China mengonfirmasi 26 orang meninggal akibat virus corona dan yang terinfeksi mencapai 830 orang.

Pihak Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan sejumlah rumah sakit hingga kantor kesehatan di bandara dan pelabuhan. Ratusan set alat pelindung diri, masker N95, hingga health alert card juga disiapkan.

Continue Reading

Nasional

Anggaran Pemilihan Pilkada Serentak 2020 Disepakati 9,9 Triliun

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memyepakati anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 270 pemerintah daerah sebesar Rp 9,9 triliun, melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, usulan yang telah disepakati dalam NPHD sebesar Rp 9,9 triliun,” katanya dalam paparan refleksi penyelenggaraan Pemilu 2019 dan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Menurutnya, jumlah itu lebih kecil dari usulan anggaran yang disampaikan pemda sebesar Rp 11,9 triliun, dengan rincian usulan anggaran sembilan provinsi Rp 1,6 triliun, 224 kabupaten Rp 9 triliun dan 37 kota Rp 1,2 triliun.

Namun yang disetujui dalam NPHD, anggaran sembilan provinsi sebesar Rp 1,3 triliun, 224 kabupaten Rp 7,4 triliun dan 37 kota Rp 1,1 triliun.

Ada pun tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 adalah syarat dukungan pasangan calon perseorangan 16 Oktober 2019-29 Mei 2020; pendaftaran, penelitian dan penetapan pasangan calon 16 Juni-8 Juli 2020 serta kampanye 11 Juli-19 September 2020.

Selanjutnya pemungutan suara 23 September 2020, penghitungan dan rekapitulasi suara 23 September-5 Oktober 2020 serta penetapan calon terpilih paling lama lima hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang diregistrasi kepada KPU untuk daerah tanpa sengketa atau maksimal lima hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi untuk daerah dengan sengketa hasil pilkada.

Sementara pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan mulai 23 Maret 2020 hingga sehari sebelum pemungutan suara, yakni 22 September 2020.

Continue Reading

Nasional

Mahfud MD : Kasus Semanggi I dan II Clear

Published

on

By

Jurnaljakarta.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengklarifikasi soal pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut kasus Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

“Kasus tersebut sudah ‘clear’ dan tidak ada masalah di tingkat DPR, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kemenko Polhukam,” Menko Polhukam Mahfud MD saat jumpa pers usai bertemu Jaksa Agung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Mahfud menegaskan, pernyataan Burhanuddin disampaikan menjawab pertanyaan Anggota DPR bahwa pada Tahun 2001, DPR pernah menyatakan hal tersebut.

“Itu ada dokumennya dan saya punya juga. DPR pernah menyatakan bahwa kasus Semanggi I dan II itu bukan pelanggaran HAM berat. Dulu DPR pernah mengatakan begitu,” ujar Mahmud mengatakan,

Namun demikian, Kejagung tetap memberi catatan bahwa jika kasus itu dianggap belum selesai. Bahkan, Kejagung mengaku siap melanjutkan.

Hanya pemberitaan yang beredar di media seolah-olah Jaksa Agung mengatakan, kasus Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat.

Namun, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, Jaksa Agung siap dikonfrontir dengan DPR dan Komnas HAM dalam rapat-rapat di DPR. “Jadi tidak ada pernyataan Semanggi I itu bukan pelanggaran HAM, berat yang pernyataannya itu DPR pernah menyatakan dan sekarang menurut kejaksaan kalau masih menjadi masalah, Jaksa Agung siap menyelesaikan,” jelas Mahfud.

Continue Reading

Populer