Connect with us

Ekonomi

Badan Pangan Nasional Sinergikan Pengendalian Kerawanan Pangan dengan Daerah

Published

on

Jurnaljakarta.com – Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) mempunyai peran strategis untuk melakukan koordinasi, penetapan, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan di bidang pangan termasuk upaya penanganan kerawanan pangan dan gizi. Upaya penanganan tersebut harus melibatkan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah

“Semua stakeholder diharapkan dapat berkolaborasi dalam menurunkan daerah rentan rawan pangan minimal satu persen (atau 7 kabupaten/kota) per tahun,” ujar Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2023, Rabu (21/6/2023) di Bekasi.

Berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2022, sebanyak 440 Kab/kota atau 86% mempunyai tingkat ketahanan pangan yang baik, sementara itu masih terdapat 74 kabupaten/kota atau 14% yang masih berada dalam kategori daerah rentan rawan pangan.

Ia menilai jika permasalahan kerawanan pangan merupakan isu yang kompleks, dinamis dan lintas sektor yang disebabkan antara lain beberapa produksi pangan lebih rendah dari kebutuhan nasional, tingginya prevalensi balita stunting, terbatasnya akses air bersih, dan masih tingginya persentase penduduk hidup miskin di daerah tersebut.

“Untuk itu, penanganannya diperlukan langkah-langkah nyata kita bersama, harus berani take action, take decision dan take the risk untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kolaborasi dan sinergi kegiatan merupakan kunci dalam penanganan wilayah rentan rawan pangan,” tambahnya.

Mengatasi hal tersebut, sejumlah langkah konkrit telah dilakukan NFA di antaranya adalah penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi melalui pemanfaatan sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG), upaya penyelamatan pangan (food rescue), mempercepat penyaluran bantuan pangan untuk keluarga stunting, upaya penganekaragaman konsumsi pangan (B2SA), mendorong pasokan dan stabilisasi harga pangan di seluruh Indonesia, termasuk fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit dan juga pemanfaatan cadangan pangan pemerintah.

“Sejumlah upaya dalam pengendalian kerawanan pangan ini perlu terus didorong melalui berbagai program strategis dan prioritas yang sejalan antarpemerintah pusat dan ditindaklanjuti di tingkat daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam keterangan terpisah menekankan agar sinergi pengendalian kerawanan pangan ini memiliki dampak konkrit di lapangan dengan menurunnya tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat.

“Tentunya kita terus mendorong program dan kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah dan masyarakat dan harus mampu meningkatkan ketersediaan pangan, kemudahan akses pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan dan mutu pangan, sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif,” ujar Arief.

Dalam kesempatan ini, secara simbolis NFA menyerahkan anggaran dekonsentrasi kepada Pemerintah Provinsi melalui OPD Pangan Provinsi, dengan total anggaran sebesar 142 miliar rupiah untuk 38 Provinsi. Adapun sebanyak 45 miliar rupiah dialokasikan untuk kegiatan pengendalian kerawanan pangan.

Rakornas dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan pangan dan pengentasan kemiskinan ekstrim, Kepala Dinas Pangan dan Kepala Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota daerah rentan rawan pangan se-Indonesia.
.

Ekonomi

Presiden Jokowi Bersama Kepala NFA dan Dirut Bulog Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tepat Sasaran Hingga Ke Ujung Timur Indonesia

Published

on

By

BIAK NUMFOR, jurnaljakarta.com – Bantuan pangan beras tahap kedua yang diluncurkan sejak September ke seluruh penjuru Indonesia, terus menjadi atensi pemerintah. Distribusi bantuan yang tepat sasaran dan tepat waktu, terutama yang menyasar ke Indonesia bagian timur menjadi tantangan sekaligus salah satu indikator keberhasilan.

Demi memastikan hal itu, Presiden Joko Widodo yang didampingi Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, bersama-sama menyaksikan langsung perkembangan penyaluran bantuan pangan beras di Biak Numfor, Papua, pada Rabu (22/11/2023).

“Ini nanti Ibu dan Bapak akan mendapatkan (bantuan pangan beras) nanti lagi di bulan Desember. Kemudian dilanjutkan lagi di Januari Februari Maret (tahun depan). Setuju tidak? Jadi November dapat (bantuan pangan beras) 10 kg, Desember dapat 10 kg, Januari 10 kg, Februari Maret (begitu juga),” kata Presiden Jokowi.

“Ini memang yang mendapatkan, memang yang sudah dapat PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). (Bagi yang belum terdaftar) Nanti Bapak Ibu bisa mengajukan ke RT/RW setempat untuk masuk data tambahan (bantuan pangan beras),” jawab Presiden Jokowi saat ditanya salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang hadir.

Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menimpali maklumat Presiden tersebut dengan mengatakan bahwa penyaluran bantuan pangan beras ini senantiasa dipastikan tepat sasaran dan tepat waktu. Kondisi geografis dan sosial masyarakat yang beragam di tiap daerah memang menjadi tantangan yang harus ditangani selama proses penyaluran.

“Mengenai database penerima bantuan pangan beras di tahun ini sudah by name by address. Dengan data mendetail seperti ini, kita ingin bantuan pangan beras dapat tepat sasaran dan tepat waktu. Jadi bisa dilacak ke siapa, kapan, dan dimananya. Dengan ini aspek governance dapat terus terjaga,” ucap Arief.

“Performa Bulog dan para transporter untuk wilayah dengan kondisi menantang seperti di Papua ini, patut kita apresiasi. Tentunya dengan selalu berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, Satgas Pangan Polri, dan stakeholder lainnya adalah kunci keberhasilan ketersampaian bantuan pangan beras ini ke masyarakat,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, dalam penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua ini, Perum Bulog sebagai pengelola stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bekerjasama dengan transporter untuk penyalurannya. Transporter yang terlibat antara lain PT Jasa Prima Logistik (JPL) yang juga merupakan anak perusahaan Bulog, PT Pos Indonesia (POS), PT Dosni Roha Logistic (DNR), dan PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT). Dalam hal transporter untuk wilayah Papua ditangani oleh YAT.

Pada lokasi penyaluran bantuan pangan beras yang ditinjau Presiden hari ini, dihadiri sebanyak 1.000 KPM. KPM disini berasal dari berbagai distrik antara lain Biak Kota, Samofa, Andey, Oridek, Yawosi, Warsa, Padaido, Biak Utara, Biak Timur, Numfor Barat, Numfor Timur, Swandiwe, Orkeri, Biak Barat, Yendidori, dan Bondifuar.

Realisasi penyaluran bantuan pangan beras untuk Provinsi Papua sampai 21 November tercatat 1.710.460 kg dari total alokasi sampai November 3.375.240 kg. Sementara realisasi secara nasional telah mencapai 612.148.470 kg atau 95,59 persen dari total 640.388.820 kg.

“Kita pahami ada kendala akses transportasi dikarenakan kondisi geografis di Papua. Ini yang menjadi tantangan suatu distribusi, namun secara kolaboratif telah dibuktikan pada keberhasilan penyaluran bantuan pangan beras tahap pertama. Termasuk wilayah Papua, bantuan pangan beras tahap pertama telah dapat dirampungkan 100 persen,” beber Kepala NFA.

“Untuk itu, mari bersama-sama terus bergotong royong menuntaskan bantuan pangan beras yang akan kita lanjutkan di Desember ini. Lalu lanjut lagi sampai Juni 2024. Tentunya ini semua murni demi Merah Putih dan demi membantu masyarakat yang memang sangat membutuhkan, sehingga daya beli masyarakat dapat terus terkendali dengan baik,” ungkapnya.

Untuk diketahui, telah ada penurunan inflasi beras secara bulanan setelah adanya penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua ini digulirkan. Pada September 2023, inflasi beras secara bulanan tercatat ada di 5,61 persen. Kemudian pada inflasi beras di Oktober 2023 menjadi menurun dengan angka 1,72 persen.

Lebih lanjut, kondisi harga beras medium di dalam negeri terpantau cenderung stabil. Menilik data dari Panel Harga Pangan NFA, pada 1 Oktober tercatat harga rata-rata semua provinsi untuk beras medium berada di angka Rp 13.220 per kg. Pada 21 November terlihat depresiasi 40 poin menjadi Rp 13.180 per kg.

Sementara itu tren depresiasi harga beras juga ditunjukkan di indeks harga beras dunia yang dirilis pada awal November ini oleh The Food and Agriculture Organization (FAO). Indeks harga beras dunia dilaporkan FAO rata-rata mencapai 138,9 poin pada Oktober 2023. Ini menurun 2,0 persen dibandingkan bulan September 2023. Akan tetapi masih tercatat 24,0 persen lebih tinggi dibandingkan bulan Oktober pada tahun lalu.

Dalam kegiatan Kepala Negara di Biak Numfor hari ini, turut hadir antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap.(***)

Continue Reading

Ekonomi

Penarikan Cukai Plastik Malah Bisa Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Published

on

By

Jurnaljakarta.com — Penarikan cukai plastik hanya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan hanya menjadi beban bagi kalangan industri yang tengah bertumbuh saat ini. Karenanya, pemerintah perlu berhati-hati dalam pengenaan cukai plastik ini.

Hal itu menjadi benang merah acara diskusi publik bertajuk “Solusi Pengurangan Sampah Plastik di Indonesia, Cukai Plastik atau Pengelolaan Sampah yang Optimal?” yang diselenggarakan Forum Jurnalis Online (FJO) di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk Jakarta, Selasa (21/11).

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian, Ir. Reni Yanita M.SI, yang menjadi salah satu narasumber di acara tersebut mengatakan penarikan cukai plastik hanya akan berdampak negatif kepada pertumbuhan ataupun utilisasi industri dalam negeri yang sudah mulai bertumbuh saat ini, termasuk di dalamnya industri kecil menengah yang mencapai 99,7% dan industri makanan minuman yang jumlahnya hampir mencapai 1,68 juta unit usaha. Dia mengkhawatirkan, penarikan cukai plastik nantinya justru akan mengganggu sisi permintaannya yang pasti akan berkurang. “Ketika demand berkurang pasti kebutuhan yang ada akan diisi oleh produk impor yang cenderung lebih murah. Ini juga yang harus kita sikapi. Karena demand tetap ada tetapi konsumen pasti cenderung memilih harga yang lebih murah. Harga murah karena tidak ada pengenaan cukai di kemasan plastiknya,” ujarnya.

Dalam kaitannya dengan plastik, Kementerian Perindustrian melihatnya dari sisi lingkungan hidupnya. ”Kalau kita menganggap kemasan plastik, sebagai limbah, itu salah. Karena itu masih bisa diolah lagi bahkan bisa menjadi bahan baku,” tuturnya. Jika terhadap kemasan-kemasan plastik itu dikenakan cukai, menurut Reni, pasti ada koreksi di harga yang akan ditanggung oleh konsumen. Kemudian jika ada koreksi harga, lanjutnya, pasti permintaan akan terkoreksi juga. “Takutnya kita dengan kondisi seperti ini industri dalam negeri yang sudah tumbuh bisa terhambat,” tukasnya.

Dampaknya, kata Reni, bersiap-siap utilisasi industri nasional akan terkoreksi menjadi lebih rendah. Kemudian daya saingnya juga menjadi lebih rendah karena utilisasi menurun. “Ini akan diisi oleh pangsa impor. Impor juga bukan hanya di produk hilir yang kita hasilkan seperti produk makanan dan minuman dalam kemasan, ini akan diisi oleh produk impor dan juga untuk bahan bakunya,” ucapnya. “Padahal PR dari kita adalah bagaimana menumbuhkan lagi industri ini dari keterpurukannya pada dua tahun Covid, dan saat ini sudah mulai bergerak lagi tetapi ada wacana seperti ini. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya nanti untuk membangkitkan lagi industri kita yang sudah mulai tumbuh ini karena adanya penarikan cukai plastik ini,” tambahnya.

Dia menegaskan bahwa kemasan plastik itu bukan limbah karena bisa diolah lagi menjadi bahan baku untuk industri lainnya, termasuk di sini untuk industri berbasis sandang, karpet, kemudian ada juga industri alas kaki. “Dengan pengenaan cukai ini, industri daur ulang plastik kita akan kekurangan bahan baku karena memang di industri dalam negerinya juga terkoreksi,” ungkapnya.

Dia menegaskan yang namanya penerimaan negara, dalam hal ini cukai seharusnya dioptimalkan penggunaannya untuk kemakmuran dan juga untuk pertumbuhan industri yang saat ini masih menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi. “Jadi, perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan dampak dari cukai. Kemudian penerimaan negara dari cukai ini akan dikelola dengan baik untuk kemakmuran juga. Yang namanya pengenaan cukai bukan strategi yang utama atau yang prioritas menurut kami. Karena yang kendala bagi kita adalah pengelolaan sampahnya, walaupun di beberapa perkantoran ataupun masyarakat kita sudah mengenal ada pemisahan sampah, tetapi begitu di tempat pembuangan akhir siapa yang mengawal. Apakah kita sudah menyiapkan untuk yang bahan organik dikelola seperti apa, kemudian yang anorganik seperti apa,” katanya.

”Jadi sekali lagi kami hadir di sini sebenarnya untuk meyakinkan bahwa pengenaan cukai bukan kata terakhir, tetapi kita bisa melakukan diskusi, kita bisa melakukan FGD seperti ini, kemudian kami meyakinkan bahwa sampai saat ini memang kemasan plastik lah yang memang masih efisien dalam kita mengemas suatu makanan ataupun produk-produk industri lainnya termasuk kosmetik. Karena, mengurangi ataupun kepedulian kita terhadap lingkungan bukan satu-satu diselesaikan dengan pengenaan cukai. Tetapi kita juga harus melihat bahwa kemasan plastik ini sebenarnya ada kegiatan bisnis yang bisa kita ciptakan,” tukas Reni.

Pada acara yang sama, Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3, Kementerian LHK, Dr. Novrizal Tahar, menjelaskan ada yang belum beres dalam hal persoalan sampah terkait waste management. “Memang belum beres. Jadi, kalau di data kita, pengolahan sampah mungkin baru 60 persen yang kita anggap (terkelola) secara baik dan benar. Dan masih ada mungkin sekitar 40 persen itu memang masih terbuang ke lingkungan dan menjadi persoalan,” ungkapnya.

Narasumber lainnya, Anggota Komite Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ir. Rachmat Hidayat, M. Sc, juga menyampaikan pengendalian sampah plastik itu seharusnya dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan cost dan benefit. Menurutnya, penarikan cukai plastik ini akan memicu terjadinya kenaikan harga yang otomatis akan menyebabkan permintaan turun. Permintaan turun, lanjutnya, pendapatan dan sebagainya juga turun. “Kami sepakat yang disampaikan Ibu Dirjen (Reni) dan Bapak Direktur bahwa cukai itu salah satu pilihan pilihan, tapi untuk saat ini adalah bukan pilihan pertama. Ada pilihan lain yang lebih baik kita ambil yang ongkosnya tidak sebesar itu, misalnya pengelolaan sampah yang lebih baik,” katanya.

Menurut Rachmat, dari riset Indef 2015 dijelaskan bahwa setiap 1,76% penurunan industri makanan-minuman akan berkontribusi terhadap hilangnya pendapatan secara nasional sebesar 6,79 triliun dan ini berkorelasi dengan hilangnya lapangan pekerjaan sebanyak 280.000 orang. Selain itu pendapatan pemerintah berupa pajak pasti turun, baik pajak penghasilan maupun pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai, tambahnya. Itu baru satu contoh dari satu sektor industri makanan dan minuman saja. Artinya, harapan kita kondisi persampahan lebih baik melalui cukai, yang terjadi malah ongkosnya yang harus kita tanggung sangat besar.

“Apindo memandang cukai plastik bukanlah pilihan yang tepat untuk saat ini diambil. Karena, ekonomi nacional kita memerlukan pertumbuhan yang salah satunya didorong oleh pertumbuhan industri. Industri kita perlu lebih maju lagi agar bonus demografi Indonesia bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan kita masih punya banyak ruang untuk meningkatkan pengelolaan sampah kita,” tegas Rachmat.

Hal senada disampaikan para penaggap seperti General Manager Indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO), Zul Martini Indrawati, Direktur Pengembangan Bisnis Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas), Budi Susanto Sadiman, Wakil Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Justin Wiganda.

Sementara, penanggap lainnya yaitu Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan berdasarkan kajian yang dilakukan Indef, penarikan cukai plastik ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi misalnya dari yang harusnya tumbuh 6 persen, tetapi karena ada kebijakan ini tidak jadi 6 persen tapi hanya 5,9 persen. “Artinya, ada potensi pertumbuhan yang terbuang,” tuturnya.

Menurut perhitungan Indef, kalau mengenakan cukai pada kemasan plastik dampak itu tidak hanya di industri kemasan plastik atau sejenisnya saja, tapi juga industri terkait yang menggunakan dan justru itu nilainya lebih besar. Sebagai contoh pengguna kemasan plastik FMCG, mereka juga akan terdampak secara ekonomi karena produk makanan dan kebutuhan sehari-hari salah satu input produksinya adalah kemasan plastik. “Nah, ketika terjadi kenaikan harga input, sebagai pengusaha atau produsen, apabila harga input mengalami kenaikan meskipun nanti akan dibebankan kepada konsumen, tetapi estimasinya konsumen ini akan merespon dengan menyesuaikan konsumsinya yang pada akhirnya akan direspon juga oleh industri di hulunya,” katanya.

Jadi, lanjutnya, ketika FMCG-nya mengalami kenaikan harga, salah satu input produksi atau bahan penolongnya akan direspon dengan penyesuaian terhadap berapa jumlah yang akan diproduksi, berapa tenaga kerja yang direkrut dan berapa keuntungan dari penjualannya. “Sehingga, memang dari akumulasi dampak ini maka akan menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi. Meski kecil dalam value tapi tetap saja ini besar bagi industri di tingkat mikro. Jadi, yang perlu dilihat lagi adalah berapa yang diterima pemerintah kalau menerapkan cukai kemasan plastik ini. Yang saya yakin, di awal mungkin tidak terlalu besar, sekitar 1-2 triliun. Tetapi, kerugian dan dampak ekonomi itu lebih dari apa yang diterima pemerintah,” ucapnya.

Continue Reading

Ekonomi

Penerapan Kebijakan Cukai Plastik Akan Berdampak Pada Penurunan Daya Beli Masyarakat

Published

on

By

Jurnaljakarta.com — Penerapan cukai plastik akan sangat berdampak pada industri khususnya bagi IKM. Hal itu terjadi karena cukai akan memicu kenaikan harga produk sehingga daya beli masyarakat akan turun.

Demikian hal tersebut dikatakan Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Reni Yanita dalam paparannya pada Diskusi Publik bertajuk “Solusi Pengurangan Sampah Plastik di Indonesia, Cukai Plastik atau Pengelolaan Sampah yang Optimal” di Hotel Santika Gajah Mada Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Menurutnya penerapan cukai plastik dapat berakibat industri akan melakukan penyesuaian jumlah produk yang beredar sehingga hal tersebut bisa memicu naiknya produk impor dengan alasan penyesuaian daya beli masyarakat. Dari sisi konsumsi plastik per kapita di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain yaitu hanya 22,5 kg/ kapita.

“Saat ini kita tidak perlu membatasi konsumsi (plastik), jadi kalau ada cukai maka akan berdampak pada harga meski itu dibebankan ke konsumen tetapi itu akan menurunkan permintaan,” ucap Reni.

Dia menegaskan bahwa cukai plastik untuk saat ini bukan menjadi strategi utama dan pertama bagi pemerintah untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara sekaligus mengendalikan dampak lingkungan dari konsumsi plastik. Menurutnya yang perlu dioptimalkan adalah memaksimalkan pengelolaan sampah terutama yang berasal dari plastik untuk bisa didaur ulang menjadi produk yang lebih bernilai.

“Pengenaan cukai bukan hal utama karena yang utama adalah pengelolaan sampahnya meski sudah kita kenal ada pemisahan sampah tapi begitu di TPA (tempat pembuangan akhir) siapa yang kawal,” ulasnya.

Hal senada disampaikan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Rachmat Hidayat mengingatkan bahwa pemerintah sebaiknya untuk berhati-hati dalam menerapkan wacana pengenaan cukai kemasan plastik yang rencananya akan diterapkan di tahun 2024. Dinilai penerapan cukai plastik ini bisa memicu penurunan tingkat konsumsi masyarakat atau konsumsi rumah tangga sehingga pertumbuhan ekonomi akan terancam turun,” ujar Rachmat.

Menurutnya selama ini kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi masih menjadi yang terbesar dari sisi kelompok pengeluaran. Sementara konsumsi rumah tangga tersebut lebih banyak terjadi pada produk – produk FMCG (Fast Move Consumers Goods) dimana produk tersebut mayoritas menggunakan plastik.

“Belanja untuk produk makanan dan minuman (konsumsi rumah tangga) itu kontribusi terhadap PDB sekitar 50,8 persen yang notabene adalah terkait produk FMCG, artinya kalau konsumsi turun maka ekonomi pasti akan melambat,” ujarnya.

Dikatakannya, pengenaan cukai plastik akan berimbas pada peningkatan harga produk yang menggunakan plastik. Akibatnya inflasi naik dan masyarakat akan melakukan penyesuaian konsumsi dengan menurunkan tingkat konsumsinya. Hal ini berdampak pada produktivitas industri sebagai produsen termasuk akan berimbas pada kebutuhan tenaga kerja.

“Cukai plastik untuk saat ini bukan pilihan pertama, masih ada pilihan yang lain yang bisa diambil dengan risiko yang jauh lebih rendah,” sambungnya.

Ekonom INDEF (Institute for Development, of Economics and Finance), Ahmad Heri Firdaus membenarkan pengenaan cukai plastik yang rencananya akan diimplementasikan pemerintah pada tahun 2024 mendatang menjadi ancaman bagi pertumbuhan ekonomi.

Implementasi cukai plastik hanya berdampak kecil bagi penerimaan negara namun di saat yang sama kita berisiko akan kehilangan lebih banyak dari nilai produk industri. Parahnya kebijakan ini juga berpotensi terhadap kenaikan inflasi.

Apabila ditimbang-timbang antara manfaat dan risiko, kebijakan ini akan jauh mendatangkan risiko bagi perekonomian nasional.

“Cukai kemasan plastik dampaknya tidak hanya industri saja tapi juga industri penggunanya. Mereka akan terdampak secara ekonomi karena akan terjadi kenaikan harga input (bahan baku),” ujar Heri. (Red)

Continue Reading
Advertisement

Populer